Jumat, 29 Januari 2010

Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Pemerintah telah menerbitkan aturan tentang Biaya Promosi yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tanggal 8 Januari 2010 mudah-mudahan akan lebih memberikan kepastian hukum dan memberikan kesamaan perlakuan bagi Wajib Pajak.

Pengertian Biaya Promosi
Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan.

Biaya promosi ini merupakan akumulasi dari jumlah :
  1. Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya
  2. Biaya pameran produk
  3. Biaya pengenalan produk baru , dan/atau
  4. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.
Tidak termasuk biaya promosi
  1. Pemberian imbalan berupa uang dan atau fasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi
  2. Biaya promosi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.
Jika promosi berupa pemberian sampel produk maka besarnya biaya yang dapat dikurangkan adalah sebesar harga pokok sampel produk sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan.

Biaya Promosi yang merupakan objek pemotongan PPh wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, Biaya Promosi harus dibuat daftar nominatif yang harus dilampirkan dlam SPT Tahunan PPh Badan, yaitu  sekurang -kurangnya memuat:
Nama, NPWP, Alamat Tahun Pajak  :
Data Penerima: No, Nama , NPWP, Alamat, Tanggal, bentuk dan jenis biaya, Jumlah (Rp), keterangan
Pemotongan PPh : jumlah PPh dan Nomor Bukti Potong dan Tanggal Bukti Potong
Penting 
Formulir SPT Tahunan WP OP Lengkap
Formulir SPT Tahunan WP Badan Lengkap
Formulir PPh 21
Formulir SPT Masa PPh 
SPT Masa PPN
Formulir Bukti Potong
Daftar Bukti Potong

Jumat, 15 Januari 2010

Warung Kejujuran

Warung kejujuran bukanlah warung yang menyediakan kejujuran sebagaimana warung kopi adalah warung yang menjual kopi, warung nasi adalah warung yang menjual nasi. Yang dijuala sebenarnya sih sama saja seperti minuman, makanan kecil dan makanan yang agak besar serta makanan yang besar. Yang kecil misalnya apa ya...kalau yang besar misalnya  roti dll. Daripada saya yang pusing ngasih conto, biar mengkhayal sendiri ah...

Yang membedakan dengan warung lainnya adalah di situ tidak ada pelayan, tidak ada kasir dan tidak ada pengawas. Prinsipnya pembeli memilih barang sendiri, melihat daftar harga sendiri (bisa sama temennya kalau berdua), menghitung sendiri dan membayar sendiri. Jika uangnya memerlukan kembalian yaa tinggal ambil sendiri. Jadi seperti self assesment dalam sistem perpajakan kita. Karena itulah dinamai warung kejujuran, bukan warung yang menjual kejujuran tapi warung yang membeli kejujuran.

Nah di kantor saya setelah pindahan ke gedung baru kini telah berdiri warung kejujuran yang dikelola oleh koperasi. Antusiasme pegawai luar biasa, stok barang hampir selalu habis. Maklum warung dengan modal kecil sementara jumlah pegawai satu lantai saja lebih dari seratus orang.

Bagaimana evaluasinya?
Nanti setelah sebulan akan kita evaluasi, kalau rugi berarti kejujurannya masih perlu dilihat lagi. Karena ini baru berdiri maka saya belum bisa menyampaikan hasil evaluasinya. Mau coba? Datang saja atau ayo kita rame2 bikin warung kejujuran di lingkungan kita.
Warung kejujuran tidak menjual kejujuran tapi membeli kejujuran anda....

