Senin, 27 Februari 2012

Kemana Bagi Hasil Setoran awal BPIH/ONH?

Kemana Bagi Hasil Setoran awal BPIH/ONH?

Tulisan ini didasarkan adanya rencana Menteri Agama RI untuk menaikkan ONH tahun ini. Secara pribadi saya tidak mempermasalahkan kenaikan itu kalau memang komponen biaya haji ada yang naik. Tulisan ini akan mengkritisi jika calon jemaah haji dituntut kewajiban deangan selalu menyesuaikan kenaikan ONH, sementara haknya tidak ditunaikan (atas bagi hasil setoran awal BPIH).

Beberapa tahun yang lalu untuk pergi haji tidak perlu menunggu terlalu lama. Setelah mendaftar dan membayar setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang dulu masih Rp 20 Juta sudah ada kepastian berangkat satu atau dua tahun lagi dan calon jemaah haji tinggal melunasi kekurangan ONH-nya menjelang keberangkatan haji.

Kondisi di atas sungguh jauh berbeda dengan saat ini. Jika mendaftar dan membayar setoran awal BPIH sebesar Rp 25 Juta pada awal Januari 2012 maka calon jamaah haji di DIY misalnya diperkirakan akan berangkat di tahun 2022 ( berarti 10 tahun dana setoran awal BPIH mengedap). Sedangkan teman saya yang mendaftar dan membayar setoran awal BPIH pada awal Januari 2012 di Klaten diperkirakan akan berangkat di tahun 2021.

Saya tidak tahu bagaimana akad antara Kementerian Agama RI dengan BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH apakah akadnya hanya sekedar uang titipan sehingga tidak ada bagi hasil (bank syariah) atau bunga (bank konvensional) atau ada akad lain, yang jelas secara nyata bahwa Bank Penerima Setoran BPIH telah memanfaatkan dana itu untuk diputar dalam bisnis perbankan yang tentu akan menghasilkan. Buktinya ketika Menteri Agama berencana memindahkan dana BPIH dari Bank untuk dialihkan ke Sukuk, ada keberatan dari pihak perbankan.  

Setoran awal BPIH sepanjang belum digunakan untuk keperluan haji dari penyetor adalah masih merupakan hak calon haji. Dengan demikian karena masa tunggu yang panjang seperti kondisi sekarang dana tersebut mengendap di Bank, maka atas bagi hasil dana tersebut sudah seharusnya merupakan hak dari calon haji bukan hak dari Kementerian Agama RI. Kementerian Agama RI mestinya melakukan administrasi  sehingga dana bagi hasil tersebut dapat dipakai untuk mengurangi pembayaran pelunasan BPIH, syukur-syukur kalau memang jumlahnya sudah mencukupi bisa menutup pelunasan BPIH.

Setidak-tidaknya administrasi Kemenag harus dapat melihat Account tiap tiap Calon Jamaah Haji.

Setoran awal BPIH Rp 25.000.000,-
Jika dititipkan di SUKUK sebagaimana pernyataan Menteri Agama dengan bagi hasil 12% per tahun maka dalam jangka waktu masa tunggu (10 tahun akan menghasilkan:
Rp 25 jt. X 12% X 10 tahun    =   Rp 30.000.000,-
Nah jika bagi hasilnya seperti itu apa nggak bisa mengurangi pembayaran pelunasan ONH/BPIH?

Hitungan di atas mungkin agak terlalu fantastis, kalau dipakai hitungan konservatif maka  yang dijadikan acuan adalah Bunga Deposito ( contohnya adalah Deposito Bank Mandiri dengan tingkat suku bunga 5,5% /tahun), maka dalam jangka waktu masa tunggu (10 tahun) akan menghasilkan bunga sebesar
Rp 25 jt. X 5,5% X 10 tahun  =  Rp 13.750.000,-

Hitungan di atas adalah hitungan untuk satu orang, lha kalau hitungan untuk seluruh calon jamaah haji di Indonesia selama bertahun-tahun kan jumlahnya semakin menggelembung. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Busro Mukoddas yang dikutip oleh Detik "Kami berbasis pada menggelembungnya dana BPIH sejumlah Rp 38 triliun dengan bunga Rp 1,7 triliun," ujar Busyro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Jangan-jangan Kemenag RI menganggap bunga/bagi hasil yang Rp 1,7 trilyun adalah pendapatan dari Kemenag yang penggunaanya menjadi kewenangan mereka. Padahal itu adalah hak para calon jamaah haji yang mestinya menambah nilai setoran yang diperhitungkan pada saat pelunasan BPIH/ONH.

