TOP NEWS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas mattis nisi felis, vel ullamcorper dolor. Integer iaculis nisi id nisl porta vestibulum.

Monday, September 29, 2014

Kontroversi Tentang Pilkada

Blog ini sengaja mengcopas tulisan Kwik Kian Gie karena menurut saya tulisan Beliau lebih netral dari kepentingan. Semua kubu yang pro dan yang tidak setuju kan yang dibawa-bawa adalah rakyat. Entah rakyat yang mana.
Silakan disimak ya....

Kontroversi Pilkada

Oleh : Kwik Kian Gie

Sejak Indonesia berdiri sampai tahun 2007 tidak ada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung oleh rakyat. Dalam era Reformasi terbit UU Nomor 22 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Kepala Daerah pada semua jenjang, yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat.


Di tahun 2011 Pemerintahan SBY mengajukan RUU yang mengembalikan Pilkada kepada DPRD. Secara implisit berarti bahwa setelah 5 tahun memerintah dengan sistem Pilkada langsung dirasakan bahwa Pilkada langsung lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan Pilkada oleh DPRD.
Yang sangat aneh, ketika RUU diterima oleh DPR tidak ada yang mempermasalahkan. Namun ketika fraksi-fraksi di DPR terkelompok ke dalam hanya dua koalisi saja, yaitu Koalisi Merah Putih yang menguasai sekitar 70% suara dan Koalisi Gotong Royong yang menguasai sisanya, meledaklah perdebatan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja tentang pro dan kontra Pilkada melalui DPRD.

Dalam perdebatan yang demikian gemuruhnya tidak ada yang mengemukakan kenyataan ini. Yang dikemukakan oleh yang setuju maupun yang tidak setuju yalah aspek korupsinya.

Dalam pertimbangannya RUU menggunakan dua argumentasi, yaitu untuk “Memperkuat sifat integral dalam NKRI” dan “Sangat mahal, yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperolehnya.” Secara lisan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengemukakan bahwa Pilkada langsung oleh rakyat telah mengakibatkan demikian meluas dan besarnya korupsi sampai pada para Kepala Daerah sendiri, sehingga 330 Kepala Daerah telah masuk penjara atau menjadi tersangka.

Yang pro Pilkada langsung mengatakan bahwa para anggota DPRD akan minta sogokan dari calon Kepala Daerah supaya dipilih. Yang pro Pilkada melalui DPRD mengatakan bahwa kenyataannya, para Kepala Daerah itu harus mengeluarkan banyak uang untuk bisa terpilih. Seperti telah dikemukakan, pendirian pemerintah yang dinyatakan oleh Mendagri juga mengemukakan betapa hebatnya korupsi dalam Pilkada langsung.

Korupsi atau lengkapnya KKN tidak hanya terjadi pada Pilkada. KKN terjadi pada semua aspek kehidupan bangsa kita sejak lama, yang semakin lama semakin mendarah daging. Bahkan telah merasuk ke dalam otak yang oleh para filosof Yunani kuno disebut sudah terjadi corrupted mind pada elit bangsa kita.

Maka kalau aspek KKN yang dijadikan argumen, yang pro Pilkada langsung maupun yang pro Pilkada melalui DPRD sama-sama kuatnya atau sama-sama lemahnya. Marilah kita telaah hal ini tanpa menggunakan faktor KKN, karena kalau terus menggunakan faktor KKN sebagai argumentasi, kita disuguhi oleh tontonan para maling yang teriak maling.

Kita mulai dari pertimbangan yang tertuang dalam RUU. Yang pertama, yaitu Pilkada melalui DPRD memperkuat sifat integral dalam NKRI memang benar. Beberapa  daerah sangat menonjol kemajuannya dan kesejahteraan rakyatnya karena mempunyai Kepala Daerah yang memang sangat kompeten. Tetapi justru penonjolan kemampuan sangat sedikit daerah inilah yang membuat terjadinya kesenjangan yang besar antara daerah-daerah yang bagus dan daerah-daerah yang masih saja berantakan. Cepat atau lambat, hal yang demikian jelas akan memperlemah NKRI. Ketika saya menjabat sebagai Kepala Bappenas ada beberapa Kepala Daerah yang minta alokasi dana lebih besar. Saya menolaknya, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan dengan cermat. Beberapa Kepala Daerah langsung menjawab :”Pak, apakah kami perlu menyatakan diri ingin merdeka, memisahkan diri dari NKRI supaya bisa mendapatkan alokasi anggaran yang kami minta ?”

