Senin, 20 Maret 2017

Pegawai Ditjen Pajak Sedih, APBN Jadi Bancakan Koruptor Kasus e-KTP

Pegawai Ditjen Pajak Sedih, APBN Jadi Bancakan Koruptor Kasus e-KTP

Jakarta - detik finance. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan kecewa jika benar dana anggaran program elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) dikorupsi. Sebab, dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negra (APBN) itu paling banyak disumbang oleh setoran pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, kekecewaan otoritas pajak terhadap kasus tersebut karenakan dana yang dikorupsi berasal dari uang masyarakat yang salah satunya berasal dari pajak.

Belakangan ini, pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak sebagai salah satu alternatif APBN yang telah ditetapkan sebagai instrumen pembangunan.

"Tapi yang sedih korupsi e-KTP kalau itu benar. Saya mau curhat saja sebagai orang pajak, kita perasaannya sama seperti masyarakat yang kecewa dengan kejadian itu. Kami pun orang pajak merasakan hal sama. Kita kerja keras, ngumpulin uang dengan segala cara, tapi penggunannya?" kata Hestu pada saat bincang-bincang dengan media di Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Pendapatan negara yang mayoritasnya berasal dari penerimaan pajak menjadi tidak berarti jika benar program e-KTP dikorupsi. Apalagi, kata Hestu, kerja keras kantor-kantor wilayah di daerah menjadi tidak ada artinya.

Dia mengatakan, seperti Kantor Wilayah Pajak di Sleman, yang setiap tahunnya harus mengumpulkan pajak sebesar Rp 300 miliar, 100 pegawai yang bekerja di sana hasilnya menjadi sia-sia ketika benar anggaran e-KTP dikorupsi.

"Kami orang pajak seluruh idnonesia punya perasan yang sama, Kita sama-sama orang pajak WP kumpulkan, tapi kemudian dimanfaatkan kalau benar begitu, apalagi nilainya segitu, gede," tandasnya.

Diketahui, skandal kasus korupsi pada program e-KTP sebesar Rp 2,3 triliun lebih dari anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 5,9 triliun. Dalam skandal ini terdapat banyak nama yang diduga menerima aliran dana tidak halal tersebut. (ang/ang)

Rabu, 15 Maret 2017

Setelah Ikut Tax Amnesty ada Dua Hal Yang Harus Dipenuhi


Menjelang berakhirna periode terakhir program pengampunan pajak (tax amnesty), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan imbauan kepada wajib pajak (WP). Imbauan ini terkait dengan dua kewajiban tambahan bagi WP yang telah mengikuti program tax amnesty, sebagai bagian dari keikutsertaan dalam program tersebut.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan Dua kewajiban baru ini dinilai sebagai langkah lanjutan dalam membangun budaya baru kepatuhan pajak. Kewajiban pertama yaitu pengalihan dan investasi harta di dalam negeri.

WP yang melakukan repatriasi, wajib mengalihkan harta dari luar negeri ke Indonesia dan menempatkan dana tersebut dalam instrumen investasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Penempatan dana dalam instrumen investasi di Indonesia ini berlaku paling kurang tiga tahun, sejak harta dialihkan ke indonesia," ujar Yoga saat konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3).
Bagi WP yang melakukan deklarasi harta dalam negeri, juga memiliki kewajiban untuk tidak mengalihkan harta tersebut keluar dari Indonesia, dalam jangka waktu paling singkat selama tiga tahun. Ini terhitung sejak WP tersebut menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP).
Kewajiban kedua, para WP yang telah mengikuti program tax amnesty juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan berkala atas harta tambahannya. WP yang telah mengikuti program tax amnesty ini, diwajibkan melaporkan status penempatan harta tambahan yang dialihkan ke dalam negeri dan harta yang sudah ada di Indonesia.

Laporan tersebut pun disampaikan paling lambat pada batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan setiap tahun, hingga tiga tahun ke depan. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Caranya dengan mendatangi langsung atau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, dan saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Yoga mengatakan DJP telah menyiapkan sanksi bagi WP yang tidak menjalankan kewajiban ini. Sanksinya berupa pengenaan pajak dengan tarif normal hingga 30 persen atas harta bersih tambahan yang telah diungkapkan dalam Surat Penyampaian Harta (SPH), beserta sanksi administrasi dua persen per bulan selama maksimal 24 bulan.
Sementara bagi WP yang menolak membereskan catatan perpajakan masa lalu dan tidak mengikuti program tax amnesty juga akan menghadapi risiko. Pada pasal 18 UU Pengampunan Pajak, WP tersebut akan dikenakan tarif pajak hingga 30 persen beserta sanksi atas harta yang tidak pernah diungkapkannya. Bagi WP yang telah ikut tax amnesty, tapi masih menyembunyikan hartanya, akan dikenakan tarif hingga 30 persen dan juga denda sebesar 200 persen.

Dia kembali mengingatkan, era keterbukaan informasi akan segera berlangsung dengan berlakunya Automatic Exchange of Information (AEoI). Saat itu data keuangan dari 100 negara di seluruh dunia akan dibuka untuk tujuan perpajakan. Dengan demikian, pihak DJP akan semakin mudah untuk menyelidiki data WP yang tidak menjalankan kewajibannya.
"Artinya tidak ada lagi tempat sembunyi. Tahun depan sudah ada AEoI. Ibu Menteri Keuangan bilang ada Rp 3.600 triliun harta WNI di luar negeri. Sampai hariri ini yang sudah di tax Amnesty baru Rp 1.200 triliun, baik repatriasi maupun deklarasi. Artinya masih ada gap," ujar Yoga.

Selasa, 14 Maret 2017

Seminar Tax Amnesty di FEB UKSW

Kesempatan datang ke kampus UKSW Salatiga merupakam kali kedua. Yang pertama suruh ngomong masalah Tax Amnesty di Fakultas Hukum UKSW Salatiga. Ceritanya ya hampir mirip akibat jadi bawahan. Panitia mengajukan pembicara ke Kantor Pusat, disposisi ke Kanwil. Kanwil disposisi ke KPP. Kepala KPP disposisi ke bawahan lah. Yang ini juga begitu, panitia mengajukan ke Kanwil, kanwil dispo ke KPP, Kepala KPP dispo ke bawahan. Inilah nasib bawahan makanya sekarang jadi tambah kurus. Kesempatan kali ini adalah di FEB UKSW Salatiga. Acara berlangsung meriah karena didahului dengan lomba debat. Karenanya jadwal waktu mundur pk 13.oo seminar baru dimulai. Acara dimoderatori oleh Pak Yulius Pratomo, pemaparan dan tanya jawab.


