Kamis, 13 Oktober 2011

Tradisi Warga Kementerian Keuangan sebagai Penggerak Perubahan Birokrasi di Indonesia


ORASI ILMIAH
Tradisi Warga Kementerian Keuangan sebagai Penggerak Perubahan Birokrasi
di Indonesia

Amien Sunaryadi[1]

Yth. Bapak Menteri Keuangan,
Yth. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pejabat Kementerian Keuangan,
Yth. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,
Yth. Para tamu undangan,
Yth. Para Orang Tua, Wali, Kakak, Adik dan Keluarga dari para Wisudawan dan Wisudawati yang hari ini berbahagia,
Yth. Para Wisudawan dan Wisudawati, yang pada hari ini tentu memiliki kebanggaan tersendiri,
Serta Para Hadirin sekalian,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua, warga Kementerian Keuangan pada umumnya dan warga Sekolah  Tinggi Akuntansi Negara pada khususnya. Di pagi hari ini, Rabu tanggal 12 Oktober 2011, untuk kesekian kalinya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara mewisuda lulusannya yang berasal dari berbagai macam program. Nama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara merupakan nama dan bentuk paling akhir dari Pendidikan Tinggi Kedinasan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Dari sejak jaman dahulu kala, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini telah menggunakan berbagai macam nama dan mengalami berbagai bentuk, sehingga pada saat ini nama dan bentuknya adalah Sekolah  Tinggi Akuntansi Negara.
Dalam Orasi Ilmiah ini, apabila saya menyebutkan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, maka yang saya maksud adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang juga mencakup berbagai nama dan bentuknya yang dahulu pernah ada.
Saya, yang hari ini diberi kesempatan untuk memberikan Orasi Ilmiah, adalah seorang lulusan Sekolah  Tinggi Akuntansi Negara tahun 1988 dan telah melalui berbagai macam pengalaman. Selama 18 tahun sebagai pegawai negeri di Departemen Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 3 tahun sebagai investigator di PriceWaterhouseCoopers, 4 tahun sebagai salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, setengah tahun sebagai Tenaga Ahli di Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan sekarang sudah tiga tahun sebagai Senior Operations Officer di Bank Dunia. Di samping itu, sebagai kegiatan sampingan, lebih dari sepuluh tahun ikut dalam aktivitas Lembaga Swadaya Masyarat seperti Lembaga Pengkajian Good Governance dan Masyarakat Transparansi Indonesia.  Dengan pengalaman seperti itu, saya mendapatkan sudut pandang atau “angle” yang cukup lengkap apabila mengamati sesuatu.

Para Hadirin sekalian,
Beberapa hal yang telah saya amati terkait dengan Kementerian Keuangan dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ternyata hasilnya sangat menarik.
Pengamatan yang pertama. Menteri Keuangan dan jajaran Kementerian Keuangan sejak jaman dahulu selalu menjadi penggerak perubahan, termasuk dalam pemberantasan korupsi di negara ini. Sejumlah fakta sejarah menunjukkan hal tersebut.
Sejak tahun 1955, Menteri Keuangan Dr. Sumitro Djojohadikusumo secara aktif memerintahkan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Seperti yang dimuat dalam harian MESTIKA, sebuah surat kabar terbitan Medan, tanggal 19 Agustus 1955[2], dalam suatu pertemuan antara Menteri Keuangan dengan Dewan Pengawasan Keuangan, Menteri Keuangan telah meminta kepada Dewan untuk segera mengadakan penyelidikan di berbagai kementerian, jawatan dan yayasan negeri mengenai “geldelijk beheer” dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang mungkin telah terjadi di institusi-institusi tersebut.

