TOP NEWS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas mattis nisi felis, vel ullamcorper dolor. Integer iaculis nisi id nisl porta vestibulum.

Thursday, April 2, 2015

Menkeu Mutasi Besar-besaran Pejabat Pajak

Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan perombakan besar-besaran sejumlah pejabat eselon II pejabat di Kementerian Keuangan. Ada total 37 orang yang mendapat promosi kenaikan jabatan dan mutasi. Dari jumlah itu 26 orang yang dilantik berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP). 

Pelantikan ini berlangsung di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta. Turut hadir Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekjen Kemenkeu Kiagus Badaruddin, dan jajaran pejabat eselon I Kemenkeu.

"Pelantikan ini dalam rangka perlunya ada penyegaran melalui mutasi dan promosi, karena kita tdak ingin ada jabatan yang kosong terlalu lama. Saya harapkan yang promosi dan mutasi untuk bisa jalankan amanah sebaik-baiknya," ungkap Bambang dalam sambutannya, Kamis (2/4/2015)

Berikut daftar pejabat yang dilantik :

Setjen Kemenkeu

  • Moh Hatta - Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
  • Yudi Pramadi - Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
  • Euis Fatimah - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
  • Charmeida Tjokrosuwarno - Kepala Pusat Layanan Pengadaan Elektronik
  • Herry Siswanto - Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Ditjen Perbendaharaan Negara

  1. Adriansyah - Kepala Kanwil Bangka Belitung
Ditjen Perimbangan Keuangan

  1. Putu Hari Satyaka - Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

  1. Bramantio Isdijo - Direktor Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Badan Kebijakan Fiskal

  1. Goro Ekanto - Kepala pusat kebijakan pendapatan negara
  2. Rofyanto Kurniawan - Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPPK

  1. Hario Damar - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak

Ditjen Pajak 

  1. Edi Slamet Irianto - Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
  2. Suryo Utomo - Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
  3. Dadang Suwarna - Direktur Keberatan dan Banding
  4. Estu Budiarto - Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan
  5. Mekar Satria Utama - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
  6. Mutamam - Plt Direktur Teknologi Informasi Perpajakan
  7. Imam Arifin - Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
  8. Iwan Djuniardi - Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
  9. Hantriono Joko Susilo - Direktur Transformasi Proses Bisnis
  10. Peni Hirjanto - Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar
  11. Muhammad Haniv - Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
  12. Jatnika - Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau
  13. Rida Handanu - Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
  14. Mohammad Isnaeni - Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
  15. Pontas Pane - Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
  16. Catur Rini Widosari - Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
  17. Dasto Ledyanto - Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah I
  18. Nader Sitorus - Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II
  19. Arif Yanuar - Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Tengah dan Selatan
  20. Harry Gumelar - Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur
  21. Wahju Karya Tumakaka - Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
  22. Neilmaldrin Noor - Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
  23. Eka Sila Kusna Jaya - Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
  24. Hartoyo - Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
  25. Herry Sumardjito - Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM
  26. Cucu Supriatna - Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Perpajakan
Thursday, April 02, 2015 Diposkan oleh sugeng big 0

Perombakan Besar-besaran Pejabat Bea Cukai

Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan perombakan pejabat eselon I dan II. Beberapa pejabat mendapatkan promosi atas jabatannya, dan lainnya harus mutasi untuk mengisi posisi tertentu.

Pejabat eselon I yang dilantik adalah Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko. Lalu ada juga Langgeng Subur, sebagai Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekjen Kemenkeu. Pelantikan dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur.

