Kamis, 24 April 2014

Politik Pajak dan Anggaran Capres 2014*)

Politik Pajak dan Anggaran Capres 2014*)
oleh Sunarsip

Di negara yang demokrasinya telah maju, pajak dan anggaran (tax and budget) selalu menjadi isu sentral dalam menarik simpati publik. Amerika Serikat (AS) adalah contoh betapa isu pajak dan anggaran ini begitu strategis kedudukannya untuk merebut simpati publik. Dalam kampanye politik pada pemilihan presiden AS pada 2018 dan 2012 lalu, dengan jelas kita bisa menyaksikan garis perbedaan terkait politik pajak dan anggaran yang ditawarkan oleh kedua kubu: Partai Demokrat (Obama) dan Partai Republik.

Kubu Demokrat menekankan pada pajak yang rendah bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pajak yang tinggi bagi kelompok masyarakat kaya dan korporasi. Sedangkan dari sisi alokasi anggarannya, Demokrat memberi perhatian lebih untuk jaring pengaman sosial (social security), atau yang kita kenal sebagai Obama Care, yang memang saat itu sangat dibutuhkan. Obama juga melihat politik pajak dan anggaran AS harus menjadi alat untuk “mengoreksi” ketidakadilan, dimana saat itu pajak yang dikenakan untuk kelompok masyarakat kaya/korporasi dianggap masih rendah, di saat AS sedang membutuhkan dana besar untuk memulihkan ekonominya akibat krisis sejak 2007.

Sementara itu, kubu Republik cenderung bertolak belakang dengan Demokrat. Republik justru melihat kelompok masyarakat kaya dan korporasi perlu mendapat “perlindungan” dari pembebanan pajak tambahan untuk menjaga kelangsungan usahanya di tengah merosotnya ekonomi AS. Menurut kubu Republik, bila kelompok masyarakat kaya dibebani pajak tambahan, hal itu akan menyebabkan konsumsi masyarakat berkurang, yang pada akhirnya akan menyebabkan kelesuan industri. Hal yang sama juga akan berlaku bila korporasi dipajaki lebih tinggi. Pajak yang lebih tinggi menyebabkan biaya produksi meningkat dan korporasi akan mengurangi kemampuan produksinya sehingga PHK pun menjadi tak terelakkan.

Pilihan politik pajak dan anggaran kedua kubu ini tentunya memiliki argumentasi yang kuat. Sekilas, kita akan menilai bahwa politik pajak dan anggaran Demokrat lebih populis (“merakyat”) dibanding Republik yang terkesan membela kelompok kapitalis. Padahal, pilihan politik pajak dan anggaran yang ditawarkan kubu Republik sejatinya masuk akal. Dengan komposisi penduduk AS yang sebagian besar adalah pekerja (workers), logikanya kesempatan kerja menjadi lebih utama dibanding social security, dimana pada saat itu angka pengangguran di AS masih sangat tinggi. Bila pajak korporasi dinaikkan pastinya akan semakin banyak korporasi yang mengalami kesulitan dan makin banyak pegawai yang di PHK.

Namun, dalam pertarungan memperebutkan simpati publik, apa yang ditawarkan Obama ternyata lebih menarik. Masyarakat AS lebih percaya dengan politik pajak dan anggaran Obama dalam membantu menyelematkan perekonomian AS, meskipun sesungguhnya efektivitas implementasinya kini mulai banyak diragukan. Faktanya, sejak Obama berkuasa pada 2008, perekonomian AS tidak kunjung membaik. Pertumbuhan ekonomi AS masih sangat rendah dan tingkat pengangguran pun masih tinggi. Di sisi lain, implikasi dari politik pajak dan anggaran yang diterapkan Obama telah menyebabkan AS harus mencetak uang lebih banyak melalui kebijakan Quantitative Easing (QE), dimana Bank Sentral AS harus membeli obligasi negara sekitar US$85 miliar per bulannya.

***

Dengan memperlihatkan contoh di AS tersebut, sejatinya saya hanya ingin memberikan contoh betapa politik pajak dan anggaran telah menjadi pembeda diantara para calon presiden (capres) sekaligus menunjukkan arah kebijakan fiskal yang akan diambil bila memerintah nanti. Pertanyaannya bagaimana dengan di Indonesia?