Terkait dengan hal itu, Menteri Keuangan juga telah memerintahkan kepada Jawatan Akontan Negeri, pada waktu itu istilahnya adalah AKONTAN bukan AKUNTAN, untuk mengerahkan seluruh tenaganya guna pemeriksaan-pemeriksaan. Tindakan-tindakan itu telah dibicarakan dan disetujui juga oleh Menteri Kehakiman pada waktu itu, Mr. Lukman Wiriadinata. Menteri Keuangan pada waktu itu menjelaskan bahwa tindakan di atas itu diambil dalam rangka pelaksanaan program kabinet untuk memberantas korupsi. Jadi, sejak tahun lima puluhan pemerintah telah bekerja keras untuk memberantas korupsi dan Menteri Keuangan beserta jajaran Departemen Keuangan termasuk yang berdiri paling muka untuk pemberantasan korupsi tersebut.
Pada tahun 1971, Menteri Keuangan Profesor Dr. Ali Wardhana telah memulai langkah reformasi di jajaran Departemen Keuangan. Sebagai bagian dari langkah reformasi tersebut adalah keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji seluruh pegawai negeri sebesar 35% dan menaikkan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara atau TKPKN bagi pegawai Departemen Keuangan sebesar sembilan kali lipat. Menteri Keuangan pada waktu itu juga menginginkan agar di dalam Direktorat Jenderal Pajak segera dibentuk sebuah unit yang berkemampuan seperti FBI, Federal Bureau of Investigation, milik Amerika Serikat. Tujuannya adalah agar bisa mengamankan perpajakan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa di awal tahun tujuh puluhan Menteri Keuangan telah menjadi penggerak reformasi di jajaran birokrasi pemerintah.
Di awal tahun 1980an, ditengarai telah terjadi manipulasi-manipulasi terkait dengan fasilitas Sertifikat Ekspor atau SE yang diberikan kepada eksportir untuk merangsang peningkatan ekspor. Manipulasi tersebut melibatkan banyak pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bekerja sama dengan kalangan swasta. Manipulasi-manipulasi tersebut terlihat menyeluruh dan sistemik. Terhadap manipulasi-manipulasi Sertifikat Ekspor ini, Menteri Keuangan kemudian berani melakukan tindakan keras dan tegas dengan cara menurunkan tim pemeriksa yang kemudian membongkar praktek koruptif tersebut. Banyak alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kebanyakan Ajun Akuntan, ikut serta dalam operasi Sertifikat Ekspor ini. Langkah-langkah oleh Menteri Keuangan ini menunjukkan bahwa di awal tahun delapan puluhan Menteri Keuangan telah memotori pembersihan di lingkungan Departemen Keuangan sendiri.
Pada tahun 1985, fakta sejarah juga menunjukkan bahwa pembersihan lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak berhenti sampai di pembersihan manipulasi Sertifikat Ekspor saja. Terdapat cerita yang menarik terkait dengan pembersihan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat itu. Cerita ini langsung diceritakan oleh pak Gandhi, yang pada waktu itu adalah Kepala BPKP.
Pak Gandi bercerita bahwa menjelang tahun 1985, Presiden Soeharto menerima komplain dari pengusaha-pengusaha besar, termasuk para pengusaha dari Jepang bahwa aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terlalu ribet, terlalu bertele-tele dan pada akhirnya PUNGLI atau pungutan liar-nya minta besar. Menindaklanjuti komplain tersebut kemudian Presiden memanggil Menteri Keuangan Drs Radius Prawiro dan memberitahukan komplain para pengusaha kepada Menteri Keuangan terkait dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak lama kemudian Menteri Keuangan memberikan Draft Rencana Reorganisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Presiden. Setelah dipelajari sebentar, oleh Presiden draft tersebut kemudian disimpan di laci meja kerja beliau.
Kemudian Presiden memanggil tiga orang pembantunya, yaitu Dr. Saleh Afif, Menteri Penertiban Aparatur Negara, Dr. Rahmat Saleh, Menteri Perdagangan, dan Pak Gandi, Kepala BPKP. Kemudian Presiden menceritakan problem-problem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ada, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan diakhiri dengan kesimpulan bahwa terdapat dua alternatif solusi, yaitu dibubarkan atau direorganisasi. Terhadap alternatif tersebut ketiga pembantu Presiden mengusulkan agar dilakukan reorganisasi terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Atas usulan tersebut Presiden menyetujui untuk dicoba dulu tapi memerintahkan Kepala BPKP agar pelaksanaannya dievaluasi segera.
Menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden, Kepala BPKP kemudian memerintahkan timnya untuk melakukan operasi surveillance terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Satu minggu bekerja tim BPKP sudah dapat mengetahui gambaran situasinya kemudian melapor kepada Kepala BPKP.
Di Jakarta, tim BPKP melaporkan kepada Kepala BPKP, “Ini Pak, ekspor maupun impor, tadinya prosesnya harus melewati 42 meja, sekarang menjadi melewati 21 meja”. Mendengar hal itu Kepala BPKP merasa senang karena ada progres bagus pada pelaksanaan reorganisasi. Kemudian Kepala BPKP bertanya, “Tahap mana saja dari prosedur ekspor dan impor yang dipotong sehingga dari 42 meja bisa jadi 21 meja?”. Kemudian Tim BPKP menjawab, “Tidak ada yang dipotong, Pak”. Kepala BPKP dengan penuh keheranan kemudian bertanya, “Bagaimana ceritanya?”. Lalu Tim BPKP menjelaskan, “Begini pak, tadinya orang Bea dan Cukai itu duduknya satu meja satu orang, sekarang satu meja dua orang. Jadi tahapnya sama, tapi jumlah mejanya yang berkurang.”
Selanjutnya, hasil surveillance tersebut dilaporkan oleh Kepala BPKP bersama Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Perdagangan kepada Presiden. Setelah mendengar laporan tersebut, Presiden segera meminta draft Instruksi Presiden yang sebelumnya telah disiapkan oleh ketiga pembantu Presiden tersebut dan menandatanganinya. Draft Instruksi Presiden yang ditandatangani tersebut kemudian menjadi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985, yang salah satu isi perintahnya adalah merumahkan sebagian besar pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan mempercayakan pekerjaan kebeacukaian kepada sebuah perusahaan Swiss yang bernama Suisse Generale Surveillance atau SGS[3]. Penyerahan pekerjaan kebeacukaian ini dilakukan dengan perjanjian kontrak selama sepuluh tahun. Akibat dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tersebut, maka ribuan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak diperkenankan untuk bekerja ke kantor walaupun gaji masih tetap dibayarkan.
Terhadap kebijakan Presiden dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 ini Menteri Keuangan kemudian melaksanakannya dengan konsisten selama sepuluh tahun. Kepatuhan Menteri Keuangan terhadap kebijakan Presiden ini menunjukkan bahwa di pertengahan tahun delapan puluhan Menteri Keuangan tetap konsisten dalam pembersihan lingkungan Departemen Keuangan walaupun langkah tersebut sangat menyakitkan bagi warga Departemen Keuangan, khususnya bagi warga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini menunjukkan bahwa Menteri Keuangan dan jajaran Departemen Keuangan tetap konsisten dalam mendukung reformasi dan pemberantasan korupsi.

