Jumat, 23 Desember 2011

Bank Syariah

Bank Syariah

Tulisan ini diambil dari Bank Syariah Mandiri salah satu bank syariah di Indonesia. Saya kira tulisan ini sangat bermanfaat untuk lebih memahami seluk beluk Bank Syariah.

1. Filosofi Bank Syariah
2. Operasional Bank Syariah
3. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional
4. FQA (Frequent Question & Answer)


Filosofi perbankan syariah

Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari al Qur`an dan as sunnah sebagai sumber hukum Islam. Perbankan syariah juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma ekonomi syariah.

Berikut beberapa paradigma ekonomi syariah:

Tauhid. 
Dalam pandangan Islam, salah satu misi manusia diciptakan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah SWT:" Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku" (51:56). Penghambaan diri ini merupakan realisasi tauhid seorang hamba kepada Pencipta-Nya. Konsekuensinya, segenap aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.
Allah SWT sebagai pemilik harta yang hakiki. 
Prinsip ekonomi syariah memandang bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki dari harta. "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi" (2:284). Manusia hanya mendapatkan titipan harta dari-Nya, sehingga cara mendapatkan dan membelanjakan harta juga harus sesuai dengan aturan dari pemilik hakikinya, yaitu Allah SWT.
Visi global dan jangka panjang
Ekonomi syariah mengajarkan manusia untuk bervisi jauh ke depan dan memikirkan alam secara keseluruhan. Ajaran Islam menganjurkan ummatnya untuk mengejar akhirat yang merupakan kehidupan jangka panjang, tanpa melupakan dunia: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"(28: 77). Risalah Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW pun mengandung rahmat bagi alam semesta: " dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"(23:107). Dengan demikian dalam dimensi waktu, ekonomi syariah mempertimbangkan dampak jangka panjang, bahkan hingga kehidupan setelah dunia (akhirat). Sedangkan dalam dimensi wilayah dan cakupan, manfaat dari ekonomi syariah harus dirasakan bukan hanya oleh manusia, melainkan alam semesta.
Keadilan. 
Allah SWT telah memerintahkan berbuat adil: " dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil"(4: 48). Bahkan, kebencian seseorang terhadap suatu kaum tidak boleh dibiarkan sehingga menjadikan orang tersebut menjadi tidak adil: " Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"(5:8). 
Akhlaq mulia. 
Islam menganjurkan penerapan akhlaq mulia bagi setiap manusia. bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia"(HR. Malik). Termasuk saat mereka beraktivitas dalam ekonomi. Akhlaq mulia semisal ramah, suka menolong, rendah hati, amanah, jujur sangat menopang aktivitas ekonomi tetap sehat. Contoh terbaik dalam akhlaq adalah Muhammad SAW, sehingga Allah SWT memuji beliau: " Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung"(68:4). Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad sangat dipercaya oleh kaumnya sehingga diberi gelar Al Amin (yang terpercaya). Hasilnya, beliau menjadi pengusaha yang sukses.
Persaudaraan
Islam memandang bahwa setiap orang beriman adalah bersaudara: "Hai orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.."(49:10). Konsep persaudaraan mengajarkan agar orang beriman bersikap egaliter, peduli terhadap sesama dan saling tolong menolong. Islam juga mengajarkan agar perbedaan suku dan bangsa bukanlah untuk dijadikan sebagai pertentangan, melainkan sebagai sarana untuk saling mengenal dan memahami: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa ?bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal."(49:13).

Operasional perbankan syariah

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (shahibul mal) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan/atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil/marjin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok + bagi hasil/marjin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/marjin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
Artinya dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus disahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagi hasilkan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana.

Skema-skema produk perbankan syariah
Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah sebagaimana dijelaskan sbb.:
Pendanaan/Penghimpunan dana: Wadiah dan mudharabah.

Wadiah (titipan)
          Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan (yang sesuai syariah). Namun bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan. BSM menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM TabunganKu dan BSM Tabungan Simpatik.

Mudharabah (investasi)
          Dengan skema mudharabah, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, BSM berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan (dan sesuai syariah). Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana dengan BSM sesuai nisbah yang telah disepakai di muka.
         BSM menggunakan skema ini untuk BSM Deposito, Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan Investa Cendekia dan BSM Tabungan Kurban.

Pembiayaan/Penyaluran dana: Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah dsb.         
Murabahah
        Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan marjin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.
          Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM Oto) menggunakan skema ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema murabahah.
         
Ijarah
        Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka.
          BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Pembiayaan Eduka (pembiayaan untuk kuliah) dan BSM Pembiayaan Umrah. Beberapa pembiayaan investasi juga menggunakan skema ijarah, khususnya skema ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT).
Istishna        Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan marjin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan marjin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi.
         
Mudharabah 
      Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.

Musyarakah
      Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya sekitar 70 s.d. 80%).
Lainnya:
Jasa: Wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb.
 Wakalah 
        Wakalah berarti perwalian/perwakilan. Artinya BSM bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal. BSM mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya semisal transfer uang, L/C, SKBDN dsb.
Rahn        
Rahn bermakna gadai. Artinya bank syariah meminjamkan uang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan yang dititipkan nasabah ke bank syariah. Bank syariah memungut biaya penitipan jaminan tersebut untuk menutup biaya dan keuntungan bank syariah. BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Gadai Emas iB.
Kafalah 
Dengan skema kafalah, bank syariah menjamin nasabahnya. Bila terjadi sesuatu dengan nasabah, bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ke-3 sesuai kesepakatan awal. BSM mengaplikasikan skema ini pada produk BSM Bank Garansi. 
Sharf 
Merupakan jasa penukaran uang. BSM mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US$, Malaysia Ringgit, Japan Yen dsb.


Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

      Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syariah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah hanya trik kamuflase untuk menggaet bisnis dari kalangan muslim segmen emosional. Sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi hingga produk dan skema yang ditawarkan. Paradigma bank syariah sesuai dengan ekonomi syariah yang telah dijelaskan di muka. Sedangkan perbedaan lainnya adalah sbb.:
Jenis perbedaan                             Bank syariah                                         Bank konvensional
Landasan hukum                     Al Qur`an & as Sunnah + Hukum positif             Hukum positif
Basis operasional                     Bagi hasil                                                           Bunga
Skema produk                         Berdasarkan syariah, semisal mudharabah, 
                                                wadiah, murabahah, musyarakah dsb                 Bunga
Perlakuan terhadap Dana Masyarakat: Dana masyarakat merupakan titipan/investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/diusahakan/terlebih dahulu (syariah)    
Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo (Konvensional)
Sektor penyaluran dana                     Harus yang halal                             Tidak memperhatikan halal/haram
Organisasi                         Harus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah)     Tidak ada DPS
 Perlakuan Akuntansi     Accrual dan cash basis (untuk bagi hasil)              Accrual basis
Terdapat perbedaan pula antara bagi hasil dan bunga bank, yaitu sbb.:
Suku bunga ditentukan di muka, nisbah bagi hasil ditentukan di muka. Bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman (untuk kredit), nisbah bagi hasil diaplikasikan pada pendapatan yang diperoleh nasabah pembiayaan
Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank. Nisbah bagi hasil dapat berubah bila disepakati kedua belah pihak

FQA (Frequent Question & Answer)

Bolehkah non muslim menjadi nasabah bank syariah?
Boleh. Semangat syariah adalah rahmat bagi alam semesta, sebagaimana tertuang dalam al Qur`an: 擠an tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta?(21:107). Dengan demikian, layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh muslim dan non muslim.

Saya mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, tapi ternyata angsuran yang harus saya bayar lebih mahal dibandingkan bank konvensional. Apakah ini sesuai syariah?Aspek harga sebenarnya bukan merupakan wilayah syariah, melainkan wilayah bisnis. Maksudnya, penetapan harga suatu produk berdasarkan pertimbangan bisnis, yaitu supply, demand dan value yang diterima/dipersepsi oleh nasabah. Begitu pula dalam penetapan harga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, memperhatikan supply, demand dan value untuk nasabah. Dalam praktiknya, terkadang suatu produk pembiayaan bank syariah lebih mahal dibandingkan bank konvensional, sedangkan produk pembiayaan lainnya lebih murah. Produk pembiayaan antara suatu bank syariah dengan bank syariah lainnya juga beragam.
Saat ini bank syariah marak memberikan program undian kepada nasabah, khususnya nasabah pendanaan. Bukankah undian termasuk dalam kategori perjudian?Undian merupakan alat/instrumen yang bisa bernilai positif ataupun negatif (termasuk judi). Praktik undian yang diselenggarakan bank syariah bukan termasuk judi, karena nasabah tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti undian tersebut. Oleh karenanya, bank syariah diperbolehkan melakukan undian tersebut.

Rabu, 26 Oktober 2011

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah

Masih berkaitan aspek perpajakan atas Kegiatan Usaha berbasis Syariah, berikut akan diuraiakan Pengenaan PPh atas Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah. Pemerintah telah menerbitkan aturan PP No. 25 tahun 2009 tgl. 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Kegiatan Usaha Berbasis Syariah dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 137/PMK.03/2011 tanggal 21 Agustus 2011 tentang Pengenaan Pajak (PPh) Penghasilan untuk Kegiatan Pembiayaan Syariah.