Nah inilah foto saat peresmian (maklum kalau birokrat kan harus ada acara ceremonial segala...)



yang relatif tinggi badannya paling tinggi adalah Mr Big



hanya memanfaatkan pojok ruangan
sebelum diresmikan masih ditutup dengan kertas
 
Semua nampak bahagia dengan kejujuran, apalagi Ketua Koperasi (paling kiri, tinggi, menghadap kita)

 

setelah diresmikan rame-rame cari uang receh Rp 20.000,- an di dompet masing-masing
kata panitianya: jangan khawatir  telah tersedia uang kembalian (Rp 10 rban, Rp 5 rbuan, Rp 2 rban, Rp1 rbuan dan limaratusan)


mudah2an ke depan semakin maju hingga warung kejujuran biasa jualan : HP Nokia N Series, BB, Laptop, net book, PC, motor, sepeda lipat, MTB, mobil dsb...... Amiin

Rabu, 13 Januari 2010

DJP menambah 1548 Pemeriksa Pajak Baru

DJP menambah 1548 Pemeriksa Pajak Baru

Sebanyak 1548 Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak telah diangkat. Mereka adalah para pegawai DJP yang memenuhi syarat tertentu dan telah mengikuti diklat calon Pemeriksa Pajak. Para Pemeriksa Pajak tersebut ditempatkan di Kantor Pajak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marauke.

Mereka bertugas untuk memperkuat fungsi law enforcement di DJP.  Dengan diangkatnya Pemeriksa Pajak tersebut mudah-mudahan akan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Pemeriksa tidak lagi dikejar-kejar batas waktu penyelesaian, tetapi akan lebih fokus dan mendalam dalam melaksanakan tugas audit.

Saat ini ada sekitar 2.751 Pemeriksa Pajak dan jika ditambah 1.548 berarti hampir mencapai jumlah 4.300. Selamat buat temen-temen yang ikut diangkat menjadi Pemeriksa Pajak. Selamat buat temen-temen yang ditempatkan sesuai dengan keinginan. Bagi yang kebetulan penempatannya tidak sesuai keinginan mudah-mudahan bisa segera menyesuaikan. Mudah-mudahan Alloh swt selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Amiin.

Minggu, 10 Januari 2010

Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-47/PJ/2009 tanggal 1 September 2009.

Sebagai gambaran, kalau dalam proses sebelum penyidikan dikenal lidik (penyelidikan), maka sebelum dilakukan penyidikan pajak harus dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ( kalau penyisikan umum dikenal sebagai penyelidikan).

Supaya lebih nyambung  berikut beberapa pengertian

  1. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 
  2. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 
  3. Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak dan Masa Pajak/Tahun Pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya karena adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.
  4. Pemeriksa Bukti Permulaan adalah : Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau Pegawai Negeri Sipil pada unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan yang diberi tugas oleh Menteri Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (2) undang-Undang KUP. 
Siapakah yang berhak mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan? 

  1. Sub Direktorat Intelijen Perpajakan berdasarkan Laporan Kegiatan Intelijen yang terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan.
  2. Sub Direktorat Rekayasa Keuangan berdasarkan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, atau Pengaduan (IDLP) kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan.
  3. Sub Direktorat Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan.
  4. Sub Direktorat Penyidikan berdasarkan pengembangan Penyidikan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan.
  5. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak berdasarkan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, atau Pengaduan (IDLP), pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pengembangan Penyidikan usul disampaikan kepada  kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 
Dalam hal usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan melalui Pemeriksaan ulang, usul diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Intelijen dan Penyidikan. Usul Melakukan Pemeriksaaan Bukti Permulaan dapat dibuat dalam satu usulan yang meliputi beberapa tahun/masa pajak. Jika  usul disetujui maka akan dibuat Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan  dibuat Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.


PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
  1. Pemeriksa Bukti Permulaan harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan dan wajib memperlihatkannya kepada Wajib Pajak pada saat pemeriksaan pertama.
  2. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan wajib memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
  3. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan wajib meminjam dan mengamankan berkas-berkas Wajib Pajak yang diperlukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
  4. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan sejak tanggal itu Pemeriksaan Bukti Permulaan dimulai. 
  5. Semua dokumen, catatan, pembukuan, dan data elektronik yang berkaitan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan baik yang dikuasai Wajib Pajak ataupun pihak ketiga wajib dipinjam dan diamankan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
  6. Dalam hal Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan wajib membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang netral, antara lain Ketua RT, Ketua RW, atau Polisi.
  7. Dalam hal Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan Wajib membuat Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara  dengan disaksikan 2 (dua)orang saksi yang netral, antara lain Ketua RT, Ketua RW, atau Polisi 


