Minggu, 10 Januari 2010

Pemeriksaan Bukti Permulaan

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-47/PJ/2009 tanggal 1 September 2009.

Sebagai gambaran, kalau dalam proses sebelum penyidikan dikenal lidik (penyelidikan), maka sebelum dilakukan penyidikan pajak harus dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ( kalau penyisikan umum dikenal sebagai penyelidikan).

Supaya lebih nyambung  berikut beberapa pengertian

  1. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 
  2. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 
  3. Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak dan Masa Pajak/Tahun Pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya karena adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.
  4. Pemeriksa Bukti Permulaan adalah : Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau Pegawai Negeri Sipil pada unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan yang diberi tugas oleh Menteri Keuangan untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (2) undang-Undang KUP. 
Siapakah yang berhak mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan? 

  1. Sub Direktorat Intelijen Perpajakan berdasarkan Laporan Kegiatan Intelijen yang terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan.
  2. Sub Direktorat Rekayasa Keuangan berdasarkan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, atau Pengaduan (IDLP) kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan.
  3. Sub Direktorat Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan.
  4. Sub Direktorat Penyidikan berdasarkan pengembangan Penyidikan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan.
  5. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak berdasarkan pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, atau Pengaduan (IDLP), pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pengembangan Penyidikan usul disampaikan kepada  kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 
Dalam hal usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan melalui Pemeriksaan ulang, usul diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Intelijen dan Penyidikan. Usul Melakukan Pemeriksaaan Bukti Permulaan dapat dibuat dalam satu usulan yang meliputi beberapa tahun/masa pajak. Jika  usul disetujui maka akan dibuat Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan  dibuat Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.


PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
  1. Pemeriksa Bukti Permulaan harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Bukti Permulaan dan wajib memperlihatkannya kepada Wajib Pajak pada saat pemeriksaan pertama.
  2. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan wajib memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
  3. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan wajib meminjam dan mengamankan berkas-berkas Wajib Pajak yang diperlukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
  4. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan sejak tanggal itu Pemeriksaan Bukti Permulaan dimulai. 
  5. Semua dokumen, catatan, pembukuan, dan data elektronik yang berkaitan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan baik yang dikuasai Wajib Pajak ataupun pihak ketiga wajib dipinjam dan diamankan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
  6. Dalam hal Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan wajib membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang netral, antara lain Ketua RT, Ketua RW, atau Polisi.
  7. Dalam hal Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan Wajib membuat Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara  dengan disaksikan 2 (dua)orang saksi yang netral, antara lain Ketua RT, Ketua RW, atau Polisi 


Kapan dan dimankah tempat dan pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan

  1. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Bukti Permulaan. 
  2. Dilakukan pada jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak, dan dalam hal dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
  3. Dalam hal Wajib Pajak tidak ada di tempat pada saat pertama kali Tim Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak.
  4. Apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan dilanjutkan pada hari berikutnya, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dalam hal dipandang perlu harus mengambil langkah pengamanan dengan melakukan penyegelan dan membuat Berita Acara Penyegelan terhadap tempat yang diduga sebagai penyimpanan dokumen namun belum sempat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  5. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilanjutkan pada hari berikutnya dengan pembukaan segel dan membuat Berita Acara Pembukaan Segel.
  6. Dalam hal ditemukan bukti-bukti perusakan segel yang dimaksud pada ayat (2), Tim Pemeriksa Bukti Permulaan harus melaporkan kepada Polisi. 

Penyegelan

Dilakukan dalam hal :
  1. Wajib Pajak atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak; 
  2. Wajib Pajak atau kuasanya menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; 
  3. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum Pemeriksaan Bukti Permulaan ditunda; atau 
  4. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat dan Pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Bukti Permulaan.
     

