Kamis, 31 Maret 2011

Sepak Terjang Debt Collector?

Sepak Terjang Debt Collector?

Saya kok agak miris membaca berita ini. Bayangkan orang yang mengalami kesulitan keuangan sehingga menunggak pembayaran utangnya, menemui bagian collector, pulang sudah meninggal.  Beda banget sama bagian marketingnya yang pinter merayu, begitu menunggak galaknya minta ampun.

Kasus kasus yang tidak menyenangkan ini banyak ditulis di media massa. Sebagaian besar mereka selalu menggunakan cara kekerasan fisik. Ada juga yang cara menagihnya dengan membuat pengumuman yang ditempel di tempat umum di sekitar rumah. Ada yang menelpon keluarga atau anak, ada yang meneror ada juga yang mengancam.

Kenapa mereka bisa seperti itu?
Beberapa kasus ternyata disebabkan karena debt collector memperoleh komisi (upah jasa) dari hasil menagih,  berkisar antara 40 sd. 60%.  Setelah mereka bekerja keras mencari informasi, mendatangi alamat dan menunggu sampai ketemu bisa berhari-hari, tentu mereka tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Segala cara mereka tempuh termasuk mereka membawa barang bernilai yang bukan menjadi jaminan utang.
Yang lebih repot adalah kadang para debt collector tidak tahu berapa pokok utangnya, berapa bunganya sehingga ketika ditanya mereka tidak bisa menjelaskannya.

Untuk menghindari kejaran debt collector mau nggak mau kita harus mengatur dan mengelola keuangan secara baik sehingga tidak terjerat utang dan bunga yang mencekik.


Kondisi ini sesungguhnya sangat mencoreng citra lembaga pengguna jasa debt collector. Karena itu mestinya bank maupun pengguna jasa ini selektif dalam memilih mengingat ini menjadi tanggungjawab dan menyangkut nama baik pengguna (bank).

Dengan adanya kasus ini, mestinya pihak Bank Indonesia selaku otoritas di bidang perbankan harus mengambil tindakan tegas kepada Bank yang bersangkutan. Pihak bank pun tidak bisa cuci tangan dengan alasan mereka menggunakan jasa pihak ketiga, karena bagaimanapun para debt collector bertindak untuk atas nama bank tsb.

Berikut berita yang ada di Detik Finance:

YLKI: Bank Harus Tanggung Jawab Soal Sepak Terjang Debt Collector

Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Perilaku penagih utang alias debt collector kerap meresahkan nasabah karena terkadang menggunakan cara yang tidak manusiawi. Bank tetap harus bertanggung jawab atas berbagai perilaku debt collector tersebut.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, jika perilaku debt collector tidak sesuai dengan etika, sudah seharusnya pihak bank memberikan sanksi tegas.

"Bank tidak bisa lepas tanggung jawabnya. Kontrol dari debt collector itu sepenuhnya ada ditangan bank," ujar Ketua YLKI Husna Zahir ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Kamis (31/3/22011).

Menurut Husna, debt collector itu merepresentasikan bank-nya sendiri dalam penagihan kredit. Bagaimana cara debt collector tersebut menagih utang tentunya sesuai dengan arahan pihak bank. "Bank harus hati-hati dan peduli juga terhadap nasabahnya, bagaimanapun perlindungan nasabah menjadi nomor satu," tegasnya.

Lebih jauh Husna memberikan saran jika nasabah ada masalah mengenai pelunasan kredit ada baiknya langsung menghubungi pihak bank yang bersangkutan. Jadi menurutnya jangan menunggu sampai ditagih.

"Itu diperlukan untuk mencari jalan keluar, jadi jangan didiamkan saja itu akibatnya justru utang atau tagihan bertumpuk. Dan itu bisa dikejar-kejar debt collector," tuturnya.

Oleh sebab itu, lanjut Husna begitu menyadari ada kesulitan pembayaran jangan pernah takut menghubungi bank bersangkutan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Pemersatu Bangsa (PPB) Irzen Octa (50) tewas dalam proses pelunasan kredit kepada debt collector Citibank.Korban pada Selasa (29/3) pagi mendatangi kantor Citibank untuk melunasi tagihan kartu kreditnya yang membengkak. Menurut korban, tagihan kartu kredit Rp 48 juta. Namun pihak bank menyatakan tagihan kartu kreditnya mencapai Rp 100 juta.

