Jumat, 06 Agustus 2010

Berhati-hati dalam urusan Halal Haram

Beberapa hari yang lalu kita disuguhi dengan berita dua orang Janda Pahlawan dituntut di pengadilan gara-gara sengketa atas rumah dinas yang selama ini ditempati, akan diminta kembali oleh Pegadaian. Publik memberitakan dan mengekspos besar-besaran dan akhirnya hakim membebaskan mereka.

Ada lagi kasus yang disiarkan oleh TV yaitu  warga melakukan protes penggusuran dengan cara mengubur diri. Warga merasa berhak atas tanah yang telah mereka tempati selama lebih dari duapuluh tahun. Awalnya mereka menempati tanah kosong yang bukan hak miliknya. Meskipun  pada awalnya dengan perjanjian tertulis untuk tidak membangun dan tidak menuntut sesuatu dan bersedia pindah jika tanah tersebut akan digunakan oleh pemiliknya namun pada prakteknya tanah itu ada yang dibangun, ada yang disewakan ke orang lain dan bahkan ada yang dipindah tangankan (jual belikan). Justru sekarang yang terjadi adalah pemilik tanah yang berhak atas tanah itu harus berjuang untuk kembali mengambil haknya dengan berbagai cara. Ada yang lewat pengadilan ada juga yang harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak.
                         
Kasus pertama dalam menyuguhkan berita seperti dicampur adukkan antara janda pahlawan, tidak ada rumah, diusir dari rumah dinas. Kesan yang terjadi adalah betapa semena-menanya Pegadaian terhadap janda pahlawan. Padahal mestinya kasus ini harus dipilah-pilah sehingga tidak terjadi bias dalam mensikapi:
                                              
  1. Pemerintah semestinya memperhatikan kesejahteraan para pahlawan/pejuang bangsa dan juga janda Pahlawan misalnya dari sisi tunjangan pesiun dan juga menyediakan tempat tinggal/rumah yang layak. Jangan sampai mereka yang telah berjuang mempertahankan bangsa disia-siakan oleh negara. Habis manis sepah dibuang. Saya sangat setuju pemerintah jika memberikan alokasi dana dan menyediakan perumahan untuk mereka.
  2. Rumah dinas adalah rumah yang disediakan oleh perusahaan/negara yang diperuntukkan bagi para pegawai yang masih aktif sehingga dapat menunjang kelancaran tugas. Sudah semestinya begitu yang bersangkutan tidak bertugas lagi maka harus diserahkan kepada instansi atau perushaan karena memang bukan hak milik yang bersangkutan tetapi hak milik instansi atau perusahaan. Beberapa kecenderungan yang terjadi pada instansi pemerintah maupun perushaan BUMN/BUMD adalah begitu sudah pensiun mereka tetap berusaha menguasai  dan sampai ke anak dan cucu. Sementara pegawai yang masih aktif yang kelimpungan untuk mencari rumah kontrakan/kost dengan biaya sendiri. Bahkan yang lebih ironis saya pernah menjumpai kasus justru pegawai yang aktif tersebut kost di rumah dinas yang dikuasai oleh orang yang sudah pensiun. Orang yang sudah tidak aktif/pensiun memang tidak punya hak menempati rumah dinas. Kenapa mereka tidak berfikir bahwa selamaini mereka telah diberikan kesempatan untuk menempati secara gratis. Padahal jika harus ngontrak berapa yang harus mereka bayar?
                                        
Pada kasus kedua hampir mirip dengan kasus rumah dinas. Ada yang menuntut pesangon ada yang menuntut berbagai macam. Kenapa mereka juga tidak berfikir bahwa semestinya mereka berterima kasih selama ini telah menempati secara gratis. Seandainya harus ngontrak selama berpuluh-puluh tahun berapa yang harus mereka bayar? Kenapa justru keinginan untuk memiliki yang bukan haknya lebih dikedepankan?
                                 
Jalan pengadilanpun ditempuh dan hasilnya belum tentu dimenangkan oleh yang berhak. Dalam proses ini konon yang banyak bicara adalah kekuatan uang.
            
Saya jadi teringat pengajian tadi malam dimana Ustad membacakan ayat dalam Al Qura'an surat Al Baqoroh ayat 188`:
               
"Dan jangalah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." QS 2-188

Salah seorang ulama besar Sayyid Quttub dalam tafsir fii dzilalil'quran mengatakan bahwa walaupun pengadilan (hakim) telah memenangkannya, sesungguhnya keputusan pengadilan (hakim) tidak bisa menjadikan sesuatu yang tadinya haram menjadi halal.
Wallohu a'lam

kaos ukuran besar XXXXXL
Berhati-hati dalam urusan Halal Haram
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

6 komentar