TATA CARA PEMINJAMAN /PEROLEHAN BAHAN BUKTI


  1. Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, catatan, dokumen, keterangan dan/atau benda lainnya yang menjadi dasar, sarana dan/atau hasil pembukuan, pencatatan, atau pembuatan dokumen termasuk dokumen perpajakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pekerjaan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang yang terutang pajak yang diperlukan dan ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan di tempat Wajib Pajak dipinjam/diperoleh pada saat itu juga dan Pemeriksa Bukti Permulaan membuat Tanda Bukti Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen, dan Lain-lain Kepada Wajib Pajak.
  2. Atas sebagian atau seluruh bahan bukti yang belum dipinjam/diperoleh pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Bukti Permulaan dapat membuat Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Bahan Bukti dan/atau mencari Bahan Bukti di tempat Wajib Pajak atau di tempat lain.
  3. Bahan Bukti yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Pemeriksa Bukti Permulaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Surat Permintaan Peminjaman Bahan Bukti diterima oleh Wajib Pajak.
  4.  Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi jangka waktu yang dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Bukti Permulaan harus mengirim Surat Peringatan I, dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Surat Peringatan I tidak dipenuhi, Surat Peringatan II segera diterbitkan.
  5. Terhadap setiap penyerahan Bahan Bukti dari Wajib Pajak berkaitan dengan pemenuhan Surat Permintaan Peminjaman/Perolehan Bahan Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baik yang diserahkan sebagian maupun seluruhnya, Pemeriksa harus membuat Bukti Peminjaman/Perolehan Bahan Bukti.
  6. Dalam hal data hasil pengolahan elektronik disimpan dalam media disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan lainnya yang tidak dapat diperiksa karena kendala teknis, Pemeriksa Bukti Permulaan dapat meminta bantuan Tenaga Ahli untuk melakukan pengubahan media atau pengubahan teknis lainnya sehingga data dimaksud dapat diperiksa, dengan menggunakan Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli.
  7. Dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Bukti Permulaan:
      a. dapat meminta bantuan kepada Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau
      b. meminta bantuan dari seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Bukti Permulaan, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli.
PERMINTAAN KETERANGAN


  1. Pemeriksa Bukti Permulaan harus memanggil para calon tersangka, calon saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang berkaitan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemanggilan  dilakukan dengan mengirimkan Surat Panggilan I.
  2. Keterangan yang diperoleh dari calon tersangka, calon saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang berkaitan  harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Permintaan Keterangan.
  3. Dalam hal para calon tersangka, calon saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang dipanggil dengan Surat Panggilan I tidak hadir, Pemeriksa Bukti Permulaan mengirimkan Surat Panggilan II dalm jangka waktu 3 (tiga) hari setelah Surat Pemanggilan I.Dalam hal para calon tersangka, calon saksi, dan/atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dipanggil dengan Surat Panggilan II tidak hadir, Pemeriksa Bukti Permulaan melakukan upaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

     
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

  1. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  2. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
      a. Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan;
      b. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan;
      c. Surat Tugas;
      d. identitas Wajib Pajak;
      e. pemenuhan kewajiban perpajakan Tahun Pajak yang diperiksa;
      f. alasan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (bukti awal);
      g. tempat dan waktu kejadian;
      h. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
      i. data/informasi yang tersedia dari Kantor Pelayanan Pajak;
      j. daftar buku dan dokumen yang dipinjam; dan
      k. hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, termasuk:
      1) modus operandi;
      2) calon tersangka;
      3) calon saksi;
      4) kerugian negara;
      5) pasal-pasal yang dilanggar;
      6) bahan bukti yang diperoleh; dan
      7) kesimpulan dan usul.

     
TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

  1. Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan dalam hal instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Intelijen dan Penyidikan.
  2. Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan
  3. Setelah konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima, selanjutnya Pejabat yang bersangkutan membuat resume atas konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan menjadwalkan pemaparan dengan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dihadapan Tim Penelaah.
  4. Tim Penelaah agar dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan yang bersangkutan, dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang, yang berasal dari sub direktorat/bidang yang menangani Pemeriksaan Bukti Permulaan dan sub direktorat/bidang lainnya.
  5. Tugas Tim Penelaah adalah mereview dan membahas konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan.
  6. Hasil penelaahan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penelaahan yang digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  7. Tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan  dapat berupa:  usul penyidikan; atau  tindakan lainnya, berupa :
      1) penerbitan surat ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP;
      2) penerbitan surat ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak badan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang KUP, tetapi tidak ditemukan Bukti Permulaan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
      3) pembuatan laporan kepada pihak lain yang berwenang apabila ditemukan Bukti Permulaan yang mengandung adanya unsur tindak pidana selain di bidang perpajakan;
      4) pembuatan laporan sumir apabila Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP; atau
      5) pembuatan laporan sumir apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan, Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia;
     
TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BERUPA PENYIDIKAN 
  1. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa penyidikan, Direktur Intelijen dan Penyidikan membuat usulan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk diterbitkan instruksi penyidikan.
  2. Usulan penyidikan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Intelijen dan Penyidikan  dilampiri dengan konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Berita Acara Penelaahan 
  3. untuk dilakukan penelaahan oleh Tim Penelaah Penyidikan Direktorat Intelijen dan Penyidikan sebelum dibuatkan usulan kepada Direktur Jenderal Pajak.
  4. Dalam hal usul penyidikan disetujui, Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan segera ditutup dan dibuatkan Laporan Kejadian.
 TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BERUPA TINDAKAN LAIN
  1. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pemeriksa Bukti Permulaan menindaklanjuti Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dengan membuat Nota Perhitungan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP.
  2. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pemeriksa Bukti Permulaan menindaklanjuti hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.
  3. Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan Bukti Permulaan yang mengandung adanya unsur tindak pidana selain di bidang perpajakan, Pemeriksa Bukti Permulaan melaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk ditelaah lebih lanjut, dan dalam hal terdapat cukup bukti adanya tindak pidana lain maka Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan meneruskan laporan ini kepada pihak lain yang berwenang dan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas tindak pidana perpajakannya tetap dilanjutkan.
  4. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dan hasil penelahaan Tim Penelaah menyatakan bahwa pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP serta telah mendapat persetujuan dari Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan menghentikan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan membuat laporan sumir.
  5. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa pembuatan laporan sumir karena di dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, namun terdapat pajak yang terhutang maka Pemeriksa Bukti Permulaan membuat risalah temuan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib Pajak terdaftar.
  6. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa pembuatan laporan sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan, Pemeriksa Bukti Permulaan membuat laporan sumir dengan catatan apabila di kemudian hari Wajib Pajak ditemukan maka Pemeriksaan Bukti Permulaan dibuka kembali.
  7. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa pembuatan laporan sumir karena Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia, namun terdapat pajak yang terutang maka Pemeriksa Bukti Permulaan membuat laporan sumir dan mengirimkan risalah temuan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Risalah temuan  merupakan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
  8. Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa pembuatan laporan sumir karena di dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, namun terdapat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP, Pemeriksa Bukti Permulaan mengirimkan laporan sumir kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
  9. Dalam hal hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan adanya aparat pajak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Pemeriksa Bukti Permulaan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak berupa Laporan Keterlibatan Aparat Pajak untuk ditindaklanjuti dan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak diteruskan sebagaimana ketentuan yang berlaku. 
PENGEMBALIAN BUKU, CATATAN, DAN DOKUMEN

  1. Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, Bahan Bukti yang diperoleh atau ditemukan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan yang menimbulkan dugaan kuat tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana umum yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan/atau oleh pihak lain yang berkaitan dengan Wajib Pajak harus disimpan oleh Pemeriksa Bukti Permulaan untuk kepentingan penyidikan. 
  2. Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan ke tindakan penyidikan  maka buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya yang dipinjam oleh Pemeriksa Bukti Permulaan berdasarkan Bukti Peminjaman, termasuk dokumen yang disimpan di media penyimpanan elektronik milik Wajib Pajak harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Bukti Pengembalian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
     

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang :
  1. dilakukan oleh Wajib Pajak terperiksa dalam Tahun Pajak yang berbeda dengan Tahun Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan segera mengusulkan perluasan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan penerbit instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  2. dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya, di mana Wajib Pajak tersebut terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang sama, Pemeriksa Bukti Permulaan membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk ditindak lanjuti.
  3. dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya, di mana Wajib Pajak tersebut terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di luar lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajaknya, Pemeriksa Bukti Permulaan membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajaknya untuk ditindaklanjuti kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak terkait.

      

Materi yang berkaitan:






kaos ukuran besar XXXXXL
Pemeriksaan Bukti Permulaan
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

6 komentar