Di situ, korban kemudian dibawa ke satu ruangan dan ditanya-tanya oleh 3 tersangka. Usai bertemu 3 tersangka, korban kemudian tewas di depan kantor tersebut.

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Gatot Edy Pramono mengatakan, korban tewas setelah mendatangi Menara Jamsostek.

"Dia datang ke Citibank bermaksud menanyakan jumlah tagihan kartu kreditnya yang membengkak," kata Gatot saat dihubungi wartawan, Rabu (30/3).

Sumberi: Detik Finance

Senin, 28 Maret 2011

Antara Cincau dan Cinlok

Penulis : Absar Jannatin*

CINCAU berasal dari tanaman yang bernama latin Cyclea Barbata dan termasuk dalam suku sirawan-sirawanan (Menispermaceae). Daunnya ini banyak mengandung karbohidrat, polifenol, saponin, flavonoida dan lemak. Kalsium, fosfor, vitamin A dan B juga ditemukan dalam daun cincau hijau.

Umumnya CINCAU dijadikan orang sebagai minuman penyegar untuk melepas sengatan dahaga pada kerongkongan dikala cuaca panas menggerayangi tubuh kita. Namun jarang orang yang mengetahui bahwa ternyata cincau itu juga berkhasiat menyembuhkan penyakit tekanan darah tinggi.

Telah dilakukan penelitian kepada beberapa penderita penyakit tekanan darah tinggi yaitu dengan memberikan mereka daun cincau segar sebanyak 5 gram yang digerus dengan 150 cc air matang kemudian diperas. Air perasan itu diminumkan kepada pasien untuk dua kali dalam sehari. Uji coba ini dilakukan kepada pasien tekanan darah tinggi dengan usia di atas 40 tahun. Hasilnya pasien mengalami penurunan tekanan darah secara signifikan. Seorang pasien usia 70 tahun dan tekanan darahnya mencapai 215mm/120mm mengalami penurunan tekanan darah menjadi 160mm/100mm dalam satu bulan setelah mengkonsumsi cincau. Keluhan pusing, sering lelah, dan jalan sempoyongan jadi hilang. Juga berat badan jadi turun.

Di lain sisi orang juga mengenal istilah CINLOK. Cinlok dimaksudkan ialah Cinta Lokasi, cinta yang terjadi di mana dua orang insan sering bertemu. Bisa di tempat kerja, di milis, di jejaring sosial, di tempat wisata, di cafe, di warteg, atau di mana saja tempat di bawah langit ini di jadikan tempat pertemuan. Pertemuan dalam artian tidak hanya secara fisik tapi secara virtual bisa juga terjadi.

Bedanya Cincau dengan Cinlok, kalau Cincau bisa menyembuhkan tekanan darah menjadi normal kembali sebaliknya Cinlok malah "mengganggu" aliran darah dan irama jantung seseorang yang mengalami Cinlok berbeda dari biasanya.  Kalau kita menggunakan stetoskop yang biasa digunakan oleh dokter, maka suara degupnya ialah "dag dig dug serrrrr...".

Makanya disarankan bagi orang yang mengalami Cinlok jangan lupa meminum Cincau secara teratur di waktu pagi, siang, dan petang, agar Cinloknya bisa berjalan dengan lancar, tanpa mengalami degupan, dag dig dug serrr lagi ...



Catatan:
*Tulisan Absar Jannatin ini telah dimuat di sebuah milis, pemuatan di blog ini sudah sepengetahuan dan seijin ybs.
Gambar diambil dari blog infodunia

Senin, 21 Maret 2011

PKS dan Daging Impor

PKS dan Daging Impor

Klarifikasi atas Pemberitaan Tempo
Inilah penjelasan berkaitan dengan pemberitaan Tempo yang menyebut-nyebut PKPU dan PKS (email ini saya dapatkan dari sebuah milis, sayang judul emailnya terputus)

Salam,

Sebagian kawan mungkin sudah membaca laporan majalah Tempo tentang impor daging: http://www.tempointeraktif.com/khusus/selusur/pks.main.daging/

Di dalamnya disebut PKPU sebagai salah satu pemain besar impor daging.

Saya membantu PKPU untuk menyusun tanggapan atas berita Tempo ini.