Kapan dan dimankah tempat dan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan

  1. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Bukti Permulaan. 
  2. Dilakukan pada jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak, dan dalam hal dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
  3. Dalam hal Wajib Pajak tidak ada di tempat pada saat pertama kali Tim Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak.
  4. Apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan dilanjutkan pada hari berikutnya, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dalam hal dipandang perlu harus mengambil langkah pengamanan dengan melakukan penyegelan dan membuat Berita Acara Penyegelan terhadap tempat yang diduga sebagai penyimpanan dokumen namun belum sempat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  5. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilanjutkan pada hari berikutnya dengan pembukaan segel dan membuat Berita Acara Pembukaan Segel.
  6. Dalam hal ditemukan bukti-bukti perusakan segel yang dimaksud pada ayat (2), Tim Pemeriksa Bukti Permulaan harus melaporkan kepada Polisi. 

Penyegelan

Dilakukan dalam hal :
  1. Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak; 
  2. Wajib Pajak atau kuasanya menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; 
  3. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum Pemeriksaan Bukti Permulaan ditunda; atau 
  4. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan Pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan.
     

TATA CARA PEMINJAMAN /PEROLEHAN BAHAN BUKTI


  1. Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, catatan, dokumen, keterangan dan/atau benda lainnya yang menjadi dasar, sarana dan/atau hasil pembukuan, pencatatan, atau pembuatan dokumen termasuk dokumen perpajakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang yang terutang pajak yang diperlukan dan ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan di tempat Wajib Pajak dipinjam/diperoleh pada saat itu juga dan Pemeriksa Bukti Permulaan membuat Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak.
  2. Atas sebagian atau seluruh bahan bukti yang belum dipinjam/diperoleh pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Bukti Permulaan dapat membuat Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Bahan Bukti dan/atau mencari Bahan Bukti di tempat Wajib Pajak atau di tempat lain.
  3. Bahan Bukti yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Surat Permintaan Peminjaman Bahan Bukti diterima oleh Wajib Pajak.
  4.  Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi jangka waktu yang dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Bukti Permulaan harus mengirim Surat Peringatan I, dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Surat Peringatan I tidak dipenuhi, Surat Peringatan II segera diterbitkan.
  5. Terhadap setiap penyerahan Bahan Bukti dari Wajib Pajak berkaitan dengan pemenuhan Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Bahan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baik yang diserahkan sebagian maupun seluruhnya, Pemeriksa harus membuat Bukti Peminjaman/Perolehan Bahan Bukti.
  6. Dalam hal data hasil pengolahan elektronik disimpan dalam media disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan lainnya yang tidak dapat diperiksa karena kendala teknis, Pemeriksa Bukti Permulaan dapat meminta bantuan Tenaga Ahli untuk melakukan pengubahan media atau pengubahan teknis lainnya sehingga data dimaksud dapat diperiksa, dengan menggunakan Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli.
  7. Dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Bukti Permulaan:
      a. dapat meminta bantuan kepada Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau
      b. meminta bantuan dari seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Bukti Permulaan, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli.
PERMINTAAN KETERANGAN


  1. Pemeriksa Bukti Permulaan harus memanggil para calon tersangka, calon saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang berkaitan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemanggilan  dilakukan dengan mengirimkan Surat Panggilan I.
  2. Keterangan yang diperoleh dari calon tersangka, calon saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang berkaitan  harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Permintaan Keterangan.
  3. Dalam hal para calon tersangka, calon saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang dipanggil dengan Surat Panggilan I tidak hadir, Pemeriksa Bukti Permulaan mengirimkan Surat Panggilan II dalm jangka waktu 3 (tiga) hari setelah Surat Pemanggilan I.Dalam hal para calon tersangka, calon saksi, dan/atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dipanggil dengan Surat Panggilan II tidak hadir, Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan upaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

