Minggu, 30 Agustus 2015

5 Aktivitas yang Sebaiknya Tidak Dilakukan Pagi Hari

5 Aktivitas yang Sebaiknya Tidak Dilakukan Pagi Hari

 5 Aktivitas yang Sebaiknya Tidak Dilakukan Pagi Hari
Sahabat Ummi, pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk memulai aktivitas harian, akan tetapi berikut ini 5 Aktivitas yang Sebaiknya Tidak Dilakukan Pagi Hari karena kurang baik untuk kesehatan maupun bisa memperburuk mood seharian:

1. Olahraga dengan perut kosong
Olahraga pagi itu amat bagus, tapi olahraga dengan perut benar-benar kosong rasanya bukan ide yang bagus. Setidaknya minumlah air hangat untuk membuat perut kita nyaman.

2. Tidur pagi padahal sudah cukup tidur di malam harinya
Tidur lagi di pagi hari padahal sudah tidur cukup malam harinya bukanlah ide bagus karena bisa membuat badan pegal-pegal, kepala pusing, dan yang pasti kita kehilangan kesempatan melakukan berbagai hal menyegarkan di pagi hari.

3. Menahan buang air karena sudah tergesa-gesa berangkat
Kamar mandi satu tapi diperebutkan oleh sekian banyak orang? Tidak menjadi alasan untuk menahan buang air, apalagi jika yang ditahan adalah buang air besar, akibatnya bisa sangat fatal, terburuk adalah terkena kanker usus. Biasakan berangkat dari rumah dengan kondisi perut sudah bersih dari kotoran.

4. Bertengkar
Bertengkar di pagi hari apapun alasannya sebaiknya dihindari. Selain membuat mood buruk, secara kesehatan pun tidak baik karena bisa mempengaruhi kesehatan jantung, terutama jika bertengkar dengan pasangan hidup.

5. Minum air es
Walaupun minum air setelah bangun tidur amat disarankan, namun sebaiknya tidak mengonsumsi air es di pagi hari. Air dingin akan memberikan semacam kejutan pada sistem kerja tubuh yang sudah terbiasa dengan suhu normal. Air biasa atau air dengan suhu hangat in syaa Allah lebih baik untuk kesehatan.
5 Minuman yang Bisa Menurunkan Berat Badan

5 Minuman yang Bisa Menurunkan Berat Badan

 5 Minuman yang Bisa Menurunkan Berat Badan
Sahabat Ummi, ternyata ada beberapa minuman yang bisa membantu menurunkan berat badan. Ini dia 5 Minuman yang Bisa Menurunkan Berat Badan, semoga bermanfaat:

1. Kopi hitam panas
Minum kopi hitam dua kali sehari dan TANPA GULA bisa memberikan hasil terbaik untuk menurunkan berat badan. Kafein yang terkandung di dalam kopi dapat membantu tubuh dalam meningkatkan proses metabolisme, sehingga kalori yang terbakar di dalam tubuh akan semakin banyak. 
Penggunaan kafein untuk diet bukanlah hal yang asing, karena ternyata sebagian besar suplemen untuk menurunkan berat badan mengandung kafein. 

2. Teh Hijau
Teh hijau panas juga jadi salah satu minuman yang bisa menurunkan berat badan. Tambahkan saja 1 sdm madu dalam secangkir teh panas juga tambahkan perasan 1-3 tetes sari lemon. Minum minuman ini pagi hari saat perut masih dalam keadaan kosong in syaa Allah bisa lebih terasa khasiatnya.
3. Air putih dengan perasan jeruk nipis
Air panas/hangat juga merupakan minuman terbaik untuk mempercepat metabolisme dan menyebabkan penurunan berat badan. 
Sebaliknya, tambahkan irisan jeruk nipis, tomat atau setangkai daun mint untuk menambah rasa alami  air tanpa menambahkan kalori.

4. Jus Apel
Siapkan apel ukuran sedang sebanyak lima buah, dua jeruk dan dua batang seledri. Haluskan semua bahan dengan diblender.
Jus apel ini tidak hanya mempercepat metabolisme, tetapi juga membantu melawan kanker, penyakit jantung dan membangun sistem kekebalan tubuh. Subhanallah.

5. Air Madu dan jeruk nipis
Ambil segelas air, tambahkan madu sebanyak satu sendok makan penuh dan peraslah satu jeruk nipis ke dalam air. Jeruk nipis dan madu adalah dua bahan yang populer yang mempercepat metabolisme tubuh sehingga membantu menurunkan berat badan.
Demikianlah 5 minuman yang bisa membantu menurunkan berat badan, Sahabat Ummi tertarik mencobanya?

Sabtu, 29 Agustus 2015

Mengintip Persiapan Peluncuran Lapan A2, Satelit Karya Anak Bangsa Pertama

Mengintip Persiapan Peluncuran Lapan A2, Satelit Karya Anak Bangsa Pertama


Bogor - Indonesia boleh berbangga. Dalam waktu dekat akan diluncurkan Lapan A2/Orari, karya anak bangsa pertama. Apa saja persiapannya?

Kamis (27/8) siang, suasana kantor Pusat Teknologi Satelit (Pusteksat) Lapan Rancabungur, Bogor, tak terlalu ramai. Puluhan pegawai bekerja di mejanya masing-masing. Beberapa di antaranya lalu lalang dari satu ruangan ke ruangn lain.

"Persiapannya lebih pada ujicoba atau evaluasi fungsi-fungsi satelit," kata Kepala Pusteksat Lapan Rancabungur, Suhermanto, kepada detikcom soal beragam persiapan menjelang peluncuran Lapan A2.

Lapan A2 sebetulnya sudah siap diluncurkan pada 2012 silam, tapi karena berbagai hal, peluncuran ditunda. Tim Lapan terus merawat dan memastikan satelit Lapan A2 tetap dalam kondisi baik dan layak diluncurkan. Satelit ini rencananya akan diluncurkan dengan menumpang roket milik India pada akhir September mendatang.

Minggu lalu, tim dari India datang ke Rancabungur. Mereka membawa adaptor roket yang nantinya akan jadi dudukan Lapan A2. Tim Lapan menguji coba dan memastikan satelit tersebut cocok dengan dudukan tersebut. Uji getar, frekuensi, dan berbagai komponen satelit kembali dipastikan. Hasilnya, semuanya pas dan Lapan A2 siap untuk diluncurkan dengan menumpang roket milik India.


