Rabu, 21 November 2012

Pilgub Jabar : Aher-Demiz terpopuler

Pilgub Jabar : Aher-Demiz terpopuler

Survei: Aher-Demiz Pasangan Terpopuler

Jumat, 28 Desember 2012, 12:19 WIB

Survei: Aher-Demiz Pasangan Terpopuler
Cagub Jabar Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (P2KS) Jurusan Statistika Universitas Padjajaran (Unpad) merilis survei Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2013. Hasil survei menunjukkan, pasangan nomor urut 4 Pilgub Jabar, AHmad Heryawan dan Deddy Mizwar meraih popularitas tertinggi dibanding cagub lainnya.

Aher-Demiz meraih 42,48 persen suara. Disusul kemudian, pasangan nomor urut tiga Dede Yusuf Lex Laksamana dengan 27,91 persen suara. "Tingginya popularitas pasangan nomor empat karena terbantu dari Deddy Mizwar yang juga seorang artis,"ujar Ketua P2KS, Toni Toharudin, Jumat (28/12).

Setelah Dede Yusuf, pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki memperoleh popularitas sebesar 26,08 persen. "Di bawah pasangan Rieke-Teten, terdapat pasangan nomor urut dua, Irianto M.Safiudin-Tatang dengan popularitas sebesar 13,58 persen. "Nomor urut satu Dikdik-Cecep hanya meraih 4,81 persen suara dari responden," katanya.

Sementara itu, untuk desain sampling yang digunakan yaitu Two Way Stratification Sampling dengan jumlah 2313 di 26 kabupaten dan kota di Jabar. Jenis kelamin responden didominasi oleh pria dengan 56,35 persen. Adapun pendidikan mayoritas SMA sebesar 44,84 persen.

PK2S lembaga di jurusan statistik menekankan fungsi ke pengabdian masyarakat. "Kita melakukan survei yang seobjektif mungkin. Kami menyajikan informasi ke masyarakat luas. Ini survei yang kedua. Nanti akan mengadakan survei lagi," katanya.

Redaktur: Dewi Mardiani
Reporter: Lingga Permesti

PKS Pasangkan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar Maju Pilgub Jabar

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya memutuskan menduetkan Ahmad Heryawan (46) dengan aktor kawakan Deddy Mizwar (57) untuk maju Pilgub Jabar. Apa alasannya?

"Untuk Pilgub Jabar, Ahmad Heryawan akan berpasangan dengan Deddy Mizwar," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, kepada detikcom, Jumat (9/11/2012).

PKS optimis kombinasi Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar mampu mengatasi kandidat lainnya. Deddy Mizwar diambil PKS untuk mengimbangi dua kandidat kuat lain yakni Dede Yusuf dan Rieke Dyah Pitaloka yang juga artis tenar.

"Karena warga Jabar menyukai kombinasi antara profesional dengan selebriti, agar tetap fresh meski kerja serius," tegas Luthfi.

PKS berharap kombinasi ini sukses di Pilgub Jabar. Sehingga Ahmad Heryawan menjabat periode keduanya di Jabar.

"Kombinasi ini membuat mereka tetap kerja serius meskipun sambil rileks," tandasnya.

Strategi Rahasia Deddy Mizwar dalam Pilkada Jabar
Minggu, 18 November 2012 | 21:50 WIB
Dibaca: 9228
|
Share:
Strategi Rahasia Deddy Mizwar dalam Pilkada Jabar KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO Pasangan Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwar mendaftarkan diri sebagai pasangan peserta Pemilihan Gubernur Jawa Barat di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/11/2012).
JAKARTA, KOMPAS.com - Aktor kawakan Dedy Mizwar yang mendampingi calon petahana Ahmad Heryawan dalam pemilhan kepala daerah Jawa Barat menegaskan kesiapannya bertarung dengan calon-calon lain. Ia menyampaikan memiliki strategi khusus untuk memenangkan pertarungan.
"Ini bukan lagi bikin film, tapi ini adalah salah satu bentuk pelayanan kami bagi kepentingan Jawa Barat. Secara pribadi saya sudah mempelajari apa yang sudah dilakukan sejauh ini oleh Kang Aher (Ahmad Heryawan). Saya pun punya strategi sendiri untuk itu," ucap Deddy dalam acara silaturahmi dengan media di Bandung, Jawa Barat, Minggu (18/11/2012) sore, seperti dilaporkan reporter Radio Raka FM, Indra.
Ia mengaku, malam ini tim suksesnya akan merapatkan barisan untuk menyusun segala persiapan jelang ajang demokrasi Jawa Barat 2013 mendatang. Deddy optimistis bersama Aher ia akan mampu merebut hati warga Pasundan.
"Kita siap. Semua pasangan pasti siap. Jadi kita pun demikian," ucap deddy.
Pilkada Jawa Barat 2013 mendatang diramaikan oleh sejumlah artis yang terjun ke dunia politik. Selalin Deddy Mizwar yang menjadi calon wakil gubernur, ada Rieke Diah Pitaloka yang maju sebagai calon gubernur didampingi aktivis antikorupsi Teten Masduki sebagai calon wakil gubernur. Wakil Gubernur Jawa Barat saat ini, Dede Yusuf, akan maju sebagai calon gubernur didampingi mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat Lex Laksmana.
 