     
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

  1. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  2. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
      a. Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan;
      b. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;
      c. Surat Tugas;
      d. identitas Wajib Pajak;
      e. pemenuhan kewajiban perpajakan Tahun Pajak yang diperiksa;
      f. alasan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (bukti awal);
      g. tempat dan waktu kejadian;
      h. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
      i. data/informasi yang tersedia dari Kantor Pelayanan Pajak;
      j. daftar buku dan dokumen yang dipinjam; dan
      k. hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, termasuk:
      1) modus operandi;
      2) calon tersangka;
      3) calon saksi;
      4) kerugian negara;
      5) pasal-pasal yang dilanggar;
      6) bahan bukti yang diperoleh; dan
      7) kesimpulan dan usul.

     
TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

  1. Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan dalam hal instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Intelijen dan Penyidikan.
  2. Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan
  3. Setelah konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima, selanjutnya Pejabat yang bersangkutan membuat resume atas konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan menjadwalkan pemaparan dengan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dihadapan Tim Penelaah.
  4. Tim Penelaah agar dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan yang bersangkutan, dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang, yang berasal dari sub direktorat/bidang yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan dan sub direktorat/bidang lainnya.
  5. Tugas Tim Penelaah adalah mereview dan membahas konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
  6. Hasil penelaahan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penelaahan yang digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  7. Tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan  dapat berupa:  usul penyidikan; atau  tindakan lainnya, berupa :
      1) penerbitan surat ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP;
      2) penerbitan surat ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak badan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang KUP, tetapi tidak ditemukan Bukti Permulaan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
      3) pembuatan laporan kepada pihak lain yang berwenang apabila ditemukan Bukti Permulaan yang mengandung adanya unsur tindak pidana selain di bidang perpajakan;
      4) pembuatan laporan sumir apabila Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; atau
      5) pembuatan laporan sumir apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan, Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia;
     
TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BERUPA PENYIDIKAN 
  1. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa penyidikan, Direktur Intelijen dan Penyidikan membuat usulan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk diterbitkan instruksi penyidikan.
  2. Usulan penyidikan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Intelijen dan Penyidikan  dilampiri dengan konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Berita Acara Penelaahan 
  3. untuk dilakukan penelaahan oleh Tim Penelaah Penyidikan Direktorat Intelijen dan Penyidikan sebelum dibuatkan usulan kepada Direktur Jenderal Pajak.
  4. Dalam hal usul penyidikan disetujui, Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan segera ditutup dan dibuatkan Laporan Kejadian.
 TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BERUPA TINDAKAN LAIN
  1. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pemeriksa Bukti Permulaan menindaklanjuti Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dengan membuat Nota Perhitungan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP.
  2. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pemeriksa Bukti Permulaan menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
  3. Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan Bukti Permulaan yang mengandung adanya unsur tindak pidana selain di bidang perpajakan, Pemeriksa Bukti Permulaan melaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk ditelaah lebih lanjut, dan dalam hal terdapat cukup bukti adanya tindak pidana lain maka Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan meneruskan laporan ini kepada pihak lain yang berwenang dan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas tindak pidana perpajakannya tetap dilanjutkan.
  4. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dan hasil penelahaan Tim Penelaah menyatakan bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP serta telah mendapat persetujuan dari Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan menghentikan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan membuat laporan sumir.
  5. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa pembuatan laporan sumir karena di dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, namun terdapat pajak yang terhutang maka Pemeriksa Bukti Permulaan membuat risalah temuan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib Pajak terdaftar.
  6. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa pembuatan laporan sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan, Pemeriksa Bukti Permulaan membuat laporan sumir dengan catatan apabila di kemudian hari Wajib Pajak ditemukan maka Pemeriksaan Bukti Permulaan dibuka kembali.
  7. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa pembuatan laporan sumir karena Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia, namun terdapat pajak yang terutang maka Pemeriksa Bukti Permulaan membuat laporan sumir dan mengirimkan risalah temuan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Risalah temuan  merupakan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
  8. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa pembuatan laporan sumir karena di dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, namun terdapat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP, Pemeriksa Bukti Permulaan mengirimkan laporan sumir kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
  9. Dalam hal hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan adanya aparat pajak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Pemeriksa Bukti Permulaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak berupa Laporan Keterlibatan Aparat Pajak untuk ditindaklanjuti dan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak diteruskan sebagaimana ketentuan yang berlaku. 
PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