Lapan A2 diletakkan di atas meja salah satu ruangan bernuansa putih. Di situ ada beberapa monitor dan alat penguji komponen-komponen satelit. Di sebelahnya, ada ruangan ruang kontrol.

Lima orang berjas putih dan biru berada dalam ruang kaca tersebut. Jas itu merupakan 'seragam' resmi agar badan terbebas dari partikel-partikel debu. Tak boleh ada debu sekecil apapun di situ, ruangan harus steril.

Tim ahli sibuk berdiskusi dan berkumpul di depan sebuah layar yang dipenuhi dengan angka-angka. Sesekali salah seorang anggota tim berbicara melalui HT dengan rekannya di ruang kontrol.

"Kami sedang menguji akurasi perintah dari bumi untuk satelit," ucap Kepala Teknik Lapan A2, Mohammad Mukhayadi.

Lapan A2 dilengkapi kamera, Automatic Identification System (AIS) dan transmiter serta video. Satelit ini berbobot 78 kg dan mengorbit di ketinggian 650 km dari permukaan bumi. Satelit ini berfungsi untuk memetakan tata guna lahan, pemantauan kapal di perairan, dan mitigasi bencana.

Lapan A2 murni buatan ahli LAPAN. Ada 20 orang yang terlibat. Satelit ini akan menjadi batu pijakan anak bangsa untuk menunjukkan kemampuan Indonesia pada pembuatan satelit.

"Lapan A1/TUBSat dirakit di Jerman, yang ini (Lapan A2) kami merakit sendiri di sini," jelas Suhermanto. Lapan A1/TUBSat merupakan satelit pendahulu Lapan A2 yang kini masih mengorbit.
(bil/try)
Sudah Siap Sejak 2012, Kenapa Lapan A2 Batal Diluncurkan?

Sudah Siap Sejak 2012, Kenapa Lapan A2 Batal Diluncurkan?

 Hasil gambar untuk satelit lapan a2
Detik.com Jakarta - Satelit pertama buatan Indonesia Lapan A2/Orari rencananya akan diluncurkan pada September mendatang. Dulu, satelit ini dijadwalkan akan diluncurkan pada 2012 namun batal. Apa alasannya?

"Satelit kami sudah siap sejak pertama kali kami buat tahun 2009 dan siap diluncurkan pada 2012 namun batal karena pengunduran dari India," kata Kepala Pustek Lapan Rancabungur, Suhermanto pada detikcom di kantor LAPAN Rancabungur, Bogor, Kamis (27/8/2015).

Untuk sampai ke antariksa, satelit ini memang akan menumpangi roket milik India dan diluncurkan di Pusat Antariksa Satish Dhawan, Sriharikota, India. Di roket tersebut ada juga satelit penelitian astronomi milik Organisasi Riset Antariksa India (ISRO), Astrosat.

Suherman menjelaskan, di tahun 2009 pihak LAPAN menandatangi kontrak peluncuran 2 satelit secara bersamaan yang dikenal dengan Twinsat (Lapan A2 dan Lapan A3) bersama satelit milik ISRO untuk diluncurkan pada tahun 2011. LAPAN pun merancang satelit A2 yang akan diluncurkan tersebut.

Namun, di tahun 2011 peluncuran diundur pada tahun 2012. Saat itu Indonesia mengevaluasi pengorbitan Twinsat dengan berbagai pertimbangan hingga akhirnya diputuskan untuk meluncurkan kedua satelit di waktu yang berbeda. Lapan A2 tetap akan diluncurkan di tahun 2012 sedangkan A3 berselang setahun.

Tahun 2012, pembangunan Lapan A2/Orari telah rampung dan dinyatakan siap untuk diluncurkan. Namun, di tahun yang sama pihak India membatalkan peluncuran roket yang akan ditumpangi Lapan A2.

Alasannya karena satelit utama milik India yang akan menumpangi roket yang sama dengan Lapan A2 belum rampung. Lapan A2 yang menjadi secondary satelit yang menempel pada roket akhirnya harus ikut tertunda diluncurkan.

"Jadi satelit milik kita sudah siap sejak tahun 2012. Tapi penundaan ada dari pihak India dan kita menghormati itu. Akhirnya ditunda sampai 2014," terangnya.

Apakah tak bisa berpindah ke roket yang lain?

"Dalam perjanjian disebutkan jika penundaan dilakukan lebih dari 2 tahun, maka kita diperbolehkan menarik diri. Namun, mencari penggantinya tidak mudah karena jika dipindahkan, belum tentu roket lain sama strukturnya dengan satelit kita," terangnya.

Lapan A2/Orari ini rencananya akan beredar di orbit ekuatorial atau di sekitar garis katulistiwa. Orbit ini berbeda dengan pelopornya Lapan A1/Tubsat mengelilingi dunia dengan orbit polar atau mengitari kutub utara dan kutub selatan. Di orbit tersebut, ia mengatakan tak semua roket bisa melaluinya.

Selain soal orbitnya, masalah terbesar jika dipindahkan yakni adaptasi yang harus dilakukan satelit kita pada roket baru yang akan ditumpangi. Mulai dari struktur satelit, eletronik, frekuensi dan itu disebutnya membutuhkan waktu yang lama.

"Makanya kita tetap bertahan dengan konsekuensi waktu peluncuran dimundurkan. Tapi semoga tidak ada perubahan sehingga bisa dikirimkan pada 4 September nanti," lanjutnya.

Selama masa penundaan itu, tim ahli terus memantau dan merawat A2 dan seluruh komponen-komponen pendukungnya. Pada Maret 2014, pihak ISRO India mengirimkan surat pada LAPAN bahwa peluncuran akan dilakukan pada 2015. Sejak saat itu, tim ahli kembali menguji seluruh komponen satelit untuk memastikan seluruh komponen masih berfungsi.

Puncak kesibukan tim ahli terjadi sekitar 18 Agustus lalu yakni saat pihak India datang ke Indonesia dan membawa adaptor roket yang akan menjadi dudukan satelit nanti. Tim ahli satelit dan tim dari India sama-sama menguji dan memastikan dudukan satelit itu pas dengan seluruh frekuensi dan getaran yang ditimbulkan.

