Minggu, 13 Juni 2010

Tax Planning

Tax Planning  (01)*

Tax Planning biasanya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga hutang pajak berada dalam jumlah minimal yang sesuai dengan peraturan pajak. Namun sebetulnya perencanaan pajak dapat pula mempunyai konotasi positif konstruktif dalam arti perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat  dihindari pemborosan sumber daya secara optimal.  
Tax Planning  selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi terkena pajak, apabila transaksi tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya dan apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya. Hal ini sesuai dengan pengertian yang disampaikan oleh Mohammad Zain[1] sebagai berikut:


Tax Planning (Perencanaan pajak) adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transakasi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance)  dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion).
                
Dari difinisi di atas dapat diketahui bahwa tax planning merupakan upaya yang legal karena upaya  penghindaran pajak masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.  Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindari impak perpajakan yang besar. Pertimbangan impak perpajakan dilakukan sebelum terjadinya suatu transaksi
Spitz merumuskan definisi tax planning sebagai berikut:
         “Arrangement of bussiness and personel affairs in such in way as to attract the lowest possible incident of tax and pre arrangement of facts in the most tax favored way".[2]
  
 Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan tax planning yaitu tax avoidance dan tax evasion
 Dalam literatur keduanya dibedakan berkaitan dengan masalah legalitasnya. Sommeifeld menulis:
Succesful tax planning, or tax avoidance, must be clearly distiguished from tax evasion. In tax jargon the latter term refers to the illegal reduction of a tax liability, whereas the former term encompasses only legal means achieving that some objective."[3]

Tax avoidance (penghindaran pajak) dapat dikatakan legal (tidak melanggar hukum) karena memanfaatkan celah dari suatu peraturan perundang-undangan (loope hole) dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan.  Berbeda dengan tax evasion (penyelundupan pajak) dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dikatan illegal. Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan tax planning dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah antara lain:
·           Menentukan bidang usaha (eksportir)
·           Menjadi Pengusaha ekspor tertentu (PET)
·           Menentukan tempat lokasi usaha (Bonded Zone)
·           Penanggguhan PPN atas pembelian mesin baik lokal maupun impor
·           Pembebasan Bea Masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22.
Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah meminimalkan beban pajak dari pengenaan sanksi berupa denda dan bunga serta biaya lainnya apabila dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena tidak melanggar peraturan perpajakan.
Early Suandy[4] memberikan 3(tiga)  rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam tax planning sebagai berikut:
  1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, apabila suatu perencanaan pajak melanggar peraturan perpajakan maka akan menambah risiko beban pajak yang lebih besar. Kesalahan dalam menerapkan aturan pajak dapat berakibat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
  2. Secara bisnis masuk akal karena tax planning merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi menyeluruh dari perusahaan.
  3. Didukung oleh bukti-bukti yang memadai seperti; kontrak, faktur pajak baik pajak masukan maupun pajak keluaran dengan didukung oleh sistem akuntasi yang konsisten (accounting treatment). Hal ini sangat penting terutama jika perusahan dilakukan audit pajak oleh kantor pajak.


[1] Mohammad Zain, Manajemen Perpajakan, Jakarta: Penerbit salemba Empat, 2005
[2]   Barry Spitz, International tax Planning, 2nd ed: London, Butterworth, 1983
[3] Ray M. Sommerfeld, An Introduction to Taxation, Harcourt Brace Javanovich Tnc, 1983, hal. 29/1

[4] Early Suandy, Perencanaan Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2003




* Tulisan ini merupakan bagian dari Tesis saya yang berjudul : Analisis Tax PlanningDalam Rangka Pemilihan Status Lokasi Usaha Sebagai Kawasan Berikat Studi Kasus Pada PT XYZ Tahun Pajak 2005 pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi (Konsentrasi : Administrasi Perpajakan )STIAMI tahun 2008



kaos ukuran besar XXXXXL
Tax Planning
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

6 komentar