  1. Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, Bahan Bukti yang diperoleh atau ditemukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan yang menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan/atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan Wajib Pajak harus disimpan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan untuk kepentingan penyidikan. 
  2. Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan ke tindakan penyidikan  maka buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya yang dipinjam oleh Pemeriksa Bukti Permulaan berdasarkan Bukti Peminjaman, termasuk dokumen yang disimpan di media penyimpanan elektronik milik Wajib Pajak harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Bukti Pengembalian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
     

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang :
  1. dilakukan oleh Wajib Pajak terperiksa dalam Tahun Pajak yang berbeda dengan Tahun Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan segera mengusulkan perluasan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan penerbit instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  2. dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya, di mana Wajib Pajak tersebut terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang sama, Pemeriksa Bukti Permulaan membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk ditindak lanjuti.
  3. dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya, di mana Wajib Pajak tersebut terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di luar lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajaknya, Pemeriksa Bukti Permulaan membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajaknya untuk ditindaklanjuti kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait.

      

Materi yang berkaitan:





Kamis, 07 Januari 2010

Foto Pinggir Rel Antara Stasiun Bumiayu - Purwokerto

Saat ada kesempatan naik kereta siang hari, saya gunakan untuk melihat-lihat pinggir rel di siang hari. Saya paling suka daerah Bumiayu sampai Purwokerto. Cuma sayangnya saya nggak punya ilmu fotografi dan hanya mengandalkan kamera saku seadanya. Pintu dibuka, kadang hanya tangan yang saya julurkan, kadang badan ikut sedikit keluar sambil berpegangan.

Silahkan dipilih 3 gambar atau lebih dan anggap sebagai hadiah tahun baru 2010 dari saya (mau ngasih hadiah uang, nanti ibaratnya malah cuma "nguyahi segoro"). Tinggal sebut saja, mau dicopy mau dicuekin, mau diapain ya terserah. Yang penting menyebutkan sumbernya (link).

Saya juga sering dapat award dari temen-temen (tapi nggak pernah memasang, saya pasang di dalam hati yang paling dalam he he he) apalagi memberi. Makanya sekarang saatnya memberi sesuatu yang berbeda

































Rabu, 06 Januari 2010

Penyelewengan Pajak (PPh 21) atas Tunjangan

Penyelewengan Pajak (PPh 21) atas Tunjangan

Kerugian Negara mencapai : Rp 45,87 Milyar


Akhirnya berkas perkara tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh  oknum tahun 2006 sd. 2008 dinyatakan lengkap (P21)  oleh Jaksa. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh Penyidik Pajak.
    