Pengertian Umum:
  1. Perusahaan Syariah yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah lembaga keuangan di luar Bank yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
  2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan dari usaha Perusahaan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
  3. Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.
  4. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara Perusahaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepada penyewa setelah selesia masa sewa.
  5. Wakalah bil Ujrah adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al muwakkil) kepada pihak lain (al wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (ujrah).
  6. Murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.
  7. Salam adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak.
  8. Istishna’ adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustahni’) dan penjual (pembuat, shani’) dengan harga yang disepakati bersama oleh para pihak.
  9. Mudharabah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), dimana penyandang dana (shahibul maal) membiayai 100% (seratus persen) modal kegiatan pembiayaan untuk proyek yang tidak ditentukan oleh Perusahaan (Mudharabah Mutlaqah) atau untuk proyek yang ditentukan Perusahaan (Mudharabah Muqayyadah), dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
  10. Mudharabah Musytarakah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), dimana penyandang dana (shahibul maal) dan Perusahaan selaku pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
  11. Musyarakah adalah kegiatan pendanaan yang dilakukan melalui akad kerja sama antara Perusahaan dan pihak lain untuk suaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Ketentuan usaha pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan meliputi:
  1. Sewa Guna Usaha, yang dilakukan berdasarkan Ijarah atau Ijarah Muntahiyah Bittamlik.
  2. Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.
  3. Pembiayaan Konsumen, yang dilakukan berdasarkan Murabahah, Salam, atau Istishna’.
  4. Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
  5. Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip Ijarah  diperlakukan sama dengan kegiatan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease).

Kegiatan sewa guna usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik diperlakukan sama dengan kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease).

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha    pembiayaan yang dilakukan Perusahaan berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.


Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari:
  1. Sewa Guna Usaha yang dilakukan berdasarkan Ijarah, dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease); dan
  2. Sewa Guna Usaha yang dilakukan berdasarkan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dikenai Pajak Penghasilan atas sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease).

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari:
  1. kegiatan usaha anjak piutang yang dilakukan berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah berupa keuntungan atau imbalan; dan
  2. kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan berdasarkan akad Murahabah, Salam, atau Istishna’ berupa margin keuntungan atau laba, dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari kegiatan usaha kartu kredit yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah berupa fee atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan dari kegiatan usaha pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah berupa fee atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.
  
Pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penyandang dana (shohibul maal) dari kegiatan pendanaan pada Perusahaan dengan akad Mudharabah, Mudharabah Musytarakah, atau Musyarakah berupa keuntungan dan/atau bagi hasil, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan berupa bunga.
  
Perusahaan dapat membebankan biaya sebagaimana  sesuai dengan:
  1. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan, termasuk keuntungan dan/atau bagi hasil yang dibayarkan atau terutang oleh Perusahaan kepada penyandang dana (shohibul maal); dan
  2. Jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan Prinsip Syariah.
Dalam hal terdapat transaksi pengalihan harta atau sewa harta yang wajib dilakukan untuk memenuhi Prinsip Syariah yang mendasari kegiatan pembiayaan oleh Perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi Prinsip Syariah dalam rangka kegiatan pembiayaan oleh Perusahaan tidak termasuk dalam pengertian pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  2. Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud pada huruf a maka pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada Nasabah Perusahaan, yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Selasa, 18 Oktober 2011

Royal Wedding Yogyakarta

Puluhan Ribu Masyarakat Padati Jalan Rute Kirab Pengantin Ageng

  KPH Yudanegara dan GKR Bendara menuju kereta Kyai Jongwiyat. Kereta peninggalan Sri Sultan HB VII 
itu yang akan mengantar kedua mempelai ke Bangsal Kepatihan.
detik.foto
KEPATIHAN YOGYAKARTA (18/10/2011) pemda-diy.go.id – Puluhan ribu masyarakat dari berbagai daerah di DIY maupun Jawa Tengah, tumpah ruah memadati sepanjang jalan mulai dari Alun-alun Utara sampai Malioboro. Masyarakat rela berjubel dan berpanas-panasan sejak pukul 13.30 WIB memadati jalan rute kirab untuk menyaksikan Pengantin Ageng Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat KPH Yudanegara dan GKR Bendara miyos, Selasa (18/10) sore.


Tua, muda, anak-anak, laki-laki perempuan datang ke pusat kota Yogyakarta dan  sudah bergerak menuju titik-titik jalan yang dilewati Penganten Ageng untuk mencari tempat yang nyaman untuk melihat. Tak ayal karena teriknya sinar matahari serta berjubelnya masyarakat yang ingin melihat  pengantin kirab, banyak pengunjung yang pingsan. Tidak hanya itu, banyak anak-anak yang lepas dari pegangan orangtuanya karena saling berdesak-desakan. Namun berkat kesiapsiagaan petugas baik Polisi, Sat Pol PP, anggota PMI, PAM baik dari Pare Anom maupun  dari Kecaamatan Kraton, situasi dapat dikendalikan dan dapat tertangani dengan baik.

Kirab Pengantin Ageng Kraton Yogyakarta KPH Yudanegara - GKR Bendara sempat molor dari waktu yang dijadwalkan semula. Iring-iringan kereta kirab baru berangkat dari regol Keben sekitar 16.30 WIB. Dan setelah melewati lautan manusia yang mengelu-elukan pengantin, perlahan tapi pasti akhirnya iring-iringan kereta kirab pengantin yang hanya mampu bergerak lamban tersebut tiba di Kepatihan sekitar 17.20 WIB.

Setelah tiba di Kepatihan, pengantin yang memakai busana kraton basahan Jangan Menir turun dari kereta kencana Kyai Jong Wiyat berjalan melewati Bangsal Kepatihan sisi selatan dan barat menuju Gedhong Wilis untuk istirahat sejenak. Selang beberapa menit kemudian tepatnya sekitar pukul 17.57, dengan mobil Sri Sultan Hamengku Buwono X, GKR Hemas beserta segenap keluarga tiba di Kepatihan langsung menuju tempat yang telah dipersiapkan di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, tempat resepsi di gelar. Sultan dan GKR Hemas miyos di sambut songsong agung jene.

Sultan dalam kesempatan ini memakai busana baju taqwo warna kombinasi kuning, hitam dan ungu, serta kain parang barong. Sedang GKR Hemas mengenakan busana kebaya  warna hijau muda.

Adapun urutan kirab yang menempuh jarak kurang lebih sejauh 1 kilometer tersebut, pertama pasukan prajurit  Ketanggung dan Wirobrojo. Dibelakang prajurit kereta Kyai Kus Ijem yang ditumpangi para rayi dalem, kereta Jong Wiyat peninggalan Sultan HB VII yang ditumpangi Pengantin Ageng KPH Yudanegara – GKR Bendara. Urutan ketiga kereta Noto Puro yang ditumpangi keluarga pengantin pria, disusul kemudian kereta Kyai Noto Biru, kereta Kyai Permili. Urutan terkahir adalah 14 kuda yang dinaiki para penari.

Sebelum kirab dimulai beberapa kelompok masyarakat mempersembahkan tarian daerahnya seperti dari  NTB, Boyolali dan lain-lain.

Salah satu pengunjung dari Kuthoarjo, Siswanto, disela-sela menyaksikan kirab mengatakan, kirab Pengantin Ageng ini merupakan peristiwa sangat langka yang perlu ditonton. Peristiwa budaya dan pesta rakyat ini kata dia, mengingatkannya pada pernikahan terbesar abad ini yaitu putra pangeran Charles dari Inggris beberapa waktu lalu.

”Kirab ini mengingatkan saya ketika acara pernikahan putra Pangeran Charles di inggris itu, sampai anak saya  tak ajak ke Jogja meskipun anak saya bolos sekolah. Agar anak saya tahu dengan budaya adiluhung Jawa ini,” ujar Siswanto yang diiyakan istrinya.

Menurut Siswanto, Pawiwahan Agung ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata Yogyakarta untuk menjadi lebih terkenal lagi dibanding dengan daerah-daerah lain. “Jogja memang Istimewa mas,’ tutup Siswanto.(Kar/***)
 humas pemprof diy

Beksan Bedoyo Manten dan Lawung Sambut Tamu Resepsi Pengantin Ageng  
KEPATIHAN YOGYAKARTA (18/10/2011) pemda-diy.go.id – Dibalut dekorasi bernuansa Jawa dan dihiasi lampu-lampu kristal, Bangsal Kepatihan, Selasa (18/10) malam, tampak sangat megah menaungi sekitar 1500 undangan yang menghadiri Resepsi Pernikahan Ageng Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat, KPH Yudanegara – GKR Bendara. Suasana semakin sakral ketika pengantin memakai busana kebesaran kraton basahan Jangan Menir warna gelap.

Persembahan Beksan Bedoyo Manten dan Lawung menyambut tamu undangan yang menghadiri resepsi, yang sebelumnya diawali permohonan kepada sang khaliq dengan memanjatkan do’a, yang dipimpin Pengirit Abdi Dalem Konco Kaji Raden Rio.H. Abdul Ridwan Johan. Tamu undangan yang hadir diantaranya Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Duta Besar Indonesia untuk Suriname Nur Syarir Raharjo.

Beksan Bedoyo Manten yang dibawakan oleh 6 penari merupakan beksan karya cipta adi luhung Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Beksan ini menceritakan pertemuan dua muda mudi dan perjalanan cinta mereka dalam menempuh bahtera kehidupan.