Dari Ketua Jurusan Bp Dr Gatot

 Enakan berdiri, agak ga pede duduk di kursi rotan
maaf ya pak Yus

 peserta ada yang di atas ada yang di bawah

 penanya 1

penanya dai uns

penanya di atas balkon


ketua panitia menyerahkan kenang kenangan

Jumat, 03 Maret 2017

Pejabat Baru Eselon I dan II Kementerian Keuangan 2017

Pelantikan Eselon II 2017( Klik di sini, nama yang dilantik)

Jakarta -Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, hari ini melantik 48 pajabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baik yang merupakan promosi maupun mutasi.

Bambang menuturkan, pejabat-pejabat yang baru dilantik, khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah harus tancap gas mengejar target setoran pajak tahun ini sebesar Rp 1.360,2 triliun.

"Pajak sesuai yang kita ketahui di 2016 cukup berat, sehingga butuh extra effort. Ditambah saya harap kemampuan di DJP untuk menciptakan awareness kepada seluruh warga DJP (Direktorat Jenderal Pajak) agar sama-sama mensukseskan, apalagi setelah ada UU Pengampunan Pajak yang akan segera disahkan DPR. Jadikan ini sebagai momentum motivasi kerja," katanya saat pelantikan, di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Bambang menyebut, semua pejabat yang dilantik tersebut telah melewati proses seleksi yang ketat dan panjang, sehingga ukuran kinerja harus berbeda dengan pejabat yang lulus dari proses seleksi di tahun-tahun sebelumnya.

"Setelah Bapak Ibu menjabat, setelah serah terima, langsung lari kencang untuk penuhi target yang sudah dibebankan. Baik target APBN atau target tugas dan pelayanan. Saya harap perbaikan rekrutmen dalam UU ASN (Aparatur Sipil Negera) ini bisa meningkatkan produktifitas, karena seleksinya panjang dan sulit jangan jadi pejabat yang biasa-biasa saja, tapi yang istimewa," ujar Bambang.

Klik nama lengkap pejabat yang dilantik

Lantik Pejabat Eselon II, Menkeu: Amankan APBN-P 2015 

Jakarta, 22/10/2015 Kemenkeu - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik 21 orang pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Pelantikan dilangsungkan di Auditorium Kantor Pusat DJP, Jakarta pada Kamis (22/10). 

DJP,
ada 16 orang pejabat yang dilantik, yaitu
Arfan sebagai Sekretaris DJP;
Awan Nurmawan Nuh sebagai Direktur Ekstensifiaksi dan Penilaian;
Mukhtar sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Sumatera Utara I;
Teguh Budiharto sebagai Kakanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
Angin Prayitno sebagai Kakanwil DJP Jakarta Pusat;
Bambang Tri Muljanto sebagai Kakanwil DJP Jakarta Selatan I;
Dicky Hertanto sebagai Kakanwil Jakarta Selatan II;
Harta Indra Tarigan sebagai Kakanwil DJP Jakarta Timur.
Yoyok Satiotomo sebagai Kakanwil DJP Jawa Barat I;
Adjat Djatnika sebagai Kakanwil DJP Jawa Barat II;
Mohammad Isnaeni sebagai Kakanwil DJP Jawa Barat III;
Lusiani sebagai Kakanwil  DJP Jawa Tengah II;
Hestu Yoga Saksama sebagai Kakanwil DJP Jawa Timur I;
Harry Gumelar sebagai Kakanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara;
Muhammad Ismiransyah sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan; Eddy Marlan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan penertiban Sumber Daya Manusia.

Ditjen Perbendaharaan,
Sudarto dilantik sebagai Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

DJPK,
Putut Hari Satyaka sebagai Sekretaris DJPK dan
Ahmad Yani sebagai Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah.

BPPK,
Tonny Rooswiyanto sebagai Sekretaris BPPK dan
Syamsu Syakbani sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Dalam sambutannya, Menkeu berharap para pejabat yang dilantik tidak memerlukan waktu lama untuk menyesuiakan diri, sehingga dapat langsung bekerja mencapai target-target yang telah ditetapkan. Khusus untuk pejabat di lingkungan DJP, Menkeu berpesan agar dapat mengamankan target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.
“Terutama untuk eselon II di Ditjen Pajak, saya harap bisa langsung tancap gas untuk mengejar target penerimaan 2015. Meskipun kantor baru, suasana baru, saya harapkan tidak lama melakukan adjustment untuk menjalankan tugas berat dalam menjaga keselamatan APBN,” urainya.(nv)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lantik Pejabat Eselon I dan II, Menkeu: Jaga Governance! 
Jakarta, 03/09/2015 Kemenkeu - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik satu orang pejabat eselon I dan sepuluh orang pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan pada Kamis (3/9) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pejabat eselon I yang dilantik yaitu Astera Primanto Bhakti, yang dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Kementerian Keuangan.

Sementara itu, sepuluh orang pejabat eselon II yang dilantik merupakan jajaran pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Di lingkungan Sekretariat Jenderal, Menkeu melantik Dr. Luky Alfirman sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

Di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Menkeu melantik dua orang pejabat, yakni
Adijanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan dan
Taukhid sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, empat orang pejabat yang dilantik di lingkungan DJKN yakni  
Purnama T. Sianturi sebagai Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain;
Hady Purnomo sebagai Direktur Lelang,
Lukman Effendi sebagai Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara; dan
Tugas Agus Priyo Waluyo sebagai Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.
Terakhir, di lingkungan BKF, ada tiga orang pejabat yang dilantik, masing-masing
Arif Baharudin sebagai Sekretaris BKF,
Parjiono sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, dan
Irfa Ampri sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

Dalam sambutannya usai pelantikan, Menkeu berharap, rotasi dan promosi ini dapat memberikan penyegaran bagi tubuh organisasi. Selain itu, Menkeu juga meminta agar para pejabat yang dilantik mampu menjaga governance dan kekompakan, agar dapat senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik.
“Jaga governance jaga kekompakan, dan yang lebih penting adalah buktikan Kementerian Keuangan adalah institusi birokrasi yang terkemuka, dengan tingkat pelayanan yang tentunya memuaskan kepada seluruh stakeholders-nya,” pungkasnya.(nv)

 --------------------------------------------------------------------------
Menkeu Lantik 7 Pejabat Eselon II 
Jakarta, 15/07/2015 Kemenkeu - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik tujuh pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (15/07). Pelantikan yang berlangsung di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan dan pejabat Eselon I.
Tujuh pejabat Eselon II yang dilantik merupakan bagian dari promosi dan mutasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Inspektorat Jenderal.