Setelah membaca artikel di majalah Tempo dan mendengar keterangan komisaris PKPU Suryama M. Sastra,  yang diwawancarai Tempo, saya berkesimpulan ada empat kesalahan wartawan Tempo:
Tidak menyediakan waktu yang cukup bagi narasumber untuk memberi konfirmasi.
Suryama baru dihubungi menjelang sholat Ashar dan berkomunikasi hingga menjelang tengah malam, padahal jadwal deadline Tempo adalah Sabtu pagi. Menjelang tengah malam Sabtu itu, menjawab pertanyaan Suryama, wartawan Tempo mengatakan belum meminta konfirmasi dari Menteri Pertanian. Setahu saya, pihak yang dituduh mesti diberi waktu yang cukup dan layak untuk menyampaikan bantahan.

Tetap memuat info yang salah, padahal sudah dibantah:

Impor komersial vs. Impor sosial:
Baik Suryama maupun Direktur PKPU Agung Notowiguno sudah berulangkali menegaskan bahwa PKPU tidak pernah melakukan impor, tapi menerima kiriman daging kurban dari Australia untuk kepentingan bantuan sosial. Sesuai peraturan perundang-undangan, daging kurban ini tidak dikenakan pajak dan PKPU tidak perlu meminta jatah kuota pada dinas propinsi terkait. Dengan kata lain, Tempo mencampuradukkan antara impor komersial (yang harus punya kuota impor dan bayar pajak) dengan impor untuk keperluan sosial (yang tidak perlu pakai kuota dan tidak perlu bayarpajak). Dokumen yang PKPU miliki lengkap dan valid, mulai dari Deptan, Depsos, dan Ditjen Bea Cukai
* ton vs. kg:
PKPU juga sudah berulangkali menegaskan bahwa kiriman daging kurban dari Australia ini berjumlah sembilan ratus lima puluh tujuh KILOGRAM alias sembilan koma tujuh TON. Tempo memuat angka ini di satu halaman, tapi di halaman infografik, Tempo tetap memuat sembilan ratus tujuh puluh TON. Tentu saja angka ini membuat PKPU berada di urutan atas.

Atas dasar kedua informasi yang salah inilah, Tempo membangun tuduhan bahwa PKPU adalah pemain besar impor daging (sic!)

- semena-mena menggunakan narasumber dan dokumen anonim. 
Tempo sepenuhnya mendasarkan tuduhannya pada narasumber dan dokumen anonim serta bersikeras menolak membukanya. Dalam prosedur jurnalistik, narasumber dan dokumen anonim berada pada level kualitas paling rendah, karena tidak bisa diverifikasi, dan hanya boleh dipakai dalam dua kondisi:
 * kasusnya menyangkut keselamatan publik yang luas
 * jika dibuka identitasnya, si narasumber akan berada dalam situasi yang bersifat 'clear and present danger'

Daging yang diedarkan PKPU adalah daging yang sehat, yang lolos uji kesehatan di Australia maupun di Indonesia. Tidak ada bahaya ancaman publik di sini. PKPU adalah lembaga kemanusiaan, dan tidak punya kemampuan serta kemauan untuk menimbulkan bahaya bagi narasumber, apalagi sampai pada tahap'clear and present danger.'

- secara semena-mena menghubungkan PKPU dan PKS, 
padahal keduanya adalah organisasi yang terpisah, sama sekali tidak punya hubungan legal-formal.
Bahwa PKPU didirikan oleh Suryama yang pernah menjadi politisi PKS dan ada beberapa kader PKS yang bekerja di dalamnya, itu sepenuhnya merupakan hak politik warga negara yang dijamin konstitusi. Jika kader PKS tidak boleh bekerja di PKPU, lembaga ini justru melanggar hak konstitusional mereka.

Ada dua langkah yang kami lakukan:
- meminta koran, majalah Tempo (Indonesia dan Inggris) serta situs tempointeraktif.com memuat hak jawab secara proporsional
- mengadu pada Dewan Pers atas pelanggaran prosedur jurnalistik seperti tersebut di atas dan meminta Tempo memuat permintaan maaf di semua media miliknya karena mencemarkan nama baik PKPU sebagai lembaga kemanusiaan yang bertumpu pada kepercayaan donor maupun masyarakat. Ini juga untuk melindungi
PKPU dari kemungkinan terulangnya praktek jurnalistik yang ceroboh seperti ini dikemudian hari. Ada desakan untuk mengadukan Tempo ke polisi dengan pasal pidana, tapi saya meyakinkan PKPU bahwa langkah kriminalisasi pers ini tidak baik.

