TOP NEWS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas mattis nisi felis, vel ullamcorper dolor. Integer iaculis nisi id nisl porta vestibulum.

Thursday, May 7, 2015

Kantor Pajak Solo Eksekusi Pengusaha Pengemplang Pajak Rp 11 M

Muchus Budi R. - detikNews

Kantor Pajak Solo Eksekusi Pengusaha Pengemplang Pajak Rp 11 M (Foto: Muchus Budi R/detikcom)
Solo - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II di Solo mengeksekusi seorang pengusaha tekstil bernama Vinod Khumar Agarwal untuk selanjutnya diserahkan ke kejaksaan. Vinod disangka melakukan kejahatan pajak dengan kerugian negara ‎lebih dari Rp 11 miliar.

Vinod adalah pemilik usaha tekstil dengan payung upaya CV Lestari Jaya. Selain menjadi pengusaha, dia juga tercatat pernah menjadi caleg DPR RI dari Dapil Jateng IV, namun gagal terpilih.

Semula Vinod hendak dijemput paksa di rumahnya di Karanganyar. Ketika tim sudah berangkat, ada pemberitahuan dari pengacara tersangka bahwa Vinod akan datang ke kantor DJP Solo untuk menyerahkan diri.

Sebelumnya Kanwil DJP Jateng II di Solo telah menyerahkan barang bukti dan seorang tersangka lain atas nama Sasanti Dwi Utami yang menjabat sebagai Direktur CV Lestari Jaya kepada Kejari Sukoharjo pada 29 April lalu. Oleh Kejaksaan, Sasanti selanjutnya dititipkan di Rutan Surakarta.

"Rencana semula kami ‎akan menyerahkan Sasanti bersama Vinod selaku pemilik CV Lestari Jaya, namun saat itu Vinod dalam kondisi sedang dirawat di sebuah rumah sakit swasta di Solo. Hari ini Vinod datang menghadap dan selanjutnya kami serahkan langsung ke Kejaksaan," ujar Kepala Kanwil DJP Jateng II, Yoyok Satiotomo, Selasa (5/5/2015).

Keduanya disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c juncto Pasal 43 UU No 6 Tahub1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan UU No 16 Tahun 2000 yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap selama tahun 2004 hingga 2007. Kerugian negara akibat perbuatan keduanya sebesar Rp 11.123.509.565.

Beberapa saat sebelum diberangkatkan ke Kejaksaan, kepada wartawan Vinod membantah ket‎erlibatannya dalam kasus tersebut. Dia mengatakan CV Lestari Jaya bukan miliknya tapi dirikan oleh Sasanti dan Dina yang saat ini dinyatakan buron. Vinod bahkan mengatakan dirinya adalah korban.

"Saya dimintai tolong oleh istri saya saat‎ itu yang skarang sudah saya cerai, untuk membantu perusahaan tersebut. Rekeningnya memang dipinjam dan memang untuk transfer uang, tapi saya tidak tahu-menahu," ujarnya.

Atas bantahan itu Yoyok Satiotomo mengatakan siapapun berhak membuat pembelaan. Namun penyelidikan maupun penyidikan ada bukti bahwa Vinod adalah pemilik sah CV Lestari Jaya yang berada di Sukoharjo tersebut. DJP sebenarnya telah melakukan langkah persuasi ‎agar Vinod membayar kerugian negara namun yang bersangkutan selalu menolak sehingga diputuskan untuk diteruskan kasusnya ke ranah hukum.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
Thursday, May 07, 2015 Diposkan oleh sugeng big 0

Pelaku Pidana Pajak Dihukum 1,5 Tahun

Solo, Antara Jateng - Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, memvonis satu tahun enam bulan terhadap terdakwa tindak pidana perpajakan, Ariyandi alias Andi (31) pemilik PT Indo Prima Farma di Laweyan Solo.

Ketua majelis hakim, Polin Tampubolon mengatakan, bahwa terdakwa Ariyandi alias Andi dinyatakan bersalah secara menyakinkan telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

         Menurut Polin Tampubolon, terdakwa dengan sengaja menyalah gunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengukuhan kena pajak atas nama PT Indo Prima Farma, NPWP 01.752.342.4-526.000, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) huruf b Undang Undang No.6/1983, tentang Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan, sebagai mana telah diubah dengan UU No.28/2007.

         Selain itu, majelis hakim juga memutuskan kepada terdakwa Ariyandi alias Andi dengan denda uang senilai Rp2,1 miliar.

         Namun, kata majelis hakim, jika terdakwa dikemudian hari tidak mampu membayar dendanya, maka dapat menggantinya dengan hukuman penjara selama enam bulan.

         Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya, yakni Sigit Sudibyanto, menanggapi atas putusan hakim tersebut menyatakan menerima dan tidak menempuh banding. Hal ini, juga dilakukan oleh jaksa penuntut umum, Budi Sulistiyanto, mengatakan pikir-pikir atas putusan itu.

         Jaksa Penuntut Umum Budi Sulistiyanto, sebelumnya telah menuntut terdakwa penjara selama dua tahun enam bulan atau lebih berat satu tahun dbanding vonis hakim, dan denda Rp 2,1 milliar.

         Menurut JPU Budi Sulistiyanto, dalam dakwaannya yang memberatkan tindakan terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara, sedangkan yang meringankan dia berterus terang dan tidak mempersulit persidangan.

         Menurut penasihat hukum terdakwa, Sigit Sudibyanto, kliennya telah mengakui semua kesalahan yang dilakukan sehingga dia langsung menerima keputusan majelis hakim.

         Sigit Sudibyanto mengatakan, pihak Kantor Pajak Surakarta seharusnya juga melakukan penyelidikan terhadap PT Sadana dan PT Libera Farma untuk ikut disidangkan.

         Namun, dua perusahaan tersebut hingga sekarang  belum ada perkembangan apakah dilakukan penyelidikan atau tidak.

         "Klien saya saja yang diproses hukum. Padahal, banyak perusahaan melakukan yang sama, tetapi mereka tidak diproses," katanya usai sidang.



Editor: Immanuel Citra Senjaya
Kamis, 09 Apr 2015 21:28:53  WIB
Thursday, May 07, 2015 Diposkan oleh sugeng big 0

Bebas di PN Solo, Dihukum di MA (KASUS PIDANA PAJAK)

Solopos.com, SOLO — Sempat dibebaskan Pengadilan Negeri (PN) Solo pada 2013, Direktur PT Muncul Lestari Makmur Mandiri (MLMM) Solo, Budiati, dinyatakan bersalah dan divonis satu tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Selain divonis satu tahun penjara, Budiati juga didenda sebesar dua kali pajak terutang atau senilai Rp9,6 miliar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, Budiati yang diketahui sebagai pengemplang pajak itu dinilai bersalah lantaran dengan sengaja tidak mendaftarkan diri pengukuhan pengusaha kena pajak. Selain itu dia tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara.
Budiati dinilai melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf c UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jumlah pajak terutang yang dibebankan pada Budiati, pada 2006 berupa PPh senilai Rp34,7 juta dan PPN senilai Rp1,5 miliar dan pada 2007 berupa PPh senilai Rp183,5 juta dan PPN senilai Rp3,06 miliar.
Putusan MA No. 54K/PID.SUS/2014 tertanggal 9 Juni 2014 itu juga memerintahkan jaksa menyita harta kekayaan Budiati disita untuk memenuhi pembayaran denda. Sebelumnya, Budiati telah divonis bebas oleh PN Solo tanggal 10 Juni 2013.
“Putusan ini menjadi momentum bagi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II Solo untuk kembali mengingatkan para wajib pajak (WP) agar memenuhi kewajibannya. Dalam menjalankan tugas, kami tidak ingin memenjarakan seseorang. Kami selalu arahkan untuk pemaksimalan pemasukan uang negara,” kata Kepala Kanwil DJP Jateng II Solo, Yoyok Satiotomo, saat jumpa pers di kantornya, Rabu (1/4/2015).
Yoyok mengharapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo segera mengeksekusi Budiati yang saat ini berdomisili di Jl. Pipit Blok U-15 RT 015/RW 003, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejauh ini, pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan Kejari Solo. “Untuk urusan eksekusi dan penyitaan sudah menjadi ranah Kejari,” katanya.
Terpisah, Kasiintel Kejari Solo, M. Rosyidin, mengaku belum menerima surat resmi putusan MA yang diketuai majelis hakim, Artidjo Alkostar. “Belum tahu [jadwal eksekusinya]. Kami harus memperoleh putusan dari MA terlebih dahulu. Kalau sudah jelas semua, akan dikabari lebih lanjut,” katanya.
Tersangka Lain
Sementara itu, aparat DJP II Jateng telah menetapkan seorang tersangka yang diduga pengemplang pajak, yakni Direktur CV LJ, Ny. SDU, 40. Dalam waktu dekat, aparat DJP II Jateng juga berancang-ancang membidik calon tersangka lain, yakni VKA, 60 dan RI, 47.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, modus yang digunakan para pengemplang pajak bidikan DJP Jateng II biasanya tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahun pajak 2007-2008. Kerugian negara yang disebabkan tidak melaporkan SPT itu ditaksir mencapai Rp11,1 miliar.
Dalam menjalankan aksinya, SDU dibantu temannya, VKA. Selain berkaitan dengan kasus SDU, VKA juga terkait dengan kasus pengemplangan pajak yang dilakukan RI dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp3,1 miliar. Para pengemplang pajak dijerat Pasal 39 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
“Berkas SDU suda P-21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari). Dalam waktu dekat ini, segera dilakukan pelimpahan tahap II. Sedangkan, berkas RI sedang proses menuju P-21. Begitu juga, berkas VKA segera menyusul,” kata Yoyok, Rabu.
Sebelumnya, DJP Jateng II juga telah menyeret pengusaha muda ke meja hijau gara-gara melakukan kejahatan korporasi. Pengusaha tersebut bernama Ariyandi alias Andi, 31, seorang pengusaha di PT Indoprima Farma Solo. Andi terpaksa berhadapan dengan penegak hukum lantaran diduga menyalahgunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor pengusaha kena pajak (NPKP) sejak 2008.
Thursday, May 07, 2015 Diposkan oleh sugeng big 0