Tiga pejabat yang dilantik di lingkungan Sekretariat Jenderal, yaitu 
Rina Widiyani Wahyuningdyah, S. H., M.Sc. sebagai Kepala Biro Hukum
Stefanus Sugeng Wardoyo, S.H., MPM., sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak; dan 
Dr. Hana Sri Juni kartika, S.H., L.L.M. sebagai Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan.

Selanjutnya, terdapat tiga pejabat Eselon II yang dilantik pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu 
Firmansyah N. Nazaroedin, Ak, M.Sc. dilantik sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Drs. Supriyo, S.IP., M.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat; dan 
R. Wiwin Istanti, S.E., M. Laws. sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Terakhir, 
Drs. Wahjoe Tri Widijo Koentjoro dilantik sebagai Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal. (ya)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Menkeu Lantik Tujuh Pejabat Eselon I di Lingkungan Kemenkeu

Jakarta, 01/07/2015 Kemenkeu - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melantik tujuh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.
Dari ketujuh pejabat tersebut, tiga di antaranya dilantik karena mutasi jabatan. Sementara, empat pejabat lainnya memperoleh promosi jabatan. Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Para pejabat yang mengalami mutasi jabatan tersebut pertama,
Dr. Hadiyanto, S.H., LL.M., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal.
Vincentius Sonny Loho, Ak., M.P.M., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Inspektur Jenderal, untuk kemudian diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc., diberhentikan dengan hormat dari jabatan lamanya sebagai Sekretaris Jenderal untuk kemudian diangkat menjadi Inspektur Jenderal.

Selanjutnya, pejabat yang mengalami promosi jabatan yaitu pertama,
Heru Pambudi, S.E., LL.M., diangkat menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Drs. Ken Dwijugiasteadi, Ak., M.Sc., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.
Suryo Utomo, S.E., Ak., MBT., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak.
Puspita Wulandari, S.E., M.M., DBA., diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.
Dalam sambutannya usai acara pelantikan, Menkeu mengungkapkan, mutasi dan promosi jabatan ini merupakan hal yang biasa di lingkungan Kementerian Keuangan. “Sebagai satu organisasi besar, dengan struktur yang juga besar, di mana mutasi, promosi adalah hal yang biasa sebagai bagian dari dinamika organisasi,” jelasnya.(nv)

----------------------------------------------------------------------------
Jakarta -Sebanyak 21 pejabat eselon II baru di Kementerian Keuangan hari ini dilantik. Para pejabat baru ini berasal dari 5 instansi di Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta. Agenda ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan dan para pejabat eselon I Kemenkeu.

"Saya dengan jabatan dengan pekerjaan saya sendiri akan mementingkan kepentingan negara dibanding saya sendiri, seseorang atau golongan," kata Chatib saat megambil sumpah pejabat tersebut yang kemudian diikuti secara serentak, pada Senin (11/11/2013).

Usai pengambilan sumpah, Chatib mengharapkan para pejabat baru dapat langsung beradaptasi dengan posisinya. Kemudian bisa melaksanakan tugas dengan cepat dan tepat.

"Agar para pejabat yang dilantik dapat segera. Menyesuaikan diri di tempat bekerja yang baru karena sebagai pelana masyarakat, para pejabat dituntut untuk bersikap profesional tepat waktu dan responsif," paparnya.

Berikut adalah pejabat eselon II yang dilantik :

Ditjen Pajak
  1. Awan Nurmawan - Sekdirjen Pajak
  2. Irawan - Dir. Peraturan Perpajakan I
  3. Teguh Budiharto - Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Pengakan Hukum Perpajakan
  4. Rudy Gunawan Bastari - Kepala Kantor Wilayah DJP DIY
  5. Ken Dwijugiasteadi - Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Surabaya
  6. Budi Susanti - Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Malang

Ditjen Bea Cukai

  1. Muhammad Purwantoro - Direktur Cukai
  2. Decy Arifinsjah - Direktur Kepabeaan Internasional
  3. Oza Olavia - Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan Cukai
  4. R. Fadjar Donny Thahjadi - Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumsel Palembang
  5. Yusmariza - Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang

Ditjen Perbendaharaan

  1. Sudarto - Direktur Transformasi Perbendaharaan

Ditjen Kekayaan Negara

  1. Dodi Iskandar - Sekdirjen
  2. Chalimah Pujihastuti - Direktur BMN
  3. Encep Sudarwan - Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan SI
  4. Meirijal Nur - KK Wil DJKN Sumsel, Jambi dan Banka Belitung
  5. Thaufik - KK Wil DJKN Jwa Tengah dan DIY
  6. Ngakan Putu Tegal - KK Wil Sulawesi I
  7. Mahmudsyah - KK Wil Sulawesi II
  8. Tio Serepina Siahaan - Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara

Badan Kebijakan Fiskal

  1. Parjiono - Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

sumber: link

================================================

Menteri Keuangan (Menkeu), hari ini (27/03/2013) melantik 49 orang pejabat Eselon II

Dari Sekretariat Jenderal Menkeu melantik 4 (empat) orang Pejabat Eselon II yaitu
- Drs. Charmeida Tjokrosuwarno, M.A. sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,
- Arif Baharudin, S.E., M.B.A. sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan,
- Puspita Wulandari, S.E., M.M., D.B.A sebagai Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan, dan
- Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik.


Dari Direktorat Jenderal Anggaran Ora

-  Anandy Wati, M.P.M., dilantik menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran.