Sementara persembahan kedua Beksan Lawung, yaitu tarian perang-perangan atau ulah yuda. Beksan Lawung merupakan salah satu beksan ciptaan Sri Sultan Hamengku Buwono I. Beksan ini diilhami oleh keadaan waktu dimana ada kegiatan prajurit sebagai abdi dalem raja yang selalu mengadakan latihan watangan, berlatih ketangkasan berkuda dengan membawa watang atau lawung, yaitu sebuah tongkat panjang berujung tumpul dan silang menyodok untuk menjatuhkan lawan.  

Beksan Lawung ini oleh Sultan dijadikan Beksan ceremonial yang sangat terhormat, bahkan menjadi wakil pribadi dari Sultan pada resepsi perkawinan agung pada hari pertama di Kepatihan, dan lengkapnya dibawakan oleh 40 orang penari, namun pada resepsi Pengantin Ageng KPH Yudanegara – GKR Bendara hanya dibawakan oleh 14 penari, dimana pada saat kirab menunggang kuda. (rsd)



 KPH Yudanegara menggunakan busana batik Kampuh Tua yang diciptakan secara replika dari kain Kampuh tua oleh Afif Syakur pada saat mengikuti Proses Upacara Panggih Pernikahan Agung Kraton Yogyakarta, Selasa (18/10).jogjanews.com

Ritual pondhongan menandai berakhirnya upacara panggih pernikahan agung Keraton Yogyakarta di Bangsal Kencono, Keraton Yogyakarta, Selasa (18/10/2011).kompas.com

SBY-Boediono Hadiri Panggih Pengantin Putri Sultan HB X

Yogyakarta - Detik.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta istri Ani Yudhoyono, Wapres Boediono bersama istri Herawati menghadiri acara panggih pengantin GKR Bendara-KPH Yudanegara. Acara panggih pengantin digelar di emper Bangsal Kencana Keraton.

Sebelum presiden dan wakil presiden hadir, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan GKR Hemas bersama adik-adik Sultan menunggu di emper Bangsal Kencana sebelah utara. Saat Sultan dan GKR Hemas tiba semua gamelan yang ada di keraton dibunyikan bersamaan. Gendhing atau lagu yang dibawakan adalah "kodok ngorek".

Wapres bersama istri tiba di keraton, Selasa (18/10/2011) pukul 09.40 WIB. Sultan dan GKR Hemas langsung menyambutnya dengan berjabat tangan dan mempersilakan duduk di kursi VVIP yang telah di sediakan. Sekitar 20 menit kemudian, Presiden SBY bersama Ani Yudhoyono hadir.

Setelah SBY duduk, acara panggih dimulai dengan hadirnya kedua pengantin. Rombongan pengantin pria didampingi utusan Sultan, GBPH Prabukusumo. Sedang pengantin putri didampingi GKR Pembayun menuju tempat panggih yang ada di depan Sultan.

Kedua mempelai mengenakan busana paes ageng Yogyakarta. Pengantin pria KPH Yudanegara datang dari arah timur dari bangsal Kesatriyan. Sedangan GKR Bendara tiba dari utara bangsal kencana.

Acara panggih dimulai dengan pengantin putri membasuh telapak kaki pengantin pria. Setelah itu dilanjutkan acara pondhongan yakni pengantin putri dipondhong oleh Yudanegara dan adik Sultan GBPH Suryodiningrat.

Usai acara pondhongan presiden dan wapres kemudian memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Beberapa tamu yang hadir dalam acara panggih di antaranya Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar, pakar ekonomi pertanian HS Dilon, anggota DPR RI Ganjar Pranowo, Sri Edi Swasono, Meutia Hatta, Emil Salim, dan sebagainya.
 
Yudanegara Lancar Ucapkan Ijab Kabul Dalam Bahasa Jawa
Yogyakarta- detikNews -
Meski berasal dari Lampung, pengantin pria KPH Yudanegara lancar mengucapkan ijab kabul dalam Bahasa Jawa saat menikah. Prosesi akad nikah langsung dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Masjid Panepen Kraton Ngayogyakarto pada pukul 07.10 WIB.

Sebelum akad nikah dimulai, Sultan sudah hadir di dalam Masjid Panepen. Sultan mengenakan busana motif kembang warna hijau dan hitam dengan kain batik serta blangkon motif trumtum.

KPH Yudanegara tiba di Masjid Panepen didampingi KGPH Hadiwinoto, GBPH Prabukusumo dan KPH Wironegara. Yudanegara mengenakan busana warna putih dengan kain motif trumtum. Sedangkan abdi dalem Kaji (penghulu) dipimpin Kanjeng raden Penghulu Dipodiningrat juga tiba lebih dulu sebelum pengantin datang.

Setelah semua siap, Sultan kemudian memerintahkan Kanjeng Raden Penghulu untuk memulai khutbah nikah. "Kanjeng Raden Penghulu miwiti caos khutbah nikah," pinta Sultan.

Seusai khutbah nikah, Sultan kemudian menjabat tangan Yudanegara mengucapkan ikrar ijab qabul. Dengan lancar dan singkat, Yudanegara mengucapkan ikrar ijab qabul menggunakan Bahasa Jawa. Adapun mas kawinnya adalah kitab suci Al Quran, seperangkat alat salat dan uang serta perhiasan emas. Namun jumlah emas dan uang yang dimasukkan dalam sebuah kotak dan tidak disebutkan.

Usai buku nikah ditandatangani oleh dua orang saksi, petugas KUA Kecamatan Kraton kemudian menyerahkan dua buku nikah warna hijau dan merah kepada pengantin pria. Yudanegara kemudian melakukan sembah sungkem dengan mencium lulut kanan Sultan.

Setelah prosesi akad nikah selesai, gamelan yang ada di kraton kemudian dibunyikan sebagai tanda telah selesainya acara akad nikah. KPH Yudanegara bersama rombongan kemudian kembali ke Bangsal Kesatriyan untuk mengikuti prosesi panggih yang akan digelar di Bangsal Kencana.

(bgs/lia)

KPH Yudhanegara-GKR.Bendara Siraman Air Kembang Setaman

Biro Umum, Humas dan Protokol
Nurbaiti Helmi menyiramkan air dari tujuh sumber 
di Kompleks Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat ke tubuh anaknya. Reuters/Beawiharta.

Karaton,Yogyakarta (17/10/2011) Portal.Jogjaprov-go.id. – Prosesi rangkaian pernikahan KPH. Yudhanegara - GKR.Bendara setelah keduanya melakukan Nyanti, hari senin,17/10 melakukan prosesi selanjutnya yaitu Prosesi Siraman atau mandi bunga setaman dan air suci dari 7 mata air yang langsung di ambil dari sumbernya.

Upacara Siraman yang memiliki makna ritual siraman yaitu memiliki makna membersihkan secara lahir maupun batin bagi calon pengantin putra maupun putri untuk persiapan memasuki kehidupan baru yaitu yang disebut kehidupan rumah tangga.

Tepat pukul 09.00 wib GKR Hemas Ibunda GKR Bendara di Ndalem Sekar Kedaton atau Keputren mengambil air bunga setaman untuk menyiram calon mempelei pengantin putri yang disiramkan di atas kepala GKR Bendara sebanyak 7 kali pengambilan dengan menggunakan gayung yang kemudian diikuti saudara-saudara tuanya yang lain seperti GKR Pembayun, dan dilanjutkan oleh para pinisepuh atau yang dianggap lebih tua dan bersih.

Prosesi siraman calon mempelai pengantin putri berlangsung khusu’ karena siraman ini mempunyai makna yang sakral bagi gambaran seseorang yang diharapkan hidupnya berjalan sesuai dengan cita-citanya.

Bersamaan dengan itu juga di kediaman calon mempelai Pengantin Pria dimana dia Nyantri juga dilangsungkan siraman. Bagi KPH. Yudhanegara siraman dilakukan oleh ibundanya sendiri Hj. Nurbaiti Helmi, dan untuk pertamakalinya menyiramkan air kembang setaman ke tubuh KPH Yudhanegara yang kemudian diikuti berturut-turut Calon Ibu Mertua yaitu GKR Hemas serta pini sepuh dan sesepuh keluarga pengantin Pria.

Usai melakukan siraman calon mempelai pengantin putri selanjutnya minum jamu dan dikerik dengan maksud merapikan anak-anak rambut dibagian kening dan tengkuk, agar terlihat lebih rapi saat dirias atau pahesan nantinya,

Adapun prosesi setelah kedua mempelai melakukan siraman mulai nanti malam pukul 18.00 WIB di Karaton akan diadakan Upacara "Tantingan" oleh Sri Sultan HB X kepada putri bungsunya terkait dengan niat GKR Bendera untuk nikah dengan dengan pria idamannya yaitu KPH Yudhanegara di Emper Prabayeksa, Karaton Yogyakarta Hadiningrat yang akan dsaksikan oleh GKR.Hemas, seluruh kakak-kakaknya serta Sentono Dalem.

Pukul 19.30 WIB dilangsungkan prosesi Midodareni di Bangsal Sekar Kedaton. Midodareni mempunyai makna malam saat-saat calon pengantin putri menunggu datangnya bidadari turun kebumi. Dan saat itulah yang ditunggu calon pengantin putri untuk mendapatkan berkah dari Tuhan YME agar menganugerahkan kecantikan sehingga calon mempelai putri nantinya tampak cantik berseri-seri menjelma seperti bidadari yang turun dari Kahyangan. (Kar***...)



