Selasa, 19 Maret 2013

Ahok: Pajak Saya Jangan Dikorup

Ahok : Pajak Saya Jangan Dikorup
Itulah judul di salah satu harian terkemuka Republika On Line siang ini. Melihat judul seperti itu saya jadi tergelitik untuk menulis. Dalam batin saya ternyata masih banyak orang yang salah kaprah, salah persepsi dan menurut saya jadi cenderung hanya asal komentar saja yang menunjukkan ketidaktahuan mekanisme penghitungan, penyetoran dan pelaporan  pajak . Kalau itu dilakukan oleh orang awam mungkin saya akan maklum saja. Tapi ini yang komentar adalah tokoh ora baen-baen (minjam bahasa ngapak yang artinya : bukan tokoh sembarangan) yang hampir semua orang tahu dan kenal, Ahok, penguasa DKI 2 yang pasti ikut menangani proyek DKI yang nilainya bukan lagi jutaan atau milyaran rupiah  tapi trilyunan rupiah.

Pernyataan Ahok disampaikan setelah menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan perincian penghasilan netto sekitar Rp 500 juta. Setelah dihitung PPh terutang dikurangi dengan yang telah dipotong oleh pihak lain dan setoran bulanan, Ahok masih harus menyetor PPh sebesar Rp 58 juta. Ini saya cuplikkan dari Republika On Line:
Wagub mengaku tidak masalah dengan kenaikan nilai pajak. Meski demikian, Ahok menitip pesan untuk direktorat jendral pajak.  "Yang penting pajaknya tidak dikorup, kan sakit hati juga," ujarnya.

Agar lebih  jelas mekanisme pelaporan pajak maka akan dijelaskan satu-persatu:

UU Pajak kita menganut asas/sistem self assesment, sehingga Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menghitung sendiri penghasilan selama setahun, menghitung besarnya pajak yang terutang dan memperhitungkan pajak yang telah dibayar atau yang telah dipotong oleh pihak lain (kredit pajak). Semua perhitungan tersebut dituangkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan ) Tahunan PPh Orang Pribadi ( Jika Wajib Pajak adalah Badan Usaha maka dituangkan dalam SPT Tahunan PPh Badan). Jika pajak terutang lebih besar dari kredit pajak maka kita harus membayar kekurangannya dan menyetorkanya ke Kas Negara melalui Bank/Kantor Pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

Nah selanjutnya uang pajak yang terkumpul di Kas Negara itulah yang dipakai untuk membiayai pengeluran pemerintah (tercermin di APBN). Orang Pajak tidak punya kewenangan untuk mengambil uang hasil pajak untuk keperluan instansinya apalagi untuk dirinya. Kalau insatansi Pajak memakai dana APBN tentunya dengan menggunakan mekanisme yang berlaku sama dengan instansi pemerintah yang lain.

Terus apakah uang pajak dapat dikorupsi?
Ya pasti dapatlah
Caranya bagaimana?
Caranya ya pada saat APBN itu dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya adanya mark up nilai proyek yang berlanjut pada kualitas pekerjaan proyek yang di bawah standar, pembangunan jalan yang di bawah standar  dan pemborosan-pemborosan penggunaan dana pemerintah. Makanya mari kita awasi DJP dan aparatnya, awasi juga pengusaha dan aparat-aparat pemerintah yang sedang diamanahi untuk menjalankan proyek2 bernilai milyaran bahkan trilyunan dari dana pajak. Kata Ahok uang pajakjangan dikoprup kan sakit hati.

Jadi kalau Ahok pesen ke DJP. agar pajaknya jangan dikorup sesungguhnya dia sedang berpesan kepada dirinya sendiri dan kepada pengusaha serta aparat pemerintah yang lainnya.

Aku juga setuju Om Ahok..., uang pajak jangan dikorupsi ya

kaos ukuran besar XXXXXL
Ahok: Pajak Saya Jangan Dikorup
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

5 komentar