 Para Hadirin sekalian,
Keseriusan Menteri Keuangan dalam pembenahan tidak semata-mata ditujukan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembenahan terhadap Direktorat Jenderal Pajak juga di lakukan dengan sangat serius.
Pada tahun 1986, sebuah perusahaan importir di Surabaya telah menerima restitusi pajak sebesar sekitar tiga ratus juta rupiah. Pembayaran restitusi pajak ini dilakukan tentunya setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak. Akan tetapi, setelah beberapa waktu kemudian dilakukan pemeriksaan ulang atas pembayaran restitusi pajak tersebut oleh sebuah tim BPKP, tentunya atas restu dari Menteri Keuangan, diketahui bahwa seharusnya perusahaan tersebut tidak boleh menerima restitusi pajak bahkan terdapat pajak terutang sebesar sekitar dua milyar rupiah. Hasil pemeriksaan ulang tersebut kemudian bahas oleh Kepala BPKP dan Menteri Keuangan, dan pada akhirnya dilaporkan kepada Presiden Soeharto.
 Setelah melalui pembahasan dan perdebatan yang panjang, pada akhirnya Presiden Soeharto meminta Menteri Keuangan agar menugaskan BPKP untuk melakukan pemeriksaan ulang atas pembayaran restitusi pajak sejak tahun 1984. Atas permintaan Presiden ini kemudian Menteri Keuangan mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menko EKUIN dan Pengawasan Pembangunan yang isinya meminta BPKP untuk melakukan pemeriksaan ulang atas restitusi pajak yang telah dibayarkan. Permintaan dari Menteri Keuangan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dilaksanakannya sebuah operasi yang bernama Pemeriksaan Khusus Restitusi Pajak yang dimulai tahun 1988. Dalam pelaksanaan pemeriksaan  khusus tersebut, BPKP menurunkan auditornya dari berjumlah 250 orang, kemudian meningkat menjadi 450 orang, meningkat lagi menjadi 800 orang, dan pada akhirnya menjadi 1.500 orang. Auditor-auditor tersebut mayoritas berasal dari BPKP dengan ditambah auditor dari Departemen Keuangan. Pak Gandhi pernah menyatakan bahwa Pemeriksaan Khusus tersebut adalah sebuah operasi pemberantasan korupsi yang terbesar yang pernah ada di negara ini. Terhadap pernyataan pak Gandhi ini saya memiliki pendapat yang sama.
Operasi tersebut kemudian berjalan terus dengan berbagai nama seperti Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak Potensial, Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak Group, Pemeriksaan Gabungan, dan pada akhirnya berubah menjadi Tim Optimalisasi Penerimaan Negara.  Perlu diketahui bahwa sebagian besar pelaksana operasi-operasi tersebut adalah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Di era reformasi, Kementerian Keuangan juga masih menunjukkan diri sebagai institusi yang paling reformis. Dengan dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mulai tahun 2005 Departemen Keuangan telah melakukan langkah-langkah reformasi yang serius dan terencana. Selanjutnya, dengan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta dengan menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara reformasi yang kemudian diberi nama Reformasi Birokrasi dapat bergulir lebih cepat. Pada tanggal 16 Agustus 2007, dalam Pidato Kenegaraannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bahwa Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan diawali di Departemen Keuangan, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pernyataan Presiden ini menunjukkan bahwa di era reformasi Menteri Keuangan dan jajaran Departemen Keuangan tetap menunjukkan diri sebagai leader dalam melakukan reformasi di dalam tubuh birokrasi pemerintah.
Di masa sekarang ini, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan jajaran Kementerian Keuangan masih tetap melanjutkan langkah-langkah Reformasi Birokrasi dengan konsisten. Lontaran tentang moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu pemikiran yang reformis dari Menteri Keuangan. Dari luar, saya mengamati langkah-langkah Reformasi Birokrasi tersebut dan saya menyimpulkan bahwa Kementerian Keuangan masih merupakan leader dalam Reformasi Birokrasi. Sebuah progres dan capaian yang patut diacungi jempol.
Dari berbagai fakta sejarah yang terjadi di tahun 1950an, 1970an, 1980an,  2000an dan sampai dengan saat ini, dapat disimpulkan bahwa Menteri Keuangan dan jajaran Kementerian Keuangan selalu menjadi penggerak dalam perubahan dan perbaikan birokrasi pemerintah.

