TOP NEWS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas mattis nisi felis, vel ullamcorper dolor. Integer iaculis nisi id nisl porta vestibulum.

Wednesday, February 16, 2011

Elegi Kenaikan Pangkat


Kira-kira  apa yang sedang diomongin atau dipikirin orang ini? Kenaikan pangkatkah? Angka Kreditkah? Mutasikah? Atau Kredit kah?
(Nyambung nggak nyambung yang penting narsis)



Saya baru saja ngobrol lewat telepon dengan temen yang kebetulan menduduki jabatan fungsional tapi bukan pemeriksa pajak. Cerita dari mulai grde, penghasilan dan yang terakhir adalah masalah kenaikan pangkat. Saya cukup kaget pas denger bahwa pangkat dia saat ini masih III c tapi secara jabatan dia sudah IV a (karena angka kreditnya sudah mencapai untuk ke golongan itu). Terus dia bilang ya dia sedang nunggu ke IIId karena IIIc-nya belum 2 tahun. Nanti dari IIId setelah 2 tahun yaa otomatis dia akan naik pangkat ke  IV-a. Secara berseloroh dia bilang bukan dia yang nunggu pangkat tapi pangkat yang nunggu dia. Luar biasa.
 
Apa yang terfikir di benak kita jika mendengar kata Jabatan Fungsional?
  1. Harus bikin Angka Kredit
  2. Bukan Struktural, tidak punya anak buah
  3. Naik pangkatnya cepet bahkan konon bisa setiap 2 tahun sekali
  4. Ada tunjangan fungsional
Apa yang diungkapkan di atas adalah tidak ada salahnya. Semua benar, kecuali untuk naik pangkat bisa 2 (dua ) tahun. Meski cerita naik pangkat 2 tahun adalah nyata sebagaimana cerita di atas, tetapi bagi saya kok sepertinya hil yang mustahal  (minjam bahasanya pelawak) untuk bisa terwujud. Mungkin masih berupa  mimpi yang entah kapan bisa diwujudkan.

Dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir saya menjadi fungsional, saya selalu naik pangkat "tepat waktu" yaitu selalu 4 tahun. Bahkan sebelumnya pernah mengalami kenaikan pangkat 5 tahun.

Kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata muaranya ada pada ANGKA KREDIT yang berapapun usulannya maka ditetapkan dengan rumus (kebutuhan AK untuk naik pangkat dibagi 7) tanpa melihat kasus per kasus. Seorang yang punya golongan III c untuk naik pangkat ke III d dibutuhkan angka kredit sebesar 100 dengan demikian berapapun usulanya angka kredit  yang ditetapkan akan berkisar 100/7 = 13 koma sekian sampai 14 koma sekian. Kemudian jika kita dari S1 sekolah ke S2 yang seharusnya mendapat angka kredit  50 AK (unsur pendidikan) disunat menjadi 5 AK (unsur penunjang).

Cara yang kedua yang ditempuh untuk "menghambat" kenaikan pangkat adalah dengan menunda penerbitan Angka Kredit. Penetapan Angka Kredit ditunda sehingga angka untuk kenaikan pangkat (misalnya untuk III d adalah 300) diterbitkan pada saat pegawai yang bersangkutan sudah hampir 4 tahun pada golongan IIIc

Misalnya seorang pegawai Golongan III c per 1-4-2007 mempunyai angka kredit sbb:

PAK Semester II tahun 2006 = 9,3014  sehingga menjadi   209,3232
PAK Semester I  tahun 2007 =  13,670  sehingga menjadi  222,3902
PAK Semester II tahun 2007 =  13,450  sehingga menjadi  235,4352
PAK Semester I  tahun 2008 =  18,150  sehingga menjadi  353,5882 (nilai tinggi krn ada S2 yang dinilai 5)
PAK Semester II tahun 2008 =  14,3840 sehingga menjadi 267,9722
PAK Semester I  tahun 2009 =  16,6500 sehingga menjadi 284,6222
PAK Semester II tahun 2009 =  17,7010 sehingga menjadi 302,3232 (diterbitkan tgl. 20 Desember 2010)
PAK Semester I  tahun 2010 = Usulan AK 14,600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Catatan :
Angka kredit di atas bisa besar krn disamping melakukan aktivitas rutin berupa Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, selama periode tersebut memperoleh ijasah S2 yang "dihargai"  5 angka kredit, melakukan aktivitas penunjang sebagai trainer 5 angka kredit dan 1 angka kredit untuk seminar akuntansi dan pajak dan 1 angka kredit diklat. Jadi total unsur tambahan 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

