Kamis, 24 April 2014

Politik Pajak dan Anggaran Capres 2014*)

Politik Pajak dan Anggaran Capres 2014*)

Politik Pajak dan Anggaran Capres 2014*)
oleh Sunarsip

Di negara yang demokrasinya telah maju, pajak dan anggaran (tax and budget) selalu menjadi isu sentral dalam menarik simpati publik. Amerika Serikat (AS) adalah contoh betapa isu pajak dan anggaran ini begitu strategis kedudukannya untuk merebut simpati publik. Dalam kampanye politik pada pemilihan presiden AS pada 2018 dan 2012 lalu, dengan jelas kita bisa menyaksikan garis perbedaan terkait politik pajak dan anggaran yang ditawarkan oleh kedua kubu: Partai Demokrat (Obama) dan Partai Republik.

Kubu Demokrat menekankan pada pajak yang rendah bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pajak yang tinggi bagi kelompok masyarakat kaya dan korporasi. Sedangkan dari sisi alokasi anggarannya, Demokrat memberi perhatian lebih untuk jaring pengaman sosial (social security), atau yang kita kenal sebagai Obama Care, yang memang saat itu sangat dibutuhkan. Obama juga melihat politik pajak dan anggaran AS harus menjadi alat untuk “mengoreksi” ketidakadilan, dimana saat itu pajak yang dikenakan untuk kelompok masyarakat kaya/korporasi dianggap masih rendah, di saat AS sedang membutuhkan dana besar untuk memulihkan ekonominya akibat krisis sejak 2007.

Sementara itu, kubu Republik cenderung bertolak belakang dengan Demokrat. Republik justru melihat kelompok masyarakat kaya dan korporasi perlu mendapat “perlindungan” dari pembebanan pajak tambahan untuk menjaga kelangsungan usahanya di tengah merosotnya ekonomi AS. Menurut kubu Republik, bila kelompok masyarakat kaya dibebani pajak tambahan, hal itu akan menyebabkan konsumsi masyarakat berkurang, yang pada akhirnya akan menyebabkan kelesuan industri. Hal yang sama juga akan berlaku bila korporasi dipajaki lebih tinggi. Pajak yang lebih tinggi menyebabkan biaya produksi meningkat dan korporasi akan mengurangi kemampuan produksinya sehingga PHK pun menjadi tak terelakkan.

Pilihan politik pajak dan anggaran kedua kubu ini tentunya memiliki argumentasi yang kuat. Sekilas, kita akan menilai bahwa politik pajak dan anggaran Demokrat lebih populis (“merakyat”) dibanding Republik yang terkesan membela kelompok kapitalis. Padahal, pilihan politik pajak dan anggaran yang ditawarkan kubu Republik sejatinya masuk akal. Dengan komposisi penduduk AS yang sebagian besar adalah pekerja (workers), logikanya kesempatan kerja menjadi lebih utama dibanding social security, dimana pada saat itu angka pengangguran di AS masih sangat tinggi. Bila pajak korporasi dinaikkan pastinya akan semakin banyak korporasi yang mengalami kesulitan dan makin banyak pegawai yang di PHK.

Namun, dalam pertarungan memperebutkan simpati publik, apa yang ditawarkan Obama ternyata lebih menarik. Masyarakat AS lebih percaya dengan politik pajak dan anggaran Obama dalam membantu menyelematkan perekonomian AS, meskipun sesungguhnya efektivitas implementasinya kini mulai banyak diragukan. Faktanya, sejak Obama berkuasa pada 2008, perekonomian AS tidak kunjung membaik. Pertumbuhan ekonomi AS masih sangat rendah dan tingkat pengangguran pun masih tinggi. Di sisi lain, implikasi dari politik pajak dan anggaran yang diterapkan Obama telah menyebabkan AS harus mencetak uang lebih banyak melalui kebijakan Quantitative Easing (QE), dimana Bank Sentral AS harus membeli obligasi negara sekitar US$85 miliar per bulannya.