Para Hadirin sekalian,
Pengamatan yang kedua. Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sejak jaman dahulu selalu mengalami pilihan peran yang dilematis. Sebagian alumni telah berkiprah dengan sangat membanggakan dalam mendorong perubahan dan membongkar kebobrokan di negara ini, sedangkan sebagian alumni lainnya dalam posisi sebagai pelaku kebobrokan yang dibongkar tersebut. Jadi, para pendekar dan penjahatnya ternyata sama-sama berasal dari kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Dari langkah-langkah pembenahan, pembersihan, perubahan atau reformasi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu pada tahun 1980an, tahun 2000an dan masa sekarang ini, banyak alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang ikut memainkan peran yang penting dalam langkah-langkah tersebut. Mereka sebagai pendekar telah banyak menyumbangkan pemikiran, tenaga, keberanian serta idealismenya dalam mendukung Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah tersebut. Ini menunjukkan bahwa alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara telah membuktikan kehebatannya dalam berdiri paling muka untuk Indonesia tercinta. 
Dari pengalaman saya pada waktu menjadi salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara merupakan termasuk kelompok pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang paling bisa diandalkan. Langkah perubahan mindset dalam pemahaman korupsi yang mencakup bentuk suap-menyuap sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi akan sulit berhasil tanpa dukungan pegawai yang alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Pembangunan-pembangunan sistem penyadapan, kemampuan penggeledahan, kemampuan forensik komputer, kemampuan surveillance dan lain-lain di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi, saya yakin akan sulit terwujud tanpa adanya kontribusi pegawai yang merupakan dari alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Perlu diketahui dan dibanggakan pula bahwa dua orang alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara telah atau sedang menjadi bagian dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah lembaga yang kredibilitasnya sampai saat ini masih termasuk yang paling tinggi di Negara ini. Jadi, kepada para Wisudawan dan Wisudawati yang hari ini diwisuda, Anda semua harus berbangga telah menjadi bagian dari alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Anda harus paham bahwa Anda juga akan ikut menentukan nama baik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di masa depan.