dari data di atas untuk naik pangkat diperlukan AK sebesar 15,3778 ( yaitu 300-284,6222) yang sesungguhnya bisa dipenuhi dengan Angka Kredit semester II tahun 2009(dibuat pada awal tahun 2010). Dengan demikian mestinya pegawai yang bersangkutan bisa naik pangkat ke III d dalam waktu 3 tahun per 1-4-2010 jika tidak ada kesengajaan menunda penerbitan PAK.  Atau 3,5 tahun jika penerbitan PAK dibuat sebelum Oktober 2010. Ternyata PAK Semester II 2009 baru diterbitkan tanggl 20-12-2010.

Meskipun pegawai yang bersangkutan sudah diusulkan oleh instansinya (bahkan sampai pakai rekomndasi E2) untuk naik pangkat per 1-4-2010 tetapi karena PAK terakhir ( 300 ) nya belum diterbitkan akhirnya usulan kenaikan pangkat tersebut masuk kategori : TIDAK LENGKAP.
Pada periode kenaikan pangkat 1-10-2010  pegawai itu kembali diusulkan untuk naik pangkat (bila terkabul maka kenaikan pangkat untuk jangka waktu 3,5 tahun) sampai detik terkhir persyaratan lagi-lagi PAK terakhir (300) belum terbit dan kembali masuk ke daftar : TIDAK LENGKAP.

Akhirnya karena angka kredit (PAK) dengan jumlah 3002,3232 diterbitkan pada tanggal 20-12-2010  maka mau nggak mau ya masuk pada usulan kenaikan pangkat per 1-4-2011 (4 tahun pas).
Ternyata unsur penunjang sebesar 12 , babarblas nggak ngaruh kepada percepatan kenaikan pangkat krn PAK diterbitkan di akhir tahun 2010. sehingga by design mau nggak mau ya harus masuk usulan kenaikan pangkat 1-4-2011.

Temen saya yang tidak ada unsur penunjang di atas, naik pangkatnya ya sama 4 tahun....

Melalui tulisan ini saya kok jadi pingin bertanya:
  1. Emang aturan angka kredit dibuat untuk menghambat kenaikan pangkat fungsional?
  2. Kalau memang harus 4 tahun yaa kenapa mesti bikin angka kredit?
  3. Emangnya kalau naik pangkat kurang dari empat tahun terus ada ketakutan fungsional pangkatnya tinggi2, kenyataanya fungsional umur 40 tahun masih banyak yang golongan IIIc sementara struktural yang belum umur 40 banyak yang sudah golongan IV. Ada apa sih?
  4. Apakah sama orang yang melakukan kegiatan penunjang (ngajar diklat, ikut diklat) dan sekolah lagi di luar jam kerja (S2),  dengan orang yang tidak melakukan itu kalau endingnya harus naik pangkat sama-sama 4 tahun?
   
Tadinya saya berkesimpulan bahwa ini hanyalah kasus yang hanya menimpa diri saya. Tapi kalau lihat dari data yang ada  sepertinya banyak temannya. Jadi?

Jadi selalu terngiang-ngiang nilai nilai organisasi yang semakin sayup-sayup terbawa dalam mimpi di bilik kos-kosan.

Pangkat bukanlah segala-galanya, telat pangkat ? Jangan ah... (makanya apapun yang terjadi harus tetap bikin DUPAK)

(repost setelah diupdate data terbaru)

12 comments:

  1. saya juga heran kok mas kenapa kok bisa begitu, saya pernah tanyakan ke instansi yang nanganin AK juga mereka gak bisa jawab kenapa bisa keluar angka-angka tersebut.