"18 Agustus baru diberikan adaptor dan ada 30 hari untuk fitting test ini," sambungnya.

Besar harapan Hermanto agar tak ada penundaan dalam peluncuran kali ini. Adanya kepastian peluncuran dalam hitungan minggu membuatnya yakin peluncuran tidak akan diundur. Selain itu izin satelit tersebut hanya 7 tahun dan akan selesai per 30 Oktober mendatang.

"Makanya kami mengupayakan untuk meluncur September ini. Kalau tidak berarti kami harus memperpanjang izin dan itu butuh waktu lama lagi. Semoga semuanya tepat waktu sekarang," pungkasnya.
(mnb/try)

Jumat, 28 Agustus 2015

Saat Suami Asyik dengan Hobinya

Saat Suami Asyik dengan Hobinya

Saat Suami Asyik dengan Hobinya.
Berikut ini yang harus dilakukan istri…
Sahabat Ummi... Kebanyakan istri zaman sekarang sering menuntut "me time" pada suaminya, lalu apa suami boleh juga memiliki "me time" ?

Tidak sedikit para istri justru protes saat sang suami ingin memiliki "me time" juga, terutama untuk istri yang tidak bekerja. Karena dalam benak mereka, saat suami bekerja, dapat pergi keluar rumah saja sudah dianggap "me time". Kesempatan interaksi dengan rekan kerja dan aktualisasi yang di dapat di tempat kerja sering dianggap "me time" nya suami di mata para istri.

Padahal bekerja juga sama lelahnya, bahkan bisa jadi memiliki tingkat stres yang lebih tinggi. Oleh karena itu tidak ada salahnya saat sang suami meminta jatah "me time" kita sebagai istri mengijinkan. Dengan "me time" yang didapat oleh suami, diharapkan sesudahnya dia lebih fresh saat menjalankan perannya sebagai suami dan ayah. 

Namun tentu saja suami harus diingatkan jika keinginan "me time" nya kebablasan. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh istri agar suami tetap bijak ber "me time", yaitu sebagai berikut :
1. Ingatkan agar pilihan "me time" nya jangan sampai terjebak pada hal-hal yang sia-sia, lebih baik melakukan hobi yang bermanfaat.
2. Ingatkan agar budget untuk "me time" nya tidak sampai mengganggu anggaran keluarga.
3. Ingatkan agar waktu "me time" nya tidak sampai melupakan waktu untuk memperhatikan keluarga.
4. Komunikasikan juga agar "me time" istri jangan sampai diabaikan.

Demikian... Sahabat Ummi, tidak ada salahnya suami memiliki "me time", agar dia kembali "fresh" melaksanakan perannya sebagai suami dan ayah, namun tetap ingatkan jika hobinya justru membuat dirinya lalai pada keluarga.
Wallahu'alam
Foto ilustrasi: google
Profil Penulis :
Rena Puspa bernama asli Irena Puspawardani, seorang ibu beranak 3 yang kini berdomisili di Malaysia. Buku solo perdananya berjudul "Bahagia Ketika Ikhlas" terbitan Elex Media Komputindo. Penulis kini aktif menulis di Komunitas Ummi Menulis.
dicopas dari majalah umiAdministrator
Sesi Pemotretan, Tiga Pemain Muslim Muenchen Tolak Pegang Bir

Sesi Pemotretan, Tiga Pemain Muslim Muenchen Tolak Pegang Bir

Sesi foto bersama skuat Bayern Muenchen mengenakan kostum Bavaria.
Sesi foto bersama skuat Bayern Muenchen mengenakan kostum Bavaria. 

REPUBLIKA.CO.ID, MUENCHEN -- Juara bertahan Bundesliga Jerman, Bayern Muenchen memiliki tradisi menjelang dimulainya musim kompetisi. Seluruh penggawa FC Hollywood wajib ikut menjalani sesi pemotretan produk Paulaner Brewery pada 31 Agustus lalu.
Paulaner adalah produsen bir yang menjadi salah satu mitra Muenchen. Mereka mengenakan baju tradisional berwarna merah putih klasik khas kawasan Bavaria bernama Lederhosen.

Kalau tahun 2013, gelandang Franck Ribery dan Xherdan Shaqiri menolak memegang bir. Kali ini, keduanya tetap konsisten memegang teguh tradisi tersebut. Hal itu dilakukan keduanya lantaran sebagai seorang Muslim, pantang untuk mendekati minuman yang dilarang agama.

Uniknya, kali ini Ribery dan Shaqiri mendapat rekan baru yang enggan memegang gelas bir, yaitu Mehdi Benatia. Bek timnas Maroko tersebut juga seorang Muslim. Dia baru didatangkan dari AS Roma.

Dikutip Al Arabiya, Benatia, mengikuti jejak dua pendahulunya dengan tidak memegang bir dalam sesi pemotretan. Meski begitu, ia tetap profesional menjalani pemotretan diapit Jerome Boateng dan Dante, serta di belakang Thomas Mueller. Dante dan Mueller bahkan sempat melakukan gerakan tos dengan menempelkan gelas masing-masing.

Sebagaimana diketahui, Paulaner Brewery termasuk salah satu produsen bir ternama di Jerman. Paulaner dikenal sebagai salah satu dari enam sponsor festival bir Jerman yang sangat populer, Oktoberfest yang dihelat sejak 1810.

Pada tahun lalu, Ribery sempat dibuat kesal dengan perayaan gelar Bundesliga Jerman musim 2012/2013. Ketika itu, Boateng menyiramkan bir dari belakang ke kepala Ribery hingga badannya basah kuyup. Alhasil, penggawa Les Bleus tersebut dilaporkan sempat marah terhadap Boateng, meski akhirnya kabar itu diklarifikasi pihak klub.

PKS Ingin Jadi Partai yang Bersih Kembali

PKS Ingin Jadi Partai yang Bersih Kembali

PKS
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKS akan menetapkan visi misi gerakan PKS pada periode lima tahun mendatang di Munas II 12-15 September 2015 mendatang di Hotel Bumi Wiyata, Depok.

