Rabu, 20 Mei 2009

PAJAK ATAS KEKAYAAN CAPRES DAN CAWAPRES

Mencermati kekayaan capres dan cawapres saya jadi kut seneng, ternyata para capres dan cawapres kita suda "kaya" untuk ukuran saya sebagai rakyat jelata. Ada yang berjumlah hampir Rp 8 Milyar, Rp 253 M, 105 M ada yang dalam waktu enam tahun hartanya bertambah Rp 1,6 M sehingga berjumlah Rp 1,7 Trilyun. Dan rata-rata mereka punya dolar lho.... (emang mereka belanjanya di pasar tradisional apa di pasar Singapura atau Amerika, kok nyimpen dollar kok banyak amat..., lha cinta produksi sendiri yang digemorkan selama ini ke mana? Atau itu sangat perlu jika suatu saat dikudeta kan bisa lari ke luar negeri?).
    
Saya lagi mikir kalau uang Rp 1,7  T dalam bentuk ratusan ribu kemudian dijejer kira-kira berapa yaa panjangnya? Dapatnya dari mana yaa.....
         
Kalau jumlah harta kekayaan mereka sudah segitu banyak, maka mudah-mudahan mereka akan konsentrasi mikirin rakyat karena sudah nggak mikirin "perut" lagi. Tapi saya nggak yakin juga soalnya kan ada pepatah: awalnya lapar secentong nasi, lapar secentong berlian, lapar segunung berlian. Jadi kesimpulannya kita lihat saja sejauh mana keberpihakan mereka terhadap rakyat.
         
Baru-baru ini KPK sudah memverifiksi harta kekayaaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Saya melihat bahwa verifikasi tersebut belumlah menyangkut kewajaran harta yang dimiliki jika dibandingkan dengan penghasilan capres dan cawapres. Disitulah mestinya akan terlihat apakah ada unsur K (korupsinya) atau nggak. Sedangkan sekarang yang dilihat cenderung hanya yang penting harta dilaporkan serta ada legalitas kepemilikan. Semestinya saat sekaranglah KPK menerapkan pembuktian terbalik bahwa para capres dan cawapres tidak terlibat harta korupsi.
        
Nah sekarang bagaimana aspek pajaknya?
     
Mestinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga proaktif untuk menampung informasi tentang kepemilikan harta dari para capres dan cawapres. DJP dapat melakukan audit apakah atas harta tersebut telah dikenakan pajak atau belum. Apakah penambahan harta tersebut termasuk objek atau bukan objek pajak. Saya kira untuk persoalan ini kemampuan auditor pajak bisa diandalkan. Tinggal masalahnya adalah apakah ada kemauan politik (keberanian) dari petinggi DJP.
Sebab dalam UU Pajak Penghasilan pasal 4(1) huruf p, sudah jelas disebutkan bahwa yang menjadi objek PPh adalah penghasilan termasuk didalamnya adalah tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Jadi mumpung mereka belum jadi Presiden atau Wapres, cepet-cepet dong "diklarifikasi" juga masalah pajaknya.
Nah untuk kedepannya mestinya di UU Pilpres mencantumkan persyaratan LHKPN juga  mereka juga harus mendapat tax clearence dari DJP. Sehingga kita nggak bertanya-tanya, harta segitu sudah dibayar pajaknya atau belum?
Kalau mereka semua muslim, juga harus ditanya apakah zakatnya sudah dibayar?
Dengan semakin susahnya jadi Capres dan Cawapres mudah2an tidak banyak orang yang berambisi.   
  

kaos ukuran besar XXXXXL
PAJAK ATAS KEKAYAAN CAPRES DAN CAWAPRES
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

38 komentar