Senin, 10 Mei 2010

Jika Seorang Anggota Komisi XI DPR berbicara Optimalisasi Penerimaan Pajak

Membaca Media Indonesia dimana seorang Anggota Komisi XI DPR RI merasa telah "berjasa" untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak sebesar Rp 11 Trilyun sehingga merasa berhak menerima Rp 2 Trilyun, biar lebih jelas saya kutip saja ya:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Komisi XI DPR RI meminta  imbalan program/kegiatan senilai Rp2 triliun karena merasa telah mampu melakukan optimalisasi penerimaan Negara dari Pajak sebesar Rp11 triliun. Imbalan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (Fraksi Partai Demokrat) Achsanul Qosasih, akan dialokasikan di daerah pemilihan masing-masing anggota Komisi XI. "Komisi XI kan sudah berhasil melakukan optimalisasi dari Pajak sebesar Rp11 triliun, wajar kalau Komisi XI meminta Rp2 triliun digunakan untuk program atau kegiatan yang dialokasikan di daerah pemilihan masing-masing anggota Komisi XI," ujar Achsanul; ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Minggu (9/2).
 
Menurut Achsanul dana Rp2 triliun kalau dibagikan untuk setiap anggota Komisi XI akan mendapat sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. "Jumlah anggota Komisi XI; 53 orang, alokasi untuk dapil  anggota Komisi XI, itu sudah kami sepakati dengan pemerintah; Tapi kesepakatan itu tidak diabaikan Badan Anggaran dengan alasan tidak ada dasar hukumnya," ujarnya. 
 
Achsanul menjelaskan, anggaran Rp2 triliun itu tetap ditempatkan di anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). "Kami meminta supaya program/kegiatan yang dialokasikan untuk dapil anggota Komisi XI tersebut dimasukkan dalam pos anggaran Kementerian/Lembaga seperti PU dalam bentuk proyek pembangunan jalan, jembatan, air bersih, atau irigasi. Proyek seperti ini kan tidak ada di mitra kerja Komisi XI, ini adanya di mitra kerja komisi lain seperti Komisi V," ujarnya.

Achsanul mengatakan pengalokasian anggaran untuk program/kegiatan  yang dimintakan Komisi XI, tetap punya dasar hukum dan sesuai aturan. "Kalau dibilang tak punya dasar hukum, Komisi Komisi lain mengalokasikan anggaran untuk suatu proyek/program yang dialokasikan untuk satu tempat, apa dasar hukumnya? Itu kan tergantung kesepakatan. Kalau Komisi XI dan Pemerintah sudah sepakat, kenapa Badan Anggaran tidak menyetujuinya," ujarnya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Saya nggak habis pikir apa sih sebenarnya yang ada di benak Anggota Dewan Yang Terhormat. Apakah yang terpikir hanyalah bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya kemudian dapat dipakai untuk Daerah Pemilihan (Dapil). Ataukah Dapil hanyalah sebagai alasan bagaimana mendapatkan uang. Atau mereka berfikir sebagaimana cara berfikir seorang makelar. Ketika sesuatu sudah dianggap "sukses" kemudian dengan serta merta untuk memperoleh komisi. Mungkin dia tidak berfikir bahwa selama ini mereka mendapat Honorariun dan Tunjangan Kehormatan lainnya adalah dalam rangka untuk melaksanakan tugas.
 
Saya kok jadi pusing dengan cara berfikir mereka, mungkin karena saya bukan anggota Yang Terhormat sehingga level berfikir saya nggak sampai. Atau jangan-jangan karena "tuntutan" semakin tinggi, tuntutan dari gaya hidupnya, tuntutan dari keluarga dan kerabatnya, tuntutan dari partainya atau tuntutan dari siapa.
  
Berkaitan dengan pajak, maka yang bertugas mengawasi adalah Komisi XI DPR RI. Sedangkan tugas Komisi DPR RI adalah:
 
Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.
Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

Mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:
 
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta membahas dan menindklanjuti usulan DPD.
 
Nah menurut Anda apakah pantas seorang Anggota Komisi XI merasa "berhak" untuk menuntut Rp 2 Trilyun dari uang pajak untuk dibagikan ke daerah pemilihannya? Sedangkan dia telah mendapat honorarium dan uang kehormatan yang jumlahnya sudah sangat besar. Kira-kira prestasi apa sih dari Anggota Komisi XI telah mengoptimalkan penerimaan pajak?

kaos ukuran besar XXXXXL
Jika Seorang Anggota Komisi XI DPR berbicara Optimalisasi Penerimaan Pajak
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

7 komentar