Ketua Panitia Munas Siswanto mengatakan lima tahun mendatang PKS akan menetapkan visi misi sebagai partai dakwah yang kokoh dan berkhidmat pada masyarakat bangsa dan negara.
"Partai ingin kembali menegaskan PKS partai yang bersih, peduli dan profesional," jelas dia pada Republika, Kamis (27/8).

Siswanto mengatakan PKS yang kokoh berarti partai akan kembali pada jati dirinya. Pihaknya ingin agar PKS dapat mengakomodir kader menjadi lebih profesional dan meningkatkan jiwa kepemimpinan di berbagai sektor.

Berbeda dari periode sebelumnya PKS hanya fokus pada masyarakat madani yang adil dan sejahtera. Visi misi saat ini selain untuk menguatkan kader juga bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kamis, 27 Agustus 2015

Pansel Didesak Pilih Capim yang Berintegritas Agar Tak Jadi Kuda Troya untuk KPK

Pansel Didesak Pilih Capim yang Berintegritas Agar Tak Jadi Kuda Troya untuk KPK

Pansel Didesak Pilih Capim yang Berintegritas Agar Tak Jadi Kuda Troya untuk KPK
Jakarta -Detik.com  Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK diwanti-wanti agar memilih calon yang terbaik. Jangan sampai salah pilih, memilih Capim yang merusak KPK dari dalam alias menjadi kuda troya. Kini tersisa 19 Capim yang sudah menjalani tes wawancara, dan yang lolos dari tes ini harus yang terbaik.

"Visi calon KPK itu bukan lembaga negara penting, adhoc dan bisa dibubarkan saya pikir calon-calon punya pandangan kuda troya soal korupsi kedepan, ini bila dipilih bukan menguatkan KPK, tapi sebagai garda depan hancurkan KPK," jelas aktivis Indonesia Legal Round Table (ILR), Erwin N Oemar dalam jumpa pers di ICW, Kamis (27/8/2015).

Dalam jumpa pers itu hadir sejumlah elemen Koalisi Masyarakat Sipil antara lain dari ICW, LBH Jakarta, PSHK, dan Transparansi Indonesia. Erwin melihat sebagian besar para Capim memiliki pandangan mengedepankan pencegahan.

"Ketika kami konfirmasi hampir 70% pencegahan bukan penindakan ini jadi problem Pansel kedepan," urai dia.

Sementara dari aktivis dari PSHK, Miko Ginting mengingatkan agar Pansel benar-benar memilih orang-orang bersih, bebas kepentingan.

"Menentukan dengan detil cermat dan hati-hati karena situsi KPK dalam tahap kritis," terang Miko.

Miko juga mengingatkan agar Pansel memperhatikan jawaban para Capim mulai dari urusan LHKPN, visi misi mereka tentang pemberantasan korupsi, juga soal relasi bisnis, dan bagaimana mereka membawa KPK ke depan.

"KPK tetap harus menjadi lead dalam pemberantasan korupsi," tutup dia.
(dra/dra)
KH Ma`ruf Amin Terpilih Ketua Umum MUI Masa Khidmad 2015-2020

KH Ma`ruf Amin Terpilih Ketua Umum MUI Masa Khidmad 2015-2020

 KH Ma`ruf Amin Terpilih Ketua Umum MUI Masa Khidmad 2015-2020
Hidayatullah.com–KH Ma`ruf Amin terpilih sebagai Ketua Umum sekaligus memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2020 melalui musyawarah mufakat oleh tim formatur pada Musyawarah Nasional IX di Surabaya, Kamis dini hari.

“Tim formatur telah sepakat dan selamat kepada KH Ma`ruf Amin atas amanah ini,” ujar Ketua Tim Formatur Munas IX MUI Din Syamsuddin saat sambutan menyampaikan hasil musyawarah dikutip Antara. KH Ma`ruf Amin yang saat ini juga menjabat Rais Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diyakini mampu membawa MUI menjadi lembaga yang menjadi wadah dan tenda besar umat Islam sebagaimana diharapkan sejumlah pihak.

Di posisi Sekretaris Jenderal, tim formatur mempercayakan kepada Anwar Abbas yang dalam Munas IX kali ini menjabat sebagai ketua panitia pelaksana pusat. Sedangkan, di posisi wakil ketua umum diisi oleh dua orang, yakni KH Slamet Effendy Yusuf dan Prof. DR. Yunahar Ilyas, serta bendahara umum dijabat oleh Amani Lubis.
Di struktural Dewan Pimpinan MUI Pusat terbaru periode lima tahun ke depan, posisi ketua umum dan wakil ketua akan dibantu oleh 12 orang ketua, delapan wakil sekjen, dan lima orang bendahara.

Sementara itu, KH. Ma`ruf Amin mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada peserta Munas IX yang mempercayakannya menjalankan amanat memimpin MUI ke depan.

Dalam waktu dekat, kata dia, pengurus baru segera melakukan konsolidasi organisasi sekaligus pembenahan dan perumusan kembali rencana kerja agar lebih terarah.

“Tentu saja hal ini akan membuat kinerja lebih efektif, termasuk tentang peta dakwah maupun sasaran dakwahnya,” kata ulama yang periode sebelumnya menjabat wakil ketua umum tersebut.
Usai pembacaan pengurus baru, Munas IX MUI yang semula dijadwalkan akan ditutup oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla itu langsung ditutup secara resmi oleh ketua umum MUI Pusat terpilih tepat pukul 01.30 WIB.*
Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar
 Berikut ini susunan struktur dan personalia organisasi MUI Pusat masa khidmat 2015-2020 yang sudah diputuskan oleh tim formatur.

Dewan Pertimbangan
Ketua
Prof Dr HM Din Syamsudin

Wakil Ketua
Prof Dr Nasaruddin Umar
Prof Dr KH Didin Hafiduddin
Prof Dr Azyumardi

Sekretaris
Dr Noor Ahmad

Wakil Sekretaris
Natsir Zubaidi
Dr Bachtiar Nasir

Anggota
Ketua-ketua umum ormas Islam (yang diundang sebagai peserta munas 2015), tokoh tokoh ulama, zuama, cendikiawan muslim.