Pada waktu yang sama sangat banyak daerah yang minta agar Bappenas memberikan pendidikan dn pelatihan kepada para perencana daerah. Sampai sekarang yang terjadi yalah atau anggaran daerah dipakai buat yang bukan-bukan, atau banyak sisa anggaran. Ahok kelebihan anggaran yang mulai membagi-bagikan uang kepada para kepala daerah sekitarnya.

Argumentasi lainnya yang tertuang dalam RUU yalah “sangat mahal, yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperolehnya.” Apa benar argumentasi ini ? Tidak mutlak, karena nyatanya – seperti yang telah disebutkan tadi – memang ada beberapa Kepala Daerah yang sangat kompeten. Bagian terbesar dari daerah-daerah tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya, kita saksikan sendiri di berbagai televisi betapa banyak dan memalukannya tingkah lakunya Kepala Daerah dalam KKN maupun dalam bidang demoralisasi.

Kita ambil satu contoh yang menonjol adanya kesenjangan sangat besar antara penolakan terhadap Pilkada melalui DPRD dan prestasi dari Kepala Daerah yang paling keras menolak, yaitu pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jokowi- Ahok. Dalam Suara Pembaruan tanggal 17 September 2014 halaman A 23 diberitakan bahwa “hingga pertengahan kedua September 2014 penyerapan APBD hanya 30 %. Diperkirakan penyerapan anggaran untuk pembangunan infra struktur sangat minim, yaitu hanya 0,01 % dari total nilai APBD DKI 2014 sebesar Rp. 72,9 trilyun. “ Selanjutnya dikatakan “Bahkan bila dilihat dari nilai penyerapan anggaran yang baru mencapai 30% atau sebesar Rp. 21,87 trilyun, penyerapan anggaran untuk pembangunan hanya 0,04%. Sedangkan sisanya 29,96% merupakan penyerapan anggaran dari gaji pegawai, alat tulis kantor (ATK) dan TALI (telpon, air, listrik, dan internet).
 
Jadi yang menolak luar biasa dahsyatnya, yaitu Jokowi-Ahok hanya mampu membangun infra struktur sebesar 0,01% dari anggaran yang disediakan, dan hanya 0,04% dari anggaran pembangunan yang disediakan.

Dalam bidang pembangunan MRT, Gubernur yang lama Fauzi Bowo yang memulai dengan pemberitaan sangat besar. Tetapi dihentikan oleh Gubernur Jokowi dengan alasan terlampau mahal. Setelah 3 bulan dilanjutkan lagi dengan Gubernur Jokowi memegang gambar lokasi awal pembangunan MRT di bunderan HI, seolah-olah dia yang memulai. Todal biaya sama sekali tidak kurang, bahkan mungkin ketambahan bunga utang untuk 3 bulan lamanya.
Tentang legitimasi juga sangat aneh dengan pemilihan pemimpin penyelenggara dari berbagai jenjang secara langsung oleh rakyat. Bupati, Walikota, Gubernur, Anggota DPR, anggota DPRD dan Presiden sama semua legitimasinya, sama semua penyandang voc populi vox dei, sama semua menyuarakan suara Tuhan, tetapi pendapatnya dan kepentingannya bisa sangat berseberangan luar biasa.

Hak rakyat yang dirampas

Argumen bahwa Pilkada melalui DPRD merampas hak rakyat sangat banyak dipakai oleh yang pro Pilkada langsung. Marilah kita berpikir jernih dan jujur. Rakyat yang mana ? Jumlah rakyat yang ikut Pilpres adalah 70 juta untuk Jokowi dan 62 juta suara untuk Prabowo. Jokwi memperoleh 53% suara rakyat. Dari perbandingan angka ini saja tidak dapat dikatakan seluruh rakyat merasa haknya dirampas. 62 juta suara bukannya nothing.

Dalam poster kampanye gambar yang dijadikan template yalah Bung Karno, Megawati dan Jokowi. Pikiran Bung Karno tentang Demokrasi sangat jelas, yaitu Demokrasi Perwakilan, dan itupun ditambah dengan asas pengambilan keputusan yang tidak didasarkan atas pemungutan suara melulu. Dia menggunakan istilah diktatur mayoritas dan tirani minoritas untuk mempertegas pendiriannya. Dia juga selalu mengemukakan apakah 50% plus satu itu Demokrasi ? Apakah 50% plus satu itu boleh dikatakan sama dengan “Rakyat” ?