Para Hadirin sekalian,
Di sisi lain, sebagian alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara telah dengan tidak tahu malu memainkan peran sebagai penjahat. Dalam pemeriksaan Sertifikat Ekspor tahun 1980an banyak sekali pelaku-pelakunya adalah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, walaupun pada waktu itu namanya masih belum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dalam Pemeriksaan Khusus Restitusi Pajak, banyak terbongkar bahwa pelaku-pelaku penyimpangan pembayaran restitusi pajak di sisi aparat Direktorat Jenderal Pajak adalah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Di masa sekarang ini, Gayus Tambunan yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh pengadilan juga adalah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan saat ini, terdapat sejumlah alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang masih diproses di tahap penyidikan ataupun diperiksa di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa ada alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang telah berjalan di jalan yang sesat yang mencederai janji akan berdiri paling muka untuk Indonesia tercinta. Tentu saja, mereka-mereka ini adalah penjahat yang alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang tidak patut ditiru.

Para Hadirin sekalian, terutama para Wisudawan dan Wisudawati,
Berpijak pada hasil dari pengamatan-pengamatan saya sebagaimana saya jelaskan tadi, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada para wisudawan dan wisudawati yang diwisuda hari ini. Para Orang Tua, Wali, Kakak, Adik dan Keluarga dari para Wisudawan dan Wisudawati saya harapkan juga memperhatikan pesan ini. Tapi, sebelum saya sampaikan pesan saya, saya ingin mengingatkan kepada para Wisudawan dan Wisudawati bahwa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah bukan sebuah perguruan tinggi biasa. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan.
Pesan Pertama. Sebagai alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Anda harus selalu berdiri paling muka untuk Indonesia tercinta. Apapun yang terjadi, Anda harus menjadi bagian dari para Pendekar. Pendekar yang berani. Anda tidak boleh sedikitpun menjadi bagian dari para Penjahat.
Pesan Kedua. Sebagai alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Anda akan menjadi bagian dari Kementerian Keuangan. Setidak-tidaknya Anda akan menjadi bagian dari birokrasi pemerintah di instansi lain. Karena itu, Anda harus selalu mendukung langkah-langkah reformasi yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan atau oleh Pimpinan Anda di instansi lain tempat Anda bekerja.

Para Hadirin sekalian,
Demikian tadi telah saya sampaikan Orasi Ilmiah yang saya beri judul “Tradisi Warga Kementerian Keuangan sebagai Penggerak Perubahan Birokrasi di Indonesia”. Semoga ada manfaatnya terutama bagi Wisudawan dan Wisudawati di masa depan.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Amien Sunaryadi

Disampaikan pada Acara Wisuda Lulusan Program-Program Diploma Sekolah Tinggi Akuntansi Negara 2011 Rabu, 12 Oktober 2011 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta
[1] Amien Sunaryadi, Ak, MPA, CISA adalah seorang Akuntan lulusan program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1988, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2003-2007, dan saat ini bekerja sebagai seorang Senior Operations Officer bidang Governance and Anti Corruption pada the World Bank kantor Jakarta,
[2] Harian MESTIKA, tanggal 19 Agustus 1955, halaman 1, koleksi Perpustakaan Nasional, Jakarta.
[3] Majalah Tempo, tanggal 20 April 1985, koleksi Majalah Tempo, Jakarta.

kaos ukuran besar XXXXXL
Tradisi Warga Kementerian Keuangan sebagai Penggerak Perubahan Birokrasi di Indonesia
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

2 komentar