Thursday, April 2, 2015

Menkeu Mutasi Besar-besaran Pejabat Pajak

Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan perombakan besar-besaran sejumlah pejabat eselon II pejabat di Kementerian Keuangan. Ada total 37 orang yang mendapat promosi kenaikan jabatan dan mutasi. Dari jumlah itu 26 orang yang dilantik berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP). 

Pelantikan ini berlangsung di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta. Turut hadir Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekjen Kemenkeu Kiagus Badaruddin, dan jajaran pejabat eselon I Kemenkeu.

"Pelantikan ini dalam rangka perlunya ada penyegaran melalui mutasi dan promosi, karena kita tdak ingin ada jabatan yang kosong terlalu lama. Saya harapkan yang promosi dan mutasi untuk bisa jalankan amanah sebaik-baiknya," ungkap Bambang dalam sambutannya, Kamis (2/4/2015)

Berikut daftar pejabat yang dilantik :

Setjen Kemenkeu

  • Moh Hatta - Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
  • Yudi Pramadi - Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
  • Euis Fatimah - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
  • Charmeida Tjokrosuwarno - Kepala Pusat Layanan Pengadaan Elektronik
  • Herry Siswanto - Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Ditjen Perbendaharaan Negara

  1. Adriansyah - Kepala Kanwil Bangka Belitung
Ditjen Perimbangan Keuangan

  1. Putu Hari Satyaka - Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

  1. Bramantio Isdijo - Direktor Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Badan Kebijakan Fiskal

  1. Goro Ekanto - Kepala pusat kebijakan pendapatan negara
  2. Rofyanto Kurniawan - Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPPK

  1. Hario Damar - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak

Ditjen Pajak 

  1. Edi Slamet Irianto - Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
  2. Suryo Utomo - Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
  3. Dadang Suwarna - Direktur Keberatan dan Banding
  4. Estu Budiarto - Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan
  5. Mekar Satria Utama - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
  6. Mutamam - Plt Direktur Teknologi Informasi Perpajakan
  7. Imam Arifin - Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
  8. Iwan Djuniardi - Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi
  9. Hantriono Joko Susilo - Direktur Transformasi Proses Bisnis
  10. Peni Hirjanto - Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar
  11. Muhammad Haniv - Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
  12. Jatnika - Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau
  13. Rida Handanu - Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
  14. Mohammad Isnaeni - Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
  15. Pontas Pane - Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
  16. Catur Rini Widosari - Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
  17. Dasto Ledyanto - Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah I
  18. Nader Sitorus - Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II
  19. Arif Yanuar - Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Tengah dan Selatan
  20. Harry Gumelar - Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur
  21. Wahju Karya Tumakaka - Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
  22. Neilmaldrin Noor - Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
  23. Eka Sila Kusna Jaya - Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku
  24. Hartoyo - Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
  25. Herry Sumardjito - Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM
  26. Cucu Supriatna - Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Perpajakan
Thursday, April 02, 2015 Diposkan oleh sugeng big 0

Perombakan Besar-besaran Pejabat Bea Cukai

Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan perombakan pejabat eselon I dan II. Beberapa pejabat mendapatkan promosi atas jabatannya, dan lainnya harus mutasi untuk mengisi posisi tertentu.

Pejabat eselon I yang dilantik adalah Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko. Lalu ada juga Langgeng Subur, sebagai Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekjen Kemenkeu. Pelantikan dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur.