Jumlah rakyat yang menggunakan hak pilihnya termasuk yang tertinggi di dunia. Apakah penggunaan hak politiknya yang berbondong-bondong itu karena sangat sadar politik ataukah datang untuk menerima uang dari para calon legislatif maupun eksekutif yang dipilih secara langsung ?
Kalau 5 tahun yang lalu uang yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota DPR rata-rata sekitar Rp. 300 juta, di tahun 2014 sudah menjadi Rp. 3 milyar.

Demokrasi, walaupun sistem perwakilan membutuhkan rakyat yang sudah cukup pendidikan dan pengetahuannya. Marilah kita sangat jujur terhadap diri sendiri. Apakah bagian terbesar dari rakyat Indonesia sudah cukup pendidikannya ? Para calon presiden sendiri mengemukakan betapa tertinggalnya bagian terbesar dari rakyat kita dalam bidang pendidikan yang dijadikan fokus dari platformnya. Berbicara soal pilkada langsung rakyat digambarkan sebagai yang sudah sangat kompeten menjadi pemilih yang sangat bertanggung jawab.

Melihat demikian banyaknya orang yang demikian luar biasa semangatnya untuk memasuki arena penyelenggaraan negara, kita patut tanya pada diri sendiri tentang apa motifnya ? Apakah mereka demikian semangat, demikian ngotot, bersedia mengeluarkan uang, bersedia menggadaikan harta bendanya untuk menjadi anggota legislatif atau eksekutif itu karena demikian luar biasa cintanya kepada bangsa, ataukah sudah membayangkan harta dengan jumlah berapa serta ketenaran dan kenikmatan apa yang akan diperolehnya ?

Saya berhenti menulis ini karena Kompas tanggal 22 September 2014 baru datang dengan head line “Wakil Rakyat di Daerah Tergadai”. Isinya bahwa surat pelantikan sebagai anggota DPRD sudah laku dan sudah lazim dijadikan agunan untuk memperolh kredit dari berbagai bank.” Satu bukti lagi bahwa Pilkada langsung berakibat sepert ini yang sangat memalukan.

sumber: http://kwikkiangie.com/v1/2014/09/kontroversi-tentang-pilkada/
Monday, September 29, 2014 Diposkan oleh sugeng big 1

Wednesday, June 11, 2014

Kriminalasasi Pajak : Kakanwil Pajak Jambi Dijadikan Tersangka

KATADATA – Tujuh orang pegawai Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian Daerah Jambi. Ketujuh pegawai yang dijadikan tersangka tersebut termasuk Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumbar dan Jambi Muhammad Ismiransyah M. Zain.

Menurut informasi, penetapan tersangka tersebut berawal dari langkah Kanwil melakukan pemeriksaan bukti permulaan atas kasus yang melibatkan PT Niaga Guna Kencana, salah satu perusahaan properti di Jambi. Adapun periode pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak adalah untuk tahun pajak 2009-2012.

Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak kemudian melakukan gelar perkara dan menyetujui penyidikan karena ada indikasi kuat tindak pidana pajak. Namun setelah dilakukan penyidikan, pihak Niaga Guna Kencana melakukan somasi atas pelaksanaan pemeriksaan bukti perkara peminjaman dokumen.

Kepala Kanwil menanggapi somasi tersebut, tapi pihak Niaga Guna Kencana juga melaporkan ke Polda Jambi dengan empat delik sangkaan pada 8 April 2014. Pihak Polda kemudian melakukan penyidikan terhadap pegawai Kanwil Ditjen Pajak Sumbar dan Jambi dengan sangkaan kasus pemalsuan surat, penggelapan, perbuatan tidak menyenangkan, dan kejahatan jabatan pada 14 April 2014.

 “Tanggal 28 Mei Kepala Kanwil dipanggil sebagai saksi, dan tanggal 6 Juni Kepala Kanwil dipanggil sebagai tersangka,” sebut sumber Katadata tersebut.

“Jadi ada tujuh tersangka, yaitu lima orang pemeriksa bukti permulaan, satu orang operator komputer sebagai pengunduh data, serta Kepala Kanwil.”

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Hendri Z menolak menjelaskan kasus yang terjadi di Jambi tersebut. Dia beralasan belum mengetahui perkembangan kasus itu. “Saya belum tahu. Malah saya tahunya dari Anda,” kata dia saat dihubungi Katadata, Senin (9/6). 