***

Dengan memperlihatkan contoh di AS tersebut, sejatinya saya hanya ingin memberikan contoh betapa politik pajak dan anggaran telah menjadi pembeda diantara para calon presiden (capres) sekaligus menunjukkan arah kebijakan fiskal yang akan diambil bila memerintah nanti. Pertanyaannya bagaimana dengan di Indonesia?

Sejak era reformasi ini, kita hampir tidak pernah melihat ada hal yang berbeda terkait dengan politik pajak dan anggaran dari para capres. Bahkan, kita bisa menyaksikan bahwa dalam setiap kampanye capres, hampir tidak ada yang memperlihatkan “keberaniannya” untuk berbeda dalam politik pajak dan anggarannya. Terhadap kedua isu ini, para capres baru sebatas mampu menjelaskan permasalahan yang dihadapi sektor pajak dan anggaran kita tanpa mampu menjelaskan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kita belum melihat, misalnya, apa yang akan ditawarkan oleh para capres dalam upayanya meningkatkan tax ratio yang masih sangat rendah, sekitar 12 persen dari PDB. Misalnya, adakah capres yang secara tegas berani menyampaikan seperti Obama: memajaki lebih tinggi untuk kelompok masyarakat kaya dan korporasi? Dugaan saya, tidak akan ada capres yang berani menempuh politik pajak dan anggaran seperti apa yang ditawarkan Obama ataupun kubu Republik. Sebagai contoh, sulit kita berharap capres kita akan dengan tegas berani mengatakan bahwa untuk menaikan tax ratio, kita akan memajaki kelompok masyarakat kaya atau korporasi dengan pajak yang lebih besar, seperti yang ditawarkan Obama. Kenapa? Secara jujur harus diakui bahwa politik kita masih belum mampu lepas dari politik patronase. Hampir seluruh capres kita memiliki “patron” dengan kelompok konglomerasi tertentu. Dengan kondisi seperti ini, capres akan ditinggalkan patronnya bila pada akhirnya mengetahui bahwa mereka akan dipajaki lebih tinggi bila nanti capres tersebut berkuasa.

Di sisi lain, kita juga belum melihat adanya politik anggaran yang jelas, tegas dan berbeda terkait dengan kebijakan alokasi anggaran dari para capres. Sebagai contoh, apa yang ditawarkan para capres untuk mengatasi belanja subsidi BBM yang kini mencapai hampir 30 persen dari APBN? Apa yang ditawarkan capres terkait dengan beban pembayaran utang yang semakin tinggi di saat kemampuan menarik pajak kita masih sangat rendah? Bagaimana solusi para capres untuk mengatasi buruknya kondisi infrastruktur kita ditengah keterbatasan dana pembangunan di APBN?

Kemampuan para capres dalam mengartikulasikan secara jelas dan tegas terkait dengan politik pajak dan anggarannya sangat penting untuk mengetahui arah kebijakan fiskal ke depan. Sayangnya, sejak era pemilihan presiden secara langsung ini, kita belum menyaksikan ada capres yang memperlihatkan orisinalitas dalam politik pajak dan anggarannya. Hampir seluruh capres menawarkan hal yang relatif sama. Padahal, problem pajak dan anggaran kita saat ini membutuhkan sentuhan yang berbeda dibanding sebelumnya.

Faktanya, sejak era reformasi ini, postur APBN kita tidak mengalami perubahan. Kemampuan menarik pajak kita masih relatif rendah, beban subsidi BBM dan beban pembayaran utang yang tinggi, di sisi lain belanja subsidi untuk kelompok miskin dan belanja infrastruktur sangat rendah, yang sesungguhnya mencerminkan ketimpangan dalam alokasi anggaran. Akibatnya, kita bisa menyaksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemampuannya dalam kemampuannya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat juga sangat rendah.