Bagaimana modusnya?
Bendaharawan X1 X2 X3 X4  tersebut tahun 2006 sd.2008 telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas tunjangan guru dan pegawai. Uang PPh Pasal 21 tersebut tidak disetor ke bank (bank persepsi) namun diserahkan kepada seseorang bernama Y, oleh Y uang tersebut diserahkan kepada Z dan selanjutnya  Z membuat SSP Palsu (sendiri atau dengan orang lain) dan menyerahkan kembali SSP Palsu tersebut kepada X1 X2 X3 X4  melalui Y.
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menurut saya kasus ini bisa terjadi karena beberapa sebab antara lain:
  1. Kesalahan yang paling fatal adalah kecerobohan tidak menyetorkan PPh Pasal 21 di Bank  yang berlokasi di gedung yang sama. Kenapa berani ambil resiko dengan menyerahkan uang tunai ke orang lain ratusan juta bahkan milyaran rupiah  untuk disetorkan ke bank(?) di tempat lain? Atau karena ada "rayuan" dari pihak lain?
  2. Belum pernah lapor ke Kantor Pajak (KPP) sehingga tidak ada kontrol
  3. Atas bukti pembayaran ini (SSP-palsu) telah dilaporkan ke atasan (dalam bentuk LPJ) tapi nampaknya atasan hanya melihat kelengkapan dokumen saja, atasan juga tidak punya perhatian dengan urusan pajak (pemotongan, nyetoran dan pelaporan ke Kantor Pajak) sehingga tidak tahu bahwa ada kewajiban pelaporan dan selama ini bendahara tidak pernah lapor SPT ke KPP terkait.
  4. Bawasda/Bawasko telah melakukan audit, tapi atas jumlah transaksi yang material jumlahnya tidak pernah dilakukan konfirmasi ke pihak bank sebagaimana tertera dalam SSP sehingga akan diketahui apakah atas setoran tersebut benar/tidak.  
  5. Aparat pajak perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara lebih intensif kepada WP, jangan-jangan ini terjadi di tempat lain. Sebaliknya WP perlu proaktif bertanya (jika tidak tahu) ke Kantor Pajak, jangan nunggu ada penyuluhan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 
Kasus ini diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 45,87 M .

Ancaman hukuman:
Sesuai Pasal 39 (1) UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) ancaman hukumumannya adalah dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar  dan paling banyak 4 kali  jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
 
Untuk selanjutnya kita tunggu proses pengadilan sehingga mereka divonis seadil-adilnya.

Disarikan dari berbagai sumber.
   
 Artikel yang berkaitan
 

Senin, 04 Januari 2010

Benteng Van der Wijck - Gombong

Liburan yang lalu saya menemani 3 anak saya jalan jalan ke Benteng Van der Wijck di Gombong, Kebumen. Benteng ini bersebelahan dengan SECATA (Sekolah Calon Tamtama) TNI AD. Karena jaraknya cuma 2 km dari tempat Ibu Mertua saya maka tidak perlu persiapan. Begitu anak-anak mau ya tinggal jalan.
Nih foto-fotonya:


Ini pintu gerbangnya, mestinya fotonya dari bawah kelihatan ya?



 ada kereta kelinci



 bermain sepeda air



 mobil listrik




 

meskipun tank nggak jalan, minimal sudah pernah naik




 Benteng bagian dalam dilihat dari atap



Data yang saya ambil dari Gombong On Line sbb:
Dibangun pada abad ke XVIII oleh Belanda untuk pertahanan, dan bahkan kadang-kadang untuk menyerang.
Nama benteng ini diambil dari VAN DER WIJCK, nama yang terpampang pada pintu sebelah kanan, kemungkinan nama komandan pada saat itu.

Mudah dicapai dari pusat Kota Gombong. Benteng ini kadang dihubungkan dengan nama FRANS DAVID COCHIUS (1787 - 1876), seorang Jenderal yang bertugas di daerah barat Bagelen yang namanya diabadikan menjadi Benteng GENERAAL COCHIUS.
Selanjutnya Benteng pertahanan ini digunakan untuk sekolah militer.

Setelah direnovasi menjadi tempat wisata, area ini dilengkapi dengan taman, kolam renang dan arena permainan anak-anak.

Data tehnis Benteng :

Luas Benteng atas 3606,625m2.

Benteng bawah 3606,625 m2.

Tinggi Benteng 9,67 m, ditambang cerobong 3,33 m.

terdapat 16 barak dengan ukuran masing-masing 7,5 x 11,32 m.