Pihak Kepolisian melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Boy Rafli Amar mengaku belum mengetahui detail kasus ini. Dia menolak memberikan keterangan. “Saya belum dapat informasi. Silakan hubungi Polda Jambi,” tuturnya.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumbar dan Jambi Muhammad Ismiransyah M. Zain yang coba dihubungi tidak mengangkat telepon selulernya. Namun saat dihubungi melalui nomor kantornya, seorang pegawai yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan Ismiransyah sedang dipanggil pimpinan Ditjen Pajak ke Jakarta.

“Bapak hingga Senin pekan depan berada di Jakarta. Dipanggil dinas ke sana,” tuturnya. 

http://www.katadata.co.id/berita/2014/06/09/periksa-pengusaha-kakanwil-pajak-jambi-dijadikan-tersangka

Wednesday, June 11, 2014 Diposkan oleh sugeng big 0

Tuesday, June 10, 2014

Pimpinan KPK Harap Para Capres Punya Visi Jelas Soal Pajak

Jakarta - Pajak menjadi sumber keuangan pokok negara Indonesia. Pengelolaan dana yang berasal dari pajak menjadi tantangan utama para calon pemimpin bangsa.

Permasalahan soal pajak ini kini tengah disoroti KPK. Salah satu pimpinan KPK, Bambang Widjojanto sangat berharap kedua pasang capres-cawapres yang tengah bertarung punya visi yang jelas soal pajak.

"Di negara maju, sektor perpajakan perlu diperdebatkan secara terbuka," kata Bambang di Jakarta, Senin (9/6/2014).

Bambang juga memberikan kritik pada kedua pasang capres-cawapres. Seharusnya, para kandidat mencantumkan sumber pendanaan untuk membiayai program-program yang telah mereka rancang.

"Ini duitnya, duit dari mana dan duit siapa? Hal ini perlu diungkapkan karena erat kaitannya dengan pengelolaan uang negara dimana 68% penerimaan negara bersumber dari pajak," tegas komisioner bidang penindakan itu.

Saat ini, Indonesia kecolongan penerimaan pajak di sektor pertambangan. Pasalnya, dari 10.900 perusahan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya 44% yang berkualifikasi clean and clear.

"Tapi 30%-40% perusahaan yang berkualifikasi tersebut tidak punya NPWP. Kita nggak mau Indonesia dieksploitasi alamnya,” tambah Bambang.

Tuesday, June 10, 2014 Diposkan oleh sugeng big 0

Sunday, June 1, 2014

"Eco-driving" tips hemat bahan bakar

"Eco-driving" tips nyetir hemat bahan bakar

Jakarta (ANTARA News) - Bila ingin kendaraan tidak terlalu banyak mengonsumsi bahan bakar, pengguna mobil dapat menerapkan eco-driving, cara menyetir yang dapat menghemat bahan bakar.

Sugehendi dari Nissan College memberikan tips bagi para pengemudi, terutama untuk mobil berkapasitas bensin 1.500 cc.

Mesin bensin berkapasitas 1.500 cc bekerja optimal pada putaran 2.000-2.500 rpm. Bila berada lebih atau di bawah angka itu, dapat berakibat pada meningkatnya konsumsi bahan bakar.

"Kalau pakai mobil manual, saat pindah gigi cukup di 2.000 rpm, terutama kalau di jalan yang datar atau macet," kata Sugehendi saat seminar "Smart Driving With Nissan Evalia St" di Jakarta Selatan.

Saat menemui jalan yang menurun, ia menyarankan untuk segera melepas injakan pedal gas. Sebaliknya, ketika jalan menanjak, pengemudi sebaiknya mengantisipasi jarak tanjakan itu untuk menambah gas.

"Kalau menanjak, dari jauh sudah tambah gas. Jangan pas dekat baru nge-gas, itu boros. Mesin dipaksa kerja."

Ketika berbelok pun, ia menyarankan agar jangan berbelok terlalu tajam.

"Kalau terlalu tajam, gesekan ban dengan jalan terlalu besar. Mesin bekerja ekstra, jadi bahan bakar juga ekstra," jelasnya.

Pengemudi pun jangan bersikap agresif ketika mengemudi. Kunci dari eco-driving adalah bersikap santai dan tenang.

"Kunci eco-driving di mindset. Kalau santai bisa membuka pikiran supaya mobil bisa bekerja lebih efisien," katanya.
Editor: Desy Saputra

Sunday, June 01, 2014 Diposkan oleh sugeng big 0

Saturday, May 31, 2014

Menkes: Tak Perlu Sopan Kepada Perokok

INILAHCOM, Jakarta- Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi mengatakan tidak perlu berlaku sopan terhadap perokok yang sembarangan merokok.