Editor :
Heru Margianto
Siapa Terkuat di Jabar: Rieke, Dede Yusuf, atau Ahmad Heryawan?
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Tiga kandidat Cagub Jabar yakni Rieke Dyah Pitaloka, Dede Yusuf, dan kandidat incumbent Ahmad Heryawan diprediksi akan bersaing ketat. Seperti apa kans mereka menuju Gedung Sate?

Rieke Dyah Pitaloka yang diusung secara mandiri oleh PDIP diprediksi akan bersaing ketat dengan Dede Yusuf. Rieke dan Dede sama-sama pernah menjelajah dunia keartisan. Popularitas keduanya tak diragukan lagi.

"Rieke punya kemiripan dengan Dede, pertama dia artis dan dia punya popularitas. Keduanya bukan sekadar artis tapi juga punya track record, Dede Yusuf dan Rieke punya track record cukup baik dalam beberapa hal misalnya pembelaan terhadap imigran dan keduanya memang sekolahnya benar-benar serius, pernah di legislatif juga," kata pengamat politik yang juga direktur eksekutif lembaga survei Indo Barometer, M Qodari, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (9/11/2012).

Partai Demokrat sendiri telah memasangkan Dede Yusuf -- yang masih menjabat wagub -- dengan eks Sekda Pemprov Jabar, Lek Laksamana. Kombinasi dua pucuk pimpinan Jabar ini dirasa PD cukup efektif untuk menghadapi kandidat lainnya.

Sementara Qodari menduga PDIP sengaja memasangkan Rieke dengan Teten Masduki untuk mendongkrak perolehan suaranya. Rieke diharapkan menarik suara menengah ke bawah. Sementara Teten untuk menarik suara kelas menengah ke atas. Apakah akan efektif?

"Namun Teten tidak seterkenal dulu waktu ICW pertama berdiri. Apalagi saat ini Teten sudah cukup lama menghilang dari media. Apakah bisa efektif atau tidak semuanya masih sangat dinamis," ungkapnya.

Sementara itu kandidat cagub incumbent Ahmad Heryawan yang dimotori oleh PKS, PPP, dan beberapa parpol lain juga tak bisa diremehkan. Ahmad Heryawan akan diduetkan dengan petinggi PPP di Jabar.

"Heryawan sebagai incumbent termasuk salah satu kandidat terkuat menurut saya. Apalagi lima tahun lalu perubahan di Jabar termasuk cepat. Tidak mudah menumbangkan Heryawan," ungkapnya.

Selasa, 20 November 2012

Gara-gara Dipakai Orang Lain (2)

Gara-gara Dipakai Orang Lain (2)

Dalam tulsan terdahu, Gara-gara Dipakai Orang Lain, maka pada tulisan kali ini masih dengan judul yang sama dengan versi yang lain. Ada kondisi-kondisi praktik bisnis yang memang lazim untuk salaing meminjam "bendera". Dari kacamata pajak seungguhnya tidak ada larangan untuk saling meminjam bendera, namun yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan adalah aspek PPN, pencatatan/akuntansinya termasuk didalamnya dokumen pembelian (HPP) dan biaya lainnya harus atas nama yang punya bendera. Alternatif lain adalah dengan membuat perjanjian sub kon. Perusahaan yang memnjam bendera menerbitkan faktur pajak ( Pajak Keluaran) kepada yang punya bendera,sebaliknya yang punya bendera harus memeotong pph 23/final. Jika ini yang ditempuh maka tidak ada masalah bagi keduanya tentunya semua harus dilaporkan di dalam SPT.

Kasus serupa pernah dialami oleh PT X yang dipimpin oleh Bp Fulan sebagai Direktur sekaligus pemegang saham. Sudah cukup lama PT X pernah melakukan kerjaama sengan orang lain. Setelah itu PT X dan Pak Fulan sudah tidak aktif lagi. Merasa tidak pernah aktif lagi Pak Fulan mengabaikan pelaporan perpajakan. 