Dewan Pimpinan MUI
Ketua Umum
DR KH Ma'ruf Amin

Wakil Ketua Umum
Prof DR Yunahar Ilyas
KH Slamet Effendy Yusuf

Ketua-ketua
H Basri Bermanda
DR H Yusnar Yusuf
Prof DR H Maman Abdurrahman
Prof DR Hj Huzaemh T Yango
Prof DR Hj Tuty Alawiyah
KH Muhyidin Junaidi
KH Abdullah Jaidi
HM Ichwan Sam
H Zainut Tauhid Sa'adi
DR Ir H Lukmanul Hakim
DR KH Sodikun
KH Abdussomad Buchori

Sekretaris Jenderal
DR H Anwar Abbas

Wakil Sekretaris
DR KH Tengku Zulkarnain
DR Amirsyah Tambunan
DR H Zaitun Rasmin
DR Najamudin Ramli
H Solahuddin Al Ayubi
Rofiqul Umam
DR Hj Valina Subekti
H Misbahul Ulum

Bendahara Umum
Prof DR Hj Amani Lubis

Bendahara
dr Fahmi Darmawansyah
Yusuf Muhammad
DR H Nadratuzzaman Hosen
H Iing Solihin
Burhan Muhsin
(roi/ega)
5 Penemuan Muslim yang Mengubah Dunia [2]

5 Penemuan Muslim yang Mengubah Dunia [2]

Marching Band Militer
Banyak pelajar SMA dan Universitas di Barat yang familier dengan marching band. Kalau di Indonesia, lebih umum disebut drum band. Terdiri atas beberapa ratus musisi, sebuah band berbaris di lapangan dalam sebuah pertandingan olahraga untuk menghibur penonton dan menyemangati pemain. Marching band sekolah ini dikembangkan dari marching band militer selama Abad Mesiu di Eropa yang dibentuk untuk menyemangati prajurit selama perang. Tradisi ini berasal dari band mehter milik kekaisaran Ottoman di tahun 1300-an yang membantu tentara Ottoman (Usmaniyah/Usmani) menjadi salah satu armada paling kuat di dunia.
Sebagai bagian dari satuan khusus Janissary di Kekaisaran Ottoman, Band Mehter bertugas untuk memainkan musik yang keras untuk menakut-nakuti musuh dan menyemangati pasukan. Menggunakan drum-drum besar dan simbal yang beradu, suara yang dihasilkan oleh band mehter dapat terdengar bermil-mil jauhnya. Selama masa pendudukan Ottoman di negara-negara Balkan dari abad ke-14 hingga 16, band mehter menemani tentara Ottoman yang ditakuti, yang tampak tak terkalahkan bahkan di hadapan pasukan Eropa yang besar.
MarchingBanddd
Band Mehter bertugas untuk memainkan musik yang keras untuk menakut-nakuti musuh dan menyemangati pasukan

Pada akhirnya, kaum Kristiani Eropa menyadari fungsi dari band militer untuk menakut-nakuti musuh. Konon, bahwa setelah pengepungan Wina oleh Ottoman di 1683, tentara Ottoman yang mundur meninggalkan lusinan alat musik, yang dikumpulkan oleh orang Austria, dan dipelajari, lantas mereka manfaatkan. Tentara di seluruh Eropa dengan segera membentuk marching band militernya sendiri, merevolusi cara berperang di Eropa selama berabad-abad.

 Hasil gambar untuk kamera muslim pertama
Kamera
Susah membayangkan dunia tanpa fotografi. Perusahaan-perusahaan beromzet milyaran seperti Instagram dan Canon dibangun berdasarkan ide untuk menangkap cahaya dari sebuah kejadian, menciptakan gambar darinya, dan mereproduksi gambar tersebut. Namun itu semua tidak akan mungkin tanpa penemuan penting dari seorang ilmuwan Muslim pada abad ke-11, Ibnu Al-Haytham, yang mengembangkan dunia peroptikan dan mendeskripsikan bagaimana kamera pertama bekerja.
Tinggal dan bekerja di Kairo pada awal tahun 1000-an, Ibnu Al-Haytham adalah salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa. Untuk meregulasi perkembangan ilmu pengetahuan, beliau mengembangkan metode ilmiah, sebuah proses dasar yang dilakukan semua peneliti ilmiah saat meneliti sesuatu. Saat beliau divonis menjadi tahanan rumah oleh penguasa Fatimid, al-Hakim, beliau memiliki kesempatan untuk mempelajari bagaimana cahaya bekerja.
Penelitiannya sebagian fokus untuk mempelajari bagaimana kamera lubang jarum bekerja. Ibnu Al-Haytham adalah ilmuwan pertama yang menyadari bahwa segaris cahaya dapat masuk dari luar ke dalam sebuah kotak gelap lewat lubang kecil, dan diproyeksikan di dinding belakangnya. Beliau menyadari bahwa semakin kecil lubangnya (aperture-nya), semakin tajam kualitasnya. Hal tersebut menginspirasinya untuk membuat sebuah kamera yang sangat akurat dan tajam saat mengambil sebuah gambar.
Penemuan al-Haytham mengenai kamera dan bagaimana memproyeksikan dan menangkap sebuah gambar mendorong perkembangan kamera modern dengan konsep yang sama. Tanpa penelitiannya tentang bagaimana cahaya bergerak melalui aperture dan diproyeksikan, mekanisme modern di dalam semua kamera tidak akan pernah ada.*/Tika Af’ida, dari lostislamichistory.com
5 Penemuan Muslim yang Mengubah Dunia [1]

