Rabu, 15 Maret 2017

Setelah Ikut Tax Amnesty ada Dua Hal Yang Harus Dipenuhi


Menjelang berakhirna periode terakhir program pengampunan pajak (tax amnesty), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan imbauan kepada wajib pajak (WP). Imbauan ini terkait dengan dua kewajiban tambahan bagi WP yang telah mengikuti program tax amnesty, sebagai bagian dari keikutsertaan dalam program tersebut.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan Dua kewajiban baru ini dinilai sebagai langkah lanjutan dalam membangun budaya baru kepatuhan pajak. Kewajiban pertama yaitu pengalihan dan investasi harta di dalam negeri.

WP yang melakukan repatriasi, wajib mengalihkan harta dari luar negeri ke Indonesia dan menempatkan dana tersebut dalam instrumen investasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Penempatan dana dalam instrumen investasi di Indonesia ini berlaku paling kurang tiga tahun, sejak harta dialihkan ke indonesia," ujar Yoga saat konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3).
Bagi WP yang melakukan deklarasi harta dalam negeri, juga memiliki kewajiban untuk tidak mengalihkan harta tersebut keluar dari Indonesia, dalam jangka waktu paling singkat selama tiga tahun. Ini terhitung sejak WP tersebut menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP).
Kewajiban kedua, para WP yang telah mengikuti program tax amnesty juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan berkala atas harta tambahannya. WP yang telah mengikuti program tax amnesty ini, diwajibkan melaporkan status penempatan harta tambahan yang dialihkan ke dalam negeri dan harta yang sudah ada di Indonesia.

Laporan tersebut pun disampaikan paling lambat pada batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan setiap tahun, hingga tiga tahun ke depan. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Caranya dengan mendatangi langsung atau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, dan saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Yoga mengatakan DJP telah menyiapkan sanksi bagi WP yang tidak menjalankan kewajiban ini. Sanksinya berupa pengenaan pajak dengan tarif normal hingga 30 persen atas harta bersih tambahan yang telah diungkapkan dalam Surat Penyampaian Harta (SPH), beserta sanksi administrasi dua persen per bulan selama maksimal 24 bulan.
Sementara bagi WP yang menolak membereskan catatan perpajakan masa lalu dan tidak mengikuti program tax amnesty juga akan menghadapi risiko. Pada pasal 18 UU Pengampunan Pajak, WP tersebut akan dikenakan tarif pajak hingga 30 persen beserta sanksi atas harta yang tidak pernah diungkapkannya. Bagi WP yang telah ikut tax amnesty, tapi masih menyembunyikan hartanya, akan dikenakan tarif hingga 30 persen dan juga denda sebesar 200 persen.

Dia kembali mengingatkan, era keterbukaan informasi akan segera berlangsung dengan berlakunya Automatic Exchange of Information (AEoI). Saat itu data keuangan dari 100 negara di seluruh dunia akan dibuka untuk tujuan perpajakan. Dengan demikian, pihak DJP akan semakin mudah untuk menyelidiki data WP yang tidak menjalankan kewajibannya.
"Artinya tidak ada lagi tempat sembunyi. Tahun depan sudah ada AEoI. Ibu Menteri Keuangan bilang ada Rp 3.600 triliun harta WNI di luar negeri. Sampai hariri ini yang sudah di tax Amnesty baru Rp 1.200 triliun, baik repatriasi maupun deklarasi. Artinya masih ada gap," ujar Yoga.

kaos ukuran besar XXXXXL
Setelah Ikut Tax Amnesty ada Dua Hal Yang Harus Dipenuhi
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email