PKPU sudah mengajukan aduan pada Dewan Pers, Rabu lalu, beserta bukti-bukti artikel serta argumennya. Agung Notowiguno dkk diterima oleh Wakil Ketua Dewan Pers Bekti Nugroho, dan tiga anggota dewan lainnya termasuk Leo Batubara. Dewan Pers berjanji akan memanggil Tempo terlebih dahulu lalu mempertemukan PKPU dan Tempo pekan depan.

Saya lampirkan naskah bantahan PKPU. Semua dokumen negara yang saya sebutkan dalam naskah ini valid.

*Catatan*: saya membantu PKPU dalam kapasitas sebagai konsultan pro bono untuk Gerakan Wakaf Nasional. PKPU merupakan salah satu lembaga resmi yang dibolehkan menerima wakaf dan saya membantu menyiapkan kampanye nasional untuk sosialisasi wakaf uang, yang akan memudahkan muwakif melaksanakan
niatnya.


Terima kasih,

Salam,
--
Tomi Satryatomo
skype: tomi.satryatomo

Jumat, 11 Maret 2011

Waduh Sapinya Nggak Laku

Hari-hari kemarin masyarakat perpolitikan Indonesia sedang diramaikan dengan bursa penjualan sapi. Saking ramainya bursa sapi ini sampai-sampai jalan-jalan yang rusak, hargai cabai yang tinggi, harga minyak naik, premium langka sampai kepada nasib nelayan, petani dan buruh sama sekali terabaikkan. Ya jelas dong lha mereka para politisi kan sedang jualan sapi, karena pemilu masih 3 tahun lagi. Mereka sedang berusaha mengumpulkan modal dari dunia persapian untuk pemilu yang akan datang. Lha terus untuk dirinya sendiri gimana? Ya kan ini pengabdian, jadi dia cukup numpang kaya saja.
   
Politik dagang sapi sesungguhnya bukan menggunakan teori yang muluk-muluk. Kalau kita pernah ke pasar tradisional (pasar hewan) kita bisa lihat bahwa dalam transaksi jual beli sapi ternyata bukan hanya penjual dan pembeli saja yang terlibat. Ada pemilik sapi, ada blantik sapi dan kalau di pasar ada makelar sapi dan ada juga tukang clemik. Yang terakhir inilah yang banyak berkeliaran di pasar sapi. Dia hanya bermodalkan ngomong saja. Kadang seolah berpihak pada pembeli kadang seolah berpihak pada penjual. Yang dia pikirkan ketika transaksi jual beli itu terjadi dia akan mendapat "bagian" entah itu dari pembeli maupun dari penjual. Bagi dia nggak ada masalah ngomong mencla mencle, esuk dele sore tempe

Kenapa sih sapi saja diributkan?
Awalnya ada satu orang yang pingin punya sapi tapi modalnya masih kurang. Diajaklah beberapa orang untuk ikut kongsi. Lha pas sapinya sudah besar yang satu orang itu merasa bahwa sapi itu adalah miliknya. Semuanya pingin dia yang ngatur dan yang lain seolah-olah numpang. Bahkan tanpa permisi lebih dulu mereka menawarkan bagian modal kepada orang lain. Dalam proses dagang sapi itu kan banyak yang terlibat. Dengan bahasa yang yakin-seyakin-yakinnya beberapa orang mengatakan bahwa sapi itu sudah ada yang mau beli. Otomatis bagian saham pemilik lama akan berpindah kepada pihak lain. Dalam setiap kesempatan dia selalu bilang begitu. Seolah dialah sang pemilik sapi. Pernyataan yang sok yakin dan selalu diulang pada setiap kesempatan pastinya mengundang kegelisahan dan keributan dikalangan para pemegang sapi maupun para pihak yang mendapat tawaran atas sapi itu.

