Minggu, 06 Desember 2009

Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen dan Data Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak (Tax Audit) - 4 

Pengantar:
Dalam proses pemeriksaan pajak, peminjaman buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak adalah mutlak diperlukan. Kenapa? Karena biasanya Pemeriksa Pajak akan mengerjakan tugasnya (mengolah data dan pembukuan Wajib Pajak sampai selesai pemeriksaan) di Kantor Pajak. Pemeriksa Pajak setelah melakukan pemeriksaan di lokasi usaha Wajib Pajak kemudian akan meminjam Buku, Catatan dan Dokumen yang berkaiatan.

Buku, catatan dan dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak disesuaikan dengan jenis usaha dari Wajib Pajak antara lain: Laporan keuangan yang telah diaudit (kalau ada), ledger, R/K, perjanjian/kontrak jual/beli, Laporan Produksi, Laporan Pengiriman Barang, perjanjian usaha, bukti kas/bank, SPT (PPh badan, 21, 23 PPN), PBB, Faktur Pajak (PM dan PK), akta pendirian dan perubahan terakhir, tanda daftar perusahaan dan dokuemen lain yang dianggap perlu (sesuai perkembangan pemeriksaan dan sesuai jenis usaha Wajib Pajak).


Lantas bagaimana aturan main peminjaman pembukuan, catatan dan dokumen Wajib Pajak oleh Pemeriksa Pajak?

Peminjaman Dokumen

Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan:
  1.  Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.
  2. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman.
  3. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.    
Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor:
  1. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dicantumkan pada surat panggilan.
  2. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.
  3. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman.
  4. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.
  5. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

     
Aturan Lain  Peminjaman Buku, catatan dan atau dokumen Wajib Pajak
  1. Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak harus membuat bukti peminjaman.
  2. Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya.
  3. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.
  4. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.
  5. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak dapat menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  6. Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman 
  7. sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

     
Penolakan Pemeriksaan

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang KUP sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.

Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada di tempat, maka:
  1. Pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;
  2. untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan Pemeriksaan Lapangan Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan;
  3. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan;
  4. dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan;
  5. dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
  6. Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan , atau berita acara penolakan Pemeriksaan, atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan, atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan, atau berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan, dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyegelan

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak:
  1. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
  2. tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.


    Kesimpulan
Melihat aturan yang ada, sebaiknya tidak menolak Pemeriksaan Pajak sebab resikonya lebih besar jika kita menolak. Kalau memang pembukuan kita sudah baik dan fair, kenapa mesti takut? Pemeriksa Pajak kan keren-keren nggak bakalan "menelan" kita karena dia juga manusia.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikana adalah Pasal 26A ayat (4) UU KUP

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.


Materi yang berkaitan:

1. Kewajiban dan kewenangan Pemeriksa Pajak 
2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak saat dilakukan pemeriksaan pajak
3. Standar Pemeriksaan Pajak 
4. Penyelewengan Pajak oleh Bendaharawan 


kaos ukuran besar XXXXXL
Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen dan Data Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Pajak
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

3 komentar