Selasa, 02 Desember 2008

Angka Crowded

Serial Buku Harian Mas Bejo Sang Pemeriksa Pajak
Episode Angka Kredit
   
Istilah aslinya sebenarnya adalah Angka Kredit. Keharusan membuat usulan angka kredit tiap 6 bulan sekali melekat pada jabatan fungsional. Mas Bejo memelesetkan menjadi angka crowded bukan tanpa dasar. Beginilah liku-liku pembuatan angka crouded.


Usulan angka kredit bagi PEJABAT(?) fungsional pemeriksa pajak dibuat berdasarkan buku harian yang harus diparaf oleh pejabat di atasnya dan bahkan sampai diparaf kepala kantor. Setelah itu setiap bulan dibuat KPKom3 yang berisi ringkasan dan kode kegiatan pemeriksaan yang harus diparaf oleh pejabat atasannya dan paraf kepala kantor dan paraf kasubag umum. Pada akhir semester KPKOM3 tersebut diinput oleh pelaksana di bagian umum yang menangani urusan kepegawaian ke komputer dan keluarlha apa yang disebut DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) dan harus ditandatangani oleh pemeriksa yang bersangkutan dan Pejabat fungsional seniornya dan diparaf oleh kasubag umum dan ditandatangani oleh Kepala Kantor. Itu adalah praktek yang normal untuk level kantor dimana pejabat fungsional itu berada. Biasanya pemeriksa langsung “minta tolong” langsung dibuatkan DUPAK. Alasannya adalah berapapun yang diusulkan, walaupun melalui prosedur yang berbelit-belit dan sesuai aturan toh pada akhirnya PAK (penetapan angka kredit) yang keluar dari yang berwenang tidak jauh dari seperdelapan dari angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat. Apalagi sejak “modern” program angka kredit tidak ada lagi. Mau nggak mau pemeriksa harus membuat usulan angka kredit secara manual.
    
Tahap berikutnya adalah DUPAK dikirim ke kanwil rangkap 2. Kenapa harus rangkap dua, karena satunya lagi akan dibuatkan pengantar dari kanwil ke ORGANTA. ORGANTA-lah yang akan menetapkan angka kredit. Pengalaman Mas Bejo sebagai pemeriksa sampai ubanan, dari sisi waktu biasanya adalah kalau DUPAK semester berikutnya dikirim tidak begitu lama PAK akan keluar. Jadi berkisar antara 4-6 bulan. Itu dari sisi waktu (lamanya). Dari sisi jumlah angkanya, seandainya sekarang Mas Bejo golongan III-a untuk naik pangkat ke III-b diperlukan angka kredit sebesar 100, maka PAK yang akan keluar adalah berkisar antara= 100/8 semester = 12,5 tiap semester.
    
Mungkin hal inilah yang membuat Mas Bejo agak apatis dengan angka kredit, sudah ngurusnya berbelit-belit, lamaaa dan angkanya sudah dipatok seperti itu (=dipatok fungsional boleh naik pangkat paling cepat 8 semester alias 4 tahun tetapi tiap semester tetap harus ngurus angka kredit; itupun dengan catatan PAK terakhir tidak terlambat, kalau terlambat yaa siap-sip saja naik pangkat 4,5 tahun ). Walaupun demikian Mas Bejo tetap rajin membuat angka kredit karena Mas Bejo tidak ingin telat naik pangkat.
   
Mas Bejo pernah nanya-nanya orang-orang di luar DJP., mereka sangat senang dengan angka kredit, kenapa? Konon katanya dengan angka kredit naik pangkat bisa 2 tahun dan mereka telah menikmatinya berkali-kali. Guru-guru SD dengan pendidikan D2 sekarang sudah banyak yang golongan IV, temen-temen di BPKP dan tempat lain yaa pada cepet naik pangkatnya.
    
Ada lagi masalah yang mengganjal, kalau Mas Bejo sekolah S2 maka angka kredit yang diperoleh adalah 5 (lima poin) padahal dalam aturan yang ada sudah jelas-jelas disebutkan angka kredit untuk S2 adalah 5 0 (lima puluh) poin. Jadi walaupun susah-susah Mas Bejo kuliah dan biaya cukup mahal dengan waktu sekitar 2 tahun akan mendapat angka kredit bukan di kolom pendidikan tetapi di kolom penunjang. Berarti setara dengan seminar 5 kali. Mas Bejo sampai berfikiran mungkin “pihak yang berkompeten” akan sangat merasa berdosa (?) jika ada fungsional sampai naik pangkat lebih cepat dari 4 tahun(?). Mas Bejo sudah berusaha menanyakan kepada pihak kompeten, tapi jawabnya “tidak ada yang jelas”. Nampaknya kalau pegawai yang salah pihak berwajib (KISTDA) langsung turun tangan, tapi untuk kasus ini  tidak terjadi sesuatu yang salah karena mungkin sudah seharusnya fungsional seperti itu. Atau mungkin kasus ini masuk dalam kategori delik aduan, sehingga selama tidak ada protes berarti tidak ada masalah . Atau memang inilah nasib Mas Bejo sang pemeriksa pajak.
   
Mas Bejo sekarang sudah “menyerah/semonggo kerso” dengan kebijakan naik pangkat maksimal 4 tahun, tapi yang dia kadang belum terima adalah kalau memang harus 4 tahun  (dengan dasar aturan yang nggak jelas ) yaa sudah nggak usah repot-repot bikin angka kredit, langsung saja ditetapkan jadi PAK, atau kalau nggak yaa nunggu PAK nya jangan lama-lama. Kan sudah modern (kata Mas Bejo dalam hati…). SOP nya 2 bulan lhoo.... 

Catata lain ( Bukan lagi iri tapi supaya tulisan di atas nyambung):

  1. Fungsional naik pangkat paling cepat harus 4 tahun (?)
    Tiap semester harus bikin usulan angka kredit (berarti tidak boleh meleng….. selama 8 semester lho…. ) dan kalau tidak salah hitung selama menjadi fungsional Mas Bejo sudah pernah membuat usulan angka kredit sebanyak 104 buah walaupun nggak punya arsipnya.
     Angka kredit selesainya lama.
  2.  Fungsional harus bikin LHKPN (kalau hartanya sedikit nanti disubsidi Negara?, kalau kebanyakan nanti diminta Negara? he he he)
  3.  Pekerjaan fungsional dari bikin konsep surat, ngamplopi, buat pengantar pengiriman, berantem sama WP, minjam buku WP, memeriksa buku, bikin KKP, LPP, Nothit, uraian kalau keberatan sampai datang ke pengadilan pajak, belum kalau diperiksa Itjen atau BPK. Kalau memeriksa ke lokasi WP ya siap-siap uang taksi sendiri (soalnya nggak ada mobdin dan SIK Rp 20 rb) Mutasi? Wah ……. Kapan kumpul keluarga yaa…? (biar Gaji modernnya tidak untuk subsidi PT KAI, tapi bisa dipakai mbayar SPP, sukur-sukur bisa nabung, maklum Mas Bejo punya 7 anak ) 

Artikel yang berkaitan: Elegi Kenaikan Pangkat (Fungsional)
Ayo berinvestasi emas  klik KEBUN EMAS 



Artikel ini telah dimuat di : Rumah KITSDA

kaos ukuran besar XXXXXL
Angka Crowded
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

5 komentar