Direktorat Jenderal Pajak terdapat 16 orang pejabat eselon II yang dilantik, yaitu

- R. Dasto Ledyanto, S.H., M.Si. sebagai Direktur Potensi,Kepatuhan dan Penerimaan,

- Ir. Iwan Djuniardi, M.M. sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan,

- Ir. Samon Jaya, M.Si. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak,

- Irawan, Ak., M.B.T. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan,

- Rida Handanu, Ak., M.B.A. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM,

- Harta Indra Tarigan, Ak., M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Sumatera Utara I, Medan,

- Yunirwansyah, S.E., Ak.,DESS.CAAE sebagai Kakanwil DJP Sumatera Utara II, Pematang Siantar,

- Drs. Pontas Pane, Ak., M.M. sebagai Kakanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau, Pekanbaru,

- Drs. Sakli Anggoro, Ak., M.P.Acc sebagai Kakanwil DJP Jakarta Barat,

- Estu Budiarto, Ak., M.B.A. sebagai Kakanwil DJP Jakarta Selatan,

- Drs. Singal Sihombing, M.M. sebagai Kakanwil DJP Jakarta Utara,

- Dr. Drs. Edi Siamet Irianto, M.Si. sebagai Kakanwil DJP Jawa Tengah I, Semarang,
- Drs. Yoyok Satiotomo, M.A. sebagai Kakanwil DJP Jawa Tengah II, Surakarta,

- Ir. Arif Yanuar, M.M. sebagai Kakanwil DJP Bali, Denpasar,

- Cucu Supriatna, S.H., M.H. sebagai Kakanwil DJP Nusa Tenggara, Mataram,

- Drs. Nader Sitorus, M.B.A. sebagai Kakanwil DJP Papua dan Maluku, Jayapura.


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pejabat eselon II yang dilantik adalah:

- Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan
Kapasitas dan Kinerja Organisasi.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Menkeu melantik 6 (enam) pejabat eselon II, yaitu

- Sudarto, S.E., M.B.A., Ph.D. sebagai Pelaksana Tugas (PIt.) Direktur Transformasi Perbendaharaan,

- Ari Wahyuni, S.H., M.P.M. sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi,

- Drs. Haryana, M.Soc.Sc. sebagai Direktur Pelaksanaan Anggaran,

- Drs. Iskandar sebagai Direktur Sistem Perbendaharaan, Ora.

- Rina Robiati sebagai Kakanwil Ditjen PBN Provinsi Sumatera Selatan, Palembang dan

- Drs. Mirza  Effendi sebagai Kakanwil Ditjen PBN Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah

- Joko Prihanto, S.H., M.H.sebagai Kakanwil DJKN Aceh,

- Etto Sunaryanto, S.E., M.M. sebagai Kakanwil DJKN Sumatera Utara, Medan,

- Tri Intiaswati, S.H., M.H. sebagai Kakanwil DJKN Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Pekanbaru,

- Encep Sudarwan, S.E., M.A. sebagai Kakanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, Palembang,

- Ischak Ismail, S.H., M.Hum. sebagai Kakanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Bandar Lampung,

- Nur Purnomo, S.H. sebagai Kakanwil DJKN Banten, Serang,

- Drs. M. Djalalain sebagai Kakanwil DJKN Jawa Barat, Bandung,

- Suhadi, S.H. sebagai Kakanwil DJKN Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Semarang,

- Dr. Lalu Hendry Yujana, S.E., Ak., M.M. sebagai Kakanwil DJKN Jawa Timur, Surabaya,

- Anugrah Komara, S.H., M.M. sebagai Kakanwil DJKN Kalimantan Barat, Pontianak,

- Hady Purnomo, S.H. sebagai Kakanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Banjarmasin,

- Dr. Mantayborbir Soleman, S.H., M.Hum. sebagai Kakanwil DJKN Kalimantan Timur, Samarinda,

- Drs. Sapto Mintarto, M.M. sebagai Kakanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar,

- Drs. Thaufik, M.M. sebagai Kakanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Makassar,

- Ngakan Putu Tagel, S.E. sebagai Kakanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Manado, dan

-Marhokkom Sitompul, S.H. sebagai Kakanwil DJKN Papua dan Maluku, Jayapura.


Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dilantik

- Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, Ak., MSF., CIA., FRM  sebagai Direktur Strategi dan Portfolio Utang.


Inspektorat Jenderal

- Bambang Karuliawasto, Ak., M.B.A. dilantik sebagai Inspektur VI
- Alexander Zulkarnain, Ak., M.M., CIA. dilantik sebagai Inspektur VII.

Badan Kebijakan Fiskal, 2 (dua) pejabat eselon II yang dilantik adalah

- Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A.sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dan

- Irfa Ampri, Ak., M.A., Ph.D. sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.

-----------------------------------------------------------------------

Menteri Keuangan (Menkeu), hari ini (29/10/2012) melantik pejabat eselon II di lingkungan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bertempat di Gedung Prijadi Praptosuhardjo.

Adapun beberapa pejabat yang dilantik dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dari Direktorat Jenderal Pajak adalah Drs. Agus Hudiyono sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Sidoarjo.


Dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Menkeu melantik 24 orang Pejabat Eselon II yaitu

Ir. Iyan Rubiyanto, M.A., sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E., sebagai Direktur Teknis Kepabeanan,

Heru Pambudi, S.E., L.L.M., sebagai Direktur Fasilitas Kepabeanan,

Dr. Heri Kristiono, S.H., M.A., sebagai Direktur Cukai,

Muhammad Sigit, Ak., M.B.A., sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan,

Susiwijono, S.E. sebagai Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,

Kukuh Sumardono Basuki, S.E., M.Sc., sebagai Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai,

Ir. Oentarto Wibowo, M.P.A., sebagai Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai,

Drs. Nasir Adenan, M.M., sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai,
Maimun, S.E., M.B.A., sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan
dan Cukai,

Mohammad Aflah Farobi, S.Sos, M.M., sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh,

Ir. Harry Mulya, M.Si., sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Medan,

Ir. Azhar Rasyidi, M.A., sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat, Pekanbaru,

Ariohadi, S.H., M.A., sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan, Palembang,

Dr. Marisi Zainudin Sihotang, S.H., M.M.,sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten Serang,

Drs. Nasar Salim, M.Si., sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Semarang,

Ir. Yusmariza, M.A., sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Surabaya,

Ir. Muhamad Purwantoro, M.A., sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tlmur II, Malang, Ir. Rahmat Subagio sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Denpasar,

Drs. Supraptono sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, Pontianak,

Drs. R.P. Jusuf Indarto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, Balikpapan,

Dr. Robert Leonard Marbun, S.IP., M.P.A., sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi, Makassar,

Ir. Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta, M.A., sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan

Untung Basuki, S.E., sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam.


Selanjutnya, dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang adalah

Loto Srinaita Ginting, S.E., M.Com., sebagai Direktur Surat Utang Negara.