Sayang seribu sayang, ternyata sapi itu nggak jadi dijual. Entah karena nggak laku, entah harga nggak cocok atau jangan-jangan orang yang selama ini menawarkan sapi dan ngacam-ngacam itu ternyata hanyalah makelar yang pingin dapat untung dari jual beli sapi itu.....


gambar diambil dari goole

Selasa, 08 Maret 2011

Antara Koalisi dan Kuali isi

Antara Koalisi dan Kuali isi

Hari ini merupakan hari yang mendebarkan. Mendebarkan bagi siapakah gerangan? Apakah bagi rakyat jelata seperti saya? Saya memang ikut berdebar-debar sebagaimana kalau saya pas lagi nonton sepakbola, ya hanya sebatas jadi penonton. Beda dengan berdebarnya para pemain sepakbola, pasti dia akan lebih berdebar-debar, sedangkan penonton kan cuma modal nonton dan bebas komentar sesukanya.

Yang berdebar-debar sekarang adalah para petinggi parpol entah petinggi parpol yang masih dalam koalisi maupun para petinggi parpol yang selama ini tidak masuk dalam koalisi. Mereka mungkin berdebar dan berharap jika koalisi ini ditata ulang siapa tahu ada kesempatan untuk menduduki kursi menteri yang selama ini diidam-idamkan. Berdebar jangan-jangan kursi yang selama ini begitu empuk dan terlanjur menempel di pantannya akan bergeser pada orang lain. Kenapa sih kok koalisi harus ditata ulang atau istilah lainnya ya koalisi bisa bubar?
Untuk itu kita perlu melihat apa pengertian koalisi.

Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai. Dalam hubungan internasional, sebuah koalisi bisa berarti sebuah gabungan beberapa negara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Koalisi bisa juga merujuk pada sekelompok orang/warganegara yang bergabung karena tujuan yang serupa. Koalisi dalam ekonomi merujuk pada sebuah gabungan dari perusahaan satu dengan lainnya yang menciptakan hubungan saling menguntungkan.
Ternyata dari difinisi di atas memang ada sisi kritis yang bisa menyebabkan perbedaan pendapat dan bisa menimbulkan perpecahan.
    
  1. Terdiri dari gabungan beberapa unsur yaitu bisa perorangan maupun kumpulan orang (organisasi) berarti memang di dalamnya terdiri dari bukan malaikat, tetapi para manausia yang mempunyai hawa nafsu baik terhadap harta, tahta dan wanita. Hal-hal ini juga kalau dibaca pada cerita-cerita jaman dulu yang bisa menyebabkan perpecahan.
  2. Masing-masing yang begabung berangkat dari kepentingan sendiri-sendiri, jadi wajar ketika merasa kepentingannya tidak tercapai atau tidak puas maka bisa timbul perpecahan. Padahal sifat manusia yang tergabung dalam koalisi salah satunya adalah tidak pernah puas, tidak pernah puas dengan harta yang diperoleh, tidak pernah puas dengan kekuasaan yang diemban dan tidak pernah puas dengan orang lain.
Kesimpulannya kalau koalisi pecah adalah hal yang wajar karena bangunan koalisi itu memang berbahan baku sesuatu yang gampang retak dan gampang pecah.
   
Lantas apa hubungannya koalisi denga kuali isi? Temen saya bilang sangat erat hubungannya. Koalisi sebenearnya terdiri dari dua kata yaitu kuali yang berarti tempat untuk menampung (atau memasak) dan isi. Kuali isi bermakna kuali yang ada isinya. Sedangkan koalisi tujuannya adalah biar kualinya ada isinya. Sangat erat kan kaitannya kan?( kesimpulan ini memang terasa sangat dipaksakan sebagaimana dalam koalisi juga demikian, ada partai yang merasa terganggu dengan isi kuali-nya sehingga memaksakan partai lain untuk mengikuti apa pun  kehendaknya).

Dalam hal ini meskipun rakyat selalu dibawa-bawa tetapi entah mau dibawa ke mana ?
Lapar sesuap nasi, lapar sepiring nasi.
Lapar sesuap berlian, lapar se-kuali berlian.
 

