Senin, 21 Maret 2011

PKS dan Daging Impor

Klarifikasi atas Pemberitaan Tempo
Inilah penjelasan berkaitan dengan pemberitaan Tempo yang menyebut-nyebut PKPU dan PKS (email ini saya dapatkan dari sebuah milis, sayang judul emailnya terputus)

Salam,

Sebagian kawan mungkin sudah membaca laporan majalah Tempo tentang impor daging: http://www.tempointeraktif.com/khusus/selusur/pks.main.daging/

Di dalamnya disebut PKPU sebagai salah satu pemain besar impor daging.

Saya membantu PKPU untuk menyusun tanggapan atas berita Tempo ini.

Setelah membaca artikel di majalah Tempo dan mendengar keterangan komisaris PKPU Suryama M. Sastra,  yang diwawancarai Tempo, saya berkesimpulan ada empat kesalahan wartawan Tempo:
Tidak menyediakan waktu yang cukup bagi narasumber untuk memberi konfirmasi.
Suryama baru dihubungi menjelang sholat Ashar dan berkomunikasi hingga menjelang tengah malam, padahal jadwal deadline Tempo adalah Sabtu pagi. Menjelang tengah malam Sabtu itu, menjawab pertanyaan Suryama, wartawan Tempo mengatakan belum meminta konfirmasi dari Menteri Pertanian. Setahu saya, pihak yang dituduh mesti diberi waktu yang cukup dan layak untuk menyampaikan bantahan.

Tetap memuat info yang salah, padahal sudah dibantah:

Impor komersial vs. Impor sosial:
Baik Suryama maupun Direktur PKPU Agung Notowiguno sudah berulangkali menegaskan bahwa PKPU tidak pernah melakukan impor, tapi menerima kiriman daging kurban dari Australia untuk kepentingan bantuan sosial. Sesuai peraturan perundang-undangan, daging kurban ini tidak dikenakan pajak dan PKPU tidak perlu meminta jatah kuota pada dinas propinsi terkait. Dengan kata lain, Tempo mencampuradukkan antara impor komersial (yang harus punya kuota impor dan bayar pajak) dengan impor untuk keperluan sosial (yang tidak perlu pakai kuota dan tidak perlu bayarpajak). Dokumen yang PKPU miliki lengkap dan valid, mulai dari Deptan, Depsos, dan Ditjen Bea Cukai
* ton vs. kg:
PKPU juga sudah berulangkali menegaskan bahwa kiriman daging kurban dari Australia ini berjumlah sembilan ratus lima puluh tujuh KILOGRAM alias sembilan koma tujuh TON. Tempo memuat angka ini di satu halaman, tapi di halaman infografik, Tempo tetap memuat sembilan ratus tujuh puluh TON. Tentu saja angka ini membuat PKPU berada di urutan atas.

Atas dasar kedua informasi yang salah inilah, Tempo membangun tuduhan bahwa PKPU adalah pemain besar impor daging (sic!)

- semena-mena menggunakan narasumber dan dokumen anonim. 
Tempo sepenuhnya mendasarkan tuduhannya pada narasumber dan dokumen anonim serta bersikeras menolak membukanya. Dalam prosedur jurnalistik, narasumber dan dokumen anonim berada pada level kualitas paling rendah, karena tidak bisa diverifikasi, dan hanya boleh dipakai dalam dua kondisi:
 * kasusnya menyangkut keselamatan publik yang luas
 * jika dibuka identitasnya, si narasumber akan berada dalam situasi yang bersifat 'clear and present danger'

Daging yang diedarkan PKPU adalah daging yang sehat, yang lolos uji kesehatan di Australia maupun di Indonesia. Tidak ada bahaya ancaman publik di sini. PKPU adalah lembaga kemanusiaan, dan tidak punya kemampuan serta kemauan untuk menimbulkan bahaya bagi narasumber, apalagi sampai pada tahap'clear and present danger.'

- secara semena-mena menghubungkan PKPU dan PKS, 
padahal keduanya adalah organisasi yang terpisah, sama sekali tidak punya hubungan legal-formal.
Bahwa PKPU didirikan oleh Suryama yang pernah menjadi politisi PKS dan ada beberapa kader PKS yang bekerja di dalamnya, itu sepenuhnya merupakan hak politik warga negara yang dijamin konstitusi. Jika kader PKS tidak boleh bekerja di PKPU, lembaga ini justru melanggar hak konstitusional mereka.

Ada dua langkah yang kami lakukan:
- meminta koran, majalah Tempo (Indonesia dan Inggris) serta situs tempointeraktif.com memuat hak jawab secara proporsional
- mengadu pada Dewan Pers atas pelanggaran prosedur jurnalistik seperti tersebut di atas dan meminta Tempo memuat permintaan maaf di semua media miliknya karena mencemarkan nama baik PKPU sebagai lembaga kemanusiaan yang bertumpu pada kepercayaan donor maupun masyarakat. Ini juga untuk melindungi
PKPU dari kemungkinan terulangnya praktek jurnalistik yang ceroboh seperti ini dikemudian hari. Ada desakan untuk mengadukan Tempo ke polisi dengan pasal pidana, tapi saya meyakinkan PKPU bahwa langkah kriminalisasi pers ini tidak baik.

PKPU sudah mengajukan aduan pada Dewan Pers, Rabu lalu, beserta bukti-bukti artikel serta argumennya. Agung Notowiguno dkk diterima oleh Wakil Ketua Dewan Pers Bekti Nugroho, dan tiga anggota dewan lainnya termasuk Leo Batubara. Dewan Pers berjanji akan memanggil Tempo terlebih dahulu lalu mempertemukan PKPU dan Tempo pekan depan.

Saya lampirkan naskah bantahan PKPU. Semua dokumen negara yang saya sebutkan dalam naskah ini valid.

*Catatan*: saya membantu PKPU dalam kapasitas sebagai konsultan pro bono untuk Gerakan Wakaf Nasional. PKPU merupakan salah satu lembaga resmi yang dibolehkan menerima wakaf dan saya membantu menyiapkan kampanye nasional untuk sosialisasi wakaf uang, yang akan memudahkan muwakif melaksanakan
niatnya.


Terima kasih,

Salam,
--
Tomi Satryatomo
skype: tomi.satryatomo

kaos ukuran besar XXXXXL
PKS dan Daging Impor
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email