    ReplyDelete
  2. Dulu waktu masih KARIKPA, mengajukan DUPAK harus dimulai dari mengisi buku harian kegiatan pemeriksaan lanjut ke isian kp.kom terakhir dituangkan ke DUPAK. Itu pun menjadi PAK dengan angka yang disetujui biasanya hanya separoh bahkan kurang tanpa alasan yang jelas. Kalo diminta penjelasan kok bisa ya dikoreksi sebegitu banyak dasarnya apa? Ah, anda aja yang mintanya lebay / ketinggian kalau disetujui semua 2 thn bisa naik pangkat! Ladalah ... dasar pengisian kan sudah dibuat dan diketahui atasan langsung, pasti ga ngawur2 amat lah
    Sekarang setelah modernisasi, yg saya rasakan pengisian DUPAK tambah ga jelas. ngisi buku harian dan kp.kom ga ada lagi, DUPAK dibuat sesuai surat tugas yang diterima. Untuk kegiatan pemeriksaannya? rekayasa sendiri lah, udah lupa enam bulan lalu ngapain aja di kantor :p
    bisa ga ya dibuat semacam program komputer yg on line untuk buku harian kegiatan pemeriksaan yang harus diisi oleh setiap pemeriksa, secara berkala disetujui oleh atasan langsung kemudian dari situ menjadi dasar mengisi DUPAK? koreksi nilai dilakukan untuk jam kerja yg melebihi standar penyelesaian setiap surat tugas, tapi untuk yang semuanya memenuhi standar maka nilai yang muncul mutlak disetujui. jadi biar lebih transparan baik pengisian dari fungsional juga penilaian dari kantor pusat
    salam, gats-STA/86

    ReplyDelete
  3. @ dodoprof : ada lingkaran yang tidak jelas
    @ anomim : tks komennya, mestinya gitu ada programnya. Yang jelas2 AK saja dikoreksi apalagi yang nggak jelas (eg.S2) Dulu saya pernah nanya knapa kok diakui 5 bukan 50. Ada kasi yang bilang kalau yang diakui itu krn ada diklatnya. Lho... yaa kalau gitu adain dong...kenapa nggak diadain diklat. mosok pegawai ngadain diklat untuk diri sendiri yaa pasti lembaga

    ReplyDelete
  4. melihat hal ini , jadi teringat Yusril Ihza Mahendra yang mengajukan uji materi di Mahkamah Kostitusi...........
    bisakah para fungsional mengajukan GuGatan kepada DJP....via PTUN.....??? beranikah???
    Gugatan atas pelaksanaan aturan ttg ANGKA KRedit ?? yang tidak sesuai ....???
    adakah ini bisa dilakukan

    ReplyDelete
  5. @ anonim: ayo dong siapa yang mau mulai

    ReplyDelete
  6. pernah hal diatas tentang gugatan ke PTUN didiskusikan pada diklat DFM...kebetulan yang mengisi dari BANKUM KPDJP...mereka menyatakan siap (dalam arti membela instansi DJP)....jika terjadi gugatan dari para fungsional tentang hal tersebut....jadi ada keberaniankah??...atau cuma begini begini saja beraninya ngomong dibelakang saja...ngedumel saja diforum dan lainyya???.. apa tidak ada saluran resmi yang bisa ditempuh baik formal intern..dan jalur hukum yang ada yang bisa ditempuh...apakah tidak terpikir oleh para fungsional ini mencari solusi yang tepat cepat dan konstruktif.....

    ReplyDelete
  7. Wah... jadi mirip dengan DUPAK tenaga kependidikan (Guru)

    ReplyDelete
  8. Fungsional cuma namanya pak, angka kreditnya tetap aja di sunat

    ReplyDelete
  9. saya masih calon, prajabatan nunggu kabupaten turah duit! tapi tetap saja bersyukur adalah kunci dari kenaikkan pangkat kedewasaan hati... heheheh

    ReplyDelete
  10. Alhamdulillah di tempat kami tdk seperti itu. Klau sdh waktunya dan angka kredit mencukupi kami bs naik pangkat 2 tahun sekali.

    ReplyDelete