Sejak era reformasi ini, kita hampir tidak pernah melihat ada hal yang berbeda terkait dengan politik pajak dan anggaran dari para capres. Bahkan, kita bisa menyaksikan bahwa dalam setiap kampanye capres, hampir tidak ada yang memperlihatkan “keberaniannya” untuk berbeda dalam politik pajak dan anggarannya. Terhadap kedua isu ini, para capres baru sebatas mampu menjelaskan permasalahan yang dihadapi sektor pajak dan anggaran kita tanpa mampu menjelaskan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kita belum melihat, misalnya, apa yang akan ditawarkan oleh para capres dalam upayanya meningkatkan tax ratio yang masih sangat rendah, sekitar 12 persen dari PDB. Misalnya, adakah capres yang secara tegas berani menyampaikan seperti Obama: memajaki lebih tinggi untuk kelompok masyarakat kaya dan korporasi? Dugaan saya, tidak akan ada capres yang berani menempuh politik pajak dan anggaran seperti apa yang ditawarkan Obama ataupun kubu Republik. Sebagai contoh, sulit kita berharap capres kita akan dengan tegas berani mengatakan bahwa untuk menaikan tax ratio, kita akan memajaki kelompok masyarakat kaya atau korporasi dengan pajak yang lebih besar, seperti yang ditawarkan Obama. Kenapa? Secara jujur harus diakui bahwa politik kita masih belum mampu lepas dari politik patronase. Hampir seluruh capres kita memiliki “patron” dengan kelompok konglomerasi tertentu. Dengan kondisi seperti ini, capres akan ditinggalkan patronnya bila pada akhirnya mengetahui bahwa mereka akan dipajaki lebih tinggi bila nanti capres tersebut berkuasa.

Di sisi lain, kita juga belum melihat adanya politik anggaran yang jelas, tegas dan berbeda terkait dengan kebijakan alokasi anggaran dari para capres. Sebagai contoh, apa yang ditawarkan para capres untuk mengatasi belanja subsidi BBM yang kini mencapai hampir 30 persen dari APBN? Apa yang ditawarkan capres terkait dengan beban pembayaran utang yang semakin tinggi di saat kemampuan menarik pajak kita masih sangat rendah? Bagaimana solusi para capres untuk mengatasi buruknya kondisi infrastruktur kita ditengah keterbatasan dana pembangunan di APBN?

Kemampuan para capres dalam mengartikulasikan secara jelas dan tegas terkait dengan politik pajak dan anggarannya sangat penting untuk mengetahui arah kebijakan fiskal ke depan. Sayangnya, sejak era pemilihan presiden secara langsung ini, kita belum menyaksikan ada capres yang memperlihatkan orisinalitas dalam politik pajak dan anggarannya. Hampir seluruh capres menawarkan hal yang relatif sama. Padahal, problem pajak dan anggaran kita saat ini membutuhkan sentuhan yang berbeda dibanding sebelumnya.

Faktanya, sejak era reformasi ini, postur APBN kita tidak mengalami perubahan. Kemampuan menarik pajak kita masih relatif rendah, beban subsidi BBM dan beban pembayaran utang yang tinggi, di sisi lain belanja subsidi untuk kelompok miskin dan belanja infrastruktur sangat rendah, yang sesungguhnya mencerminkan ketimpangan dalam alokasi anggaran. Akibatnya, kita bisa menyaksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemampuannya dalam kemampuannya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat juga sangat rendah.

Mudah-mudahan, dalam kontestasi capres 2014 ini, para capres kita mulai berani “menunjukkan diri” untuk menampilkan politik pajak dan anggaran yang orisinal serta menawarkan konsep yang berbeda. Sehingga, politik capres kita pun akan semakin berkualitas dengan banyak bertarung dalam tataran kebijakan bukan politik yang dibangun berdasarkan figur dan popularitas semata.***

*)Analisis ini dimuat oleh REPUBLIKA, pada Senin, 21 April 2014 di halaman 1. Sunarsip adalah Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI).

dicopas dari:
http://sunarsip.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:politik-pajak-dan-anggaran-capres-2014&catid=39:fiskal-dan-apbn&Itemid=131


kaos ukuran besar XXXXXL
Politik Pajak dan Anggaran Capres 2014*)
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email