Ada juga 2 pejabat eselon II di Ditjen Perbendaharaan yang dilantik. Kemudian yang terbanyak adalah perombakan 30 pejabat eselon II di Ditjen Bea dan Cukai. 
Berikut daftar pejabat eselon II yang dilantik
Ditjen Perbendaharaan

  1. I Nengah Gradug sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN NTT
  2. Usdek Rahyono sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Maluku

Pejabat Ditjen Bea Cukai:

  1. Kushari Suprianto sebagai Sekditjen
  2. Supraptono sebagai Direktur Teknis Kepabeanan
  3. Kukuh Sumardono Basuki sebagai Direktur Fasilitas Kepabenan
  4. Harry Mulya sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan
  5. Muhammad Sigit sebagai Direktur Audit
  6. Robert Leonard Marbun sebagai Direktur Direktur Kepabeanan Internasional
  7. Heru Pambudi sebagai Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
  8. Bahaduri Wijayanta Bekti sebagai Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
  9. Erwin Situmorang sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanandan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
  10. Sugeng Apriyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
  11. Mochammad Agus Rofiudin sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
  12. Saipullah Nasution sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh
  13. Iyan Rubiyanto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
  14. Robi Toni sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat
  15. Parjiya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
  16. Mohammad Aflah Farobi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan
  17. Hary Budi Wicaksono sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten
  18. Oza Olavia sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta
  19. Marisi Zainuddin Sitohang sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Jabar
  20. Untung Basuki sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng dan DI Yogya
  21. Rahmat Subagio sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim I
  22. Decy Arifinsjah sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II
  23. Syarif Hidayat sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan NTT.
  24. Nirwala Dwi Heryanto sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat,
  25. Yusmariza sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur.
  26. Azhar Rasyidi sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai
  27. Hendra Pramono sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku, Papua, dan Papua Barat
  28. R. Fadjar Donny Tjahyadi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok
  29. Nugroho Wahyu Widodo sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
  30. Dwijo Muryono sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta
sumber detikfinance
Thursday, April 02, 2015 Diposkan oleh sugeng big 0

Monday, January 12, 2015

Pengurus IAI Periode 2014-2018

Berdiri (kiri-kanan): Ahyanizzaman, Ardan Adiperdana, Maliki Heru Santosa, Ferdinand Purba, Cris Kuntadi, Ainun Naim, Ito Warsito, Sidharta Utama, Dwi Setiawan Susanto. 
Duduk (kiri-kanan): Elly Zarni Husin, Dwi Martani, Tia Adityasih, Mustofa, Mardiasmo, Khomsiyah, Rosita Uli Sinaga, Lindawati Gani


Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah usai. Prof. Mardiasmo kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, didampingi 15 anggota DPN yang akan secara kolektif kolegial menakhodai IAI untuk periode 2014-2018.

Ketua dan Anggota DPN Periode 2014-2018 
  1. Prof. Mardiasmo (Ketua)
  2. Ahyanizzaman
  3. Ainun Naim
  4. Ardan Adiperdana
  5. Cris Kuntadi
  6. Dwi Martani
  7. Dwi Setiawan Susanto
  8. Ferdinand D. Purba
  9. Gatot Trihargo
  10. Ito Warsito
  11. Khomsiyah
  12. Lindawati Gani
  13. Maliki Heru Santosa
  14. Rosita Uli Sinaga
  15. Sidharta Utama
  16. Tia Adityasih 


Ditambah dengan tiga ketua kompartemen yang menjadi ex officio DPN, yaitu: 
  1. Nunuy Nur Afiah (Ketua IAI Kompartemen Akuntan Pendidik)
  2. Dadang Kurnia (Ketua IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik)
  3. John L. Hutagaol (Ketua IAI Kompartemen Akuntan Pajak)

Kongres juga memutuskan adanya penambahan dua anggota DPN yang masing-masing mewakili wilayah Barat dan Timur Indonesia. Dengan demikian, keseluruhan DPN IAI 2014-2018 berjumlah 21 orang.

Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan susunan Majelis Kehormatan IAI Periode 2014-2018 sebagai berikut: 
  1. Djoko Susanto
  2. Atjeng Sastrawidjaja
  3. Bey Hartono
  4. Anton Silalahi
  5. Wahyu K. Tumakaka
  6. Eddy Mulyadi
  7. Iswan Elmi

Sedangkan formatur Dewan Penasihat yang terdiri dari Moermahadi Soerja Djanegara, Langgeng Subur, dan Zaki Baridwan, mengusulkan susunan Dewan Penasihat IAI Periode 2014-2018 sebagai berikut: 
  1. Moermahadi Soerja Djanegara
  2. Ignasius Jonan
  3. Sudirman Said
  4. M. Nasir
  5. Zaki Baridwan
  6. Mustofa
  7. Langgeng Subur
  8. Jusuf Halim
  9. Sapto Amal Damandari
sumber :IAI
Monday, January 12, 2015 Diposkan oleh sugeng big 1

Monday, September 29, 2014

Kontroversi Tentang Pilkada

Blog ini sengaja mengcopas tulisan Kwik Kian Gie karena menurut saya tulisan Beliau lebih netral dari kepentingan. Semua kubu yang pro dan yang tidak setuju kan yang dibawa-bawa adalah rakyat. Entah rakyat yang mana.
Silakan disimak ya....

Kontroversi Pilkada

Oleh : Kwik Kian Gie

Sejak Indonesia berdiri sampai tahun 2007 tidak ada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung oleh rakyat. Dalam era Reformasi terbit UU Nomor 22 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Kepala Daerah pada semua jenjang, yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat.


Di tahun 2011 Pemerintahan SBY mengajukan RUU yang mengembalikan Pilkada kepada DPRD. Secara implisit berarti bahwa setelah 5 tahun memerintah dengan sistem Pilkada langsung dirasakan bahwa Pilkada langsung lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan Pilkada oleh DPRD.
Yang sangat aneh, ketika RUU diterima oleh DPR tidak ada yang mempermasalahkan. Namun ketika fraksi-fraksi di DPR terkelompok ke dalam hanya dua koalisi saja, yaitu Koalisi Merah Putih yang menguasai sekitar 70% suara dan Koalisi Gotong Royong yang menguasai sisanya, meledaklah perdebatan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja tentang pro dan kontra Pilkada melalui DPRD.

Dalam perdebatan yang demikian gemuruhnya tidak ada yang mengemukakan kenyataan ini. Yang dikemukakan oleh yang setuju maupun yang tidak setuju yalah aspek korupsinya.

Dalam pertimbangannya RUU menggunakan dua argumentasi, yaitu untuk “Memperkuat sifat integral dalam NKRI” dan “Sangat mahal, yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperolehnya.” Secara lisan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengemukakan bahwa Pilkada langsung oleh rakyat telah mengakibatkan demikian meluas dan besarnya korupsi sampai pada para Kepala Daerah sendiri, sehingga 330 Kepala Daerah telah masuk penjara atau menjadi tersangka.

Yang pro Pilkada langsung mengatakan bahwa para anggota DPRD akan minta sogokan dari calon Kepala Daerah supaya dipilih. Yang pro Pilkada melalui DPRD mengatakan bahwa kenyataannya, para Kepala Daerah itu harus mengeluarkan banyak uang untuk bisa terpilih. Seperti telah dikemukakan, pendirian pemerintah yang dinyatakan oleh Mendagri juga mengemukakan betapa hebatnya korupsi dalam Pilkada langsung.

Korupsi atau lengkapnya KKN tidak hanya terjadi pada Pilkada. KKN terjadi pada semua aspek kehidupan bangsa kita sejak lama, yang semakin lama semakin mendarah daging. Bahkan telah merasuk ke dalam otak yang oleh para filosof Yunani kuno disebut sudah terjadi corrupted mind pada elit bangsa kita.

Maka kalau aspek KKN yang dijadikan argumen, yang pro Pilkada langsung maupun yang pro Pilkada melalui DPRD sama-sama kuatnya atau sama-sama lemahnya. Marilah kita telaah hal ini tanpa menggunakan faktor KKN, karena kalau terus menggunakan faktor KKN sebagai argumentasi, kita disuguhi oleh tontonan para maling yang teriak maling.