Mudah-mudahan, dalam kontestasi capres 2014 ini, para capres kita mulai berani “menunjukkan diri” untuk menampilkan politik pajak dan anggaran yang orisinal serta menawarkan konsep yang berbeda. Sehingga, politik capres kita pun akan semakin berkualitas dengan banyak bertarung dalam tataran kebijakan bukan politik yang dibangun berdasarkan figur dan popularitas semata.***

*)Analisis ini dimuat oleh REPUBLIKA, pada Senin, 21 April 2014 di halaman 1. Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI).

dicopas dari:
http://sunarsip.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:politik-pajak-dan-anggaran-capres-2014&catid=39:fiskal-dan-apbn&Itemid=131

Kamis, 17 April 2014

Saatnya OJK Atur Profesi Perencana Keuangan

Saatnya OJK Atur Profesi Perencana Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisah artis Ferdi Hasan yang merugi miliaran rupiah karena tersangkut investasi bodong cukup mengagetkan banyak orang. Terlebih, menurut pengakuan presenter televisi tersebut, investasinya buntung justru karena mengikuti rekomendasi dari perencana keuangan, QM Financial.

Profesi perencana keuangan pun dipertanyakan. Sebatas apa perencana keuangan bisa memberi saran investasi pada kliennya? Sekadar saran atau boleh sampai merekomendasikan suatu produk? Risza Bambang, Chairman One Shildt Financial Planning mengatakan, dalam bekerja seorang perencana keuangan akan menganalisa kondisi keuangan, profil risiko dan mengaitkannya dengan mimpi kehidupan klien.

Selanjutnya, perencana keuangan bisa saja merekomendasikan instrumen investasi yang paling cocok bagi si klien. “Sah-sah saja, perencana keuangan menyebut nama produk asalkan tidak hanya satu produk dan keputusan terakhir ada di klien,” ujar Risza.

Ketua Financial Planning Standards Boards (FPSB) Indonesia, Tri Djoko Santoso menjelaskan, perencana keuangan terbagi dua. Pertama, perencana keuangan yang bekerja pada lembaga keuangan. Mereka harus mempunyai lisensi dari otoritas agar dapat menawarkan produk-produk keuangan, seperti asuransi dan reksadana Kedua, perencana keuangan independen.

Di luar negeri, perencana keuangan independen harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu soal independensi mereka dan sumber-sumber penghasilan. Mereka juga perlu mendapatkan lisensi atas independensi mereka dari pemerintah disana. Nah, "Di Indonesia, setahu saya, belum ada aturan dari OJK untuk profesi perencana keuangan independen ini,” jelas Tri.

Di Indonesia sendiri, sertifikasi profesi perencana keuangan diterbitkan oleh FPSB Indonesia yang merupakan afiliasi dari FPSB America Ltd di Amerika Serikat.

Lembaga ini mempunyai kewenangan menerbitkan dan mencabut dua macam sertifikat profesi yakni Certified Financial Planner (CFP) dan Registered Financial Planner (RFP).

FPSB Indonesia mengikat profesi perencana keuangan dengan kode etik. Cuma, kata Tri Djoko, jika terjadi pelanggaran akan membutuhkan proses yang panjang hingga berbuah sanksi.

Toh begitu, anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kusumaningtuti S. Soetiono yang akrab disapa Titu menyatakan, profesi perencana keuangan sebenarnya dibutuhkan oleh regulator. "OJK butuh financial planner untuk menjadi juru bicara dalam mengedukasi masyarakat," ujar Titu.

Soal kasus investasi bodong yang menimpa Ferdi Hasan, Titu berpendapat, jika perencana keuangan menyerahkan pemilihan investasi kepada investor, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor sendiri. Sebaliknya, jika perencana keuangan menunjuk suatu perusahaan investasi tertentu, tanggung jawabnya ada pada perencana keuangan.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Sarjito menambahkan, seseorang bisa merekomendasikan produk investasi jika mengantongi izin sebagai penasihat investasi.