Pak Fulan merasa kaget ketika didatangi oleh pemeriksa pajak (Tentunya dengan Surat Perintah Pemeriksaan), salah satu sebabnya adalah karena berdasarkan data di Kantor Pajak,  PT X telah menerbitkan Faktur Pajak kepada pihak lain ( Berarti terdapat transaksi penjualan/jasa dari PT X kepada pihak lain). Sedangkan data di Kantor Pajak PT X tidak pernah lapor SPT Tahunan PPh badan maupun SPT Masa PPN.

Karena kasus itulah dari hasil pemeriksaan, PT X dan Pak Fulan harus membayar PPh Badan dan PPN beserta sanksinya. Sementara sesungguhnya PT X dan Pak Fulan tidak menikmati hasil penjualan tersebut.  Karena ketidaktahuan dia harus MEMBAYAR MAHAL  Makanya berhati-hatilah jika PT CV dan NPWP dipakai orang lain, jangan jangan bukan untung yang dieroleh tetapimalah PELAJARN MAHAL.

komentar/pertanyaan : big.sugeng@gmail.com

Senin, 29 Oktober 2012

Gara-gara Dipakai Orang Lain

Gara-gara Dipakai Orang Lain

Awal tahun 93 an ada berita dari mulut ke mulut kalau ada penawaran dari sebuah LSM yang akan mengembangkan industri garmen bahkan konon katanya akan diberi modal dan perlatan berupa mesin jahit. Syaratnya adalah dengan mendirikan badan hukum berupa CV.  Tawaran itu sungguh menggelitik hati Pak Joko (bukan nama sebenarnya). Maka berembuglah Pak Joko, istri dan anak untuk menentukan sikap, hasil rapat (meski tanpa notulen) memutuskan untuk ikut bergabung dan menerima tawaran dari sebuah LSM tersebut. Di hari yang ditentukan mereka bertiga mendatangi kantor notaris yang telah ditunjuk oleh LSM tersebut untuk menandatangani akta pendirian CV dengan biaya sepenuhnya dibayar oleh LSM. Ternyata saat itu mereka harus antri menunggu giliran karena ternyata banyak juga orang yang akan mendirikan CV sebagaimana Pak Joko.

Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun kabar mengenenai kelanjutan bantuan modal dan peralatan jahit menjahit sudah nggak kedengaran. Pak Joko dan keluargapun sudah melupakan mimpi mengembangkan usaha jahit menjahit. 

Ya semuanya sudah lupa dan dilupakan. Sampai di suatu siang datanglah 3 petugas pajak yang menanyakan surat surat perpajakan, buku/catatan dan dokumen pembukuan tahun 2007 an. Waduh boro-boro punya pembukuan, lha setelah tandatangan akte pendirian ya nggak pernah tanda tangan apa apa lagi. Stempel gak merasa bikin, kop surat ya nggak merasa bikin lha kok tiba-tiba orang pajak menanyakan penjelasan tentang transaksi penjualan. Apanya yang dijual, batin Pak Joko. Konon katanya transaksinya sampai milyaran. Waduh.... Pak Joko yang sudah pernah sakit jadi tambah pusing. Bisa bisa malah jatuh sakit lagi gara-gara kasus ini.

Kasus ini bisa terjadi karena Pak Joko terlalu percaya dengan janji manis dari orang lain. Karena saking percayanya itulah Pak Joko tidak sungkan sungkan untuk tanda tangan tanpa membaca isinya. Bisa saja Pak Joko pernah menandatangani surat kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama CV. Bisa juga pihak lain memalsukan tanda tangan Pak Joko. Pihak lain itu jangan jangan sindikat/jaringan penerbit Faktur Pajak Fiktif. Bisa bisa nggak ikut dapat manfaat malah ikut kebawa tindak pidana pajak.

Kesimpulan: 
Jangan terlalu percaya dengan janji manis, hati hati jika badan usaha dipakai oleh orang lain dan hati hati dan harus memahami jika harus mendatangani sesuatu

Rabu, 10 Oktober 2012

Pelantikan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY

Pelantikan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY

Menjadi Satu-satunya Gubernur yang Dilantik SBY, Ini Komentar Sultan

 Edzan Raharjo - detikNews
 
Sri Sultan HB dan KGPAA Paku Alam dilantik di Gedung Agung (Cahyo/Setpres)

Yogyakarta Sri Sultan HB X menjadi satu-satunya gubernur yang dilantik presiden. Sementara gubernur lain hanya dilantik Mendagri. Apa tanggapan Sultan?