HUMAS Ro UHP Provinsi DIY


GKR Bendara (kiri), putri bungsu Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyerahkan pelangkahan kepada GRAj Nur Abra Juwita (kanan), 
putri keempat Sultan, pada prosesi pelangkahan di Keraton Kilen, Keraton Yogyakarta, DI Yogyakarta, Minggu (16/10/2011). 
GKR Bendara yang akan menikah dengan KPH Yudanegara melakukan prosesi pelangkah karena akan mendahului kakaknya GRAj Nurabra Juita.

Janur Kuning Dipasang, Royal Wedding Jogja Dimulai

NILAH.COM, Yogyakarta - Kalangan abdi dalem Keraton Yogyakarta memasang tarub atau hiasan janur kuning di pintu gerbang di sekitar keraton yang menandai dimulainya pernikahan putri bungsu Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Kanjeng Ratu Bendara dengan Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara.

Tarub yang berasal dari daun kelapa muda menambah pemandangan sekitar keraton menjadi indah. Pemasangan tarub dalam budaya Jawa bermakna akan dimulainya hajatan pernikahan seorang pasangan pengantin.

Tarub dipasang di Ndalem Pagelaran, Pacikearan, Tarub Agung, Regol Brajanala, Bangsal Ponconiti, Bangsal Trajumas, Regol Dana Pratapa, Bangsal Kencana, dan Regol Gepura.

Para abdi dalem juga melengkapi beberapa sesaji berupa pisang sanggan, tumpeng, buah-buahan, dan beberapa hasil bumi lain. Semua ini dilakukan sebagai bentuk doa kepada Allah SWT agar pernikahan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara dengan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara berjalan lancar.

Menurut kerabat keraton GBPH Parbukusumo, tarub dan tuwuhan menurut tradisi Jawa dilakukan berdasarkan hitungan waktu hari serta tanggal yang cermat. Pelaksanaan biasanya bersamaan dengan berlangsungnya upacara siraman, hanya waktunya berbeda. [ant]

Royal Wedding Kraton Yogyakarta Di Mulai,Kedua Mempelai Nyantri
Dikirim pada 16 Oct 2011 Biro Umum, Humas dan Protokol
Kraton Yogyakarta(16/10/2011)Portal.Jogjaprov-go.id. -  Setelah melakukan berbagai rangkaian Pra Pernikahan agung yang dilakukan oleh kedua calon mempelai Pengatin Agung Kraton Yogyakarta yaitu KPH Yudhanegara dan GKR Bendara mulai pagi ini(Minggu,16/10) pukul 09.00 WIB resmi mulai melakukan rangkaian Pernikahan Agung masing-masing. KPH Yudhanegara mulai jam 09.00 WIB Nyantri di bangsal Kasatriyan, GKR Bendara melakukan upacara adat Plangkahan dan Ngabekten di Kraton Kilen, komplek Kraton Yogyakarta Hadiningrat.


Adapun prosesi rangkaian  Nyantri KPH Yudhanegara di Bangsal Kasatrian, Kraton Yogyakarta yang merupakan salah satu adat bagi pengantin Pria  untusan dari Kraton  Yogyakarta  yaitu adik sultan KGPH Hadiwinoto mengutus KRT.Jatingrat dan KRT.Yudahadiningrat pukul 09.25 WIB berangkat menuju Ndalem Mangkubumen untuk menjemput calon mempleai pria di mana Pengantin Putra berada dengan menggunakan 3 Kereta Kraton yang terdiri Kereta  Kus Gading, Kereta Kyai Pustoko manik, Kereta Kyai Pustokoharjo.

Setelah dijemput oleh kedua utusan Kraton KRT.Jatingrat dan KRT.Yudahadiningrat  tepat pukul 10.30 WIB ketiga kereta itu tiba kembali di regol Magangan.  Kereta  Kus Gading kereta penjemput yang dinaiki KRT.Jatingrat dan KRT.Yudahadiningrat, Kereta Kyai Pustoko manik yang dinaiki KPH Yudhanegara beserta saksi utusan Pengantin Pria dan ,Kereta Kyai Pustokoharjo yang dinaiki Ibunda Pengantin Pria  yaitu Ibu Tursandi.

Di regol magangan itu juga GKR Hemas telah menjemput calon pengantin pria yang kemudian menuju Bangsal Kasatriyan melalui plataran bangsal Kencono dan kemudian masuk Bangsal Kasatrian dimana di tempat tersebut telah menunggu Kerabat Kraton Yogyakarta yaitu putri dalem dan GBPH.Hadiwinoto, GBPH.Prabukusumo, GBPH.Yudhaningrat dan sentono dalem kraton Yogyakarta, sekaligus meninjau lokasi untuk Nyantri.

Adapun maksud dari Nyanti sendiri adalah"Tujuannya adalah untuk pengenalan pada anggota keluarga kraton, untuk mengakrabkan, supaya kraton bisa mengenali calon mantu lebih jauh.Disamping itu juga untuk menyesuaikan diri dengan tradisi keluarga Kraton.Hal ini dilakukan untuk memaastikan bahwa pemngantin pria sudah berada dilingkungan pengantin  putri (Kraton), hingga untuk memperlancar jalan prosesi pernikahan.

Sementara itu di waktu yang sama calon Pengantin Putri juga melakukan prosesi  yaitu plangkahan . Plangkahan dilakukan  GKR Bendoro  karena sebagai putri bungsu Putri Sri Sultan HB X masih mempunyai kakak dimana GKR Bendara mendahului menikah atau meliwati kakaknya GRAy Nur Abrajuwita, sebagaimana tradisi yang telah berjalan secara turun temurun di jawa, maka harus ada tradisi plangkahan tersebut. Adapun prosesi plangkahan tersebut adalah GKR Bendara memberikan seliran pisang sanggan,memberikan seperngkat pakaian dengan sepatu kepada kakaknya yang dilangkahi disaksikan kedua orangtuanya yaitu  Sri Sultan hamengku Buwiono X dan GKR Hemas serta saudara-saudaranya serta sentono dalem di kraton Kilen.

Usai Prosesi Plangkahan GKR Bendara melakukan sungkem untuk mohon doa dan restu kepada kedua oangtuanya serta melakukan Nyanti sebagaimana dilakukan calon pengantin pria di Bangsal Sekar Kedaton, juga Kompleks Karton atau Bangsal Keputren Kraton Yogyakarta sembari menanti rangkaian prosesi  Pwernikahan Agung selanjutnya yang dilakukan besok pagi(Senin,17/10/2011).

Kedua rangkaian prosesi awal pernikahan Agung atau yang lebih dikenal masyarakat Royal Wedding ini mendapatkan sambutan antausias warga masyarakat serta perhatian  Wartawan dari berbagai media baik lokal,nasional dan Internasional yang jumlahnya ratusan.

Adapun agenda Prosesi Royal Wedding besok pagi tanggal 17 Oktober 2011 meliputi: pukul 09.00 wib:Siraman bagi  Calon Pengantin putri di sekarkedaton, Pukul:10.00 WIB prosesi siraman bagi calon mempelai pria di komplek Bangsal Kasatriyan. Pukul: 14.00 wib  prosesi tantingan dan pukul 19.30 adalah prosesi Midodareni. Pukul: 21.00 wib Sri Sultan meninjau kesiapan persiapan ijab qobul maupun resepsi pernikahan.

Untuk tanggal 18 Oktober 2011  Prosesi Royal Wedding dengan agenda: pukul 08.00 WIB pelaksanaan Ijab Qobul di Masjid Penepen,Kraton Yogyakarta,Pukul 10.00 wib prosesi panggih,yang kemudian dilanjutkan dengan resepsi di bangsal Kencono,Kraton Yogyakarta.  Puku :15.00 wib Kirasb dari Kraton menuju ke kepatihan Yogyakarta dan pukul 19.00 wibi prosesi resepsi di bangsal Kepatihan,Yogyakarta.

(Kar***)

HUMAS Ro UHP Provinsi DIY.
R. Rio H. Abdul Ridwan Pimpin Mujahadah Di Masjid Panepen
Dikirim pada 16 Oct 2011 Biro Umum, Humas dan Protokol
KRATON YOGYAKARTA (16/10/2011) pemda-diy.go.id – Prosesi pernikahan putri bungsu Sri Sultan Hamengku Buwono X, GKR Bendara dengan KPH Yudanegara, mulai dari upacara plangkahan dan ngabekten untuk pengantin putri di Kraton Kilen, serta upacara nyantri bagi  pengantin pria telah dilaksanakan pagi tadi. Sementara Minggu malam (16/10) tepat pukul 20.00 WIB, bertempat di Masjid Kagungan Dalem Panepen Kraton Ngayogyokarto Hadingrat, digelar Mujahadah.
Mujahadah sebagai pengamalan Sholawat Wahidiyah atau bagian dari padanya menurut adab, cara dan tuntunan yang dibimbingkan oleh Muallif Sholawat Wahidiyah  sebagai penghormatan kepada Rosululloh  dan sekaligus merupakan do’a permohonan kepada Alloh, bagi diri pribadi dan keluarga, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, bagi bangsa dan negara, bagi para pemimpin mereka di segala bidang, bagi ummat masyarakat jami’al ‘alamin, dan seluruh makhluq ciptaan Alloh, dipimpin Pengirit Konco Kaji Raden Rio. Haji Abdul Ridwan Johan.

