Senin, 04 Januari 2010

Putusan Pengadilan tentang kasus Penyelewengan PPh 21 atas Tunjangan Guru SD SMP dan SMA

Inilah putusan Pengadilan tentang kasus Penyelewengan PPh 21 atas Tunjangan Guru SD SMP dan SMA yang saya ambil dari situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia
Majelis Hakim PN Jaksel yang dipimpin oleh Sunardi menghukum terdakwa Purnomo Saputro (55 thn) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 2.8943.251.247.


Menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah bersalah tidak menyetorkan pajak dari para guru secara berkelanjutan hingga negara dirugikan sehinga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 43 UU No. 28 tahun 2007 tentang Pajak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Sebelumnya Jaksa Nana Mulyana dan Mulyono dari Kejari Jaksel telah menuntut Purnomo Saputro dengan pidana 5 (lima) tahun penjara, denda Rp. 250 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 3.993.521.247,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 3.793.521.247,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan memperhitungkan nilai barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara yaitu : Tanah dan Bangunan dan 1 (satu) Unit Mobil Ford Escape Warna Hitam Metalik Tahun 2008 yang dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.


Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Setia Untung Arimuladi, SH mengatakan bahwa terdakwa secara sengaja tidak menyetor pajak PPh Pasal 21 dari guru TK, SD, SMP dan SMA di lingkungan suku dinas Pendidikan dasar dan pendidikan menengah tinggi Jakarta Selatan tahun anggaran 2006 hingga 2008.


Perbuatan terdakwa Purnomo Saputro tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pujiono (putus 2 tahun 6 bulan penjara), Edi Suaedy (1 tahun 3 bulan penjara), Herlan bin Abdul Gani dan Budi Sri Iriani (2 tahun 6 bulan penjara).


Dan uang Pajak yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara oleh para terdakwa ternyata justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi.


Menanggapi putusan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Setia Untung Ari telah memerintahkan JPU untuk mengajukan banding karna dalam putusannya, Majelis Hakim telah menganggap perbuatan terdakwa telah terbukti “melakukan Tindak Pidana pajak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua Primair, Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Ketiga Primair dan Pasal 39 ayat (1) huruf i jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Keempat Primair


Sedang JPU dalam tuntutannya telah menyatakan terdakwa PURNOMO SAPUTRO bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu Subsidiair.


(Sumber : Tim Redaksi Web Site Kejaksaan RI/Kejari Jak-Sel)

Vonis MA atas Putusan Kasus Pajak


Tidak menyetor Pajak, Pujiyono (56 thn) dihukum 2 tahun 6 bulan penjara oleh Hakim Mahkamah Agung RI.
PUJIYONO selaku Bendahara pada Suku Dinas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Walikota Jakarta Selatan, bersama-sama dengan Purnomo Saputro staf tata Usaha Suku dinas Olahraga Jakarta Selatan dan Drs. H. Edy Suaedy Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (Kasi Wasdal) di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Walikota Jakarta Utara bertempat di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Jakarta selatan  Secara sengaja tidak menyetor pajak PPh Pasal 21 dari guru TK, SD, SMP dan SMA di lingkungan suku dinas Pendidikan dasar dan pendidikan menengah tinggi Jakarta Selatan tahun anggaran 2006 hingga 2008. Dan uang Pajak yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah oleh para terdakwa ternyata justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
Selain dihukum dengan pidana penjara, Pujiyono juga dihukum dengan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
Sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri dan pengadilan Banding, hakim telah memutus terdakwa dengan tindak pidana Pajak, nemun Jaksa telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan terbukti diputus hakim dengan pasal undang-undang korupsi.
Sedangkan terhadap perkara Purnomo Saputro hakim Mahkamah Agung telah memutus dengan pidana 4 tahun penjara dan terhadap Edy Suaedy, hakim telah memutus 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 38.395.211.873,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Sumber : Web Kejari Jaksel
 



Artikel perlu dibaca yang berkaitan
1. kasus Penyelewengan PPh 21 atas Tunjangan Guru SD SMP dan SMA
2. Pelajaran mahal untuk para pemotong pajak.


kaos ukuran besar XXXXXL
Putusan Pengadilan tentang kasus Penyelewengan PPh 21 atas Tunjangan Guru SD SMP dan SMA
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email