5 Penemuan Muslim yang Mengubah Dunia [1]

Banyak penemuan yang menakjubkan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi –bahkan makanan—justru ditemukan kaum Muslim
5 Penemuan Muslim yang Mengubah Dunia [1]
Hidayatullah.comUmat Islam sering bangga dengan berbagai penemuan ilmuwan Barat. Tapi tahukah Anda, banyak penemuan yang menakjubkan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi –bahkan makanan—justru ditemukan kaum Muslim.
Kopi
Sekitar 1,6 milyar cangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap harinya. Milyaran orang bergantung padanya sebagai bagian dari kesehariannya. Dan ternyata, tidak banyak yang tahu tentang kontribusi Muslim terhadap minuman yang ada di mana-mana ini.
Menurut catatan sejarah, pada tahun 1400-an, kopi menjadi minuman yang sangat populer diantara Muslim di Yaman, selatan Semenanjung Arab. Konon katanya, seorang penggembala (ada yang mengatakan di Yaman, ada yang bilang di Ethiopia) memperhatikan bahwa kambing-kambingnya menjadi sangat enerjik dan lincah saat mereka memakan biji-biji dari sebuah pohon. Dia kemudian mencobanya sendiri, dan menyadari bahwa dirinya juga mendapatkan tambahan enerji.
Seiring berjalannya waktu, tradisi memanggang biji-biji tersebut lantas menyeduhnya dengan air untuk menciptakan minuman yang meski pahit namun bertenaga semakin berkembang, dan lahirlah kopi.
Terlepas dari benar tidaknya cerita tentang penggembala kambing itu, kopi menemukan jalannya dari dataran tinggi Yaman ke seluruh Kekaisaran Ottoman (Khilafah Usmaniyah/Usmani), sebuah kekaisaran Muslim yang berpengaruh pada abad ke-15.
Kedai-kedai khusus menjual kopi mulai bermunculan di seluruh kota Muslim di dunia: Kairo, Istanbul, Damaskus, hingga Baghdad.
Dari daerah Muslim, minuman itu menyebar hingga ke Eropa melalui kota perdagangan Venezia, Italia. Meski pada awalnya dicap sebagai “minuman Muslim” oleh gereja Katolik, kopi akhirnya menjadi bagian dari budaya Eropa. Kedai-kedai kopi di tahun 1600-an adalah tempat para pemikir bertemu dan mendiskusikan isu-isu seperti hak asasi, peran pemerintah, dan demokrasi. Diskusi-diskusi sambil meminum kopi inilah yang akhirnya melahirkan Abad Pencerahan, salah satu pergerakan intelektual paling powerful dalam sejarah modern dunia.
Dari seorang penggembala kambing menuju pembentukan pemikiran politik Eropa melalui lebih dari satu milyar cangkir sehari, penemuan Muslim ini adalah salah satu penemuan paling penting dalam sejarah Manusia.
Aljabar
Sementara banyak anak-anak SMP dan SMA berkutat dengan matematika, dan tidak menghargai pentingnya Aljabar, subyek tersebut adalah salah satu kontribusi Muslim paling penting selama masa kejayaannya hingga sekarang.
Aljabar dikembangkan oleh ilmuwan dan matematikawan hebat, Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, yang hidup antara 780 hingga 850 di Persia dan Iraq.
AljabarAsli pek
al-Khawarizmi menjelaskan bagaimana menggunakan persamaan aljabar dengan variabel yang tidak diketahui untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat,


Dalam bukunya yang monumental, Al-Kitāb al-Mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa-l-muqābala (Bahasa Inggris: The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing), beliau menetapkan dasar penting dari persamaan aljabar. Judul bukunya sendiri mengandung kata “al-jabr” yang artinya “completion (penyelesaian)”, darimana kata Latin algebra bersumber?
Di bukunya, al-Khawarizmi menjelaskan bagaimana menggunakan persamaan aljabar dengan variabel yang tidak diketahui untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat, seperti perhitungan zakat dan warisan.
Aspek unik dari alasannya menggembangkan aljabar adalah hasratnya untuk menjadikan perhitungan yang ditetapkan oleh hukum Islam (zakat dan warisan, misalnya), lebih mudah di dunia yang saat itu belum ada kalkulator dan komputer.
Buku-buku karangan Al-Khawarizmi diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin di Eropa pada tahun 1000-an dan 1100-an, dimana beliau dikenal dengan nama Algoritmi (dan kata Alogaritma didasarkan pada nama dan hasil kerjanya).
Tanpa kerja kerasnya mengembangkan aljabar, aplikasi praktis modern dari matematika, seperti tehnik mesin, tidak akan mungkin dilakukan. Tulisan-tulisannya digunakan sebagai referensi matematika di universitas-universitas Eropa selama beratus-ratus tahun setelah kepergiannya.
Gelar Sarjana
Universitas juga termasuk ke dalam penemuan yang dibuat oleh dunia Muslim. Dalam masa awal sejarah Islam, masjid melakukan peran ganda sebagai sekolah juga. Orang yang mengimami shalat juga mengajar sejumlah murid tentang ilmu-ilmu agama seperti mengaji, fikih, dan hadits. Akan tetapi saat Muslim mulai berkembang, dibutuhkan pula sekolah-sekolah formal, yang disebut madrasah, bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada para murid ini.
Madrasah formal pertama adalah Al-Karaouine, didirikan pada 859 oleh Fatima al-Fihri di Fes, Maroko
Madrasah formal pertama adalah Al-Karaouine, didirikan pada 859 oleh Fatima al-Fihri di Fes, Maroko

Madrasah formal pertama adalah Al-Karaouine, didirikan pada 859 oleh Fatima al-Fihri di Fes, Maroko. Sekolah milik beliau menarik sejumlah ilmuwan-ilmuwan besar di Afrika Utara, serta beberapa murid-murid tercedas milik bangsa. Di Al-Karaouine, murid-murid diajar oleh para guru untuk beberapa tahun dalam berbagai mata pelajaran, mulai dari pelajaran duniawi hingga ilmu agama. Pada akhir masa pendidikan, jika para guru menilai murid mereka memenuhi syarat, mereka akan memberikan sebuah sertifikat yang disebut ijazah, yang mengakui bahwa murid tersebut telah memahami materi-materi yang diberikan dan kini memenuhi syarat untuk mengajarkannya.

KONSEP institusi pendidikan pemberi gelar ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia Muslim. Universitas Al-Azhar berdiri di Kairo pada tahun 970, dan pada tahun 1000-an, kaum Seljuk mendirikan lusinan madrasah di seluruh Timur Tengah. Konsep sebuah institusi yang memberikan sertifikat pencapaian (gelar) menyebar ke Eropa melalui Muslim Spanyol, dimana para murid dari penjuru Eropa berbondong-bondong datang untuk menuntut ilmu. Universitas Bologna di Italia dan Universitas Oxford di Inggris berdiri pada abad ke-11 dan 12, dan meneruskan tradisi Muslim untuk memberikan gelar bagi para murid yang pantas mendapatkannya, dan menggunakannya untuk menilai kualifikasi seseorang dalam subyek tertentu.
 */Tika Af’ida, dari lostislamichistory.com (bersambung)..

