Rabu, 30 Juni 2010

Aspek Pajak Proyek Dana Bantuan Luar Negeri

Dana bantuan luar negeri sampai saat ini masih diperlukan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah atau yang diteruskan ke perusahaan milik negara. Proyek-proyek tersebut dapat berupa proyek fisik (konstruksi), pengadaan barang dan jasa. Dana bantuan luar negeri (DBLN) adalah dana yang berasal dari luar negeri yang dapat berupa pinjaman luar negeri (loan) atau hibah luar negeri (grant). Proyek-proyek tersebut dikenal dengan isitilah Proyek Keppres 29 Tahun 1996. Dalam modul ini, proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri, sebagian atau seluruhnya, disebut proyek dana bantuan luar negeri atau Proyek DBLN.
    
Pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa dan /devisa yang dirupiahkan, maupun dalam bentuk barang dan / jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 
   
Hibah luar negeri adalah setiap penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa dan /devisa yang dirupiahkan, maupun dalam bentuk barang dan / jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali .
   
 Proyek-proyek pemerintah untuk keperluan BUMN/BUMD/Pemda yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri dilaksanakan melalui proses Perjanjian Penerusan Pinjaman (Subsidiary Loan Agreement/SLA ) antara Pemerintah RI cq Departemen keuangan dengan dengan BUMN/BUMD/Pemda.
    
Pemajakan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengerjakan Proyek DBLN diatur terakhir dengan PP 25 tahun 2001, sebgai berikut: 
     
1.  Pajak Penghasilan Badan 
  • Pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok (suplier) utama, ditanggung Pemerintah
  •  Pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok (suplier) lapisan kedua, dipotong atau dibayar sesuai dengan  ketentuan UU Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 38 tahun 2008. 
  • Pajak penghasilan yang terutang oleh kontraktor, konsultan, pemasok  utama yang ditanggung pemerintah dapat dikreditkan dengan PPh terutang atas seluruh penghasilan yang diterima dalam tahun yang sama 
  • Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan menyetakan kelebihan bayar, maka kelebihan bayar atas PPh yang ditanggung pemerinth tidak dikembalikan.
       
2.   Pajak Penghasilan Pasal 21/26 
  
PPh pasal 26 yang terutang oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan, dan pemasok utama maupun kontraktor, konsultan, dan pemasok lapisan kedua        yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan Proyek DBLN, dipotong atau dibayar seseuai dengan  ketentuan UU Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 38 tahun 2008. Dalam praktik masih banyak terdapat MoU dan kontrak kerja yang menyebut “all taxes levies” (dibebaskan atau “born by government (ditanggung pemerintah). Hal ini tentu bertentangan dengan UU PPh tersebut di atas.
     
3.  Pajak  Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah 
Pengenaan PPN adalah sama dengan PKP lainnya. Dalam  hal proyek tersebut dimiliki oleh pemerintah dan dana yang dipakai untuk proyek tersebut berasal dari DBLN, maka Faktur Pajak  Masukan dapat dikreditkan, sedangkan atas dana yang berasal dari APBN/APBD dipungut PPN oleh Bendahara Pemerintah.
    
PPN sehubungan dengan impor barang dan jasa kontraktor/konsultan dalam rangka pelaksanaan proyek DBLN, ditanggung Pemerintah dan tidak dipungut sehingga Pajak Masukan yang dibayar untuk keperluan proyek DBLN tersebut dapat direstitusikan karena merupakan PPN lebih bayar. Kewajiban pajaknya sama dengan PKP lainnya, yaitu membuat Faktur Pajak, mengisi dan melaporkan SPT masa bulanan.

kaos ukuran besar XXXXXL
Aspek Pajak Proyek Dana Bantuan Luar Negeri
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

6 komentar