Terakhir dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah Ir. Agus Hermawan, M.A., sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai

---------------------------------------------

Pagi ini, tanggal 16 Agustus 2012 bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan melantik 19 pejabat eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan. Ke-19 pejabat eselon II yang dilantik ini terdiri dari 2 orang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 16 orang dari Direktorat Jenderal Pajak dan 1 orang dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Ke-16 pejabat eselon II yang dilantik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak adalah:

    Dedi Rudaedi, Ak. M.Sc. sebagai Sekretaris Ditjen Pajak (sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat)
    Dr. Drs. Poltak John Liberty Hutagaol, M.Ec.(Acc)., M.Ec.(Hons.), Ak. sebagai Direktur Peraturan Perpajakan II (sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan)
    Drs. Kismantoro Petrus, Ak., M.B.A. sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Palembang)
    Dra. Lusiani, M.B.A. sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen)
    R. Dasto Ledyanto, S.H., M.Si. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikiasi dan Intensifikasi Pajak (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan Orang Pribadi Direktorat Peraturan Perpajakan II)
    Dr. Drs. Edi Slamet Irianto, M.Si. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan Penegakan Hukum Perpajakan (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan)
    Puspita Wulandari, S.E., M.M., D.B.A. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Transformasi Organisasi Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Manusia
    Drs. Herry Sumardjito, M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Pajak)
    Drs. Muhamad Ismiransyah M. Zain, Ak., M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Padang (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan)
    Drs. Jatnika, M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Palembang (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Rekayasa Keuangan Direktorat Intelijen dan Penyidikan)
    Drs. Peni Hirjanti, Ak., M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Bandar Lampung (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Padang)
    Drs. Dicky Hertanto, M.Sc. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
    Drs. Riza Noor Karim, Ak., M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat (sebelumnya Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus)
    Drs. Eddy Marlan, Ak., M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, Pontianak (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Banjarmasin
    Mekar Satria Utama, S.E., M.P.Acc sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Tengah, Banjarmasin (sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia)
    Drs. Hestu Yoga Saksama, Ak., M.B.T. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Menada (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL Direktorat Peraturan Perpajakan I).

------

Menteri Keuangan, pad a hari ini (13/01/2012), bertempat di Aula Gedung Djuanda I
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melantik 4 (empat) orang pejabat eselon I dan 50 (lima puluh)
orang pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu. Empat orang pejabateselon I yang dilantik adalah:
1. Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc. sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkeu;
2. Drs. Boediarso Teguh Widodo, M.E. sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran NegaraKemenkeu;
3. Ngalim Sawega, S.H., M.Sc. sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan
dan Pasar Modal Kemenkeu; dan
4. Rionald Silaban, S.H., LL.M. sebagai Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi
Informasi Kemenkeu.


Selanjutnya, pejabat eselon II yang dilantik dari

Sekretariat Jenderal adalah M. Arief Setiawan, S.H., M.H. sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.

Direktorat Jenderal Anggaran, pejabat yang dilantik adalah

Drs. Purwiyanto, MA sebagai Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Drs. Djoko Sutojo Riyadi diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta.

Dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pejabat yang dilantik adalah Ir. Adijanto, M.PA sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sementara itu, pejabat eselon II lain yang dilantik dari masing-masing unit eselon I di
lingkungan Kemenkeu adalah:


Direktorat Jenderal Perbendaharaan:
1. Drs. Zamhari, M.Ec. sebagai Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum.
2. Sudarto, S.E., M.B.A., Ph.D. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.
3. Drs. Muhson, MA sebagai Kepala KantorWilayah Ditjen PBN Provinsi Sumatera Barat.
4. Drs. Iskandar sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Sumatera Selatan.
5. Drs. Moch. Atlap Noor Syamsoe sebagai Kepala KantorWilayah Ditjen PBN Provinsi
Lampung.
6. Drs. Winarto, M.P.M. sebagai Kepala KantorWilayah Diljen PBN Provinsi Bangka Belitung.
7. Drs. Hari Utama, MA sebagai Kepala KantorWilayah Ditjen PBN Provinsi Banten.
8. Regina Maria Wiwieng Handayaningsih, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Diljen PBN
Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Dra. Rina Robiati sebagai Kepala Kantor Wilayah Diljen PBN Provinsi Gorontalo.
10. Abdul Gofar, S.H., M.P.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah Diljen PBN Provinsi Sulawesi
Utara.


Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:
1. Drs. Dedi Syarif Usman, Ak., MA sebagai Direktur Barang Milik Negara.
2. Suryanto, S.E. sebagai Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.
3. Dr. Purnama T. Sianturi, S.H., M.Hum. sebagai Direktur Lelang.
4. Tavianto Noegroho, S.H., sebagai Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.
5. Ir. Nuning Sri Rejeki Wulandari, M.BA sebagai Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan.
6. Teguh Wiyono, S.H., M.BA sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan
Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.
7. Ischak Ismail, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kantor Wilayah I DJKN Banda Aceh.
8. Etto Sunaryanto, S.E., M.M. sebagai Kepa/a Kantor Wilayah II DJKN Medan.
9. Drs. Mustafa HAW., S.E., Ak., M.P. sebagai Kepala KantorWilayah IV DJKN Palembang.
10. Drs. M. Djalalain sebagai Kepala KantorWilayah VIII DJKN Bandung.
11. Suhadi, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah IX DJKN Semarang.
12. Hady Purnomo, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah XII DJKN Banjarmasin.
13. Dr. Mantayborbir Soleman, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kantor Wilayah XIII DJKN
Samarinda.
14. Drs. Sapto Mintarto, M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah XIV DJKN Denpasar.
15. Drs. Thaufik, M.M. sebagai Kepala KantorWilayah XV DJKN Makassar.
16. Ngakan Putu Tagel, S.E. sebagai Kepala Kantor Wilayah XVI DJKNManado.
17. Marhokkom Sitompul, S.H. sebagai Kepala Kantcr Wilayah XVII DJKN Jayapura.


Inspektorat Jenderal:
1. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc. sebagai Inspektur VI.
2. Drs. M. Rahman Ritza, Ak., M.BA sebagai Inspektur Bldang Investigasi.


Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:
1. Drs. Abraham Bastari, M.BA sebagai Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan.
2. Drs. Djoko Hendratto, M.BA sebagai Kepala Biro Riset dan Teknologi Informasi.
3. Fakhri Hilmi, S.S., M.BA sebagai Kepala Biro P61gelolaan Investasi.
4. Yunita Linda Sari, S.Sos., M.BA sebagai Kepala BiroTransaksi dan Lembaga Efek.
5. Drs. Mohammad Noor Rachman, MA sebagai Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan
Sektor Jasa.
6. Drs. Mulabasa Hutabarat, M.A. sebagai Kepala Biro Penbiayaan dan Penjaminan.
7. Ir. Dumoli Freddy Pardede, M.BA sebagai Kepala Biro Dana Pensiun.
8. Wahyu Hidayat, S.E., M.M. sebagai Kepala Biro Kepatuhan hternal.
9. Ir. Sugianto, MA sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Pasar Modal.
10. Drs. Moch. Ihsanuddin, M.M. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Lembaga
Keuangan.
11. Gonthor Ryantori Aziz, S.H., L.L.M. sebagai Tenaga Pengkaji B/dang Pengembangan
Kapasitas Organisasi dan Kebijakan Internasional.


Badan Kebijakan Fiskal:
1. Dr. Andin Hadiyanto, S.E., M.A. sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal.
2. Drs. Astera Primanto Bhakti, MTax. sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara.
3. Ir. Decy Arifinsjah, MA sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.
4. Rofyanto Kurniawan, ST, MA sebagai PIt. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
5. Dr. Luky A/firman, ST, MA sebagai Pit Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.
6. Irfa Ampri, Ak., MA, Ph.D sebagai PIt. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim
dan Multilateral.

Menteri Keuangan (Menkeu), pada hari ini (31/10/2011), bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, melantik 1 (satu) orang pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, 5 (lima) orang pejabat eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan 18 (delapan belas) orang pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

Pejabat eselon II Sekretariat Jenderal yang dilantik hari ini adalah:

1. Sumiyati, Ak., M.F.M. sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pejabat eselon II yang dilantik adalah:

1. Achmad Saefudin, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh;

2. Drs. Agus Santoso, M.Soc.Sc. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara;

3. Dra. Alfiah sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

4. Dr. Drs. Bilmar Parhusip, M.Si. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Drs. Roswan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Sedangkan pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak yang dilantik yaitu:

1. Awan Nurmawan Nuh, S. E., Ak., M.BT sebagai Direktur Peraturan Perpajakan I;

2. Drs. Amri Zaman, M.P.Ac. sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;

3. Dedi Rudaedi, Ak., M.Sc. sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;

4. Arfan, Ak., M.B.A. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak;

5. Dr. Drs. Poltak John Liberty Hutagaol, M.Ec(Acc)., M.Ec.(Hons), Ak. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan;

6. Mekar Satria Utama, S.E., M.P.Acc. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia;

7. Dr. Dra. Euis Fatimah, M.Si. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan;

8. Ir. Sigit Priadi Pramudito, M.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar

9. Mukhtar, S.H., M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nangroe Aceh Darussalam

10. Estu Budiarto, Ak., M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

11. Drs. Muhammad Haniv, Ak., M.ST sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Serang;

12. Drs. Adjat Djatnika, Ak.,M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, Bandung;

13. Drs. A. Bambang Is Sutopo, M.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II

14. Drs. Dicky Hertanto, M.Sc. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat

15.Drs. Winarto Suhendro, M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat

16. Dr. Eddy Marlan, Ak., M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah, Banjarmasin;

17. Mohammad Isnaeni, Ak., M.Sc. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, Balikpapan;

18.Drs. Pontas Pane, Ak., M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, Mataram.

Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo melantik 60 pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (22/06) di Aula Gedung A.A Maramis Kementerian Keuangan Jakarta. Dalam sambutannya, Menkeu mengatakan agar seluruh pejabat Kemenkeu dapat menjadi unsur penting dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Nama Pejabat Eselon II yang Dilantik
   Pada Sekretariat Jenderal:
   

1 Sumiyati, Ak., M.F.M.
   Dilantik Sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

2 Dr. Annies Said Basalamah, Ak., M.B.A.
   Dilantik Sebagai Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

3 Achmad Sofyan, S.H., L.L.M.
   Dilantik Sebagai Kepala Biro Hukum

4 Dr. Indra Surya, S.H., L.L.M.
   Dilantik Sebagai Kepala Biro Bantuan Hukum

5 Drs. Juni Hastoto, M.A.
   Dilantik Sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia

6 Yudi Pramadi, S.E., M.B.A., M.Sc.
   Dilantik Sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

7 Drs. Ilhamsyah, M.M.
   Dilantik Sebagai Kepala Biro Perlengkapan

8 Dra. Sri Hartati
   Dilantik Sebagai Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

9 Langgeng Subur, Ak., M.B.A.
   Dilantik Sebagai Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

10 Rionald Silaban, S.H., L.L.M.
    Dilantik Sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

11Moh. Hatta, Ak., M.B.A.
    Dilantik Sebagai Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

12Drs. Soritaon Siregar, M.Soc.Sc.
    Dilantik Sebagai Kepala Pusat Investasi Pemerintah

13Drs. Samsuar Said, M.Sc.
    Dilantik Sebagai Sekretaris Pengadilan Pajak

14Drs. Winarto Suhendro, M.M.
    Dilantik Sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak

15Drs. Charmeida Tjokrosuwarno, M.A.
    Dilantik Sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik
       
   
Pada Direktorat Jenderal Anggaran:
16Askolani, S.E., M.A.
    Dilantik Sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak

17Drs. Purwiyanto, M.A.
    Dilantik Sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak
       

Pada Direktorat Jenderal Pajak:
   
18Ir. Harry Gumelar, M.Sc.
    Dilantik Sebagai Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

19Dr. Drs. Poltak John Liberty Hutagaol, M.Ec.(Acc.)., M.Ec. (Hons.), Ak
    Dilantik Sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

20Dr. Hario Damar, M.B.A.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur

21Drs. Otto Endy Panjaitan, M.B.A.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara

22Dr. Angin Prayitno Aji, M.A.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II

23Drs. Eling Budi Prayitno, M.M.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor WilayahDJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
       
   

Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
   

24Ir. Azhar Rasyidi, M.A.
    Dilantik Sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

25Drs. Nasar Salim, M.Si.
    Dilantik Sebagai Direktur Fasilitas Kepabeanan

26Drs. Iswan Ramdana, M.Si.
    Dilantik Sebagai Direktur Cukai

27Ir. Rahmat Subagio
    Dilantik Sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan

28Drs. Frans Rupang
    Dilantik Sebagai Direktur Kepabeanan Internasional

29Ir. Yusmariza, M.A.
    Dilantik Sebagai Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai

30Mohammad Aflah Farobi, S.Sos., M.M.
    Dilantik Sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

31Dr. Robert Leonard Marbun, S.IP., M.P.A.
    Dilantik Sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Kepabeanan dan Cukai

32Ir. Harry Mulya, M.Si.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Nanggroe Aceh Darussalam

33Drs. Bachtiar, M.Si.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau dan Sumater Barat

34Ir. Hary Budi Wicaksono, M.Si.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau

35Cyrus Fidelis Sidjabat, S.H., M.P.A.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten

36Drs. Kusdirman Iskandar
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

37Drs. Supraptono
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

38Ir. Oentarto Wibowo , M.P.A.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

39Heru Pambudi, S.E., L.L.M.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi

40Septia Atma, S.Sos.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua, dan Papua Barat

41Ir. Iyan Rubiyanto, M.A.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

42Kukuh Sumardono Basuki, S.E., M.Sc.
    Dilantik Sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
       
   
Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan:
43Drs. Tata Suntara, DESS
    Sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

44Drs. Rudy Widodo, M.A.
    Direktur Pengelolaan Kas Negara

45Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., M.M.
    Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

46Ir. Adijanto, M.P.A.
    Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan

47Drs. Hendro Baskoro, M.M
    Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

48Ida Bagus Gde Kartika Manuaba, S.H., M.A.
    Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Maluku
       
   
Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:
   
49Drs. Pardiman, M.Si.
    Direktur Barang Milik Negara
       
   
Pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan:
   
50Drs. Mudjo Suwarno, M.A.
    Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
       
   
Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang:
   
51Drs. Herdaru Poernomo Poerwokoesoemo
    Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

52Bhimantara Widyajala, S.H., Ak., M.SF., CIA.
    Direktur Surat Utang Negara

53Dahlan Siamat, S.E., M.M.
    Direktur Pembiayaan Syariah

54Ayu Sukorini, S.E., M.A.
    Direktur Strategi dan Portofolio Utang

55Drs. Widjanarko, M.Soc.Sc.
    Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
       
Pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:
   

56Sarjito, S.E., M.B.A.
    Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan

57Ir. Sugianto, M.A.
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Kebijakan Internasional
       
    Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:
   
58Safuadi, S.T., M.Sc.
    Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia

59Drs. Tonny Rooswiyanto, M.Sc.
    Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum
       
   

Pembebasan Jabatan:
   
60Drs. Nofrial, M.A.
    Pelaksana Pada Sekretariat Direktorat Jenderal

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo melantik 11 pejabat eselon II dalam rangka rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu dalam pelantikan yang berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, juga dilantik tiga pejabat dari Bapepam-LK, tiga pejabat Inspektorat Jenderal (Itjen) serta masing-masing satu pejabat Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Kebijakan Fiskal.

Dalam sambutannya, Menkeu menekankan pelantikan ini dalam rangka mewujudkan transformasi kelembagaan dan agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan fokus dalam melaksanakan tugas.

"Kita harus wujudkan transformasi kelembagaan, meskipun saat ini perekonomian Indonesia mengalami tekanan baik domestik maupun internasional," ujarnya.

Menkeu juga menegaskan perlunya komitmen kuat untuk meningkatkan pengawasan kinerja dan pelaksanaan anggaran serta upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan keuangan.

Sebelas pejabat eselon II Ditjen Pajak yang dilantik adalah Herry Sumardjito sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, dan Dadang Suwarna sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

Di samping itu juga dilantik Agus Hudiyono sebagai Direktur Intelijen dan Penyidikan, Bambang Trimuljanto sebagai Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Wahyu Karya Tumakaka sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis, Muhamad Ismiransyah M Zain sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Pontas Pane sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia Sekretariat.

Kismantoro Petrus sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Palembang, Djonifar Abdul Fatah sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.

Otto Endy Panjaitan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, dan Estu Budiarto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah Banjarmasin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menteri Keuangan (Menkeu), pada hari ini (21/01/2011) bertempat di Aula Djuanda Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, melantik 11 (sebelas) pejabat eselon I dan 15 (lima belas) pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu. Sebelas pejabat eselon I yang dilantik pada hari ini adalah:

1. Drs. Herry Purnomo, M.Soc.Sc., sebagai Direktur Jenderal Anggaran

2. Dr. A. Fuad Rahmany, sebagai Direktur Jenderal Pajak

3. Dr. Marwanto, M.A., sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

4. Dr. Agus Suprijanto, S.H., M.A., sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan

5. V. Sonny Loho, Ak., M.P.M., sebagai Inspektur Jenderal

6. Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D. sebagai PIt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal

7. Drs. Kamil Sjoeib, M.A., sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

8. Dr. Robert Pakpahan, Ak., sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara

9. Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc., sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara

10. Ir. Nurhaida, M.B.A., sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal

11. Rionald Silaban, S.H., L.L.M., sebagai PIt. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi 1'"

Sedangkan untuk pejabat eselon II yang dilantik adalah:

(Sekretariat Jenderal)

1. Dra. Siti Murfi'ah, M.Soc.Sc. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara '

(Direktorat Jenderal Perbendaharaan)

2. Drs. Kiswandoko sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Bengkulu

3. Drs. Muhson, M.A. sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Bangka Belitung

4. Alfiker Siringoringo, S.E., M.Ec. sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi NTT

5. Pardiharto, S.H. sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Sulawesi Selatan

6. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc. sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Sulteng

7. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., M.M. sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Gorontalo

8. Drs. Haryana, M.Soc.Sc. sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Maluku Utara

(Direktorat Jenderal Pajak)

9. Dr. Moh. Iqbal Alamsjah, Ak., M.A. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

10. Drs. Pandu Bastari, M.Sc. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan

11. Bambang Trimuljanto, S.H., M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur

12. Drs. Hubertus Agus Wuryantoro, M.Sc. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara

13. Awan Nurmawan Nuh, S.E., Ak., M.B.T. sebagai Pj. Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, Pontianak .

14. Dr. Euis Fatimah, M.Si. sebagai PIt. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP

15. Mekar Satria Utama, S.E., M.P.Ac. sebagai PIt. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera

Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan pesan kepada masing-masing pejabat eselon I yang baru dilantik untuk sepenuhnya berkomitmen dan melaksanakan tugast ugasnya dengan sebaik mungkin. Selain itu juga dituntut adanya keselarasan dan keharmonisan, serta upaya 'saling mendukung antara eselon I dan eselon II. Semuanya merupakan tuntutan logis dari transformasi kelembagaan, yang hanya akan dapat berjalan dan berhasil dengan baik apabila semua pihak secara bersama-sama mau bekerja keras membuktikan bahwa program tersebut bisa berjalan ke arah yang telah ditentukan.