“Khusus dalam rangka pernikahan agung ini kita berdo’a memohon kepada Allah SWT agar semua prosesi pernikahan berjalan lancar, sukses dan mendapat perlindungan,” terang Haji Ridwan. (rsd)

HUMAS Ro UHP DIY


Kirab Temanten GKR Bendara - KPH Yudanegara Digelar Selasa Sore
Dikirim pada 12 Oct 2011 Biro Umum, Humas dan Protokol
Jalan Raya Alun-alun Utara Sampai Hotel Inna Garuda Ditutup Sementara Mulai Pukul 15.30 – 19.00 WIB

KEPATIHAN YOGYAKARTA (11/10/2011) pemda-diy.go.id – Perhelatan akbar pernikahan agung putri bungsu Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara dengan Kanjeng Pangeran Harya (KPH) Yudanegara selama tiga hari berturut-turut tinggal menghitung hari.


Sementara untuk acara kirab temanten GKR Bendara - KPH Yudanegara akan digelar Selasa (18/10) sore. Guna kelancaran kirab temanten dari Keben menuju Kepatihan sebelum acara resepsi, jalan raya Alun-alun Utara sampai Hotel Inna Garuda mulai pukul 15.30 hingga 19.00 ditutup sementara. Para tamu undangan umum di luar VIP yang akan menghadiri resepsi, kendaraan parkir di Alun-alun Utara, sedang untuk menuju Kepatihan para tamu disediakan shutle bus yang stand by di empat titik, yaitu di seputaran PDHI, SD Keputran (timur pagelaran), Royal Garden (eks bioskop Soboharsono) dan Ndalem Pracimosono (barat pagelaran).

Pihak panitia ‘royal wedding’ juga memberikan beberapa peraturan yang wajib diperhatikan oleh semua insan pers, baik fotografi maupun jurnalis yang akan meliput acara prosesi pernikahan akbar tersebut. Wartawan dilarang meliput acara pernikahan akbar tersebut jika tidak memenuhi aturan yang telah dikeluarkan pihak panitia. Peraturan itu diantaranya, registrasi wartawan pada hari Jum’at, 14 Oktober 2011 ke Media Center di Kompleks Kepatihan (Kantor Gubernur DIY) dengan membawa surat tugas dan pas foto ukuran 4x6 cm. Kemudian keesokan harinya, Sabtu, 15 Oktober, wartawan bisa mengambil ID Card ke Media Center di Magangan Kraton mulai pukul 13.00 WIB. Untuk media cetak, satu media hanya diperbolehkan mengirimkan satu wartawan tulis dan satu wartawan foto. Setelah mendapatkan ID Card resmi dari Keraton, lalu diberi ‘rundown general’ serta informasi soal busana yang wajib dikenakan. Wartawan diharapkan mencermati rundown general serta peta lokasi yang telah diberikan pihak panitia.

Para wartawan yang telah hadir pada hari Minggu, 16 Oktober, harus mendaftarkan diri di Media Center Magangan serta menitipkan tas dan alas kaki kepada panitia. Busana para wartawan yang akan meliput pada hari Minggu (16/10) dan Senin (17/10), khusus pria diwajibkan mengenakan busana peranakan lengkap dengan blangkon dan tanpa alas kaki. Kain batik yang digunakan tidak boleh bermotif parang. Sedang bagi jurnalis wanita, busana atasan kebaya model Kartini dan kain batik, juga tanpa alas kaki. Kemudian untuk hari Selasa (18/10) pagi di Kraton dan sore di Kepatihan, wartawan pria maupun wanita wajib berbusana atasan batik, berkerah dan bawahan celana panjang warna gelap, serta bersepatu.

Dalam aturan yang dikeluarkan pihak panitia, para wartawan juga diwajibkan memakai ID Card sesuai dengan foto yang tertera. Bagi wartawan yang tidak membawa ID Card Pers, maka tidak diperbolehkan meliput atau masuk ke arena acara dengan alasan apapun. Selama peliputan, wartawan diminta senantiasa menjaga sikap, perkataan serta perbuatan. Wartawan juga harus menghormati fotografer dan cameraman video resmi yang ditunjuk pihak Kraton dan memaklumi bahwa ‘spot’ utama adalah hak eksklusif mereka.

Pihak panitia juga menyediakan Media Center sebagai pusat informasi, yaitu di Magangan Kraton (dekat Rumah Makan Bale Raos) dengan fasilitas 8 buah computer berbasis MAC, 2 buah computer berbasis Windos, printer, dan akses internet bandwith 3MB. Selain di Magangan Media Center juga disediakan di Bale Woro Kompleks Kepatihan (Kantor Gubernur DIY) dengan fasilitas 5 buah computer berbasis MAC, 2 buah computer berbasis Windows, dan akses internet bandwith 1 MB. Media Center di kedua tempat tersebut mulai aktif pada hari Sabtu 15 Oktober 2011. (rsd).
Undangan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Undangan resepsi pernikahan putri bungsu Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Raden Ajeng (GRAj) Nur Astuti Wijareni, dengan Achmad Ubaidillah mulai disebar. Undangan "royal wedding" ala Yogyakarta itu memiliki desain yang disesuaikan tamu yang diundang.
"Warnanya hijau muda, khusus diperuntukkan jajaran Muspida DIY. Untuk tamu lain, undangan yang diberikan berwarna beda," ujar Kepala Humas Pemerintah Provinsi DIY Kuskasriyati, Kamis (29/9/2011).
Undangan itu berukuran 18 x 30 sentimeter, dibuat dari kertas berbahan keras (hard cover). Di bagian sampul, terdapat logo Keraton Yogyakarta dan di bagian atas dihiasi tulisan timbul (emboss) berwarna emas. "Undangan lainnya berwarna jingga, khusus pimpinan dan anggota DPRD DIY," ujar Kuskasriyati.

GRAj Nur Astuti Wijareni, yang kini bernama Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara, akan menikah dengan Achmad Ubaidillah, yang kini bergelar Kanjeng Pangeran Harya (KPH) Yudanegara, pada 18 Oktober 2011. Akhir Juli lalu, saat menyerahkan mahar atau mas kawin, KPH Yudanegara tampak malu-malu mengungkapkan mas kawin yang akan diberikan kepada GKR Bendara yang telah menjadi kekasihnya selama empat tahun. 

Yudanegara mengatatakan, mas kawinnya sama seperti pasangan pada umumnya, yakni seperangkat alat shalat. Ia enggan menyebut mas kawin dalam bentuk lain. "Mungkin ada waktunya nanti. Yang jelas bukan sekarang. Pokoknya surprise lah," ujarnya.

Yudanegara mengaku sempat sedikit grogi waktu pertama kali mengungkapkan keseriusannya untuk meminang Jeng Reni, sapaan untuk GKR Bendara, di hadapan Sri Sultan Hamengkubowo X. Wajar saja, pria kelahiran Jakarta itu tak memiliki trah bangsawan keraton.

"Kalau deg-degan itu pasti, Mas, karena Sri Sultan, beliau kan tokoh. Beliau kan orangtua Reni. Kita mengalir saja, tidak ada trik khusus untuk menghadap Ngerso Dalem (Sultan, red). Kebetulan Ngerso Dalem orangnya juga mengalir," kata Yudanegara awal kali menemui Sultan untuk meminta restu meminang Jeng Reni


Perhelatan Royal Wedding Yogyakarta Bisa Jadi Paket Wisata

TERNYATA tak hanya Kerajaan Inggris saja yang bisa menghelat acara royal wedding dan mampu menarik wisatawan untuk melihat pernikahan tersebut. Sebentar lagi, Yogyakarta pun akan menyaksikan royal wedding putri Sultan Hamengku Buwono X.

Royal wedding atau pernikahan keluarga keraton akan digelar pada 18 Oktober nanti, namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta akan berupaya mengemas pelaksanaan Jogja Java Carnival menjadi satu paket wisata dengan royal wedding.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Yulia Rustiyaningsih di Yogyakarta seperti yang dikutip dari antaranews.com mengatakan waktunya berdekatan, dan karena itu, kami sedang berusaha agar keduanya bisa dikemas dalam satu paket wisata.

“ Jogja Java Carnival 2011 dengan tema "Magniworld" akan berlangsung pada 22 Oktober. Apabila kedua kegiatan tersebut dapat dikemas dalam satu paket wisata, hal itu sangat berpotensi mendatangkan wisatawan dalam jumlah yang cukup banyak ke Kota Yogyakarta.

Dikatakan, Jogja Java Carnival 2011 merupakan puncak peringatan hari ulang tahun Kota Yogyakarta nanti. Ia memprediksi acara tersebut akan dikunjungi sekitar 25.000 wisatawan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta berharap pada 2011 jumlah wisatawan yang datang bisa tetap dipertahankan atau mungkin lebih banyak.

Sementara itu, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Ke-255 Kota Yogyakarta Ferry Astono menuturkan, kegiatan tahunan tersebut akan digelar untuk keempat kalinya. Ia harap acara berlangsung meriah, apalagi akan ada lomba peserta karnaval.