Kita mulai dari pertimbangan yang tertuang dalam RUU. Yang pertama, yaitu Pilkada melalui DPRD memperkuat sifat integral dalam NKRI memang benar. Beberapa  daerah sangat menonjol kemajuannya dan kesejahteraan rakyatnya karena mempunyai Kepala Daerah yang memang sangat kompeten. Tetapi justru penonjolan kemampuan sangat sedikit daerah inilah yang membuat terjadinya kesenjangan yang besar antara daerah-daerah yang bagus dan daerah-daerah yang masih saja berantakan. Cepat atau lambat, hal yang demikian jelas akan memperlemah NKRI. Ketika saya menjabat sebagai Kepala Bappenas ada beberapa Kepala Daerah yang minta alokasi dana lebih besar. Saya menolaknya, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan dengan cermat. Beberapa Kepala Daerah langsung menjawab :”Pak, apakah kami perlu menyatakan diri ingin merdeka, memisahkan diri dari NKRI supaya bisa mendapatkan alokasi anggaran yang kami minta ?”

Pada waktu yang sama sangat banyak daerah yang minta agar Bappenas memberikan pendidikan dn pelatihan kepada para perencana daerah. Sampai sekarang yang terjadi yalah atau anggaran daerah dipakai buat yang bukan-bukan, atau banyak sisa anggaran. Ahok kelebihan anggaran yang mulai membagi-bagikan uang kepada para kepala daerah sekitarnya.

Argumentasi lainnya yang tertuang dalam RUU yalah “sangat mahal, yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperolehnya.” Apa benar argumentasi ini ? Tidak mutlak, karena nyatanya – seperti yang telah disebutkan tadi – memang ada beberapa Kepala Daerah yang sangat kompeten. Bagian terbesar dari daerah-daerah tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya, kita saksikan sendiri di berbagai televisi betapa banyak dan memalukannya tingkah lakunya Kepala Daerah dalam KKN maupun dalam bidang demoralisasi.

Kita ambil satu contoh yang menonjol adanya kesenjangan sangat besar antara penolakan terhadap Pilkada melalui DPRD dan prestasi dari Kepala Daerah yang paling keras menolak, yaitu pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jokowi- Ahok. Dalam Suara Pembaruan tanggal 17 September 2014 halaman A 23 diberitakan bahwa “hingga pertengahan kedua September 2014 penyerapan APBD hanya 30 %. Diperkirakan penyerapan anggaran untuk pembangunan infra struktur sangat minim, yaitu hanya 0,01 % dari total nilai APBD DKI 2014 sebesar Rp. 72,9 trilyun. “ Selanjutnya dikatakan “Bahkan bila dilihat dari nilai penyerapan anggaran yang baru mencapai 30% atau sebesar Rp. 21,87 trilyun, penyerapan anggaran untuk pembangunan hanya 0,04%. Sedangkan sisanya 29,96% merupakan penyerapan anggaran dari gaji pegawai, alat tulis kantor (ATK) dan TALI (telpon, air, listrik, dan internet).
 
Jadi yang menolak luar biasa dahsyatnya, yaitu Jokowi-Ahok hanya mampu membangun infra struktur sebesar 0,01% dari anggaran yang disediakan, dan hanya 0,04% dari anggaran pembangunan yang disediakan.

Dalam bidang pembangunan MRT, Gubernur yang lama Fauzi Bowo yang memulai dengan pemberitaan sangat besar. Tetapi dihentikan oleh Gubernur Jokowi dengan alasan terlampau mahal. Setelah 3 bulan dilanjutkan lagi dengan Gubernur Jokowi memegang gambar lokasi awal pembangunan MRT di bunderan HI, seolah-olah dia yang memulai. Todal biaya sama sekali tidak kurang, bahkan mungkin ketambahan bunga utang untuk 3 bulan lamanya.
Tentang legitimasi juga sangat aneh dengan pemilihan pemimpin penyelenggara dari berbagai jenjang secara langsung oleh rakyat. Bupati, Walikota, Gubernur, Anggota DPR, anggota DPRD dan Presiden sama semua legitimasinya, sama semua penyandang voc populi vox dei, sama semua menyuarakan suara Tuhan, tetapi pendapatnya dan kepentingannya bisa sangat berseberangan luar biasa.