Sumber : Siaran Pers Biro Humas Kementerian Keuangan

website: http://www.depkeu.go.id <> e-mail: humas@depkeu.go.id

Selasa, 28 Februari 2017

Cara Keluarga Kami Memandang Nilai Akademis

Cara Keluarga Kami Memandang Nilai Akademis

Oleh
Muchlisin BK

Abi… aku nggak mau remidi,” Miqdad merajuk. Meskipun dapat nilai 100 untuk lima pelajaran, PKN tema 3 hanya dapat nilai 71.
Anak kedua kami ini tak mau masuk sekolah untuk remidi di saat banyak temannya libur.
Segera kami ajak dialog. Saya dan istri berusaha menenangkannya, bahwa remidi itu biasa. Masuknya juga cuma sebentar. Malah asyik bisa bertemu teman-teman di sekolah.
“Miqdad tidak perlu remidi karena nilainya sudah di atas 70,” kabar dari sekolah itu membuatnya tersenyum. Ia pun bebas beraktifitas di rumah sejak Sabtu lalu.
“Abi… hafalanku kurang cepat. Teman-teman sangat cepat,” Nida, anak pertama kami, melaporkan perkembangan tahfizh-nya.
Saya dan istri memahamkan bahwa menghafal tidak harus cepat-cepat. Yang penting berusaha dan berdoa. Allah yang akan memberikan pertolongan-Nya. Padahal hafalan saya juga tidak sebanyak Nida yang sudah 20 juz.
“Juara 1 dari banat, Nida’us Salma kelas 7B,” pengumuman dari atas panggung Ajang Kreasi dan Apresiasi Siswa SMPIT Al Ibrah itu mengejutkan saya. Nida berhasil meraih juara 1 Musabaqah Hifzhil Quran dari banat.
“Kemarin Nida sempat ragu-ragu, alhamdulillah ternyata juara. Hafalan Nida sebenarnya sangat cepat namun kadang kurang fokus,” kata Ustazah menjelaskan saat saya mengambil raport Nida.
***
Alhamdulillah… kami tidak pernah khawatir dengan prestasi akademis anak-anak. Kami pun tidak pernah menuntut mereka menjadi juara kelas di bidang akademik.
Sewaktu sekolah, saya hampir selalu menjadi juara kelas, bahkan sekolah. SD dan SMP selalu ranking satu. Mewakili SD di ajang siswa teladan di tingkat kecamatan dan mewakili SMP di ajang siswa teladan tingkat kabupaten. Juga mendapatkan beberapa beasiswa.
Saat SMA, mungkin mulai menjadi titik balik. Berprestasi di bidang akademis ternyata menyisakan kebingungan. Saya mendapat nilai-nilai bagus dalam teori, namun skill saya rendah.
Ketika di perguruan tinggi, pertanyaan serupa juga membayangi. Apa yang bisa saya lakukan dengan nilai bagus? Alhamdulillah kemudian saya mulai fokus ke skill. Dengan landasan karakter yang timbuh di atas iman, tentu saja.
SMA, saya mulai mendalami agama. Lalu berkembang cukup baik saat kuliah dengan masuk ma’had. Mungkin itu cara Allah menanamkan karakter berbasis iman.
Skill sosial banyak saya dapatkan ketika aktif di sejumlah organisasi di kampus. Sedangkan skill profesi banyak saya dapatkan -di samping yang basic di perkuliahan- melalui membaca, pelatihan dan eksperimen. Alhamdulillah Allah memudahkan belajar cepat.
Belajar dari pengalaman itu, kami tidak pernah menuntut anak-anak menjadi juara akademis. Kami lebih suka anak-anak belajar dengan enjoy. Menikmati setiap proses perkembangan dan pertumbuhan.
Bukan berarti nilai akademis tidak penting. Namun kami menanamkan bahwa nilai akademis bukan segala-galanya. [Muchlisin BK/BersamaDakwah]
Kemenkeu: Ada Potensi Pemborosan Anggaran Rp 8,7 Triliun di 2017

Kemenkeu: Ada Potensi Pemborosan Anggaran Rp 8,7 Triliun di 2017

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan evaluasi anggaran atau spending review di 2017. Hasilnya, masih ada potensi pemborosan uang negara sebesar Rp 8,7 triliun di tahun ini, sedangkan tahun lalu realisasinya mencapai Rp 50 triliun.
Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono mengungkapkan Kemenkeu melakukan evaluasi anggaran 2017 dengan harapan mengidentifikasi efisiensi belanja K/L yang mungkin bisa dihemat pada tahun ini.
Evaluasi belanja atau pengeluaran K/L tersebut, sambungnya dilakukan kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) K/L dan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan sejak Desember 2016 sampai Januari 2017.

"Melalui spending review ini, dihasilkan adanya potensi celah fiskal (efisiensi dari inefisiensi) sebesar Rp 8,7 triliun di 2017 didominasi anggaran perjalanan dinas, khusus paket meeting dan honorarium," kata Marwanto saat Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L di kantornya, Jakarta, Selasa (27/2/2017).
Lebih jauh dijelaskannya, potensi pemborosan di tahun ini lebih kecil dibanding potensi tahun lalu senilai Rp 9,6 triliun. Akan tetapi realisasi pemborosan untuk tahun anggaran 2016 mencapai Rp 50 triliun.
"Inefisiensi di 2016 sebesar Rp 50 triliun. Memang potensi inefisiensi di 2017 terjadi penurunan signifikan. Dengan begitu, spending review ini bisa menjadi wahana evaluasi dalam pelaksanaan anggaran berikutnya," Marwanto menuturkan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak akan ada pemotongan anggaran di 2017 meskipun sudah ada indikasi inefisiensi anggaran sebesar Rp 8,7 triliun.
"Spiritnya tidak memotong anggaran. Alokasi sudah dilakukan, jadi menggunakan anggaran untuk tujuan lebih baik dan konsisten dengan tujuan masyarakat adil dan makmur. Dari bahan itu, kita lihat efisiensi apa yang bisa digunakan untuk kegiatan lebih baik dan perekonomian nasional di 2017," tandasnya. (Fik/Gdn)