Senin, 07 Maret 2011

PPN Usaha Perbankan

PPN Usaha Perbankan


Dalam Pasa 4 A ayat (3) huruf d  UU PPN,  mengatur bahwa jasa keuangan adalah termasuk dalam Jenis jasa  yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa jasa keuangan meliputi :
  1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu ; 
  2. jasa menempatkan dana, meminjamkan dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa : a. sewa guna usaha dengan hak opsi; b. anjak piutang;  c. usaha kartu kredit;dan/atau  d. pembiayaan konsumen;  
  4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia;dan  
  5. jasa penjaminan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), mengatur bahwa usaha Bank Umum meliputi 
  1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
  2. Memberikan kredit; 
  3. Menerbitkan surat pengakuan utang; M
  4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan perintah nasabahnya :
          - surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya
             tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
          - surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih
             lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
          - kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
          - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
          - obligasi
          - surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
          - instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 

        5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
        6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana ke bank lain,
            baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk,cek
            atau sarana lainnya;
         7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan 
             dengan atau antar pihak ketiga;
          8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
          9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
          10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat
                berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
          11.Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
          12.Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip
               Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
          13.Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan
               dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian maka perlakuan PPN terhadap kegiatan usaha bank umum dapat dibedakan menjadi (Tidak Terutang PPN dan Terutang PPN) :

A. Kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN,     
     yang mempunyai karakter sbb: 
  
  1. Jasa keuangan yang diserahkan berupa jasa pembiayaan yang mendapatkan imbalan berupa bunga, atau 
  2. Jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh bank kepada nasabah, dalam hal jasa keuangan tersebut bukan jasa pembiayaan;

 B. Kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN.



Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan Jasa Keuangan yang tidak terutang PPN meliputi :

1.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,sertifikat 
      deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 2. Memberikan kredit;
 3. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan 
     menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 4. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit;
 5. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan 
     ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 6. Menerbitkan surat pengakuan utang;
 7. Menjamin atas risiko sendiri :
     (1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama 
          daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
      (2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya lebih lama dari kebiasaan 
           dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
      (3)  kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
      (4)  Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
      (5)  obligasi;
      (6)  surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
      (7)  instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
8. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU 
    Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan Penyerahan Jasa yang Terutang PPN meliputi :

1. Memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah;
2. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang 
     tidak tercatat di bursa efek;
3. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar 
    pihak ketiga;
4. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
5. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
6. Membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
    (1)  surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlaku tidak lebih lama 
          daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
    (2)  surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari 
           kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
    (3)  kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
    (4)   Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
    (5)   obligasi;
    (6)   surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
    (7)  instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
7. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU 
    Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.            
Disamping itu, bank umum juga dapat melakukan kegiatan yang bukan merupakan penyerahan jasa, misalnya berupa membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12A UU Perbankan.
Dalam hal ini, penjualan agunan, yang telah diambil alih oleh bank tersebut, merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN.


Bank yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak , kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak. Tatacara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah melakukan kegiatan usaha yang sama, perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah tersebut adalah sama dengan perlakuan PPN atas kegiatan usaha Bank Umum (mutatis mutandis).

Artikel lain yang berkaitan
- PPN usaha perbankan Syariah
- PPh Usaha Perbankan Syariah

Contoh produk kegiatan usaha serta pendapatan yang diterima bank sebagaimana terlampir, dengan Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak  No. SE-121/PJ/2010 tanggal 23-11-2010 tentang Penegasan Perlakuan PPN atas Kegiatan Usaha Perbankan


Lampiran I




  I.        Kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN
No.
Kegiatan Usaha Perbankan
Contoh produk/contoh jasa/pendapatan perbankan
1.
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
1.     Tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito.
2.     Berbagai jenis pendapatan yang berhubungan dengan deposit, seperti beban saldo minimum yang ditagih ke deposan, beban penagihan dan pelayanan sejenis lainnya.
3.     Pendapatan dari pelayanan buku cek.
4.     Pendapatan yang diterima sehubungan dengan returned cheques/tolakan kliring.
5.     Pendapatan yang diterima dari administrasi rekening tabungan/giro dari nasabah.
6.     Pendapatan yang diterima dari administrasi penarikan dan penyetoran uang tunai melalui teller.
7.     Pendapatan dari penjemputan setoran dan pengantaran simpanan nasabah (pick-up)
8.     Pendapatan dari nasabah sehubungan dengan penggunaan pembayaran secara elektronik.
9.     Pendapatan sehubungan dengan pengambilan dana atau penggunaan kartu kredit oleh nasabah bank lain melalui jaringan bank (EDC dan ATM), misal ATM Bersama.
10.  Pendapatan yang diterima dari administrasi pengiriman uang.
11.  Pendapatan dari pengecekan saldo oleh nasabah melalui bank lain.
2.
memberikan kredit
1.     Pendapatan berupa bunga yang diterima sehubungan dengan pemberian lini kredit ke nasabah.
2.     Pendapatan berupa bunga yang diterima berkaitan dengan pinjaman sindikasi.
3.     Pendapatan yang diterima atas biaya tahunan berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabah.
4.     Pendapatan yang diterima sehubungan dengan pelunasan yang dipercepat atas kredit yang diberikan kepada nasabah.
5.     Pendapatan berupa penalti atas keterlambatan pembayaran bunga dan angsuran pinjaman.
3.
menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
1.     Bunga dan pendapatan fee terkait.
2.     Pendapatan berkaitan dengan kegiatan sebagai bank korespondensi (VOSTRO accounts).
4.
melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit
1.     Bunga dan pendapatan fee terkait.
2.     Pendapatan dari iuran tahunan kartu kredit.
3.     Pendapatan yang diterima dari pemegang kartu kredit sehubungan dengan transaksi cash advance.
4.     Pendapatan berupa penalti yang diterima dari pemegang kartu kredit karena melebihi limit kartu.
5.     Pendapatan dari merchant terkait transaksi kartu kredit (merchant discount rate).
5.
menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
Bunga atau bagi hasil dan pendapatan fee terkait.
6.
menerbitkan surat pengakuan utang