Rabu, 26 Agustus 2015

Maskapai Ini Mengharuskan Penumpang Timbang Berat Badan

Maskapai Ini Mengharuskan Penumpang Timbang Berat Badan

 
ADA beberapa maskapai yang menimbang berat badan penumpangnya. Ini dilakukan untuk mencegah pesawat kelebihan beban hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan.
Menghitung berat tas bawaan penumpang yang akan ditaruh di bagasi pesawat mungkin sudah biasa. Tetapi, Uzbekistan Airways juga akan menimbang berat badan calon penumpang mereka sebelum naik ke pesawat.
Setelah melewati check in, penumpang akan dihadapkan oleh mesin penimbang berat badan di dekat zona gerbang keberangkatan. Tujuannya adalah agar maskapai tidak kelebihan beban saat terbang.
“Prosedur ini akan berlangsung untuk menentukan berat rata-rata penumpang dengan batas maksimal beban di bagasi,” tulis maskapai Uzbekistan Airways dalam pernyataan resminya yang dikutip Totaltravel, Selasa (18/8/2015).
Selain itu, pihak maskapai Uzbekistan Airways juga mengatakan, menghitung berat penumpang merupakan tindakan pencegahan untuk keselamatan. Pihak Uzbekistan Airways menyatakan, berdasarkan International Air Transport Association (IATA) melaksanakan prosedur menghitung berat badan penumpang sebelum keberangkatan adalah hal biasa.
Namun, tidak perlu khawatir, maskapai ini memastikan berat badan setiap penumpang akan dirahasiakan. Namun, sayangnya maskapai ini tidak menjelaskan bagaimana jika maskapai telah kelebihan berat badan.
(fik)
80.000 Warga Inggris Tandatangani Petisi Penangkapan Netanyahu

80.000 Warga Inggris Tandatangani Petisi Penangkapan Netanyahu

Setiap warga negara Inggris dapat meluncurkan petisi di laman pemerintah, meminta tindakan tertentu dari pemerintah atau majelis rendah parlemen
80.000 Warga Inggris Tandatangani Petisi Penangkapan Netanyahu
Hidayatullah.com–Hampir 80.000 orang hingga Senin menandatangani petisi mendesak penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang ketika ia mengunjungi London bulan depan.

Petisi itu diluncurkan pada awal bulan ini oleh warga Inggris Damian Moran dan ditayangkan di laman pemerintah, lapor AFP dikutip Antara.

“Di bawah hukum antarbangsa, dia (Netanyahu) harus ditangkap karena kejahatan perang setiba di Inggris atas pembantaian lebih dari 2.000 warga pada 2014,” kata Moran, mengacu pada 51 hari serangan pasukan Israel di Gaza pada tahun lalu.
Jika jumlah penandatangan mencapai 100.000, permohonan itu dapat dipertimbangkan untuk dibahas di parlemen Inggris.

Tapi, Moran mengatakan kepada media bahwa ia meragukan akan mencapai parlemen, yang memberi hubungan baik Israel dengan Inggris.
Pemerintah Inggris menanggapi sesudah naskah itu mendapat 10.000 penandatangan, dengan mengatakan bahwa kepala pemerintahan asing tamu, seperti Perdana Menteri Netanyahu, memiliki kekebalan hukum dan tidak dapat ditangkap atau ditahan.

“Kami mengakui bahwa perang di Gaza pada tahun lalu menewaskan orang dalam jumlah mengerikan,” tambahnya.
“Seperti kata perdana menteri (David Cameron), kami semua sangat sedih akibat kekerasan itu dan Inggris berada di garis depan upaya pembangunan kembali oleh dunia,” katanya.
“Tapi, perdana menteri jelas mengenai pengakuan Inggris atas hak Israel mengambil tindakan memadai untuk membela diri, dalam batas hukum kemanusiaan antarbangsa,” katanya.
Setiap warga negara Inggris dapat meluncurkan petisi di laman pemerintah, meminta tindakan tertentu dari pemerintah atau majelis rendah parlemen.
Hanya warga Inggris yang dapat menandatangani petisi itu, tapi mrereka perlu memasukkan nama, alamat E-mail dan kode pos.

Israel melancarkan serangan di Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas, pada 8 Juli tahun lalu, yang menewaskan lebih dari 2.000 warga Palestina dan 66 tentara Israel.
Pengacara Inggris pendukung Palestina gagal menangkap mantan Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni sesudah perang Gaza 2008-2009.
Kedutaan Israel di London menyebut petisi itu “ulah publisitas tanpa arti”.

Rep: Panji Islam
Editor: Cholis Akbar
Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan (PMK No.159/PMK.010/2015 tgl.14-8-15))

Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan (PMK No.159/PMK.010/2015 tgl.14-8-15))

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159/PMK.010/2015

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa ketentuan mengenai pemberian fasilitas pembebasan dan pengurangan Pajak Penghasilan Badan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014;
  2. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung khususnya pada industri pionir guna mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu mengganti ketentuan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.


Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
  1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
  2. Undang-Undang Penanaman Modal adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  3. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.


Pasal 2

(1) Kepada Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan Industri Pionir dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
(2) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama usaha yang merupakan Industri Pionir.
(3) Kegiatan utama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan/atau izin usaha Wajib Pajak pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan badan termasuk perubahan dan perluasannya sepanjang termasuk dalam kriteria Industri Pionir.


Pasal 3

(1) Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak 100% (seratus persen) dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.
(2) Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi secara komersial.
(3) Besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persentase yang sama setiap tahun selama jangka waktu Sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan jangka waktu melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi paling lama 20 (dua puluh) tahun.