Sayang, OJK belum mengatur profesi perencana keuangan ini. Belajar dari kasus Ferdi, rasanya aturan main itu sudah mendesak. (Dea Chadiza Syafina, Noor Muhammad Falih)

Editor: Erlangga Djumena
Sumber: KONTAN
.......,...............................................................
IKLAN
Dijual ruko tempat strategis di Jl Veteran Yogyakarta, Shm, Lt:270m.Lbg:+-400m.kmtd:10.kmnd:4.dapur 2.  Harga Rp 1,5M.sudah ditawar 1,3 M
Peminat serius hub big.sugeng@gmail.com

Sabtu, 12 April 2014

Inilah 10 Fasilitas Favorit Tamu Hotel

Inilah 10 Fasilitas Favorit Tamu Hotel

Sabtu, 12 April 2014 | 16:19

Tampilan Kamar Hotel Harris Malang
Sebuah survei terbaru yang digelar oleh situs perbandingan harga Hotel.com, berhasil mengungkap fasilitas hotel yang paling populer dan diinginkan oleh kalangan tamu.

Uniknya, tawaran jacuzzi dalam kamar hotel atau ukuran yang lebih besar tidak masuk dalam daftar keinginan para tamu, karena peringkat pertama dari fasilitas yang paling diinginkan oleh tamu berhubungan dengan makanan, yaitu sarapan gratis.

Dalam melakukan survei ini, pihak Hotels.com mewawancarai lebih kurang 1.000 wisatawan di seluruh dunia untuk mengetahui hotel mana dan fasilitas di kamar yang paling mereka inginkan.

Seperti dilansir oleh Hotels.com dan dikutip oleh laman Foxnews, berikut daftar urutan fasilitas yang diinginkan oleh para tamu.

1. Sarapan gratis
2. Restoran
3. Wi-Fi Internet gratis
4. Parkir
5. Layanan Front Office 24 jam
6. Bebas Rokok
7. Kolam renang
8. Bar
9. AC
10. Kopi/teh di lobi hotel

Sementara itu, untuk para tamu yang lebih senang berdiam dalam kamar, berikut 10 fasilitas dalam kamar yang paling mereka inginkan.

1. Wi-Fi Internet gratis
2. Kamar mandi mandi
3. Ukuran kamar
4. TV
5. AC
6. Kopi/teh
7. Ruangan bebas rokok
8. Seprai kualitas premium
9. Housekeeping harian
10. Tipe Matras

Penulis: Feriawan Hidayat/FER

Sumber:Foxnews
dicopas dari
http://m.beritasatu.com/food-travel/177444-inilah-10-fasilitas-favorit-tamu-hotel.html

Kamis, 10 April 2014

OJK Akan Panggil Bank Terlibat dalam Uji Coba Branchless Banking

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memanggil bank-bank serta perusahaan telekomunikasi yang mengikuti uji coba Branchless Banking atau yang kini disebut program Layanan Keuangan Digital (LKD). Pemanggilan terkait rencana OJK mengkaji ulang program tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, OJK bersama para peserta uji coba akan membahas masalah-masalah penting seputar rencana berlakunya program LKD yang aturannya ditargetkan keluar tahun ini. "Minggu ini kita kumpulkan peserta uji coba, ini ga bisa ditunda," ujar Muliaman baru-baru ini.

Ia mengatakan, terdapat beberapa isu kritis mengenai program yang disebut juga dengan nama Unit Perantara Layanan Keuangan (UPLK) atau Unit Perantara Layanan Sistem Pembayaran (UPLSP) tersebut. "Ada beberapa isu kritis, siapa yang boleh ikut. Dulu BI ada syarat BUKU, kemudian agent, peraturan bagi perusahaan telko, itu harus diriview ulang, setelah itu buat agenda prioritas," ujarnya.

OJK akan bersinergi bersama BI dalam mengeluarkan aturan LKD. BI akan menyokong dari sisi aturan sistem pembayaran. Aturan ini mengikat perusahaan telekomunikasi yang terlibat. Sementara OJK akan mengatur dari sisi agen bank atau agent banking. Untuk melanjutkan pilot project tersebut, OJK akan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang sudah ada.

Uji coba Branchless Banking sebelumnya dilaksakanan pada Mei hingga November 2013. Pilot project melibatkan lima bank dan dua perusahaan telekomunikasi yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dan PT Bank Sinar Harapan Bali serta PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk.

Red: Nidia Zuraya
Rep: Satya Festiani

Senin, 07 April 2014

Anak Petinggi PKS ini Harumkan Indonesia di MTQ Internasional

Anak Petinggi PKS ini Harumkan Indonesia di MTQ Internasional

Ananda Muhammad Saihul Basyir nama lengkapnya, putra ke-8 dari pasangan Ustadz Mutammimul Ula dan Dra Hj Wirianingsih (aleg PKS DPR RI), saat ini sedang berada di Kuwait mengikuti ajang perlombaan MTQ Internasional yang diselanggarakan oleh pemerintah Kuwait dan diikuti oleh peserta dari lebih 50 negara.

Ananda Basyir (panggilan akrabnya) saat ini masih sekolah kelas 3 SMA di Pesantren terpadu Darul Quran Mulia Serpong dan salah satu penghafal yang masih muda karena telah mengkhatamkan dan menyelesaikan hafalan Al Qur’an ketika masih kelas 6 SD.

Informasi kedatangan Ananda Basyir sudah sejak lama dari kakaknya Mas Aaf dan berikutnya Mas Faris mengkonfirmasi ulang, lalu dicarilah informasi ke panitia bahwa ada 2 orang delegasi yaitu Mas Fatahulloh dan Ananda Basyir yang merupakan anak kader berprestasi dan salah satu dari 10 bintang Al-Qura’an.

Pada hari sabtu pagi, 5/4/2014, Alhamdulillah masyarakat dan anak-anak Indonesia menyaksikan secara langsung kakaknya, Ananda Basyir melantunkan alunan yang indah dengan sempurna di gedung IICO (International Islamic Charitable Organization), South Surra.

MTQ sendiri berlangsung selama satu pekan yang terbagi dalam kategori lomba Tilawah, Hafalan 30 Juz, Hafalan dengan berbagai riwayat dengan 6 (enam) orang juri yang berasal dari Kuwait, Saudi, Mesir, Jordan, Bahrain memeperebutkan hadiah yang sangat fantastis.

Sebelum perlombaan MTQ tersebut, Ananda Basyir menggunakan hak pilihnya sebagai WNI untuk pertama kali mencoblos di Kuwait pada hari jum’at siang, 4/4/2014. Tidak lupa, kami mengajaknya keliling kantor perwakilan dan bertemu dengan bapak duta besar, diplomat (home staff), PPLN Kuwait, serta kader-kader PKS yang saat itu sedang bertugas sebagai saksi, dan tentunya dengan masyarakat.

Pada hari keesokan harinya setelah berlomba, ananda Basyir bertemu dan bersilaturahmi dengan kader tangguh PIP yang baru usai berjihad dalam pemilu 2014 dibawah komando dari ketua PIP PKS Kuwait, Ust. Noor Aziz, Lc.

*Tim Humas PIP PKS Kuwait

Jumat, 04 April 2014

Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

Kantor Pajak Jawa Tengah Selidik 6 Wajib Pajak

TEMPO.CO, Surakarta - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II saat ini tengah memeriksa bukti permulaan atas adanya dugaan pidana perpajakan yang dilakukan enam wajib pajak. Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Basuki Rakhmad, mengatakan keenam wajib pajak tersebut diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11,3 miliar. "Jumlah itu dihitung dari kewajiban membayar pajak yang tidak dilakukan oleh wajib pajak," ujarnya, Kamis, 3 April 2014. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan, kata dia, umumnya yakni wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan.

Basuki menjelaskan, keenam wajib pajak yang masuk kategori bandel itu terdapat di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Basuki tidak menyebutkan identitas mereka. Dia hanya menyebutkan di Kabupaten Sukoharjo terdapat satu wajib pajak bandel yang berbisnis dalam bidang perdagangan bahan bangunan. Di Kabupaten Karanganyar, ada dua wajib pajak bandel. Salah satunya memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat rumah tangga, sementara yang lainnya berdagang pupuk. Di Kabupaten Cilacap, terdapat satu wajib pajak bandel yang punya usaha dalam bidang jasa konstruksi.

Seorang wajib pajak perorangan di Magelang yang punya usaha dalam bidang peternakan juga sedang diperiksa. Terakhir, wajib pajak bandel yang disorot berada di Surakarta. Dia memiliki usaha yang bergerak dalam bidang industri kertas.

Selain memeriksa wajib pajak, Kantor Wilayah Pajak Jawa Tengah II sudah mengeluarkan 4.378 surat paksa pembayaran pajak dan 200 surat perintah penyitaan aset. Juga melelang enam aset milik wajib pajak dan memblokir 47 rekening.

Basuki mengatakan tindak penegakan hukum ini untuk mengamankan target penerimaan pajak sebesar Rp 7,097 triliun. Saat ini setoran pajak baru Rp 1 triliun.

Adapun Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, Hafidz El Fauzi, mengatakan, hingga akhir Maret 2014, penyampaian surat pemberitahuan tahunan wajib pajak perorangan mencapai 47,2 persen dari total 63.736 wajib pajak. “Bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT lewat e-filling masih ada waktu sampai 30 April 2014,” katanya. (Baca: Batas Akhir Penyerahan SPT Pajak e-Filing Diundur).

Sebanyak 2.274 wajib pajak ditargetkan menggunakan e-filling, namun ternyata 3.798 orang tercatat memanfaatkan layanan tersebut.

Lagi, Ormas Islam Serukan Pilih parpol Islam

Lagi, Ormas Islam Serukan Pilih parpol Islam
03 April 2014 19:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) mengeluarkan maklumat berkaitan dengan Pemilu 2014. Ketua Umum Al-Irsyad Abdullah Jaidi Mubarak mengatakan, imbauan tersebut ditanda tangani terdiri 60 ormas Islam. Di antara ormas itu adalah Muhammadiyah, NU, Persis, Hidayatullah, dan Al-Irsyad.

Ormas Islam, menurut dia, mengimbau agar umat Muslim untuk memanfaatkan momen pileg dan pilpres dengan menggunakan hak suaranya. "Berkenaan dengan memilih caleg, supaya kita menjatuhkan pilihan, salah satunya tentu seorang Muslim, berakhlakul karimah, berilmu, dan memiliki kemampuan memimpin," kata Abdullah, Kamis (3/4).

Imbauan itu, kata dia, berdasarkan sifat Rasul. Dalam memilih caleg, menurut dia, diutamakan harus seorang yang amanah, punya kepedulian tunggal dan komitmen terhadap kemajuan Islam. Hal itu merujuk pada sebuah hadits agar kaum Muslim untuk tidak mengambil pemimpin di luar kalangan sendiri.

Pesan itu harus diterjemahkan bahwa lebih mengutamakan pemimpin yang seiman memiliki mudarat lebih banyak daripada pertimbangan lainnya. Karena itu, dengan menjatuhkan pilihan ke orang yang beriman, mendirikan shalat dan menjaga hubungan dengan Allah, serta pribadi jujur maka mencoblos itu merupakan sebuah keputusan terbaik.

Pasalnya, umat sekarang sedang menanti seorang tuntunan yang cerdas dan amanah, serta sanggup membela kepentingan Islam di Indonesia. "Intinya pilihan itu baik untuk caleg dan partai yang punya komitmen maupun kepentingan Islam dan Muslimin, baik parpol Islam atau yang berbasis Islam," ujar Abdullah.

Red: Joko Sadewo
Rep: Erik Purnama Putra

Rabu, 02 April 2014

Aa Gym: Pilihlah Partai yang ingin mengajak kita jadi bangsa yg diridhoi Alloh

Aa Gym: Pilihlah Partai yang ingin mengajak kita jadi bangsa yg diridhoi Alloh

Tujuh hari lagi Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yang untuk kesekian kalinya akan memilih orang-orang yang akan memimpin negeri ini. Pesta yang hadir 5 tahun sekali selalu menarik perhatian banyak orang karena disinilah optimisme dan pesimisme bercampur menjadi satu; apakah nasib bangsa ini akan berubah menjadi lebih baik, sama saja, atau malah lebih buruk?

Tentu kita semua menginginkan masa depan bangsa yang lebih baik. Maka gunakan sebaik-baiknya 'momen 5 menit' di bilik suara yang akan menentukan '5 tahun' masa depan kita.

Saking pentingnya pemilu bagi masa depan bangsa, Abdullah Gymnastiar atau yang terkenal dengan nama Aa Gym turut berpesan agar kita menggunakan hak pilih secara baik, salah satunya adalah dengan memilih partai atau calon pemimpin yang ingin mengajak kita menjadi bangsa yang diridhoi Alloh.

"Kalau akan memilih partai, jangan pilih karena figur namun pilih yang ingin mengajak kita jadi bangsa yg diridhoi Alloh," ungkap Aa Gym lewat akun twitternya @aagym.

Suara kita menentukan masa depan bangsa kita.

Selasa, 01 April 2014

Jalur Kereta Kedungjati-Yogyakarta Bakal Terkoneksi Kembali

Jalur Kereta Kedungjati-Yogyakarta Bakal Terkoneksi Kembali

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Perjalanan jalur kereta api lama, Kedungjati- Tuntang- Ambarawa- Bedono- Magelang- Yogyakarta bakal dapat dinikmati kembali. Tahun 2015, reaktivasi jalur Kedungjati- Tuntang diproyeksikan sudah rampung pengerjaannya.

“Sehingga jalur rel ini sudah akan tersambung hingga stasiun Ambarawa,” jelas Kabid Perkeretaapian dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Dishubkominfo Jawa Tengah, Prasetyo Kentjono, baru- baru ini.

Pekerjaan yang sama, tambah Prasetyo, selanjutnya juga akan dilakukan untuk jalur lama Bedono- Magelang hingga Yogyakarta.

Jika jalur lama kereta api ini sudah terkoneksi kembali, maka perjalanan kereta api akan melalui beberapa stasiun yang menjadi rintisan perkembangan perkeretaapian di tanah air.

“Nantinya kereta akan melewati beberapa stasiun. Diantaranya Stasiun Jambu, Bedono, Magelang, sebelum tersambung ke sejumlah stasiun di Yogyakarta,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan, terkait reaktivasi Ambarawa hingga Yogyakarta, sejauh ini sudah ada penjajakan kesepakatan kerjasama antara Pemprov Jawa Tengah, PT Kereta Api dan Kementrian Perhubungan RI.

Dari kajian yang sudah dilakukan, tambahnya, ada beberapa titik lokasi yang akan dibangun jalur baru. Karena jalur lama sudah tidak memungkinkan lagi. Terutama untuk jalur kereta yang menanjak terjal, yang saat ini masih aktif dilalui lokomotif bergerigi dari Stasiun Ambarawa ke Stasiun Bedono.

“Tim, saat ini, masih menyiapkan desain jalur baru yang dimaksud, untuk menghindari tanjakan Jambu yang terjal,” tambah Prasetyo. 

Red: Hazliansyah
Rep: Bowo Pribad