Menkes mengatakan, semua orang harus bersikap tegas terhadap perokok sembarangan, apalagi jika cara baik-baik sudah dilakukan untuk memberitahu tapi mereka masih membandel.

"Seperti saya punya cerita, ada ibu yang pernah mengeluh kepada saya, waktu dia naik angkutan umum, sopirnya dengan enak merokok, si ibu menegur, 'bang tolong jangan merokok, saya bawa bayi', bukannya dimatikan tapi si sopir malah bilang 'ya udah ibu jangan naik angkot ini, naik angkot yang lain saja'. Masa sama orang seperti ini kita harus sopan, tak uu ya (gak usah ya)," ketus Menkes ketika membuka Indonesia Conference on Tobacco or Health (ICTOH) di Jakarta, Jumat (30/5/2014).

Konferensi juga merupakan rangkaian kegiatan memperingati hari tanpa tembakau setiap 31 Mei.

Jika cara-cara baik sudah kita upayakan namun si perokok aktif tidak sadar juga, lanjut Menkes, maka perokok pasiflah yang harus bersikap tegas.

"Misalnya sudah dengan gesture seperti kita menutup mulut atau menggunakan masker, tapi terkadang kalau kita seperti itu eh si dia cuma mikirnya, 'ya udah tutupin terus aja mulutnya, saya ngerokok terus', makanya kalau menurut saya tidak perlu sopan-sopan dengan perokok, harus tegas," ujarnya lagi.

Karena Menkes menegaskan, rokok itu tidak hanya berbahaya bagi si pelakunya sendiri, tapi juga berbahaya bagi orang lain yang menjadi perokok pasif.

Data Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL) Kemenkes menyebut asap rokok orang lain (AROL) merupakan asap yang bercampur antara asap dan partikel. Asap ini terdiri dari 7000 senyawa kimia yang bercampur yang di dalamnya terdapat bahan-bahan berbahaya seperti cat kuku, pembersih toilet, racun tikus, pestisida, dan asap knalpot mobil. Ratusan diantaranya adalah beracun dan sedikitnya 69 merupakan bahan penyebab kanker.

Perokok pasif diperkirakan menyebabkan kematian dini yaitu sekitar 600 ribu setiap tahunnya di dunia. Sekira 700 juta anak-anak di dunia atau sekitar 40% dari jumlah keseluruhan anak-anak di dunia terpapar asap rokok orang lain di dalam rumahnya.

Bayi yang terpapar asap rokok, baik masih dalam kandungan atau setelah lahir ada peningkatan risiko lahir prematur dan memiliki berat bayi lahir rendah (BBLR) serta berlipat ganda risiko untuk sindrom kematian bayi mendadak.

Saturday, May 31, 2014 Diposkan oleh sugeng big 0

Jelang Ramadhan Muslim Inggris Kampanye Berhenti Merokok

REPUBLIKA.CO.ID,INGGRIS – Menjelang bulan Ramadhan, kalangan Muslim di Inggris mengkampanyekan sebuah kegiatan untuk para perokok berhenti menggunakan tembakau. Kampanye tersebut berupa pelayanan kesehatan dan konseling kepada para perokok. Pelayanan kesehatan tersebut akan didirikan di Pusat saran Tower Hamlets.

Adapun alasan kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum Ramadhan, Direktur Kesehatan Masyarakat di Tower Hamlets Council Dr Somen Banerjee mengatakan kampanye untuk berhenti merokok tepat menjelang puasa. Hal itu dikarenakan bagi umat Muslim, Ramadhan adalah bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan ajang untuk memperbanyak amalan.

Sehingga menurutnya, tepat bagi para perokok yang berniat untuk berhenti merokok. “Ramadan adalah waktu yang ideal untuk memulai kebiasaan sehat,” ujar Banerjee seperti dilansir OnIslam, Kamis (29/5).

Banerjee menambahkan selain memiliki dampak dalam urusan financial, berhenti merokok juga dapat mengurangi risiko kanker paru-paru, penyakit jantung dan stroke. Pemilihan The Tower Hamlets sebagai pusat layanan, wilayah tersebut dianggap memiliki tingkat tertinggi merokok dan penggunaan tembakau.

Oleh karenanya ia akan terus mendorong orang segala usia untuk segera berhenti merokok. Selain karena menyambut bulan suci Ramadhan, kampanye tanpa tembakau tersebut diserukan dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Se-Dunia yang jatuh pada hari ini tanggal 31 Mei.

Red: Taufik Rachman
Rep: C63

Saturday, May 31, 2014 Diposkan oleh sugeng big 0