"Tahun ini, Jogja Java Carnival mengambil tema keajaiban dunia. Kami berharap tema itu semakin meneguhkan bahwa Yogyakarta bisa menjadi rumah seni dunia. Yogyakarta adalah tempat untuk mencurahkan ekspresi seni dan budaya," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto menyebutkan, konsep dalam Jogja Java Carnival 2011 adalah pesta karnaval untuk semua warga. Namun, lanjutnya, roh Yogyakarta sebagai lahan ekspresi seni dan budaya tetap dipertahankan.

"Substansi yang ingin dibangun adalah menjadikan Jogja Java Carnival sebagai puncak dari piramida rumah seni untuk masyarakat Yogyakarta, sekaligus ikon pariwisata dan potensi ekonomi yang besar," ujarnya.
Dijelaskan, Jogja Java Carnival 2011 akan tetap mempertahankan konsep karnaval malam hari. Selain delapan kendaraan yang menampilkan sejumlah bangunan keajaiban dunia, pawai kesenian dari beberapa negara dan daerah di Indonesia juga akan memeriahkan.
Ditambahkannya, akan ada pawai pendukung yang dilakukan kelompok kesenian dari kelurahan-kelurahan di Kota Yogyakarta. Adapun kelompok kesenian dari luar negeri yang menyatakan akan hadir antara lain dari Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan China. [photo istimewa]
 Sumber: Travel info

Jelang 'Royal Wedding' Hotel di Yogya Laris

Acara masih sepekan lagi, tapi 90% kamar hotel berbintang di Malioboro telah direservasi.

Senin, 10 Oktober 2011, 12:25 WIB
Elin Yunita Kristanti

Gusti Raden Ajeng Nur Astuti Wijareni dan Achmad Ubaidillah (Dokumen Keluarga)
VIVAnews -- Pernikahan putri bungsu Sri Sultan Hamengku Buwana X, GKRj Wijareni atau yang lebih dikenal dengan jeng Reni dengan KPH Yuda Negara atau Achmad Ubaidillah, baru akan digelar satu pekan lagi, tanggal 16 Oktober hingga 19 Oktober mendatang.

Namun, dampaknya sudah mulai kelihatan. Salah satunya, terhadap peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Parameternya, dari tingkat hunian hotel pada hari pelaksanaan sudah mencapai 90 persen.

"Menjelang satu pekan pelaksanaan royal wedding ini hampir 90 persen hotel bintang khususnya bintang 3 hingga 5, telah di-booking oleh tamu. Khususnya hotel bintang yang berada di kawasan Malioboro yang tak jauh lokasinya dengan Keraton Yogyakarta," kata Deddy Pranowo Eryono, Ketua Badan Promosi dan Pariwisata Kota Yogyakarta, Senin 10 Oktober 2011.

Hotel berbintang khususnya bintang 3 hingga bintang 5 kebanyakan dipesan tamu undangan dari Sri Sultan HB X. "Ya memang terbanyak adalah tamu undangan dari pihak Keraton Yogyakarta yang memesan hotel bintang di kawasan Malioboro," papar Deddy.
Pesta Karnaval
Selain itu, ada juga wisatawan yang sengaja datang tidak hanya untuk melihat 'royal wedding,' namun juga menyaksikan Jogja Java Carnival. Namun mereka tak banyak yang memesan hotel bintang 3 hingga bintang 5
"Untuk wisatawan yang melihat Jogja Java Carnival lebih banyak menggunakan hotel bintang 2 ke bawah atau menginap di hotel melati," tambah dia.

Deddy berharap, dengan semakin dekatnya hari pernikahan putri Keraton Yogyakarta ini, para pengusaha perhotelan yang berada di luar kawasan Malioboro juga mendapatkan limpahan tamu yang kehabisan kamar hotel yang ada di jantung Kota Yogyakarta.

"Yang jelas para tamu pernikahan puteri Sultan lebih banyak di kawasan Malioboro karena hajatan pernikahan akan berlangsung di Keraton dan Bangsal Kepatihan, Pemprov DIY," kata Deddy. (ren)

Ini Dia Baju Pengantin Putri Sultan untuk Royal Wedding

Jakarta - Putri Sultan Hamengkubowono X Gusti Kanjeng Ratu Bendara akan menikah Selasa (18/10/2011) esok. Baju-baju apa saja yang dipakai dalam sang putri dalam prosesi pernikahannya?

Ada beberapa busana yang dipakai GKR Bendara dan calon suaminya Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara. Busana-busana tersebut dipakai mulai dari Minggu (16/10/2011) sampai Rabu (19/10/2011).

Pada Minggu (16/10/2011) ketika menjalani prosesi nyantri, KPH Haryo memakai Atella, beskap berwarna putih. Sementara calon pengantin wanita di hari yang sama juga menjalani upacara langkahan. GKR Bendara mengenakan kebaya tangkeban.

Kebaya tangkeban ini merupakan warisan model kebaya yang umum dikenakan wanita keturunan kerajaan di masa lalu. Kebaya tersebut mirip kebaya encim hanya saja ada lipatan pada bagian dada. Panjang kebaya itu juga menutup pinggul.

GKR Bendara memesan tiga kebaya tangkeban yang akan dipakai di tiga prosesi utama yaitu sebelum siraman, setelah siraman dan saat upacara tantingan kepada perancang Budi Susanto. Tiga kebaya tangkeban itu memiliki warna berbeda-beda yaitu hijau, emas muda dan emas tua.

Kebaya tangkeban berwarna emas muda dipakai GKR Bendara saat menjalani prosesi siraman Senin (17/10/2011) ini. Sore nanti, wanita yang akrab disapa Jeng Reni itu juga memakai kebaya tangkeban untuk mengikuti prosesi tantingan. Dalam prosesi tersebut Sultan Hamengkubowono X akan bertanya pada putrinya soal kemantapannya menikah.

Di hari-h yaitu Selasa (18/10/2011), KPH Haryo yang akan menjalani akad nikah mengenakan atella putih. Sementara GKR Bendara tidak ikut dalam prosesi akad nikah tersebut.

Kedua mempelai baru dipertemukan dalam prosesi adat panggih. Saat itu pasangan pengantin tersebut akan mengenakan basahan(dodot) yang sudah disiapkan oleh perias pengantin Tienuk Rifki.

Selasa (18/10/2011) malam, kedua mempelai akan menggelar resepsi. Ketika resepsi tersebut GKR Bendara dan KPH Haryo akan menggunakan rias Paes Ageng Jangan Menir dengan kebaya merah marun.

Selain kebaya, busana penting yang juga dikenakan kedua mempelai dalam seluruh prosesi di atas adalah kain atau jarik. Khusus untuk penyedian kain batik tersebut, GKR Hemas, ibunda GKR Bendara, memesan batik tulis dari desainer sekaligus pembatik Afif Syakur.

Menurut Afif, pembuatan batik motif semen rojo itu memerlukan waktu sembilan bulan. Kain tersebut menggunakan warna tunggal biru tua dan berhiaskan prada emas.

"Motifnya memang motif klasik," ujar salah satu humas Royal Wedding Yogyakarta Ronny Guritno saat berbincang dengan wolipop melalui telepon Senin (17/10/2011).

Sedangkan untuk perhiasannya, pengantin putri akan mengenakan perhiasan keramat keraton dalam upacara adat panggih, kirab dan resepsi. Perhiasan tersebut di antaranya cundhuk menthul, pethat gunungan, penthung, subang royok, sangsangan sungsum, gelang kono, dan slepe. Sementara pengantin putra akan menggunakan sumping ron mangkoro, pethat menthul satu, dan karset.

Kamis, 13 Oktober 2011

Tradisi Warga Kementerian Keuangan sebagai Penggerak Perubahan Birokrasi di Indonesia


ORASI ILMIAH
Tradisi Warga Kementerian Keuangan sebagai Penggerak Perubahan Birokrasi
di Indonesia

Amien Sunaryadi[1]

Yth. Bapak Menteri Keuangan,
Yth. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pejabat Kementerian Keuangan,
Yth. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,
Yth. Para tamu undangan,
Yth. Para Orang Tua, Wali, Kakak, Adik dan Keluarga dari para Wisudawan dan Wisudawati yang hari ini berbahagia,
Yth. Para Wisudawan dan Wisudawati, yang pada hari ini tentu memiliki kebanggaan tersendiri,
Serta Para Hadirin sekalian,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua, warga Kementerian Keuangan pada umumnya dan warga Sekolah  Tinggi Akuntansi Negara pada khususnya. Di pagi hari ini, Rabu tanggal 12 Oktober 2011, untuk kesekian kalinya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara mewisuda lulusannya yang berasal dari berbagai macam program. Nama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara merupakan nama dan bentuk paling akhir dari Pendidikan Tinggi Kedinasan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Dari sejak jaman dahulu kala, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini telah menggunakan berbagai macam nama dan mengalami berbagai bentuk, sehingga pada saat ini nama dan bentuknya adalah Sekolah  Tinggi Akuntansi Negara.
Dalam Orasi Ilmiah ini, apabila saya menyebutkan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, maka yang saya maksud adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang juga mencakup berbagai nama dan bentuknya yang dahulu pernah ada.
Saya, yang hari ini diberi kesempatan untuk memberikan Orasi Ilmiah, adalah seorang lulusan Sekolah  Tinggi Akuntansi Negara tahun 1988 dan telah melalui berbagai macam pengalaman. Selama 18 tahun sebagai pegawai negeri di Departemen Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 3 tahun sebagai investigator di PriceWaterhouseCoopers, 4 tahun sebagai salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, setengah tahun sebagai Tenaga Ahli di Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan sekarang sudah tiga tahun sebagai Senior Operations Officer di Bank Dunia. Di samping itu, sebagai kegiatan sampingan, lebih dari sepuluh tahun ikut dalam aktivitas Lembaga Swadaya Masyarat seperti Lembaga Pengkajian Good Governance dan Masyarakat Transparansi Indonesia.  Dengan pengalaman seperti itu, saya mendapatkan sudut pandang atau “angle” yang cukup lengkap apabila mengamati sesuatu.