Hak rakyat yang dirampas

Argumen bahwa Pilkada melalui DPRD merampas hak rakyat sangat banyak dipakai oleh yang pro Pilkada langsung. Marilah kita berpikir jernih dan jujur. Rakyat yang mana ? Jumlah rakyat yang ikut Pilpres adalah 70 juta untuk Jokowi dan 62 juta suara untuk Prabowo. Jokwi memperoleh 53% suara rakyat. Dari perbandingan angka ini saja tidak dapat dikatakan seluruh rakyat merasa haknya dirampas. 62 juta suara bukannya nothing.

Dalam poster kampanye gambar yang dijadikan template yalah Bung Karno, Megawati dan Jokowi. Pikiran Bung Karno tentang Demokrasi sangat jelas, yaitu Demokrasi Perwakilan, dan itupun ditambah dengan asas pengambilan keputusan yang tidak didasarkan atas pemungutan suara melulu. Dia menggunakan istilah diktatur mayoritas dan tirani minoritas untuk mempertegas pendiriannya. Dia juga selalu mengemukakan apakah 50% plus satu itu Demokrasi ? Apakah 50% plus satu itu boleh dikatakan sama dengan “Rakyat” ?

Jumlah rakyat yang menggunakan hak pilihnya termasuk yang tertinggi di dunia. Apakah penggunaan hak politiknya yang berbondong-bondong itu karena sangat sadar politik ataukah datang untuk menerima uang dari para calon legislatif maupun eksekutif yang dipilih secara langsung ?
Kalau 5 tahun yang lalu uang yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota DPR rata-rata sekitar Rp. 300 juta, di tahun 2014 sudah menjadi Rp. 3 milyar.

Demokrasi, walaupun sistem perwakilan membutuhkan rakyat yang sudah cukup pendidikan dan pengetahuannya. Marilah kita sangat jujur terhadap diri sendiri. Apakah bagian terbesar dari rakyat Indonesia sudah cukup pendidikannya ? Para calon presiden sendiri mengemukakan betapa tertinggalnya bagian terbesar dari rakyat kita dalam bidang pendidikan yang dijadikan fokus dari platformnya. Berbicara soal pilkada langsung rakyat digambarkan sebagai yang sudah sangat kompeten menjadi pemilih yang sangat bertanggung jawab.

Melihat demikian banyaknya orang yang demikian luar biasa semangatnya untuk memasuki arena penyelenggaraan negara, kita patut tanya pada diri sendiri tentang apa motifnya ? Apakah mereka demikian semangat, demikian ngotot, bersedia mengeluarkan uang, bersedia menggadaikan harta bendanya untuk menjadi anggota legislatif atau eksekutif itu karena demikian luar biasa cintanya kepada bangsa, ataukah sudah membayangkan harta dengan jumlah berapa serta ketenaran dan kenikmatan apa yang akan diperolehnya ?

Saya berhenti menulis ini karena Kompas tanggal 22 September 2014 baru datang dengan head line “Wakil Rakyat di Daerah Tergadai”. Isinya bahwa surat pelantikan sebagai anggota DPRD sudah laku dan sudah lazim dijadikan agunan untuk memperolh kredit dari berbagai bank.” Satu bukti lagi bahwa Pilkada langsung berakibat sepert ini yang sangat memalukan.

sumber: http://kwikkiangie.com/v1/2014/09/kontroversi-tentang-pilkada/
Monday, September 29, 2014 Diposkan oleh sugeng big 1

Wednesday, June 11, 2014

Kriminalasasi Pajak : Kakanwil Pajak Jambi Dijadikan Tersangka

KATADATA – Tujuh orang pegawai Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian Daerah Jambi. Ketujuh pegawai yang dijadikan tersangka tersebut termasuk Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumbar dan Jambi Muhammad Ismiransyah M. Zain.

Menurut informasi, penetapan tersangka tersebut berawal dari langkah Kanwil melakukan pemeriksaan bukti permulaan atas kasus yang melibatkan PT Niaga Guna Kencana, salah satu perusahaan properti di Jambi. Adapun periode pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak adalah untuk tahun pajak 2009-2012.

Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak kemudian melakukan gelar perkara dan menyetujui penyidikan karena ada indikasi kuat tindak pidana pajak. Namun setelah dilakukan penyidikan, pihak Niaga Guna Kencana melakukan somasi atas pelaksanaan pemeriksaan bukti perkara peminjaman dokumen.

Kepala Kanwil menanggapi somasi tersebut, tapi pihak Niaga Guna Kencana juga melaporkan ke Polda Jambi dengan empat delik sangkaan pada 8 April 2014. Pihak Polda kemudian melakukan penyidikan terhadap pegawai Kanwil Ditjen Pajak Sumbar dan Jambi dengan sangkaan kasus pemalsuan surat, penggelapan, perbuatan tidak menyenangkan, dan kejahatan jabatan pada 14 April 2014.

 “Tanggal 28 Mei Kepala Kanwil dipanggil sebagai saksi, dan tanggal 6 Juni Kepala Kanwil dipanggil sebagai tersangka,” sebut sumber Katadata tersebut.

“Jadi ada tujuh tersangka, yaitu lima orang pemeriksa bukti permulaan, satu orang operator komputer sebagai pengunduh data, serta Kepala Kanwil.”

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Hendri Z menolak menjelaskan kasus yang terjadi di Jambi tersebut. Dia beralasan belum mengetahui perkembangan kasus itu. “Saya belum tahu. Malah saya tahunya dari Anda,” kata dia saat dihubungi Katadata, Senin (9/6). 

Pihak Kepolisian melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Boy Rafli Amar mengaku belum mengetahui detail kasus ini. Dia menolak memberikan keterangan. “Saya belum dapat informasi. Silakan hubungi Polda Jambi,” tuturnya.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumbar dan Jambi Muhammad Ismiransyah M. Zain yang coba dihubungi tidak mengangkat telepon selulernya. Namun saat dihubungi melalui nomor kantornya, seorang pegawai yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan Ismiransyah sedang dipanggil pimpinan Ditjen Pajak ke Jakarta.

“Bapak hingga Senin pekan depan berada di Jakarta. Dipanggil dinas ke sana,” tuturnya. 

http://www.katadata.co.id/berita/2014/06/09/periksa-pengusaha-kakanwil-pajak-jambi-dijadikan-tersangka

Wednesday, June 11, 2014 Diposkan oleh sugeng big 0

Tuesday, June 10, 2014

Pimpinan KPK Harap Para Capres Punya Visi Jelas Soal Pajak

Jakarta - Pajak menjadi sumber keuangan pokok negara Indonesia. Pengelolaan dana yang berasal dari pajak menjadi tantangan utama para calon pemimpin bangsa.

Permasalahan soal pajak ini kini tengah disoroti KPK. Salah satu pimpinan KPK, Bambang Widjojanto sangat berharap kedua pasang capres-cawapres yang tengah bertarung punya visi yang jelas soal pajak.

"Di negara maju, sektor perpajakan perlu diperdebatkan secara terbuka," kata Bambang di Jakarta, Senin (9/6/2014).

Bambang juga memberikan kritik pada kedua pasang capres-cawapres. Seharusnya, para kandidat mencantumkan sumber pendanaan untuk membiayai program-program yang telah mereka rancang.

"Ini duitnya, duit dari mana dan duit siapa? Hal ini perlu diungkapkan karena erat kaitannya dengan pengelolaan uang negara dimana 68% penerimaan negara bersumber dari pajak," tegas komisioner bidang penindakan itu.

Saat ini, Indonesia kecolongan penerimaan pajak di sektor pertambangan. Pasalnya, dari 10.900 perusahan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya 44% yang berkualifikasi clean and clear.

"Tapi 30%-40% perusahaan yang berkualifikasi tersebut tidak punya NPWP. Kita nggak mau Indonesia dieksploitasi alamnya,” tambah Bambang.

Tuesday, June 10, 2014 Diposkan oleh sugeng big 0