Mudah-mudahan Menteri Agama RI dan aparatnya, KPK dan Para Wakil Rakyat Yang Terhormat di DPR bisa mempertimbangkan hal ini agar para calon jamaah haji mendapat hak-haknya.

Jika asumsi saya di atas salah, silahkan disampaikan di kolom komentar. Matur nuwun

Jumat, 17 Februari 2012

Tarif Pajak Baru UMKM

Tarif Pajak Baru UMKM

Jakarta, Detik.com .Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan segera menetapkan tarif pajak baru untuk pengusaha UKM. Pengusaha beromzet Rp 300 juta hingga Rp 4,8 miliar akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masing-masing 1%.

"Ini masih dalam konteks kajian, kita tidak mengatakan ini UMKM tapi dari sudut omzet. Jadi yang beromzet 300 juta hingga Rp 4,8 miliar ini dikenakan PPh 1% final dan PPN 1% final," ujar Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi dalam jumpa pers di Kantor Kemenkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Sementara untuk pengusaha UKM beromzet di bawah Rp 300 juta akan dikenakan hanya PPh 0,5%. "Kalau di bawah Rp 300 juta dikenakan 0,5% PPh final," jelasnya.

Dedi menambahkan aturan baru ini akan memberikan kemudahan dan keringan pajak bagi para pengusaha UKM. Karena sebelumnya aturan pajak untuk UKM adalah 25% dari laba yang diperoleh.

"Kalau punya segitu maka akan diberikan insentif tadinya 25% dari laba, sekarang lebih rendah," jelasnya.

Selama ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang beromzet Rp 600 juta setahun. Namun, Ditjen Pajak berencana mengubah sengan menurunkan batas PKP menjadi beromzet Rp 300 juta per tahun. Sedangkan pengusaha yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau di bawah Rp 15,8 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak.

"Jadi jangan dibilang kita tetap kenakan pengusaha yang dapatnya cuma 100 perak, tidak, karena kan ada PTKP," jelasnya.

Menurut Dedi, pengenaan pajak ini tidak semata-mata untuk penerimaan negara, tetapi untuk keadilan dan pendidikan. Sehingga semua pengusaha besar dan kecil tahu akan kewajibannya terhadap negara.

"Kita tidak untuk mencari penerimaan tapi lebih memberikan edukasi, mendorong pengusaha kecil bahwa ada kewajiban kenegaraan yang harus ditunaikan, jadi kalau nanti mereka jadi besar ada kewajiban yang harus ditunaikan, dan ada juga azas keadilan. Intinya pajak ini harus dipikul bagi yang kena penghasilan kena pajak. Misalkan buruh, kena bayar pajak, mereka bayar pajak, padahal penghasilannya jauh lebih kecil dibandingkan pengusaha ini," pungkasnya.

Sumber : http://finance.detik.com/

Senin, 13 Februari 2012

Koleksi Narsis Foto Baru

Sebenar ini bukanlah foto baru, tapi foto lama yang diubah menjadi baru. Gara-garanya teman saya di face book yang juga seorang blogger keren, Mas Ichang sering banget dimintai oleh sahabatnya merancang  logo perkumpulan, logo toko, logo organisasi dan berbagai logo lainnya dan hasilnya luar biasa menurut saya. Iseng-iseng aku nulis pesan dai face book, kira kira kalau  diubah redaksinya adalah:

 " Mas Ichang .... aku kan sudah cakep(Bumen) dan aku yakin seyakin-yakinya dengan kecakep(Bumen) saya. Tapi aku pingin foto saya  dibuat biar tambah lebih cakep(Bumen) meskipun tak seindah warna aslinya"

Dalam waktu sekejap kemudian  Mas Ichang mengucapkan mantra-mantra (istilah saya adalah mengucapkan doa yang susah-susah yang karena saking susahnya sampai-sampai saya belum bisa membaca doa itu) dan hasilnya adalah  eng ing eng...........



Biar tambah objektif  pembaca dalam menilai, terpaksa foto yang aslinya (Aslinya mana mas? Bumen) saya cantumkan di sini. Foto ini disebut paling asli karena saya memang apa adanya, tidak dibuat-buat, ikhlas tanpa motif apapun, bahkan saya tidak tahu kalau lagi difoto. Diambil saat menjadi trainer diklat calon pemeriksa pajak.



Saya hanya khawatir kalau nanti virus ini menyebar bisa-bisa nanti foto KTP, SIM, Pasport, Name Tag dan kartu identitas lain akan menggunakan foto seperti di atas. Makanya hati-hati  Mas Ichang nanti akan kebanjiran order untuk mengubah foto asli menjadi foto yang tak seindah warna aslinya.

Silahkan kalau mau berkomentar, enggak juga nggak apa2