Putusan Pengadilan tentang kasus Penyelewengan PPh 21 atas Tunjangan Guru SD SMP dan SMA

Putusan Pengadilan tentang kasus Penyelewengan PPh 21 atas Tunjangan Guru SD SMP dan SMA

Inilah putusan Pengadilan tentang kasus Penyelewengan PPh 21 atas Tunjangan Guru SD SMP dan SMA yang saya ambil dari situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia
Majelis Hakim PN Jaksel yang dipimpin oleh Sunardi menghukum terdakwa Purnomo Saputro (55 thn) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 2.8943.251.247.


Menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah bersalah tidak menyetorkan pajak dari para guru secara berkelanjutan hingga negara dirugikan sehinga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 43 UU No. 28 tahun 2007 tentang Pajak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Sebelumnya Jaksa Nana Mulyana dan Mulyono dari Kejari Jaksel telah menuntut Purnomo Saputro dengan pidana 5 (lima) tahun penjara, denda Rp. 250 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 3.993.521.247,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 3.793.521.247,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan memperhitungkan nilai barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara yaitu : Tanah dan Bangunan dan 1 (satu) Unit Mobil Ford Escape Warna Hitam Metalik Tahun 2008 yang dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.


Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Setia Untung Arimuladi, SH mengatakan bahwa terdakwa secara sengaja tidak menyetor pajak PPh Pasal 21 dari guru TK, SD, SMP dan SMA di lingkungan suku dinas Pendidikan dasar dan pendidikan menengah tinggi Jakarta Selatan tahun anggaran 2006 hingga 2008.


Perbuatan terdakwa Purnomo Saputro tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pujiono (putus 2 tahun 6 bulan penjara), Edi Suaedy (1 tahun 3 bulan penjara), Herlan bin Abdul Gani dan Budi Sri Iriani (2 tahun 6 bulan penjara).


Dan uang Pajak yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara oleh para terdakwa ternyata justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi.


Menanggapi putusan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Setia Untung Ari telah memerintahkan JPU untuk mengajukan banding karna dalam putusannya, Majelis Hakim telah menganggap perbuatan terdakwa telah terbukti “melakukan Tindak Pidana pajak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua Primair, Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Ketiga Primair dan Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Keempat Primair


Sedang JPU dalam tuntutannya telah menyatakan terdakwa PURNOMO SAPUTRO bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu Subsidiair.


(Sumber : Tim Redaksi Web Site Kejaksaan RI/Kejari Jak-Sel)

Vonis MA atas Putusan Kasus Pajak


Tidak menyetor Pajak, Pujiyono (56 thn) dihukum 2 tahun 6 bulan penjara oleh Hakim Mahkamah Agung RI.
PUJIYONO selaku Bendahara pada Suku Dinas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Walikota Jakarta Selatan, bersama-sama dengan Purnomo Saputro staf tata Usaha Suku dinas Olahraga Jakarta Selatan dan Drs. H. Edy Suaedy Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Kasi Wasdal) di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Walikota Jakarta Utara bertempat di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Jakarta selatan  Secara sengaja tidak menyetor pajak PPh Pasal 21 dari guru TK, SD, SMP dan SMA di lingkungan suku dinas Pendidikan dasar dan pendidikan menengah tinggi Jakarta Selatan tahun anggaran 2006 hingga 2008. Dan uang Pajak yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah oleh para terdakwa ternyata justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
Selain dihukum dengan pidana penjara, Pujiyono juga dihukum dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
Sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri dan pengadilan Banding, hakim telah memutus terdakwa dengan tindak pidana Pajak, nemun Jaksa telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan terbukti diputus hakim dengan pasal undang-undang korupsi.
Sedangkan terhadap perkara Purnomo Saputro hakim Mahkamah Agung telah memutus dengan pidana 4 tahun penjara dan terhadap Edy Suaedy, hakim telah memutus 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 38.395.211.873,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Sumber : Web Kejari Jaksel
 



Artikel perlu dibaca yang berkaitan
1. kasus Penyelewengan PPh 21 atas Tunjangan Guru SD SMP dan SMA
2. Pelajaran mahal untuk para pemotong pajak.