"Itu sudah amanah UU (Keistimewaan). Dan kewenangan ada di pemerintah pusat," kata Sultan usai pelantikan di Gedung Agung, Yogyakarta, Rabu (10/10/2012).

Dalam UU tersebut disebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ditetapkan DPRD alias tidak dipilih dan dilantik presiden. Apabila presiden berhalangan, pejabat yang melantik adalah wapres atau Mendagri. Poin tersebut berbeda dengan daerah lain. Sesuai UU No 32 Tahun 2004, gubernur dan wakil gubernur dilantik mendagri atas nama presiden.

Sultan menilai, pelantikan dirinya melengkapi sejarah keistimewaan DIY sesuai UU No 13 Tahun 2012. Produk politik yang mencakup pertanahan, kelembagan, lingkungan atau tata ruang, kebudayaan, dan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur itu merupakan kesepakatan dan keikhlasan semua pihak. Pertentangan-pertentangan yang terjadi sebelum UU disahkan, merupakan dinamika.

"Ini momentum bersejarah. Apa yang selama ini dharapkan masyarakat Yogya, terwujud," jelas Sultan yang mengenakan seragam gubernur berupa setelan jas warna putih.

Ditanya mengenai pidato SBY, Sultan menegaskan komitmennya dalam memimpin DIY. "Tentu akan diimplementasikan. Poin-poin di dalamnya sesuai dengan visi-misi kami. Semua akan diturunkan melalui Perda yang saat ini sedang digarap," jelasnya.

Bersama KGPAA Paku Alam IX, Sultan dilantik SBY hari ini. Pasangan raja tersebut akan memimpin DIY pada periode 2012-2017. Posisi Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur hanya akan tergantikan jika keduanya tidak lagi menjadi raja atau berhalangan tetap.

Hadir dalam pelantikan di antaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menkum HAM Amir Syamsudin, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri ESDM Jero Wacik, perwakilan Komisi II DPR RI, DPD RI, dan sejumlah pejabat lainnya. Sekitar 100-an pejabat berdiri selama pelantikan berlangsung, mulai dari pukul 09.00 WIB hingga 09.30 WIB.

Kamis, 20 September 2012

KH Didin Hafidhuddin: Perbaiki Distribusi Perolehan Pajak

KH Didin Hafidhuddin: Perbaiki Distribusi Perolehan Pajak

 
REPUBLIKA.CO.ID,Tepat pada 17 Agustus lalu, Indonesia telah genap berusia 67 tahun. Kemerdekaan tersebut tidak diperoleh dengan mudah melainkan dengan pertumpahan darah para pejuang.
Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KH Didin Hafidhuddin mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan perjuangan tersebut dengan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang sebaik-baiknya. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut tentu dibutuhkan biaya yang di antaranya diperoleh dengan pajak. "Pajak adalah harta amanah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan bangsa," kata guru besar Institut Pertanian Bogor itu.

Didin menilai, tantangan besar bangsa ini dalam mengisi kemerdekaan adalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bisa terjadi di antaranya karena kurang maksimalnya distribusi perolehan pajak melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya.
"Terutama rakyat kecil kurang bisa menikmati hak-haknya dari kekayaan alam dan pembangunan yang dilaksanakan. Di sini, tentu ada yang salah dengan distribusinya," paparnya.

Namun, Didin mengingatkan, dalam hal ini kesalahan tidak dapat semata-mata ditimpakan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai penyelenggara pajak negara. "Karena Ditjen Pajak hanya bertugas sebagai pemungut pajak, sementara distribusi dan penggunaannya diatur oleh lembaga pemerintahan yang lain," tuturnya.
Untuk diketahui, pajak yang terkumpul dari masyarakat langsung masuk ke kas negara atau daerah. Pajak tersebut kemudian didistribusikan melalui APBN dan APBD yang wewenangnya dipegang oleh Kementerian Negara PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran dan instansi-instansi atau kementerian lainnya yang tekait. Pendistribusian itu pun tidak dapat dilakukan kecuali dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat maupun daerah.

Untuk itu, lanjut Didin, ke depannya pemerintah perlu memperbaiki transparansi perolehan sekaligus penggunaan pajak dari masyarakat tersebut. Ia mengusulkan agar sistem perpajakan nasional mengadopsi sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan zakat. "Zakat sangat transparan. Dari sini kepercayaan masyarakat bisa terbangun," tandasnya.
Selain itu, Didin juga meminta pemerintah agar lebih bijaksana dalam memanfaatkan pajak yang ada. Jangan sampai manfaat pajak hanya bisa dinikmati sebagian kalangan dan tidak dapat dirasakan oleh sebagian yang lain. "Manfaatnya harus maksimal," pungkasnya. (adv)