7.
menjamin atas risiko sendiri:
1)
surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
2)
surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
3)
kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4)
Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5)
obligasi;
6)
surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7)
instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
Pendapatan yang berhubungan dengan penjaminan ekspor-impor.
8.
melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pendapatan yang berkaitan dengan penjaminan bank garansi.


Lampiran II




    II.        Kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN
No.
Kegiatan Usaha Perbankan
Contoh produk/contoh jasa/pendapatan perbankan
1.
memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah
1.     Pendapatan dari pengiriman uang yang bukan dari nasabah.
2.     Pendapatan dari RTGS (Real Time Gross Settlement) yang bukan dari nasabah.
2.
melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
Jasa kustodian.
3.
menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
1.     Jasa kustodian.
2.     Subscription fees dari transaksi reksadana.
3.     Switching fee dari transaksi reksadana.
4.     Subscription fee dari obligasi - primary market.
5.     Redemption fee.
4.
menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
Pendapatan dari administrasi dan persewaan safe deposit.
5.
melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
Pendapatan berupa fee dari jasa wali amanat, security agent.
6.
membeli dan menjual untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
1)
surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
2)
surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
3)
kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4)
Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5)
obligasi;
6)
surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
7)
instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
1.     Pendapatan berupa brokerage fee dari nasabah.
2.     Komisi yang diterima untuk pemrosesan transaksi perdagangan nasabah securities dalam negeri. Termasuk transaksi yang terkait dengan jasa penjualan surat berharga (efek, reksadana, obligasi).
7.
melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1.     Penghasilan yang diterima bukan dari nasabah sehubungan dengan transaksi bank draft, traveler check, payment order.
2.     Pendapatan dari telex, swift, SKN (Sentra Kliring Nasional) yang diterima bukan dari nasabah.
3.     Pendapatan dari Escrow account.
4.     Pendapatan fee yang diterima atas jasa penerimaan pembayaran pajak (bank persepsi).
5.     Komisi sehubungan dengan asuransi yang dibayarkan oleh nasabah karena produk asuransi dibeli oleh nasabah.
6.     Pendapatan yang diterima dari jasa manajemen skema pensiun.
7.     Komisi yang diterima dari jasa kustodian ke nasabah pemegang safekeeping dengan depositories atau offshore custody centres.
8.     Komisi yang diterima dari administrasi fund.
9.     Pendapatan yang diterima terkait dengan jasa penagihan kredit macet.
10.  Pendapatan yang diterima atas jasa penerimaan setoran SIM/STNK, Tilang, listrik, air, telepon, dan sebagainya, kecuali dalam hal pendapatan berasal dari penyetoran melalui transfer dari rekening nasabah pada bank yang bersangkutan.
11.  Pendapatan berupa fee yang diterima bank sehubungan dengan transaksi mata uang asing yang diterima dari nasabah.
12.  Pendapatan dari sewa gedung.
13.  Pendapatan dari perusahaan atas pembayaran gaji karyawan (payroll) dengan cara pemindahbukuan dari rekening perusahaan tersebut ke rekening tabungan karyawannya