Para Hadirin sekalian,
Beberapa hal yang telah saya amati terkait dengan Kementerian Keuangan dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ternyata hasilnya sangat menarik.
Pengamatan yang pertama. Menteri Keuangan dan jajaran Kementerian Keuangan sejak jaman dahulu selalu menjadi penggerak perubahan, termasuk dalam pemberantasan korupsi di negara ini. Sejumlah fakta sejarah menunjukkan hal tersebut.
Sejak tahun 1955, Menteri Keuangan Dr. Sumitro Djojohadikusumo secara aktif memerintahkan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Seperti yang dimuat dalam harian MESTIKA, sebuah surat kabar terbitan Medan, tanggal 19 Agustus 1955[2], dalam suatu pertemuan antara Menteri Keuangan dengan Dewan Pengawasan Keuangan, Menteri Keuangan telah meminta kepada Dewan untuk segera mengadakan penyelidikan di berbagai kementerian, jawatan dan yayasan negeri mengenai “geldelijk beheer” dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang mungkin telah terjadi di institusi-institusi tersebut.

Terkait dengan hal itu, Menteri Keuangan juga telah memerintahkan kepada Jawatan Akontan Negeri, pada waktu itu istilahnya adalah AKONTAN bukan AKUNTAN, untuk mengerahkan seluruh tenaganya guna pemeriksaan-pemeriksaan. Tindakan-tindakan itu telah dibicarakan dan disetujui juga oleh Menteri Kehakiman pada waktu itu, Mr. Lukman Wiriadinata. Menteri Keuangan pada waktu itu menjelaskan bahwa tindakan di atas itu diambil dalam rangka pelaksanaan program kabinet untuk memberantas korupsi. Jadi, sejak tahun lima puluhan pemerintah telah bekerja keras untuk memberantas korupsi dan Menteri Keuangan beserta jajaran Departemen Keuangan termasuk yang berdiri paling muka untuk pemberantasan korupsi tersebut.
Pada tahun 1971, Menteri Keuangan Profesor Dr. Ali Wardhana telah memulai langkah reformasi di jajaran Departemen Keuangan. Sebagai bagian dari langkah reformasi tersebut adalah keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji seluruh pegawai negeri sebesar 35% dan menaikkan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara atau TKPKN bagi pegawai Departemen Keuangan sebesar sembilan kali lipat. Menteri Keuangan pada waktu itu juga menginginkan agar di dalam Direktorat Jenderal Pajak segera dibentuk sebuah unit yang berkemampuan seperti FBI, Federal Bureau of Investigation, milik Amerika Serikat. Tujuannya adalah agar bisa mengamankan perpajakan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa di awal tahun tujuh puluhan Menteri Keuangan telah menjadi penggerak reformasi di jajaran birokrasi pemerintah.
Di awal tahun 1980an, ditengarai telah terjadi manipulasi-manipulasi terkait dengan fasilitas Sertifikat Ekspor atau SE yang diberikan kepada eksportir untuk merangsang peningkatan ekspor. Manipulasi tersebut melibatkan banyak pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bekerja sama dengan kalangan swasta. Manipulasi-manipulasi tersebut terlihat menyeluruh dan sistemik. Terhadap manipulasi-manipulasi Sertifikat Ekspor ini, Menteri Keuangan kemudian berani melakukan tindakan keras dan tegas dengan cara menurunkan tim pemeriksa yang kemudian membongkar praktek koruptif tersebut. Banyak alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kebanyakan Ajun Akuntan, ikut serta dalam operasi Sertifikat Ekspor ini. Langkah-langkah oleh Menteri Keuangan ini menunjukkan bahwa di awal tahun delapan puluhan Menteri Keuangan telah memotori pembersihan di lingkungan Departemen Keuangan sendiri.
Pada tahun 1985, fakta sejarah juga menunjukkan bahwa pembersihan lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak berhenti sampai di pembersihan manipulasi Sertifikat Ekspor saja. Terdapat cerita yang menarik terkait dengan pembersihan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat itu. Cerita ini langsung diceritakan oleh pak Gandhi, yang pada waktu itu adalah Kepala BPKP.
Pak Gandi bercerita bahwa menjelang tahun 1985, Presiden Soeharto menerima komplain dari pengusaha-pengusaha besar, termasuk para pengusaha dari Jepang bahwa aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terlalu ribet, terlalu bertele-tele dan pada akhirnya PUNGLI atau pungutan liar-nya minta besar. Menindaklanjuti komplain tersebut kemudian Presiden memanggil Menteri Keuangan Drs Radius Prawiro dan memberitahukan komplain para pengusaha kepada Menteri Keuangan terkait dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak lama kemudian Menteri Keuangan memberikan Draft Rencana Reorganisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Presiden. Setelah dipelajari sebentar, oleh Presiden draft tersebut kemudian disimpan di laci meja kerja beliau.
Kemudian Presiden memanggil tiga orang pembantunya, yaitu Dr. Saleh Afif, Menteri Penertiban Aparatur Negara, Dr. Rahmat Saleh, Menteri Perdagangan, dan Pak Gandi, Kepala BPKP. Kemudian Presiden menceritakan problem-problem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ada, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan diakhiri dengan kesimpulan bahwa terdapat dua alternatif solusi, yaitu dibubarkan atau direorganisasi. Terhadap alternatif tersebut ketiga pembantu Presiden mengusulkan agar dilakukan reorganisasi terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Atas usulan tersebut Presiden menyetujui untuk dicoba dulu tapi memerintahkan Kepala BPKP agar pelaksanaannya dievaluasi segera.
Menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden, Kepala BPKP kemudian memerintahkan timnya untuk melakukan operasi surveillance terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Satu minggu bekerja tim BPKP sudah dapat mengetahui gambaran situasinya kemudian melapor kepada Kepala BPKP.
Di Jakarta, tim BPKP melaporkan kepada Kepala BPKP, “Ini Pak, ekspor maupun impor, tadinya prosesnya harus melewati 42 meja, sekarang menjadi melewati 21 meja”. Mendengar hal itu Kepala BPKP merasa senang karena ada progres bagus pada pelaksanaan reorganisasi. Kemudian Kepala BPKP bertanya, “Tahap mana saja dari prosedur ekspor dan impor yang dipotong sehingga dari 42 meja bisa jadi 21 meja?”. Kemudian Tim BPKP menjawab, “Tidak ada yang dipotong, Pak”. Kepala BPKP dengan penuh keheranan kemudian bertanya, “Bagaimana ceritanya?”. Lalu Tim BPKP menjelaskan, “Begini pak, tadinya orang Bea dan Cukai itu duduknya satu meja satu orang, sekarang satu meja dua orang. Jadi tahapnya sama, tapi jumlah mejanya yang berkurang.”
Selanjutnya, hasil surveillance tersebut dilaporkan oleh Kepala BPKP bersama Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Perdagangan kepada Presiden. Setelah mendengar laporan tersebut, Presiden segera meminta draft Instruksi Presiden yang sebelumnya telah disiapkan oleh ketiga pembantu Presiden tersebut dan menandatanganinya. Draft Instruksi Presiden yang ditandatangani tersebut kemudian menjadi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985, yang salah satu isi perintahnya adalah merumahkan sebagian besar pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan mempercayakan pekerjaan kebeacukaian kepada sebuah perusahaan Swiss yang bernama Suisse Generale Surveillance atau SGS[3]. Penyerahan pekerjaan kebeacukaian ini dilakukan dengan perjanjian kontrak selama sepuluh tahun. Akibat dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tersebut, maka ribuan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak diperkenankan untuk bekerja ke kantor walaupun gaji masih tetap dibayarkan.
Terhadap kebijakan Presiden dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 ini Menteri Keuangan kemudian melaksanakannya dengan konsisten selama sepuluh tahun. Kepatuhan Menteri Keuangan terhadap kebijakan Presiden ini menunjukkan bahwa di pertengahan tahun delapan puluhan Menteri Keuangan tetap konsisten dalam pembersihan lingkungan Departemen Keuangan walaupun langkah tersebut sangat menyakitkan bagi warga Departemen Keuangan, khususnya bagi warga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini menunjukkan bahwa Menteri Keuangan dan jajaran Departemen Keuangan tetap konsisten dalam mendukung reformasi dan pemberantasan korupsi.

