Selasa, 01 Maret 2011

Heboh Film Impor

Beberapa waktu yang lalu kita sempat heboh bahwa kita tidak bisa lagi menikmati film impor karena adanya peraturan pajak tentang impor film. Diskusi dan perdebatan berlangsung cukup seru di mass media kita. Ada yang bilang positif ada yang bilang negatif. Pembahasan sampai pada kualitas film produksi dalam negeri sampai kualutas film impor. Kasus ini seolah terjadi karena ada aturan baru yang memberatkan sehingga terjadi "pemboikotan" oleh importir film untuk tidak melakukan impor film. 

Betulkah ada aturan pajak baru ataukah ada peraturan  tentang bea masuk yang baru tentang impor film ? Kita sepertinya ikut terbawa arus opini seolah pemerintah dalam hal ini otoritas bea dan cukai maupun otoritas pajak hanya berorientasi pada penerimaan belaka tanpa memperhatikan aspek lain. Berikut penjelasan resmi dari Humas Direktorat Jenderal Bea Cukai :

  1. Tidak terdapat kebijakan atau peraturan yang baru mengenai penghitungan nilai pabean terhadap film impor. Ketentuan tentang royalty yang harus ditambahkan ke dalam nilai pabean sesuai dengan WTO Valuation Agreement  yang sudah diratifikasi dengan UU No 7 Tahun 1994 dan di adopt pada UU No 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan UU No 17/2006 tentang Kepabeanan.
  2. Tidak ada kenaikkan tarif bea masuk atas film impor. Film impor diklasifikasikan dalam HS Code 3706 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 10%, PPN impor sebesar 10% dan PPh pasal 22 impor sebesar 2.5%.
  3. Prosedur pemasukan barang impor menganut prinsip-prinsip self assessment dan atas prinsip self assessment tersebut DJBC berwenang melakukan re-assessment (Post Clearance Audit) sesuai UU 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan UU No 17/2006 tentang Kepabeanan.
  4. Re-assessment dilakukan dengan selektif berdasarkan manajemen resiko diantaranya dengan mempertimbangkan volume importasi, nilai impor, profil importir, profil komoditi, dan informasi / referensi lainnya.
  5. DJBC melakukan re-assessment berdasarkan referensi sebagai berikut:
    • Menindaklanjuti rapat interdep tim harmonisasi tarif pada tanggal 11 Februari 2010 di Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF, diadakan pertemuan pimpinan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)  dengan Kepala BKF, dalam pertemuan tersebut BKF menyatakan bahwa permasalahannya saat ini perhitungan nilai pabean untuk impor film hanya didasarkan pada harga cetak copy film, belum termasuk hak royalti dan bagi hasil.
    • Surat Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) kepada Direktur Jenderal Bea Cukai nomor 282/BP2N/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 perihal permohonan penetapan nilai pabean film impor sesuai dengan nilai yang wajar, dengan alasan bahwa:
      • Pajak yang dikenakan terhadap film nasional selama ini lebih tinggi dibandingkan dengan film impor.
      • Berdasarkan data website Mojo Film Box – Office, hasil peredaran dari sebagian film impor yang dibayarkan pada produser (52 judul) film untuk periode April 2009 s.d. Februari 2010 telah menghasilkan hampir USD 60 juta atau setara Rp  + 570 milyar (kurs = Rp 9.500 / 1 USD).
    • Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada Ketua BP2N Nomor 121/DAGLU/4/2010 tanggal 12 April 2010 yang menyatakan bahwa ada faktor keunikan film yang mengandung hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights) sehingga penetapan nilai pabean tidak sekedar menggunakan patokan metrik rata-rata per film (USD 0.43/meter).
    • Surat dari BKF kepada BP2N Nomor S-320/KF/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Pemberian Insentif Fiskal bagi Industri Perfilman Nasional dan penetapan Nilai Pabean atas Film Impor, yang intinya berisi  penetapan Nilai Pabean barang Film impor merupakan implementasi dari UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan bukan merupakan kebijakan.
  6. Hasil re-assessment DJBC, menyimpulkan:
    • nilai pabean yang diberitahukan oleh importir hanya memberitahukan biaya cetak copy film;
    • ditemukan pembayaran kepada produser film atas nilai penggunaan hak cipta untuk keperluan distribusi atau eksploitasi film dikategorikan sebagai royalti; dan
    • atas royalti tersebut, harus ditambahkan ke dalam nilai pabean.
  7. Hasil dari re-assessment telah diterbitkan penetapan berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP).
  8. Dalam hal importir berkeberatan terhadap SPKTNP dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
  9. Beberapa ketentuan tentang nilai pabean yang berkaitan dengan importasi film:
    • Penjelasan Pasal 8 ayat 1(c) angka 2 WTO Valuation Agreement menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pembeli untuk hak distribusi atau hak penjualan kembali barang impor tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang harus dibayar jika pembayaran tersebut tidak merupakan persyaratan penjualan barang untuk ekspor ke negara pengimpor.
    • Keputusan Committee on Customs Valuation No. 4.1. tahun 1984 menyatakan cinematic, sound dan video recordings tidak termasuk dalam data dan instruksi, sehingga penetapan nilai pabean dihitung  tidak hanya terhadap media carrier.
    • Definisi royalti dan lisensi oleh Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) dalam ASEAN Customs Valuation Guide pada angka 1.6. butir (t) yang menyebutkan bahwa royalti dan lisensi merupakan segala macam pembayaran yang berhubungan dengan penggunaan, hak untuk menggunakan, karya hak cipta literatur, artistik atau ilmiah termasuk juga sinematografi, film, paten, merk, desain atau model, plan, rumus, atau proses rahasia, atau penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industri, komersil atau ilmiah, atau menggunakan informasi tentang pengalaman industri, komersil atau ilmiah.
  10. Di kawasan ASEAN, posisi Indonesia adalah sebagai country coordinator untuk customs valuation, dan leading country untuk Post Clearance Audit.

Penting 
Formulir SPT Tahunan WP OP Lengkap
Formulir SPT Tahunan WP Badan Lengkap
Formulir PPh 21
Formulir SPT Masa PPh 
SPT Masa PPN
Formulir Bukti Potong
Daftar Bukti Potong



kaos ukuran besar XXXXXL
Heboh Film Impor
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

2 komentar