Ada juga 2 pejabat eselon II di Ditjen Perbendaharaan yang dilantik. Kemudian yang terbanyak adalah perombakan 30 pejabat eselon II di Ditjen Bea dan Cukai. 
Berikut daftar pejabat eselon II yang dilantik
Ditjen Perbendaharaan

  1. I Nengah Gradug sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN NTT
  2. Usdek Rahyono sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Maluku

Pejabat Ditjen Bea Cukai:

  1. Kushari Suprianto sebagai Sekditjen
  2. Supraptono sebagai Direktur Teknis Kepabeanan
  3. Kukuh Sumardono Basuki sebagai Direktur Fasilitas Kepabenan
  4. Harry Mulya sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan
  5. Muhammad Sigit sebagai Direktur Audit
  6. Robert Leonard Marbun sebagai Direktur Direktur Kepabeanan Internasional
  7. Heru Pambudi sebagai Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
  8. Bahaduri Wijayanta Bekti sebagai Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai
  9. Erwin Situmorang sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanandan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
  10. Sugeng Apriyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
  11. Mochammad Agus Rofiudin sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
  12. Saipullah Nasution sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh
  13. Iyan Rubiyanto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
  14. Robi Toni sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat
  15. Parjiya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
  16. Mohammad Aflah Farobi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan
  17. Hary Budi Wicaksono sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten
  18. Oza Olavia sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta
  19. Marisi Zainuddin Sitohang sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Jabar
  20. Untung Basuki sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng dan DI Yogya
  21. Rahmat Subagio sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim I
  22. Decy Arifinsjah sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II
  23. Syarif Hidayat sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan NTT.
  24. Nirwala Dwi Heryanto sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat,
  25. Yusmariza sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur.
  26. Azhar Rasyidi sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai
  27. Hendra Pramono sebagai Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku, Papua, dan Papua Barat
  28. R. Fadjar Donny Tjahyadi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok
  29. Nugroho Wahyu Widodo sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
  30. Dwijo Muryono sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta
sumber detikfinance
Thursday, April 02, 2015 Diposkan oleh sugeng big 0

Monday, January 12, 2015

Pengurus IAI Periode 2014-2018

Berdiri (kiri-kanan): Ahyanizzaman, Ardan Adiperdana, Maliki Heru Santosa, Ferdinand Purba, Cris Kuntadi, Ainun Naim, Ito Warsito, Sidharta Utama, Dwi Setiawan Susanto. 
Duduk (kiri-kanan): Elly Zarni Husin, Dwi Martani, Tia Adityasih, Mustofa, Mardiasmo, Khomsiyah, Rosita Uli Sinaga, Lindawati Gani


Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah usai. Prof. Mardiasmo kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, didampingi 15 anggota DPN yang akan secara kolektif kolegial menakhodai IAI untuk periode 2014-2018.

Ketua dan Anggota DPN Periode 2014-2018 
  1. Prof. Mardiasmo (Ketua)
  2. Ahyanizzaman
  3. Ainun Naim
  4. Ardan Adiperdana
  5. Cris Kuntadi
  6. Dwi Martani
  7. Dwi Setiawan Susanto
  8. Ferdinand D. Purba
  9. Gatot Trihargo
  10. Ito Warsito
  11. Khomsiyah
  12. Lindawati Gani
  13. Maliki Heru Santosa
  14. Rosita Uli Sinaga
  15. Sidharta Utama
  16. Tia Adityasih 


Ditambah dengan tiga ketua kompartemen yang menjadi ex officio DPN, yaitu: 
  1. Nunuy Nur Afiah (Ketua IAI Kompartemen Akuntan Pendidik)
  2. Dadang Kurnia (Ketua IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik)
  3. John L. Hutagaol (Ketua IAI Kompartemen Akuntan Pajak)

Kongres juga memutuskan adanya penambahan dua anggota DPN yang masing-masing mewakili wilayah Barat dan Timur Indonesia. Dengan demikian, keseluruhan DPN IAI 2014-2018 berjumlah 21 orang.

Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan susunan Majelis Kehormatan IAI Periode 2014-2018 sebagai berikut: 
  1. Djoko Susanto
  2. Atjeng Sastrawidjaja
  3. Bey Hartono
  4. Anton Silalahi
  5. Wahyu K. Tumakaka
  6. Eddy Mulyadi
  7. Iswan Elmi

Sedangkan formatur Dewan Penasihat yang terdiri dari Moermahadi Soerja Djanegara, Langgeng Subur, dan Zaki Baridwan, mengusulkan susunan Dewan Penasihat IAI Periode 2014-2018 sebagai berikut: 
  1. Moermahadi Soerja Djanegara
  2. Ignasius Jonan
  3. Sudirman Said
  4. M. Nasir
  5. Zaki Baridwan
  6. Mustofa
  7. Langgeng Subur
  8. Jusuf Halim
  9. Sapto Amal Damandari
sumber :IAI
Monday, January 12, 2015 Diposkan oleh sugeng big 1