 Para Hadirin sekalian,
Keseriusan Menteri Keuangan dalam pembenahan tidak semata-mata ditujukan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembenahan terhadap Direktorat Jenderal Pajak juga di lakukan dengan sangat serius.
Pada tahun 1986, sebuah perusahaan importir di Surabaya telah menerima restitusi pajak sebesar sekitar tiga ratus juta rupiah. Pembayaran restitusi pajak ini dilakukan tentunya setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi, setelah beberapa waktu kemudian dilakukan pemeriksaan ulang atas pembayaran restitusi pajak tersebut oleh sebuah tim BPKP, tentunya atas restu dari Menteri Keuangan, diketahui bahwa seharusnya perusahaan tersebut tidak boleh menerima restitusi pajak bahkan terdapat pajak terutang sebesar sekitar dua milyar rupiah. Hasil pemeriksaan ulang tersebut kemudian bahas oleh Kepala BPKP dan Menteri Keuangan, dan pada akhirnya dilaporkan kepada Presiden Soeharto.
 Setelah melalui pembahasan dan perdebatan yang panjang, pada akhirnya Presiden Soeharto meminta Menteri Keuangan agar menugaskan BPKP untuk melakukan pemeriksaan ulang atas pembayaran restitusi pajak sejak tahun 1984. Atas permintaan Presiden ini kemudian Menteri Keuangan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menko EKUIN dan Pengawasan Pembangunan yang isinya meminta BPKP untuk melakukan pemeriksaan ulang atas restitusi pajak yang telah dibayarkan. Permintaan dari Menteri Keuangan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilaksanakannya sebuah operasi yang bernama Pemeriksaan Khusus Restitusi Pajak yang dimulai tahun 1988. Dalam pelaksanaan pemeriksaan  khusus tersebut, BPKP menurunkan auditornya dari berjumlah 250 orang, kemudian meningkat menjadi 450 orang, meningkat lagi menjadi 800 orang, dan pada akhirnya menjadi 1.500 orang. Auditor-auditor tersebut mayoritas berasal dari BPKP dengan ditambah auditor dari Departemen Keuangan. Pak Gandhi pernah menyatakan bahwa Pemeriksaan Khusus tersebut adalah sebuah operasi pemberantasan korupsi yang terbesar yang pernah ada di negara ini. Terhadap pernyataan pak Gandhi ini saya memiliki pendapat yang sama.
Operasi tersebut kemudian berjalan terus dengan berbagai nama seperti Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak Potensial, Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak Group, Pemeriksaan Gabungan, dan pada akhirnya berubah menjadi Tim Optimalisasi Penerimaan Negara.  Perlu diketahui bahwa sebagian besar pelaksana operasi-operasi tersebut adalah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Di era reformasi, Kementerian Keuangan juga masih menunjukkan diri sebagai institusi yang paling reformis. Dengan dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mulai tahun 2005 Departemen Keuangan telah melakukan langkah-langkah reformasi yang serius dan terencana. Selanjutnya, dengan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta dengan menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara reformasi yang kemudian diberi nama Reformasi Birokrasi dapat bergulir lebih cepat. Pada tanggal 16 Agustus 2007, dalam Pidato Kenegaraannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bahwa Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan diawali di Departemen Keuangan, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pernyataan Presiden ini menunjukkan bahwa di era reformasi Menteri Keuangan dan jajaran Departemen Keuangan tetap menunjukkan diri sebagai leader dalam melakukan reformasi di dalam tubuh birokrasi pemerintah.
Di masa sekarang ini, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan jajaran Kementerian Keuangan masih tetap melanjutkan langkah-langkah Reformasi Birokrasi dengan konsisten. Lontaran tentang moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu pemikiran yang reformis dari Menteri Keuangan. Dari luar, saya mengamati langkah-langkah Reformasi Birokrasi tersebut dan saya menyimpulkan bahwa Kementerian Keuangan masih merupakan leader dalam Reformasi Birokrasi. Sebuah progres dan capaian yang patut diacungi jempol.
Dari berbagai fakta sejarah yang terjadi di tahun 1950an, 1970an, 1980an,  2000an dan sampai dengan saat ini, dapat disimpulkan bahwa Menteri Keuangan dan jajaran Kementerian Keuangan selalu menjadi penggerak dalam perubahan dan perbaikan birokrasi pemerintah.

Para Hadirin sekalian,
Pengamatan yang kedua. Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sejak jaman dahulu selalu mengalami pilihan peran yang dilematis. Sebagian alumni telah berkiprah dengan sangat membanggakan dalam mendorong perubahan dan membongkar kebobrokan di negara ini, sedangkan sebagian alumni lainnya dalam posisi sebagai pelaku kebobrokan yang dibongkar tersebut. Jadi, para pendekar dan penjahatnya ternyata sama-sama berasal dari kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Dari langkah-langkah pembenahan, pembersihan, perubahan atau reformasi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu pada tahun 1980an, tahun 2000an dan masa sekarang ini, banyak alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang ikut memainkan peran yang penting dalam langkah-langkah tersebut. Mereka sebagai pendekar telah banyak menyumbangkan pemikiran, tenaga, keberanian serta idealismenya dalam mendukung Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah tersebut. Ini menunjukkan bahwa alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara telah membuktikan kehebatannya dalam berdiri paling muka untuk Indonesia tercinta. 
Dari pengalaman saya pada waktu menjadi salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara merupakan termasuk kelompok pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang paling bisa diandalkan. Langkah perubahan mindset dalam pemahaman korupsi yang mencakup bentuk suap-menyuap sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi akan sulit berhasil tanpa dukungan pegawai yang alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Pembangunan-pembangunan sistem penyadapan, kemampuan penggeledahan, kemampuan forensik komputer, kemampuan surveillance dan lain-lain di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi, saya yakin akan sulit terwujud tanpa adanya kontribusi pegawai yang merupakan dari alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Perlu diketahui dan dibanggakan pula bahwa dua orang alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara telah atau sedang menjadi bagian dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah lembaga yang kredibilitasnya sampai saat ini masih termasuk yang paling tinggi di Negara ini. Jadi, kepada para Wisudawan dan Wisudawati yang hari ini diwisuda, Anda semua harus berbangga telah menjadi bagian dari alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Anda harus paham bahwa Anda juga akan ikut menentukan nama baik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di masa depan.

Para Hadirin sekalian,
Di sisi lain, sebagian alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara telah dengan tidak tahu malu memainkan peran sebagai penjahat. Dalam pemeriksaan Sertifikat Ekspor tahun 1980an banyak sekali pelaku-pelakunya adalah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, walaupun pada waktu itu namanya masih belum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dalam Pemeriksaan Khusus Restitusi Pajak, banyak terbongkar bahwa pelaku-pelaku penyimpangan pembayaran restitusi pajak di sisi aparat Direktorat Jenderal Pajak adalah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Di masa sekarang ini, Gayus Tambunan yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh pengadilan juga adalah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan saat ini, terdapat sejumlah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang masih diproses di tahap penyidikan ataupun diperiksa di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa ada alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang telah berjalan di jalan yang sesat yang mencederai janji akan berdiri paling muka untuk Indonesia tercinta. Tentu saja, mereka-mereka ini adalah penjahat yang alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang tidak patut ditiru.

Para Hadirin sekalian, terutama para Wisudawan dan Wisudawati,
Berpijak pada hasil dari pengamatan-pengamatan saya sebagaimana saya jelaskan tadi, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada para wisudawan dan wisudawati yang diwisuda hari ini. Para Orang Tua, Wali, Kakak, Adik dan Keluarga dari para Wisudawan dan Wisudawati saya harapkan juga memperhatikan pesan ini. Tapi, sebelum saya sampaikan pesan saya, saya ingin mengingatkan kepada para Wisudawan dan Wisudawati bahwa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah bukan sebuah perguruan tinggi biasa. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan.
Pesan Pertama. Sebagai alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Anda harus selalu berdiri paling muka untuk Indonesia tercinta. Apapun yang terjadi, Anda harus menjadi bagian dari para Pendekar. Pendekar yang berani. Anda tidak boleh sedikitpun menjadi bagian dari para Penjahat.
Pesan Kedua. Sebagai alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Anda akan menjadi bagian dari Kementerian Keuangan. Setidak-tidaknya Anda akan menjadi bagian dari birokrasi pemerintah di instansi lain. Karena itu, Anda harus selalu mendukung langkah-langkah reformasi yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan atau oleh Pimpinan Anda di instansi lain tempat Anda bekerja.

Para Hadirin sekalian,
Demikian tadi telah saya sampaikan Orasi Ilmiah yang saya beri judul “Tradisi Warga Kementerian Keuangan sebagai Penggerak Perubahan Birokrasi di Indonesia”. Semoga ada manfaatnya terutama bagi Wisudawan dan Wisudawati di masa depan.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Amien Sunaryadi

Disampaikan pada Acara Wisuda Lulusan Program-Program Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2011 Rabu, 12 Oktober 2011 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta
[1] Amien Sunaryadi, Ak, MPA, CISA adalah seorang Akuntan lulusan program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1988, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2003-2007, dan saat ini bekerja sebagai seorang Senior Operations Officer bidang Governance and Anti Corruption pada the World Bank kantor Jakarta,
[2] Harian MESTIKA, tanggal 19 Agustus 1955, halaman 1, koleksi Perpustakaan Nasional, Jakarta.
[3] Majalah Tempo, tanggal 20 April 1985, koleksi Majalah Tempo, Jakarta.