Pasal 4

(1) Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Wajib Pajak badan yang memenuhi kriteria:
  1. merupakan Wajib Pajak baru;
  2. merupakan Industri Pionir;
  3. mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
  4. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentμan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan;
  5. menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan
  6. harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011.
(2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badan:
  1. dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  2. kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.
(4) Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
  1. Industri logam hulu;
  2. Industri pengilangan minyak bumi;
  3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
  4. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;
  5. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan;
  6. Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi;
  7. Industri transportasi kelautan;
  8. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan/atau
  9. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
(5) Batasan nilai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diturunkan menjadi paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) untuk Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, dan memenuhi persyaratan memperkenalkan teknologi tinggi (high tech).
(6) Besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan nilai rencana penanaman modal baru kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(7) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang memenuhi persyaratan:
  1. telah berproduksi secara komersial;
  2. pada saat mulai berproduksi secara komersial, Wajib Pajak telah merealisasikan nilai penanaman modal paling sedikit sebesar rencana penanaman modalnya; dan
  3. bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan termasuk dalam cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan penetapan dimaksud paling sedikit berisi mengenai:
  1. Tanggal saat mulai berproduksi secara komersial sebagai dasar penetapan Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
  2. Penetapan jumlah realisasi penanaman modal pada saat mulai berproduksi secara komersial; dan
  3. Kesesuaian bidang usaha penanaman modal dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan masuk dalam cakupan Industri Pionir.
(9) Tata cara penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
(10) Saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut dari kegiatan utama usaha yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.


Pasal 5

(1) Untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.   
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
  1. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. fotokopi ijin prinsip penanaman modal baru, yang dilengkapi dengan rinciannya;
  3. asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e; dan
  4. surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2).
(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemenuhan cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
(4) Dalam rangka penyampaian usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Menteri Keuangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan menteri terkait untuk melakukan:
a. penelitian mengenai pemenuhan cakupan Industri Pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
b. penyusunan uraian penelitian mengenal hal-hal sebagai berikut:
  1. ketersediaan dan kontribusi rencana pembangunan infrastruktur di lokasi investasi; 
  2. penyerapan tenaga kerja domestik;
  3. kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai Industri Pionir; dan
  4. rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret.
(5) Berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi cakupan industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat mengajukan usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen uraian penelitian dimaksud.


Pasal 6

(1) Atas usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Menteri Keuangan menugaskan komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi terhadap usulan dimaksud.
(2) Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri Keuangan.
(3) Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi, termasuk rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(4) Rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan jangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian atas uraian penelitian yang berisi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(5) Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan oleh Menteri Keuangan dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Menteri Keuangan dapat meminta pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau
  2. Menteri Keuangan memberikan fasilitas tanpa meminta pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(7) Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):
  1. Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
  2. Wajib Pajak menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e.
(8) Penempatan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.
(9) Dalam hal Menteri Keuangan menolak usulan untuk memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan tersebut kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.


Pasal 7

(1) Terhadap Wajib Pajak yang atas usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang ditolak oleh Menteri Keuangan dan telah diterbitkan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan dimaksud, diberikan fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu beserta peraturan pelaksanaannya.
(2) Tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu bagi Wajib Pajak yang usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ditolak oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau didaerah-daerah tertentu.


Pasal 8

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak dan ketua komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan mengenai hal-hal sebagai berikut:
  1. laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e;
  2. laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit;dan
  3. laporan realisasi produksi selama masa fasilitas.
(2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
(3) Selain kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan juga diwajibkan untuk memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan data transaksi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan.


Pasal 9

(1) Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dilarang untuk:
  1. mengimpor atau membeli barang modal bekas yang direlokasi dari negara atau perusahaan lain dalam rangka realisasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
  2. melakukan kegiatan utama usaha yang tidak sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan tidak termasuk dalam cakupan Industri Pionir selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
  3. melakukan pemindahtanganan aset dan/atau kepemilikan Wajib Pajak badan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
  4. melakukan relokasi penanaman modal ke provinsi lain di Indonesia atau ke luar negeri sejak Tahun Pajak dimulainya dan sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan/atau
  5. mengubah metode pembukuan untuk menggeser laba atau rugi dari periode pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ke periode setelahnya, dan sebaliknya, termasuk metode pengakuan penghasilan dan/atau biaya, dan metode penghitungan depresiasi dan/atau persediaan, sejak Tahun Pajak dimulainya dan sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal Wajib Pajak:
  1. melakukan pemindahtanganan aset dan menggantinya dengan aset lain yang lebih produktif;
  2. melakukan pengalihan kepemilikan kepada Wajib Pajak yang telah mendapatkan surat keterangan fiskal;
  3. melakukan pengalihan kepemilikan melalui mekanisme listing di bursa saham (go public).


Pasal 10

(1) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicabut, dalam hal Wajib Pajak:
  1. pada saat mulai berproduksi secara komersial, nilai realisasi penanaman modal kurang dari rencana penanaman modal;
  2. tidak menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b dan/atau dana tersebut ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal;
  3. tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ketentuan mengenai pemenuhan permintaan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
  4. melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  5. tidak mengajukan permohonan Advance Pricing Agreement untuk Wajib Pajak yang berorientasi ekspor yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement); dan/atau
  6. berdasarkan hasil pemeriksaan, menyalahgunakan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik transfer pricing yang tidak sesuai dengan norma kewajaran.
(2) Pencabutan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan:
  1. setelah mendapat rekomendasi dari komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau
  2. berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal Pajak kepada komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(3) Terhadap Wajib Pajak yang dicabut fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan tidak dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.


Pasal 11

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. harus diselenggarakan pembukuan secara terpisah dari pembukuan atas penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
  2. tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak selama periode pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (4).
(2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar kegiatan utama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan adalah:
  1. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (capital gain) selain dari produk yang dihasilkan Wajib Pajak dari kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan/atau izin usaha Wajib Pajak;
  2. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  3. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  4. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  5. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  6. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  7. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan  dengan Peraturan Pemerintah; 
  8. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  9. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  10. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
(4) Biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak yang timbul dari:
  1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
  2. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan,
pembebanannya dialokasikan secara proporsional.
(5) Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.


Pasal 12

(1) Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2) Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.


Pasal 13

Usulan untuk memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri ini, harus diajukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.


Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  1. Usulan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dari Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang belum diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan atau disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan, dilakukan pemrosesan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014.
  2. Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan dan/atau memanfaatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014, tetap dapat memanfaatkan fasilitas dimaksud sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dimaksud.


Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY