Kamis, 07 Mei 2015

 Kantor Pajak Solo Eksekusi Pengusaha Pengemplang Pajak Rp 11 M

Kantor Pajak Solo Eksekusi Pengusaha Pengemplang Pajak Rp 11 M

Muchus Budi R. - detikNews

Kantor Pajak Solo Eksekusi Pengusaha Pengemplang Pajak Rp 11 M (Foto: Muchus Budi R/detikcom)
Solo - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II di Solo mengeksekusi seorang pengusaha tekstil bernama Vinod Khumar Agarwal untuk selanjutnya diserahkan ke kejaksaan. Vinod disangka melakukan kejahatan pajak dengan kerugian negara ‎lebih dari Rp 11 miliar.

Vinod adalah pemilik usaha tekstil dengan payung upaya CV Lestari Jaya. Selain menjadi pengusaha, dia juga tercatat pernah menjadi caleg DPR RI dari Dapil Jateng IV, namun gagal terpilih.

Semula Vinod hendak dijemput paksa di rumahnya di Karanganyar. Ketika tim sudah berangkat, ada pemberitahuan dari pengacara tersangka bahwa Vinod akan datang ke kantor DJP Solo untuk menyerahkan diri.

Sebelumnya Kanwil DJP Jateng II di Solo telah menyerahkan barang bukti dan seorang tersangka lain atas nama Sasanti Dwi Utami yang menjabat sebagai Direktur CV Lestari Jaya kepada Kejari Sukoharjo pada 29 April lalu. Oleh Kejaksaan, Sasanti selanjutnya dititipkan di Rutan Surakarta.

"Rencana semula kami ‎akan menyerahkan Sasanti bersama Vinod selaku pemilik CV Lestari Jaya, namun saat itu Vinod dalam kondisi sedang dirawat di sebuah rumah sakit swasta di Solo. Hari ini Vinod datang menghadap dan selanjutnya kami serahkan langsung ke Kejaksaan," ujar Kepala Kanwil DJP Jateng II, Yoyok Satiotomo, Selasa (5/5/2015).

Keduanya disangka melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c juncto Pasal 43 UU No 6 Tahub1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan UU No 16 Tahun 2000 yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap selama tahun 2004 hingga 2007. Kerugian negara akibat perbuatan keduanya sebesar Rp 11.123.509.565.

Beberapa saat sebelum diberangkatkan ke Kejaksaan, kepada wartawan Vinod membantah ket‎erlibatannya dalam kasus tersebut. Dia mengatakan CV Lestari Jaya bukan miliknya tapi dirikan oleh Sasanti dan Dina yang saat ini dinyatakan buron. Vinod bahkan mengatakan dirinya adalah korban.

"Saya dimintai tolong oleh istri saya saat‎ itu yang skarang sudah saya cerai, untuk membantu perusahaan tersebut. Rekeningnya memang dipinjam dan memang untuk transfer uang, tapi saya tidak tahu-menahu," ujarnya.

Atas bantahan itu Yoyok Satiotomo mengatakan siapapun berhak membuat pembelaan. Namun penyelidikan maupun penyidikan ada bukti bahwa Vinod adalah pemilik sah CV Lestari Jaya yang berada di Sukoharjo tersebut. DJP sebenarnya telah melakukan langkah persuasi ‎agar Vinod membayar kerugian negara namun yang bersangkutan selalu menolak sehingga diputuskan untuk diteruskan kasusnya ke ranah hukum.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
Pelaku Pidana Pajak Dihukum 1,5 Tahun

Pelaku Pidana Pajak Dihukum 1,5 Tahun

Solo, Antara Jateng - Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, memvonis satu tahun enam bulan terhadap terdakwa tindak pidana perpajakan, Ariyandi alias Andi (31) pemilik PT Indo Prima Farma di Laweyan Solo.

Ketua majelis hakim, Polin Tampubolon mengatakan, bahwa terdakwa Ariyandi alias Andi dinyatakan bersalah secara menyakinkan telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

         Menurut Polin Tampubolon, terdakwa dengan sengaja menyalah gunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pengukuhan kena pajak atas nama PT Indo Prima Farma, NPWP 01.752.342.4-526.000, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) huruf b Undang Undang No.6/1983, tentang Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan, sebagai mana telah diubah dengan UU No.28/2007.

         Selain itu, majelis hakim juga memutuskan kepada terdakwa Ariyandi alias Andi dengan denda uang senilai Rp2,1 miliar.

         Namun, kata majelis hakim, jika terdakwa dikemudian hari tidak mampu membayar dendanya, maka dapat menggantinya dengan hukuman penjara selama enam bulan.

         Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya, yakni Sigit Sudibyanto, menanggapi atas putusan hakim tersebut menyatakan menerima dan tidak menempuh banding. Hal ini, juga dilakukan oleh jaksa penuntut umum, Budi Sulistiyanto, mengatakan pikir-pikir atas putusan itu.

         Jaksa Penuntut Umum Budi Sulistiyanto, sebelumnya telah menuntut terdakwa penjara selama dua tahun enam bulan atau lebih berat satu tahun dbanding vonis hakim, dan denda Rp 2,1 milliar.

         Menurut JPU Budi Sulistiyanto, dalam dakwaannya yang memberatkan tindakan terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara, sedangkan yang meringankan dia berterus terang dan tidak mempersulit persidangan.

         Menurut penasihat hukum terdakwa, Sigit Sudibyanto, kliennya telah mengakui semua kesalahan yang dilakukan sehingga dia langsung menerima keputusan majelis hakim.

         Sigit Sudibyanto mengatakan, pihak Kantor Pajak Surakarta seharusnya juga melakukan penyelidikan terhadap PT Sadana dan PT Libera Farma untuk ikut disidangkan.

         Namun, dua perusahaan tersebut hingga sekarang  belum ada perkembangan apakah dilakukan penyelidikan atau tidak.

         "Klien saya saja yang diproses hukum. Padahal, banyak perusahaan melakukan yang sama, tetapi mereka tidak diproses," katanya usai sidang.



Editor: Immanuel Citra Senjaya
Kamis, 09 Apr 2015 21:28:53  WIB
Bebas di PN Solo, Dihukum di MA (KASUS PIDANA PAJAK)

Bebas di PN Solo, Dihukum di MA (KASUS PIDANA PAJAK)

Solopos.com, SOLO — Sempat dibebaskan Pengadilan Negeri (PN) Solo pada 2013, Direktur PT Muncul Lestari Makmur Mandiri (MLMM) Solo, Budiati, dinyatakan bersalah dan divonis satu tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Selain divonis satu tahun penjara, Budiati juga didenda sebesar dua kali pajak terutang atau senilai Rp9,6 miliar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, Budiati yang diketahui sebagai pengemplang pajak itu dinilai bersalah lantaran dengan sengaja tidak mendaftarkan diri pengukuhan pengusaha kena pajak. Selain itu dia tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara.
Budiati dinilai melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf c UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Jumlah pajak terutang yang dibebankan pada Budiati, pada 2006 berupa PPh senilai Rp34,7 juta dan PPN senilai Rp1,5 miliar dan pada 2007 berupa PPh senilai Rp183,5 juta dan PPN senilai Rp3,06 miliar.
Putusan MA No. 54K/PID.SUS/2014 tertanggal 9 Juni 2014 itu juga memerintahkan jaksa menyita harta kekayaan Budiati disita untuk memenuhi pembayaran denda. Sebelumnya, Budiati telah divonis bebas oleh PN Solo tanggal 10 Juni 2013.
“Putusan ini menjadi momentum bagi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II Solo untuk kembali mengingatkan para wajib pajak (WP) agar memenuhi kewajibannya. Dalam menjalankan tugas, kami tidak ingin memenjarakan seseorang. Kami selalu arahkan untuk pemaksimalan pemasukan uang negara,” kata Kepala Kanwil DJP Jateng II Solo, Yoyok Satiotomo, saat jumpa pers di kantornya, Rabu (1/4/2015).
Yoyok mengharapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo segera mengeksekusi Budiati yang saat ini berdomisili di Jl. Pipit Blok U-15 RT 015/RW 003, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejauh ini, pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan Kejari Solo. “Untuk urusan eksekusi dan penyitaan sudah menjadi ranah Kejari,” katanya.
Terpisah, Kasiintel Kejari Solo, M. Rosyidin, mengaku belum menerima surat resmi putusan MA yang diketuai majelis hakim, Artidjo Alkostar. “Belum tahu [jadwal eksekusinya]. Kami harus memperoleh putusan dari MA terlebih dahulu. Kalau sudah jelas semua, akan dikabari lebih lanjut,” katanya.
Tersangka Lain
Sementara itu, aparat DJP II Jateng telah menetapkan seorang tersangka yang diduga pengemplang pajak, yakni Direktur CV LJ, Ny. SDU, 40. Dalam waktu dekat, aparat DJP II Jateng juga berancang-ancang membidik calon tersangka lain, yakni VKA, 60 dan RI, 47.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, modus yang digunakan para pengemplang pajak bidikan DJP Jateng II biasanya tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahun pajak 2007-2008. Kerugian negara yang disebabkan tidak melaporkan SPT itu ditaksir mencapai Rp11,1 miliar.
Dalam menjalankan aksinya, SDU dibantu temannya, VKA. Selain berkaitan dengan kasus SDU, VKA juga terkait dengan kasus pengemplangan pajak yang dilakukan RI dengan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp3,1 miliar. Para pengemplang pajak dijerat Pasal 39 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
“Berkas SDU suda P-21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari). Dalam waktu dekat ini, segera dilakukan pelimpahan tahap II. Sedangkan, berkas RI sedang proses menuju P-21. Begitu juga, berkas VKA segera menyusul,” kata Yoyok, Rabu.
Sebelumnya, DJP Jateng II juga telah menyeret pengusaha muda ke meja hijau gara-gara melakukan kejahatan korporasi. Pengusaha tersebut bernama Ariyandi alias Andi, 31, seorang pengusaha di PT Indoprima Farma Solo. Andi terpaksa berhadapan dengan penegak hukum lantaran diduga menyalahgunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor pengusaha kena pajak (NPKP) sejak 2008.