Rabu, 06 Januari 2010

Penyelewengan Pajak (PPh 21) atas Tunjangan

Kerugian Negara mencapai : Rp 45,87 Milyar


Akhirnya berkas perkara tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh  oknum tahun 2006 sd. 2008 dinyatakan lengkap (P21)  oleh Jaksa. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Penyidik Pajak.
    
Bagaimana modusnya?
Bendaharawan X1 X2 X3 X4  tersebut tahun 2006 sd.2008 telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas tunjangan guru dan pegawai. Uang PPh Pasal 21 tersebut tidak disetor ke bank (bank persepsi) namun diserahkan kepada seseorang bernama Y, oleh Y uang tersebut diserahkan kepada Z dan selanjutnya  Z membuat SSP Palsu (sendiri atau dengan orang lain) dan menyerahkan kembali SSP Palsu tersebut kepada X1 X2 X3 X4  melalui Y.
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menurut saya kasus ini bisa terjadi karena beberapa sebab antara lain:
  1. Kesalahan yang paling fatal adalah kecerobohan tidak menyetorkan PPh Pasal 21 di Bank  yang berlokasi di gedung yang sama. Kenapa berani ambil resiko dengan menyerahkan uang tunai ke orang lain ratusan juta bahkan milyaran rupiah  untuk disetorkan ke bank(?) di tempat lain? Atau karena ada "rayuan" dari pihak lain?
  2. Belum pernah lapor ke Kantor Pajak (KPP) sehingga tidak ada kontrol
  3. Atas bukti pembayaran ini (SSP-palsu) telah dilaporkan ke atasan (dalam bentuk LPJ) tapi nampaknya atasan hanya melihat kelengkapan dokumen saja, atasan juga tidak punya perhatian dengan urusan pajak (pemotongan, nyetoran dan pelaporan ke Kantor Pajak) sehingga tidak tahu bahwa ada kewajiban pelaporan dan selama ini bendahara tidak pernah lapor SPT ke KPP terkait.
  4. Bawasda/Bawasko telah melakukan audit, tapi atas jumlah transaksi yang material jumlahnya tidak pernah dilakukan konfirmasi ke pihak bank sebagaimana tertera dalam SSP sehingga akan diketahui apakah atas setoran tersebut benar/tidak.  
  5. Aparat pajak perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara lebih intensif kepada WP, jangan-jangan ini terjadi di tempat lain. Sebaliknya WP perlu proaktif bertanya (jika tidak tahu) ke Kantor Pajak, jangan nunggu ada penyuluhan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
Kasus ini diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 45,87 M .

Ancaman hukuman:
Sesuai Pasal 39 (1) UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) ancaman hukumumannya adalah dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar  dan paling banyak 4 kali  jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
 
Untuk selanjutnya kita tunggu proses pengadilan sehingga mereka divonis seadil-adilnya.

Disarikan dari berbagai sumber.
   
 Artikel yang berkaitan
 

kaos ukuran besar XXXXXL
Penyelewengan Pajak (PPh 21) atas Tunjangan
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email